cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 63   64   65   66   67 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Tandayu, Ebenhaeser Offler; Kaunang, Markus; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan fungsinya dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa.Salah satu tugas dan fungsi BPD adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, sepatutnya sebagai lembaga yang diamanti oleh undang-undang wajib menyelenggarakan dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas, maka dari itu pembentukan panitia pemilihan haruslah memperhatikan berbagai aspek penting, disinilah peranan penting dari BPD. Penelitian ini untuk melihat bagaimana peranan BPD dalam pemilihan Kepala Desa/ Hukum Tua di Desa Tonsewet Kecamatan Tompaso Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata kunci : Peranan, BPD, Panitia Pemilihan
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANOTONGKOR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Intania Nella; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala jaga, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN AMURANG TIMUR Mondong, Feronika; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan camat merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah kecamatan, karena kepemimpinan yang efektif dapat menggerakkan, mengarahkan, mendorong dan meningkatkan disiplin aparatur yang dipimpinnya untuk berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan organisasi pemerintah kecamatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kecamatan Amurang Timur. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan camat menunjukan masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan camat khususnya dalam peningkatan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut masih terlihat pada ketaatan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selanjutnya disiplin kerja pegawai dalam melakukan tugas masih terlihat belum optimal, terdapatnya pelanggaran disiplin kerja yang diantaranya masih banyak pegawai yang terlambat datang kantor dan pulang sebelum jam pulang kerja, maka hukuman terhadap pelanggaran disiplin terbatas pada “Peringatan Pimpinan”. Secara nyata Camat belum sepenuhnya menggunakan strategi dan pendekatan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah di Kantor Kecamatan Amurang Timur dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Disiplin Kerja, Aparatur.
PERAN PD. PASAR KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SHOPPING CENTRE PASAR 45 (Studi Di Shoping Center Pasar 45 Jalan Dotulolong Lasut Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado) Rasyid, Zulhaira Gino; Kaunang, Markus; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakShopping Centre Kota Manado sebagai salah satu tempat yang terkenal sebagai pusat perekonomian yang ada di Kota Manado, menyimpan banyak cerita dan permasalahan yang dihadapi, hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan Shopping Centre yang sudah tidak lagi terpelihara dengan baik, sehingga dari pihak masyarakat maupun penyewa/pedagang yang ada di Shopping Centre menginginkan Pemerintah segera melakukan pengelolaan terhadap bangunan Shopping Centre ini dengan cara meronavasi kembali bangunan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran PD. Pasar Kota Manado Dalam Pengelolaan Shopping Centre Pasar 45. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 6 (enam) informan yaitu 1 orang Kepala Bagian Umum PD.Pasar, 1 orang koordinator Shopping Centre, 2 orang Penyewa, 2 orang masyarakat. Bedasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data, dan proses wawancara yang peneliti lakukan, maka penelitian mengenai Peran PD. Pasar Kota Manado dalam pengelolaan Shopping Centre pasar 45 belum berjalan dengan baik, dilihat dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan dari penyewa/pedagang. Untuk perencanaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perencanaan Inventarisir asset, dimana pihak PD. Pasar meyegel sebagian tempat sewa tanpa ada pemberitahuan dari para penyewa/pedagang. Untuk pengorganisasian belum berjalan dengan semestinya, karena kurangnya koordinasi antara pihak PD. Pasar dan Penyewa/pedagang. Untuk Penggerakkan belum sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena para penyewa/pedagang belum merasakan adanya kerja sama yang nyata, hanya sebatas kerja sama yang tidak resmi.Kata Kunci: Peran, PD. Pasar, Pengelolaan, Shoping Centre.
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Ricky Marvil; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan.Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan.Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik, namun pentingnya juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan bersama melalui tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen lain dalam masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan pembangunan menimbulkan anggapan bahwa proses/rapat prerencanaan pembangunan belum dapat berjalan secara maksimal karna hampir semua masyarakat tidak terlibat dalam proses/rapat perencanaan dikarenakan dengan kesibukan – kesibukan dan kurangnya informasi yang menyebabkan sedikitnya partisipasi dalam proses musyawarah kelurahan.Kata Kunci : Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.
EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA Kadir, Sitti Yunita; Kaawoan, Johannis; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga pada organisasi yang di maksud yaitu, organisasi badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol, yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri.Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapakan dalam pengkajian deskritif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati, dan menyelidiki aktivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai yang ada di Kesbangpol, memiliki pencapaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandinganya dengan popolasi sudah menunjukan prensentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pegawai
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN RUMOONG BAWAH Kandouw, Chrisye; Pangemanan, Sofia E; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKonsukuensi dan tanggung jawab adalah modal utama dalam membentuk proses pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong prakasa dan swadaya masyarakat. Berbagai bentuk dan program dilakukan agar terciptanya sebuah pembangunan yang memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga dapat terealisasi lewat aspek fisik, material, ekonomi kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama. Maka dari itu pencapaian keberhasilan suatu pembangunan masyarakat kelurahan dapat ditentukan oleh program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang melibatkan masyarakat karena dimana masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan wilayah, sehingga dibentuklah suatu sistem organisasi dalam kelurahan yang di sebut Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurahan (LPMK).Lembaga Pemberdaayan Masyarakat Kelurrahan (LPMK) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat kelurahan yang mengedepankan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pengendalian pembangunan, dimana upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelolah sumberdaya yang dimiliki dalam penumbuhan kapasitas organisasi lokal demi menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidup kemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rumoong Bawah, Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dari LPM Kelurahan Rumoong Bawah Belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan LPM untuk merencanakan pembangunan.Untuk itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya pengurus harus lebih aktif lagi dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada dikelurahan Rumoong Bawah.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan
KINERJA DARI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG Kalangie, Dorifina; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah fungsi pemerintah kecamatan yang bisa berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian ini mendalami bagaimana kinerja dari aparat pemerintah dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang mendapatkan datanya dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian kinerja aparatur kecamatan Girian dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, meski sebagian belum sesuai harapan masyarakat. Penilaian ini diukur dari Kuantitas Kinerja Aparatur, Kualitas Kerja Aparatur, Pemanfaatan Waktu, Kehadiran Pegawai,Kerjasama. Pelayanan publik pemerintah kecamatan Girian dilihat pada pelayanan registrasi/pengesahan/legalisir surat kependudukan, surat keterangan usaha, surat ijin tinggal sementara, pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT. Jadi kinerja aparat pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan publik pada kecamatan Girian Kota Bitung, telah sesuai dengan harapan masyarakat dan perlunya memperbaiki beberapa kelemahan seperti keterlambatan, ketidakrajinan oknum aparat, dan lain sebagainya.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pelayanan Publik.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DISTRIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (Studi Di Distrik Klamono Kabupaten Sorong) Karsau, Marlos G.; Kaawoan, Johannis Eduard; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan admnistrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada mereka yang mempunyai kepentingan dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pelayanan pada dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat sebagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari masyarakat, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan administrasi pada Kantor Distrik dapat dilakukan melalui penataan sistem manajemen serta mengadakan pembinaan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya iklim kondusif dan pelayanan yang berkualitas. Pembinaan kelembagaan merupakan suatu prospektif dalam merencanakan dan mengarahkan perubahan dalam organisasi. Distrik Klamono merupakan distrik yang menyelenggarakan pelayanan administrasi, pada pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untik melihat lebih dalam mengenai kinerja aparatur distrik Klamono dalam pelayanan administrasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelayanan umum di Distrik Klamono telah mengalami peningkatan dalam melaksanakan pekerjaan administrasi.Kata Kunci: Kinerja, Aparat, Pelayanan Administrasi
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGGALI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SEKTOR PERIKANAN KOTA BITUNG Pramana, Phutut Eka; Pangemanan, Sofia; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Bitung merupakan salah satu kota yang sumber daya perikanan, aktivitas perekonomiannya banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Sumber daya perikanan tersebut selayaknya dikelola dengan baik untuk mempertahankan kualitas dan kuantitasnya. Peranan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakannya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan pendapatan asli daerah khusus sektor perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota dalam menggali pendapatan asli daerah di sektor perikanan kota Bitung. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Kota memilih untuk meniadakan retribusi dengan maksud menciptakan suasana efek multiplayer, berbeda dengan kebijakan retribusi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, kebijakan efek multiplayer sebenarnya memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Efek multiplayer itu sendiri ialah bentuk fenomena yang terjadi secara tidak langsung berupa pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha kecil menengah (UKM), penyerapan tenaga kerja, jasa angkutan dalam kota, restoran dan industri jasa yang lain di Kota Bitung.Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Kota, Pendapatan Asli Daerah, Perikanan.

Page 65 of 109 | Total Record : 1084

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue