cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 53   54   55   56   57 
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua) Sigarlaki, Nastasia Thalia; Sambiran, Sarah; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penaanggulangan bencana serta peratuaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahaui Bagaimana Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir Kota Manado Khususnya yang ada di Kecamatan Paal Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai dengan dengan sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidak berhasilan diantaranya kurang perhatian dan telitinya para pelaksana, informasi tidak telalu jelas dan merata, koordinasi antara pelaksana kurang optimal, Penyaluran yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat.Kata Kunci: Implementasi, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Korban Banjir
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO Bidara, Arfandy Wichers; Nayoan, Herman; Pioh, Novie Revlie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tentunya menjadi tolak ukur kepada abdi Negara untuk menjalankan pelayanan publik. Pelayanan merupakan tugas yang paling hakiki dari seorang aparatur abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini sudah dicatat dalam UUD 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejhatraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado serta apa kendala yang terjadi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan olehh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Implementasi Kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum yang ditetapkan melalui proses politik). Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang diberikann kepada masyarakat atau orang pribadi untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan supaya sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan juga supaya menimbulkan keselarasan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya maupun linkungan sekitar. Pemerintah Kota Manado berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan Pelayanan yang baik dan tidak berbelit. Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif . Dalam implementasi IMB Kota Manado juga membutuhkan peran aktif aktor pelaksana implementasi salah satunya Pemerintah. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah sebagai aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB masih belum optimal dan di pandang belum sesuai dengan yang seharusnya, pada ketetapan pelaksanaan dalam impelementasi pelayanan IMB di Kota Manado terkait pelayanan dan biaya dapat dilihat pertama mengenai pelayanan masih belum berjalan dengan baik, banyak ketidak jelasan dalam meberikan pelayanan misalnya mengenai prosedur yang tidak sesuai dengan perda dan sangat berbelit-belit sehingga jasa calo pun menjadi pilihan utama bagi masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, IMB, BP2T
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Dolongseda, Edmon; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa birokrasi yang perlu diadakan pembenahan dengan jalan reformasi birokrasi khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni birokrasi yang amanah melayani, birokrasi yang bersih, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang transparan, birokrasi yang berkomitmen dan konsisten tidak berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kembuan, Kezia Tirsa; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembagunan desa. Karena keikusertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan
PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO Paat, Evicka; Singkoh, Frans; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Perencanaan, Pembangunan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI DESA KISIHANG KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN SITARO Sikome, Jorildo; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendukung peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di Desa Kisihang adalah Pemimpin informal. Tingginya kemampuan pemimpin informal dalam menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat desa, senantiasa berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dijalankan termasuk dalam pembinaan pada masyarakat tentang masalah kesehatan lingkungan, Lembaga kemasyarakatan, berperan aktif dalam menyukseskan setiap program pemerintah, khususnya pemerintahan didesa dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan. Serta Sarana dan prasarana kesehatan sudah disediakan, khususnya puskesmas dan polindes, serta sebagian besar rumah-rumah sudah memiliki MCK (Jamban Keluarga).Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kesehatan, Lingkungan
KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPUAUAN TALAUD Jegiftha, Lumettu; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah instansi pemerintah yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Program pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan, namun masih ada keluhan dari masyarakat pengguna jalan dan jembatan yang merasa tidak puas dengan kinerja Dinas PUTR dalam membangun infrastruktur ini karena menduga adanya penyelewengan dana pembangunan jalan dan jembatan selama tahun 2017. Penelitian ini mencoba untuk megetahui penyebab tidak tercapainya target pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif. Dari target pembangunan jalan pada tahun 2017 yang ditetapkan sepanjang 25.014 km, ternyata yang dapat direalisasikan hanya sepanjang 17,533 km atau bila dipersentasikan sebesar + 70 %, hal ini terjadi akibat adanya defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sementara untuk pembangunan jembatan dari target sepanjang 34,7 km realisainya sepanjang 34,7 atau 100% tercapai, untuk itu disarankan agar Dinas PUTR mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemangkasan anggaran yang mengakibatkan pencapaian target pembangunan jalan tidak tercapai. Untuk menghilangkan kesan buruk tentang pembangunan jalan yang kualitasnya kurang baik, disarankan agar dinas PUTR memberikan layanan yang sama dalam membangun jalan dan jembatan di desa – desa yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti di desa - desa yang ada di pulau Kabaruan, dan untuk meningkatkan kinerja staf dinas PUTR sebaiknya bila semua staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi.Kata Kunci : Kinerja, Dinas PUTR, Pembangunan Jalan dan Jembatan.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat) Takasenseran, Giovano Philip
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembinaan camat dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi publik salah satunya ditentukan oleh fasilitas pendukung yang dimiliki oleh organisasi tersebut, hal ini diimbangi oleh sumberdaya yang mampu mengoperasikan setiap alat bantu tersebut, dalam penelitian ini peran dari pemerintah kecamatan dalam menyiapkan fasilitas pendukung demi kelancaran pembinaan administrasi desa sudah cukup baik, pengawasan merupakan alat untuk memastikan suatu rencana organisasi tersebut berjalan dengan baik, dalam system pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada pemerintah desa sudah ada, namun memang perlu ditingkatkan lagi intensitasnya.Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Pengawasan, Administrasi Desa.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud) Awaeh, Stewar; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh IPenelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I adalah sesuai tupoksi BPD pada UU no 6 tahun 2014 yaitu ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa Sereh.Peranan BPD dapat maksimal jika para anggota BPD di bekali dengan pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengembangan kinerja baik dari sisi jasmani dan rohani , selain itu dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan peranannya .Kata Kunci: Peranan , BPD , Pengawasan , Pemerintahan
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (Studi Di Kecamatan Dumoga Timur) Kawengian, Claudia Loreyna; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDemokrasi merupakan salah satu parameter yang menjadikan Negara itu kuat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabilah masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Fokus penelitian menggunakan teori Miriam Budiardjo.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur begitu antusias dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.

Page 55 of 109 | Total Record : 1084

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue