Articles
1,084 Documents
<![CDATA[PENGARUH FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Mantiri, Michael Stephanus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. sampel yang ditentukan sebanyak 80 responden yang tersebar di lima desa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Pineleng mempunyai hubungan kontibutif atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, maka akan mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan desa. Kesimpulan menghantar untuk melakukan uji hipotesis dengan menerapkan uji Chi-Square. Hasil analisis Chi-Square di peroleh harga X2 hit = 10.349 sementara X2 Tab dengan dk 4 dan tingkat signifikan 5% (a : 0.05) diperoleh sebesar 9.288. Dengan demikian X2hit > X2 tab (10.349>9.488) pada taraf uji 5%. Hasil perhitungan menunjukan adanya hubungan/pengaruh yang bermakna atau nyata (signifikan) antara pelaksanaan fungsi pengawasan dengan keberhasilan pembangunan pada tingkat signifikan 5%, sekaligus telah teruji hipotesis penelitian yang menyatakan Pelaksanaan fungsi pengawasan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng.Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Keberhasilan Pembangunan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DOMPASE KECAMATAN SIAU TENGAH KABUPATEN SITARO ]]>
<![CDATA[Lumahu, Anna Plouna]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>;
<![CDATA[Sumampow, Ismail]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPemerintah desa selaku pihak yang berwenang atau kekuasaan yang dilembagakan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 (dua), pemerintah desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Dompase. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil sebagian besar dapat terlaksana. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani saja tepi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Dompase. Dalam pelaksanaan program ada beberapa kendala yang dihadapi, karena itu, pemerintah desa Dompas sendiri terus berusaha untuk dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah desa, Kesejahteraan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DISTRIK MAKKI KABUPATEN LANNY-JAYA ]]>
<![CDATA[Wenda, Yepilu]]>;
<![CDATA[Kaunang, Markus]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakImplementasi program beras miskiin dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan salah satu program dirasakan secara merata oleh masyarakat melalui pelaksanaan program beras miskin ini juga bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras untuk keluaga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat harga bersubsidi dan tempat jumlah yang telah ditentukan dimana setiap kepala keluarga (KK), berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk implementasi program beras miskin di distrik makki kabupaten lanny-jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program beras miskin di Distrik Lanny Jaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah beras yang diterima oleh setiap kepala keluarga penerima mamfaat raskin jumlah beras yang masuk di titik distribusi sesuai dengan kepala keluarga penerima mamfaat terdaftar sesuai hasil musyawarah tim raskin daerah. Harga beras yang harus dibayar oleh setiap kepala keluarga penerima mamfaat raskin adalah sejumlah lima ribu rupiah per kilogram, tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai standar kualitas beras bulog yang menyebabkan kengunaan beras raskin memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.Kata Kunci : Implementasi, Program, Beras Miskin.]]>
<![CDATA[PERILAKU BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Limbat, Fricky]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakMewujudkan pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan tentunya sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan permerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity, loyality, responsive, dan rule of low. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu sendiri yaitu perilaku birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang difokuskan kepada aparatur di kantor kecamatan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan di kantor kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. Perilaku birokrasi di kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow ada banyak kelemahan yang terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good governance yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Kepemerintahan yang baik.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan) ]]>
<![CDATA[Kalalo, Riken]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya, oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan dalam menjaring/menyerap aspirasi masyarakat desa lompad sangat besar, merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa Lompad. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat BPD desa Lompad mempunyai metode-metode yang efiktif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.Kata Kunci : Peranan, BPD, Aspirasi, Skala Prioritas]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ransun, Yohanes F.C.]]>;
<![CDATA[Kalangie, Freddie]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKeberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.Salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan khususnya di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Pembagunan infrastruktur jalan adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa:“Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran programâ€. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah sangatlah disoroti mengingat jalan merupakan sarana utama yang selalu dipakai oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menggali lebih dalam dan akurat tentang kinerja organisasi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan terkesan pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya asal-asalan saja.Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Daerah]]>
<![CDATA[EVALUASI DISTRIBUSI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG BERAS MISKIN KEPADA MASYARAKAT (Suatu Studi Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Mentang, Frendy Andreas]]>;
<![CDATA[Liando, Daud Markus]]>;
<![CDATA[Lengkong, Johny Peter]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakSalah satu program nasional yang dilaksanakan pemerintah saat ini yakni program penyaluran subsidi beras bagai masyarakat berpendapatan rendah, sebagai bantuan untuk meningkatkan katahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan renda merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1998 yang disebut dengan program oprasi pasar khusus (OPK), kemudian di tahun 2002 di kenal dengan program beras rakyat miskin (Raskin). Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 2008 diubah menjadi beras subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. pelaksanaanya masih sajah terdapat beberapa prosedur pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Untuk mengevaluasi program raskin di Desa Totolan penulis menggunakan teori dari Daniel tentang distribusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan tentang program beras miskin ini belum berhasil dan belum berjalan dengan maksimal, sebab antara perencanaan dan pelaksanaan distribusi beras miskin yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan dilapangan.Kata Kunci : Evaluasi, Distribusi, Beras Miskin]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL DI KOTA TOMOHON ]]>
<![CDATA[Kowaas, Agrio Scivo]]>;
<![CDATA[Pioh, Novie]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) bertujuan untuk mempromosikan potensi kota Tomohon sebagai kota bunga beserta industri pendukungnya agar dapat menjadi pusat industri bunga di Indonesia Timur, selain itu TIFF juga dapat meningkatkan citra kota Tomohon sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Utara. Kota Tomohon memang sangat gencar mengukuhkan diri sebagai kota bunga, dengan masyarakatnya yang bekerja di bidang holtikultura, khususnya bunga, memang sudah selayaknya Pemerintah Kota Tomohon masyarakat saling mendukung demi meningkatkan ekonomi baik di negara dan Tomohon sendiri melalui holtikultura. Pagelatan TIFF salah satu program unggulan untuk menunjang hal tersebut bisa terealisasi karena banyak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun kota Tomohon. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah pusat melalui kepariwisataan yaitu â€Wonderful Indonesia†menuju peningkatan ekonomi melalui peningkatan arus kunjungan wisatawa, baik mancanegara maupun nusantara. Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival sukses tentunya karena adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Tomohon. Tingkat pertisipasi masyarakat dalam mengikuti khususnya TIFF sangat tinggi hal ini dilihat dari hampir seluruh rangkaian kegiatan TIFF ini diikuti oleh masyarakat bahkan saat parade bunga di acara puncak kegiatan masyarakat Tomohon meramaikan diseluruh lokasi jalur parade untuk menonton kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh pemerintah Tomohon.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Kota, TIFF.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Latjandu, Yudha]]>;
<![CDATA[Kimbal, Marthen]]>;
<![CDATA[Lengkong, Johny]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori implementasi kebijakan terdapat tiga aktivitas yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi, dilihat dari tiga aktivitas tersebut, implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Manado sudah mulai dijalankan. Namun dalam proses tersebut masih terdapat beberapa kekurangan serta kendala dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau]]>
<![CDATA[PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[Sanding, Natalia Gratia]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenerapan good gevernance harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap instansi pemerintah, karena bukti yang saya dapat dimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan terkait dengan empat prinsip pendukung yang saya ambil untuk penelitian yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan keadilan. Dari keempat prinsip tersebut, semuanya belum terlaksana dengan maksimal, mulai dari pelaksanaan prinsip partisipasi yang belum terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya masyarakat aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, prinsip transparansi kerja pegawai juga belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat. Begitu juga dalam pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat, masih lambat pekerjaan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer, pelaksanaan prinsip equity (keadilan) juga belum berjalan sesuai dengan aturan karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan dan masih ada sikap pilih kasih dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang membuat penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana dengan baik.Kata Kunci : Penerapan,Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan.]]>
