cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 52   53   54   55   56 
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT TRANSMIGRASI NAZARET DI DESA WIOI TIMUR KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tulandi, Amelia Elfirra; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUpaya Pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi,sosial, budaya,serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Tentu saja hal ini juga menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kawasan transmigrasi agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tinggal didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sarana prasarana masyarakat transmigrasi nazaret di Desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan untuk mengupayakan disetiap kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas yang masih kurang ditengah masyarakat, terutama untuk kepentingan masyarakat transmigrasi yang dalam hal ini adalah masyarakat transmigrasi Nazaret Desa wioi timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pusat penelitian dalam kajian skripsi ini.Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Transmigrasi, Sarana dan Prasarana
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA BITUNG Benjamin, Morin; Pati, Agustinus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasih tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung menjadi suatu indicator masih lemahnya kinerja Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan melalui strategi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, 4 orang UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan, 3 orang Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA, dan 3 orang masyarakat khususnya orang tua anak putus sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, dan Studi Pustaka, Teknik Analisa Data yang dipakai yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang penelti lakukan, maka penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung yaitu strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung, Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat.Kata kunci : Strategi, Dinas Pendidikan, Anak Putus Sekolah.
PENGENDALIAN HARGA BERAS DI KOTA MANADO OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI UTARA DAN GORONTALO Rumaratu, Pearly Itung; Mantiri, Michael; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas menangani manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan peran Bulog sendiri, meliputi menyangga harga dasar yang cukup tinggi, perlindungan harga maksimum, perbedaan harga yang layak, dan hubungan harga yang wajar. Untuk itu, tujuan penetapan harga antara lain berorintasi pada laba, berorintasi pada volume, berorientasi pada citra, dan berorintasi pada stabilitas harga. Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras, maka dilakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menambah pasokan beras melalui penjualan baik melalui pedagang besar, pengecer, maupun penjualan langsung kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian harga beras di Kota Manado oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo sudah berjalan sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras antara lain kuantitas dan kualitas beras yang menurut Kabag Divisi Distributor dapat disebabkan oleh banyak hal seperti nilai tukar Rupiah, ketersediaan stok beras, dan sebagainya; Faktor psikologis yang menurut Kadiv Regional Perum Bulog Sulut Go dikarenakan keterlambatan penyaluran beras miskin yang dapat menaikkan harag beras dipasar walaupun tidak semua masyarakat Kota Manado menerima beras miskin. Hasil penelitian ini didapati bahwa pengendalian harga beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo telah sesuai dengan peran, tugas, serta fungsi Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras.Kata Kunci: Pengendalian, Beras, Harga, Perum Bulog.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KTP ELEKTORNIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO Pontoan, Refangga; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKhusus di kota Manado program E-KTP mulai di publikasikan pada akhir tahun 2011 sehingga ditargetkan mencapai titik klimaks dalam pelaksanaan antara tahun 2014-2015, namun dalam pelaksanaannya menemui masalah- masalah yang terjadi sehingga memperhambat proses pengadaan atau pencetakan E-KTP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program E–KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor komponen kebijakan publik antara lain: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi.dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor sumber daya yang memiliki seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber-sumber yang menunjang pelaksana kebijakan masih kurang memberikan informasi terkait ketersediaan pencetakan E-KTP, sedangkan dari dari disposisi/sikap masih perlu diperhatikan. Karena masih ada pegawai yang lebih memprioritaskan kenalan/teman tanpa melihat masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan menunggu giliran membuat E-KTP, serta masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pembuatannya masih belum maksimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik; namun dalam kenyataan masih banyak pemerintah desa yang belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik sesuai yang diharapkan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dilihat dari empat aspek yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas dan kualitas pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik secara berhasil; tingkat efisiensi pelayanan publik masih dikategorikan sedang dan rendah dilihat dari kemampuan melaksanakan pelayanan publik secara cepat (waktu), tepat (biaya), dan mudah (prosedur dan mekanisme pelayanan); Tingkat responsivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat keselarasan program dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan/dilaksanakan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; Tingkat kualitas pelayanan masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari kemampuan dalam menyenggaarakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, transparansi biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( SUATU STUDI DI DESA WAYAFLI KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR) Kapita, Fandayani; Kaawoan, Johannis Eduard; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafl dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.Kata Kunci : Peranan,Kepala Desa, Pemberdayaan
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG Mandak, Gerry Pardamean Pardamean
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSetelah sekian tahun program pengembangan dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan peningkatan kemampuan kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program pengembangan kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kota Bitung, yakni pejabat-pejabat yang telah atau yang sedang mengurusi PPK, diantaranya para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana, Camat, Fasilisator Kecamatan Maesa, Ketua dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat, dan Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut.Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemantauan dari tim pemantau kegiatan dan juga Tim Pelaksana kegiatan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Pengembangan Kecamatan
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT Oroh, Andika Winly; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProfesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme birokrat ataupun aparatur pemerintah harus professional dalam bekerja sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa profesionalisme dikaji dari aspek-aspek kompetensi kerja, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab, dimana pegawai Kelurahan Kotamobagu dalam pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, hal ini terbukti dari tanggapan informan yang menyatakan bahwa kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana aparatur dalam bekerja belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan dengan baik peran, tugas dan tanggung jawab mereka didalam memberikan pelayanan publikKata Kunci: Profesionalisme Kerja, Perangkat Kelurahan, Pelayanan Publik.
PERAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO (Studi di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado) Lahindah, Natasya; Kimbal, Marthen; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSorotan terhadap TPA Sumompo mulai dari kondisi lahan yang sudah tidak dapat menampung sampah, kondisi pencemaran lingkungan, dan pengelolaan yang belum baik wajib menjadi catatan bagi Pemerintah Kota, karena hal ini berdampak bagi masyarakat yang tinggal di area TPA, sehingga banyak keluhan dari sejumlah masyarakat yang bermukim di seputaran TPA Sumompo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Informan Penelitian sebanyak 10 (sepuluh) informan yaitu 1) Seksi Pengelolaan TPA 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Limbah B3 3) Koordinator TPA 4) Pengawas TPA 5) Kepala Lingkungan 6) Masyarakat sekitar 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Sumompo belum memadai dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi di TPA Sumompo, seperti ada beberapa kendaraan serta alat angkut sampah yang rusak, serta sistem operasional dalam pengelolaan sampah sangat ditentukan volume sampah yang di angkut atau di buang ke tempat pembuangan akhir, kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang digunakan, cara penyapuan pengumpulan pengangkutan dan pembuanagn akhir.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.
PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA PONTAK SATU KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Soputan, Regina; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi good governance di desa Pontak Satu dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dimulai dengan observasi, wawancara, analisis data, hingga pembuatan laporan. Dengan 13 orang yang diwawancarai, penelitian ini berfokus pada penerapan tata pemerintahan yang baik di desa seperti yang terlihat dalam hal partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi; bagaimana pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik di desa, apakah partisipasi saat ini dan penegakan hukum berjalan dengan baik, dan apakah pemerintah telah transparan berkenaan dengan sistem pemerintahan di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik belum terbentuk di desa Pontak Satu, yang berarti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan tata pemerintahan yang baik di desa. Prinsip partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi belum berjalan dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan elemen-elemen ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik di desa.Kata kunci: Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, Pemerintah, Desa.

Page 54 of 109 | Total Record : 1084

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue