cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 54   55   56   57   58 
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tinengke, Trifaldi Brayen; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN Reynaldi, Muhammad; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan merupakan garis koordinasi dari pemerintah kabupaten/kota karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tentu membutuhkan pegawai aparatur yang handal dalam  pelayanan publik yang prima. Untuk meningkatkan kinerja pegawai aparatur di kecamatan perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur, Kecamatan Ternate selatan menjadi kecamatan yang paling banyak penduduknya sekaligus membawahi kelurahan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Ternate, dengan membawahi 17 kelurahan yang ada lalu  kelurahan Tanah Tinggi menjadi kelurahan terpadat yang ada di Ternate selatan sebanyak 17.523 penduduk per-kilometer persegi.  Karena itu Pegawai aparatur yang ada di Kantor Camat Ternate Selatan diharapkan dapat menunjang semua  tugas poin pokok yang diberlakukan kepada intitusi kecamatan Ternate selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sumberdaya aparatur di kantor camat Ternate Selatan dan kemampuan para pegawai setelah pengembangan sumberdaya aparatur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada bulan Desember, dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah yaitu, Camat Ternate Selatan, Sekretaris Camat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pemerintahan, Pegawai Aparatur Kantor Camat Ternate Selatan 2 orang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pembahasan teori metode pengembangan sumber daya manusia di kantor camat Ternate Selatan sudah diterapkannya metode bimbingan dan demonstrasi dan masih belum menerapkan metode pengembangan magang dan juga rotasi pekerjaan, serta dilakukan perincian para pegawai dalam peningkatan kapasitas kemampuan melalui faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor sistem, faktor tim, faktor layanan, faktor lingkungan.Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN), Kinerja.
PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Amurang Timur) Rumondor, Ray Steve; Lapian, Marlien; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada tanggal 9 Desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan. Pada tanggal 9 desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, dimana masyarakat Minahasa Selatan yang telah terdaftar mempunyai hak untuk memilih Calon kepala daerah secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih di kabupaten Minahasa Selatan dipengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu karena faktor daerah dan kekeluargaan. Pemilih juga dipengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu karena faktor identifikasi dengan partai dan figure. Selain itu juga pemilih dipengaruhi oleh pendekatan rasioanal yaitu faktor rekam jejak, adanya keuntungan yang diharapkan, visi misi serta isu kandidat yang turut andil dalam membentuk perilaku mereka sebagai pemilih.Kata Kunci: Perilaku, Pemilihan, Kepala Daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO Natari, Clay; Pioh, Novie; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan terus mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, industri, pusat perbelanjaan dan lainnya. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan keadaan lingkungan perkotaan yang sudah padat yaitu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari segi ketersediaan RTH di kota Manado, keberadaan RTH tersebar di 11 kecamatan dengan beragam jenis berupa ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau buatan seperti; taman, jalur hijau jalan, median jalan, pulau jalan, dan taman dinding. dalam rangka merespon kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, Pemerintah kota Manado yang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya untuk tetap mengelola dan memelihara RTH publik yang telah tersedia agar tetap terjaga dan tidak di komersialisasikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif induktif. Yang menjadi hasil penelitian yaitu, implementasi kebijakn RTH. implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaanya. Namun dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidakberimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di kota Manado.Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Implementasi Kebijakan, Birokrasi, Pengelolaan, Pemeliharaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENEGASAN STATUS TANAH PULAU LEMBEH Nanangkong, Ingrityana; Nayoan, Herman; Liando, Markus Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakStatus Pulau Lembeh yang telah diduduki oleh masyarakat yang terdiri dari dua kecamatan sampai dengan saat ini telah menimbulkan konflik yang diakibatkan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah kepada sebagian masyarakat sesuai dengan hak yang diakibatkan ketidakjelasan lokasi peruntukkan penggunaan tanah sesuai dengan surat keputusan Departemen Agraria 170/DJA/1984, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang penegasan status tanah pulau Lembeh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan penegasan status tanah pulau Lembeh terkait isi SK.170/DJA/1984 belum dilaksanakan secara keseluruhan karena kalau dilaksanakan akan menimbulkan konflik dimasyarakat sehingga disarankan melakukan peninjauan kembali/revisi atau mengeluarkan kebijakan yang baru dengan memperhatikan situasi sosial dan kondisi saat ini dan faktor penghambat implementasi kebijakan tentang penegasan status tanah pulau Lembeh adalah: faktor komunikasi, faktor sumber daya (SDM), faktor struktur birokrasi (kelembagaan),dan faktor disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan) sehingga disarankan untuk melakukan pertemuan bersama/berkoordinasi antara pihak yang mengeluarkan SK (BPN pusat), pihak yang menjalankan SK (Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dan Pemerintah Kota Bitung) untuk membicarakan kembali SK.170/DJA/1984, pemerintah lebih bertanggung jawab dan lebih berantusias dalam menjalankan SK ini dengan memperhatikan setiap tupoksi yang diatur dalam perundang-undangan, semua lembaga yang terkait dengan SK ini lebih mengoptimalkan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana dalam perundang-undangan yang ada agar pengurusan tanah pulau Lembeh ini terarah dengan baik dan mendapatkan langkah akhir yang baik, dan hendaknya pemerintah ataupun pihak-pihak yang menjalankan SK ini memliki sikap, karakter, serta komitmen dan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan SK.170/DJA/1984.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Pertanahan.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT Lumintang, Franni Brayen; Lapian, Marlien Tineke; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTata cara pelayanan publik yang ada disetiap daerah tentunya berpengaruh pada setiap kabupaten/kota terlebih kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten, dimana kecamatan merupakan daerah administratif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lansung.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan Barat dengan tujuan untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik, dengan metode kualitatif dimana informan penelitian adalah Camat, Kepala seksi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pelayan publik dikecamatan Kawangkoan Barat cukup baik dan faktor penunjang keberhasilan kepemimpinan dari camat bukan hanya pada sumber daya manusia yang berkualitas tetapi juga dengan peralatan yang menunjang dapat menjadikan pemerintahan yang baik oleh camat, dari fokus penelitian yang ditetapkan pada proses pelayanan public masih ada masalah masalah yang ada dikantor kecamatan antara lain disiplin waktu dan proses pengurusan yang memakan waktu sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Pelayanan Publik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN BARAT KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Onibala, Merry; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN (Studi di Desa Mooat Kec.Modayag Kab.Bolaang Mongondow Timur) Mamonto, Nazlina; Gosal, T.A.M.Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identic dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.Pemerintah selaku institusi/ individu yang berkuasa mendistribusikan kekuasaa/ kemampuan, harus bertidak seadil-adilnya untuk mencapai tujuan pemerintah itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarkat. Salah satu yang dapat diberdayakan pemerintah adalah sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarkat sekitar. Pariwisata adalah potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Di Desa Mooat Kecamatan Modayag terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan dan dilestarikan, namun sejauh ini peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang ada disekitar objek wisata belum maksimal. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah disektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pertanyaan yang timbul. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa masih buruknya pemberdayaan masyarakat terlihat dari partisipasi masyarkat, belum adanya organisasi pendukung, dan lambannya pembangunan infrastruktur penunjang oleh pemerintah.Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintah, Pariwisata
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN WANGURER BARAT Manarat, Randi Romario; Pangemanan, Sofia; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi; dimana kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimensi sosial dan budaya; kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat, dimensi sosial dan politik; rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kelurahan Wangurer Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paket program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan oleh pemerintah secara nasional masih bersifat umum serta belum memenuhi sasaran yang diinginkan oleh masyarakat nelayan miskin. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang masih bersifat top down. Formula kebijakan yang dilakukan cenderung seragam pada hal masalah yang dihadapi masyarakat nelayan sangat beragam sehingga program penanggulangan kemiskinan sangat bersifat parsial. Dampak dari program pemerintah untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup nelayan miskin.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kota, Kemiskinan, Nelayan.
PERAN KEPALA SUKU DANI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KAMPUNG WULUKUBUN ARSO 14 DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA Wenda, Nusen; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan di Kampung Wulukubun Arso 14, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang merupakan salah satu Kampung yang ada di Provinsi Papua. Karena di wilayah ini sering terungkit kembalik Konflik antara kedua Suku tersebut. Metode Penelitan yang dipakai dalam Penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu menggambarkan berbagai faktor yang menjadi pemicu Konflik dan cara serta peran yang dimainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan Konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian Konflik yang dilakukan kepala Suku Dani antara Suku Dani, dengan Suku Mee. dan untuk mengetahui penyebab ketidak- mampuan Kepala Suku Dani meredam amarah anggotanya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran yang di mainkan oleh Kepala Suku Dani dalam menyelesaikan konflik telah sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menangani dan menyelesaikan konflik di adat Masyarakat Suku Dani.Kata Kunci: Peran, Kepala Suku, Menyelesaikan, Konflik

Page 56 of 109 | Total Record : 1084

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue