cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 56   57   58   59   60 
PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TEMBOAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA Lalu, Cendy Lidya; Kimbal, Marthen; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langsung, observasi di lapangan serta melalui kajian dokumen. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Pemerintah desa Temboan juga meyakini bahwa penting untuk terus menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat agar senantiasa tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya juga dapat dijadikan sebagai penangkal masuknya paham radikal kedalam masyarakat, sebab berkaca dari sejarah masa lampau desa Temboan dibawah pemerintahan Tonaas Luly, kehidupan masyarakat desa Temboan dipenuhi dengan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan, rasa saling mengasihi tumbuh subur dikalangan masyarakat. Dan kedudukan budaya mapalus dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa Temboan memiliki peranan yang sangat penting. Setiap ada masyarakat desa Temboan yang ditimpah musibah duka, maka semua masyarakat akan bersama-sama datang membantu. Mapalus bedah rumah telah diajarkan dan dilakukan sejak lama di desa Temboan. Semangat tersebut masih terus terjaga sampai saat ini, di tahun 2016 mapalus bedah rumah di desa Temboan lebih terorganisir dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah merupakan suatu hal yang perluh ditumbuhkembangkan.Kata kunci: Pembangunan, Kearifan Lokal.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFARSTRUKTUR DI DESA TALIKURAN KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA Kawulur, Inggrid; Lapian, Marlien Tineke; Kaawoan, Johannis E
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa harus melibatkan diri dalam proses pembangunan di desa. Keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.Teori utama yang digunakan adalah teori dari Mikkelsen(1999:64) dalam buku Isbandi (2007:27) Yaitu Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas.Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2002:6) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Fokus penelitian yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa talikuran kecamatan tompaso kabupaten minahasa. Pengelolaan data melalui Tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ditinjau dari 5 indikator diantaranya ; 1.partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam hal ini partisipasi masyarakat rendah apalagi dengan adanya rapat sangat minim, 2.partisipasi masyarakat dalam proses pemekaan (membuat peka) dalam hal ini sosialisasi kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang peka terhadap pembangunan, 3.Partisipasi masyarakat dengan keterlibatan secara sukarela sangat tinggi baik tenaga maupun uang, 4.partisipasi masyarakat dengan suatu proses yang aktif dalam hal ini masyarakat kurang aktif dalam partisipasi maupun pembangunan dan terkesan menunggu komando, 5.partisipasi masyarakat dengan melakukan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam hal ini kurang adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan infrastruktur desa khususnya Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah desa saja, melainkan juga tanggungjawab bersama seluruh masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur.
EVALUASI KEBIJAKAN ONE WAY TRAFFIC DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MANADO Kaya, Loudwik Dody; Kaunang, Markus; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDi kota Manado yang sudah sangat berkembang dan maju yang bisa dilihat dari makin padatnya kendaraan yang ada di kota Manado. Hal ini sudah sangat lazim ditemui diberbagai ruas jalanan di kota Manado mulai dari tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran, bahkan ditempat menuntut ilmu pun semisalnya sekolah sudah sangat padat dengan kendaraan yang dikarenakan sudah melebihi kapasitas dan membuat para pemilik kendaraan mau tidak mau harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya dan bahkan parkir di tempat yang nyatanya sudah terpampang jelas rambu lalu lintas dilarang parkir.. Pada bulan februari tahun 2016 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan guna mengatasi kemacetan di kota Manado yang sudah semakin buruk kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan “One Way Traffic” atau jalur satu arah. Jika sebelumnya jalur transportasi dikota manado ada dua arah kini dibuat sesuai namanya jalur satu arah yang mengikuti arah jarum jam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, melalui data yang ada kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasiln penelitian wawancar bersama Kabid. LLAJ Dishub Kota Manado kebijakan ini sudah sangat baik dalam mengurangi kemacetan. Namun menurut supir angkutan umum ini lebih menambah kemacetan akan tetapi b erdasarkan observasi dilapangan kebijakan ini lebih baik dari sebelumnya.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, One Way Traffic, Kemacetan.
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD Lawongo, Vetty Ester; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besarterhadap publik, dan tentu nya sikap dan perila ku mereka kepada public juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Reformasi perilaku birokrasi terus dilakukan terutama dalam menanggulangi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di kantor kelurahan moronge selatan II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada konsep perilaku birokrasi Miftha Thoha yang membagi perilaku dalam 2 dimensi yakni karakteristik individu yang indikatornya memuat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan serta karakteristik birokrasi yang indikatornya memuat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward dansistemkontrol. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan disana cukup baik kemudian dari segi karakteristik individu dan karakteristik aparatur juga sudah cukup baikKata Kunci: Perilaku, Aparatur sipil Negara, Pelayanan Publik.
MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLODUO KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maspeke, Rahmat Rian; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan pedesaan dalam penyelenggaraannya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan mengunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Dana Desa, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TONSEWER SELATAN KABUPATEN MINAHASA Pantow, Agneis; Mantiri, Michael; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerubahan signifikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut perangkat desa yang benar-benar paham dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kerja sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain profesionalisme perangkat desa perlu menjadi perhatian utama demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat lebih menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang kreatifitasnya pemerintah desa Tonsewer dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga di anggap kaku dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, kurangnya inovasi atau cara kerja baru yang di lakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintah, serta kurangnya pemahaman dari beberapa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Profesionalisme, Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (studi di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Ganda, Diana Natalia; Liando, Daud Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini untuk mengukur produktifitas kerja aparat desa, menggunakan beberapa indikator yaitu: sikap mental/perilaku aparat desa, Kemampuan, serta semangat kerja. Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan produktifitas aparat dalam melaksanakan pelayanan publik di Desa Watudambo dapat dikatakan baik. Untuk melihat kualitas pelayanan Secara garis besar ada 4 (empat) unur pokok dalam konsep pelayanan yang unggul, yaitu 1). Kecepatan; 2). Ketepatan; 3). Keramahan; 4). Kenyamanan. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang, dari hasil penelitian dapat disimpulkan kualitas pelayanan yang ada di Desa Watudambo dapat dikatakan kurang berkualitas, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yakni aparat dan sarana dan prasarana terutama kantor desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Maluegha, Ferda; Sambiran, Sarah; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa indikator dalam pengelompokan tupoksi Kecamatan Siau Barat Selatan Daerah Kabupaten Sitaro yaitu prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Perangkat Daerah Kabupaten/kota. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam meninjau kembali tujuan organisasi adalah perumusan tujuan melibatkan stakeholder terkait, tujuan yang realistis, tujuan harus jelas, tujuan dinyatakan secara sederhana, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum, sekda melakukan evaluasi untuk meninjau kembali tupoksi.Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Restrukturisasi, Pemerintah Kecamatan.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBES SATU KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Walujan, Fernando Richard; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Gahung, Ersas A; Gosal, T.A.M.Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemuda merupakan aset bangsa, penentu arah masa depan kehidupan yang lebih baik. Keberadaan mereka menjadi energi pembaharuan dan kritis terhadap kemapanan yang menyimpang. Pemuda adalah nafas zaman, kelompok idaman ummat dan bangsa yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran mereka dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah perubahan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari penelitian ini, dengan beberapa informan kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pemuda

Page 58 of 109 | Total Record : 1084

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue