cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 61   62   63   64   65 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA .., Bustamin; Sambiran, Sarah; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEach region in Indonesia has a unique in terms of beauty and customs that exist in the area so as to attract tourists to visit it. To enhance the role of tourism, it is closely related among the goods in the form of own attractions that can be sold by means and infrastructure that support it related in the tourism industry. Enterprises to develop a tourist destination should pay attention to various factors that affect the existence of a tourist destination. North Sulawesi Province which used to have the nickname "Torang Samua Basudara" and now changed to "Torang Samua Ciptaan Tuhan". has four Municipalities and eleven Regencies, one of them is Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Currently, the management of tourist attraction in Bolaang Mongondow Utara Regency has not been well managed, such as management management is still not professional, lack of tourism activity, facilities and infrastructure is still inadequate, the process of providing information has not been organized or delivered properly. By looking at the situation is required a management role for the delivery of good information will be a tourist attraction in the District of North Bolaang Mongondow to the outside community to know and can enjoy the facilities provided in the attraction.Keywords : Strategy, Local Government, North Bolaang Mongondow, Tourism Object
KINERJA KEPALA DISTRIK TEMBAGAPURA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MIMIKA Sugumol, Eminus; Singkoh, Frans; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kepala Distrik Tembagapura dalam meningkatkan pelayanan publik, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan peran dari kepala distrik dalam meningkatkan pelayanan publik dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui responsivitas atau daya tanggap dari kepala distrik dalam menangani persoalan pelayanan public sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun hal ini harus diimbangi oleh kinerja dari aparat distrik dalam memberikan pelayanan, selanjutnya kinerja berdasarkan akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh, peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi dan melalui pelayanan prima, agar dapat terciptanya informasi tentang data-data yang ada pada distrik tembagapura yang didasarkan pada informasi manajemen pada masing-masing bidangKata Kunci: Kinerja, Kepala Distrik, Pelayanan Publik.
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DIKANTOR KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA Tumuju, Natalia Mega; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu indikasi rendahnya kualitas aparatur sipil negara tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara.Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks.Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur sipil negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan disiplin aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dikantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa Pelaksanaan penegakan disiplin sangat berdampak baik bagi aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Kawangkoan, dalam hal pengerjaan tugas-tugas. Hanya satu dua pegawai yang pernah melakukan keterlambatan pengerjaan tugas dan dikenai sanksi, walau beberapa pegawai juga sering mengulur-ulur waktu pengerjaan tugas. Namun, untuk hal waktu masih kurang. Beberapa pegawai masih sangat kurang berdisiplin. Ini berarti sebesar apapun usaha dari luar diri seseorang untuk dapat membina disiplin kerja akan berdampak kurang memuaskan jika tidak ada kesadaran dari diri sendiri akan pentingnya disiplin kerja. Kesadaran dari individu itu sendirilah yang sangat penting. Hal ini secara langsung akan berdampak pada kesan menwujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kantor Camat Kawangkoan.Kata Kunci : Disiplin, Pemerintahan, Bersih, Berwibawa.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Benjamin, Gabriela Ribka; Kaawoan, Johannis; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSecara empirik Implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal. Fenomena ini dapat dilihat dari pembuatan DaftarUsulan Rencana Proyek (DURP) yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sea dalam melaksanakan pembangunan sudah melalui proses perencanaan ini dilihat program perencanaan pembangunan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, dan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Sea, pemerintah desa sudah menjalankan sebagaimana mestinya, ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan, dilakukannya terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat tentang pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di desa Sea, akan tetapi masih ada juga ditemukan dari masyarakat desa tentang kinerja pemerintahan desa yang seringkali membingungkan masyarakat, hal ini di lihat dari arah kebijakan pembangunan yang seringkali tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakanKata Kunci: Implementasi, Manajemen, Pembangunan.
KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa) Korompi, Jerry Wesli; Pioh, Novie Revlie; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa ataupun kelurahan dengan pemerintahan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam perkembangannya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan. Kecamatan merupakan satu-satunya lembaga perangkat daerah yang berada pada bagian kewilayahan tertentu tetapi kedudukannya belum spesifik diatur dengan undang-undang sendiri seperti desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi karena kecamatan hanya diatur sampai peraturan pemerintah. Kedududukan kecamatan sebagai perangkat daerah menjadikan status kecamatan setara dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau sering disebut dengan dinas-dinas namun dalam tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan kecamatan tidak diatur secara spesifik seperti tugas pokok dan fungsi dari tiap dinas lainnya, tetapi perubahan status kecamatan ini dinilai menjadi upaya pelemahan terhadap kelembagaan kecamatan yang dinyatakan dalam beberapa penelitian. Posisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan, kelemahan kecamatan menjadikan kecamatan hanya sebagai ‘penghias’ dalam tatanan pemerintahan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, guna mengekplorasi mengenai posisi kelembagaan kecamatan dalam hirarki birokrasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan. Penelitian ini mengfokuskan pada kecamatan Kawangkoan Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan dari aspek regulasi, kelembagaan Kecamatan Kawangkoan Barat belum bisa efektif sepenuhnya karena kecamatan Kawangkoan Barat hanya melaksanakan tugas umum pemerintahan, dari aspek Normatif, ada pemahaman bersama dalam masyarakat terhadap Lembaga Kecamatan Kawangkoan Barat sebagai lembaga yang tepat untuk menjadi tempat pengaduan masalah-masalah yang terjadi di desa yang ada dalam wilayah kecamatan Kawangkoan Barat dan dari aspek Kultural-kognitif, Kehadiran pemerintah dalam hal ini Camat dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan menjadi suatu faktor naiknya ataupun turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kecamatan.Kata Kunci : Kelembagaan, Kecamatan, Pembangunan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBUATAN INFRASTRUKTUR DESA (Suatu Studi di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Mole, Kartini; Kimbal, Marthen; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, meninjau dan menganalisa sampai sejauh mana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembuatan infrastruktur di Desa Pinonobatuan. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 di Desa Pinonobatuan masih ditemui adanya kendala dan masalah mulai dari tidak ada koordinasi, hingga tidak adanya transparansi dari sangadi kepada masyarakat dan sebagian perangkat desa, begitu pula dengan kurangnya koordinasi dan transparansi dari Sangadi sehingga membuat ini menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Infrastruktur.
HUBUNGAN HUKUM TUA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Bahihi, Reza Ricard; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai reprensentatif tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusan kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perluh pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.Kata Kunci: Hubungan, Hukum Tua, BPD, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN DAMAU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) Saluman, Virginia Patrisia; Pangemanan, Sofia; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan merupakan sebuah agenda yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan sebuah tatanan pemerintahan, dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah penyusunan agenda melalui identifikasi masalah kebijakan. Penyusunan tersebut merupakan langkah untuk menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi pada publik, artinya kehadiran sebuah kebijakan dianggap sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada aspek organisasi, yang memainkan peran sebagai aktor dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah secara tunggal kewenangannya ada pada UPTD Pertanian Kecamatan Damau. Tidak berjalan sebagai mana regulasi yang ada di mana haruslah memanfaatkan jalinan kerjasama dengan kios-kios pengencer yang telah ditunjuk dan dipercayakan oleh pihak pemerintah sendiri. Kemudian dilihat juga dari struktur organisaasi yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Damau masih minimnya personil yang berperan terlebih khusus pada bagian staf-staf bidang UPTD Pertanian. Serta secara pangkat golongan masih ada yang belum sesuai dengan standar ketentuan yang ada.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
PERAN PANWASCAM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN SARIO Mangundap, Donny Aditya; Lapian, Marlien; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja panwascam dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Sario. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu.Kata Kunci: Peran, Panwascam, Pemilu Legislatif
MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Sumolang, Gabrila Stivani; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu upaya instansi dalam mempertahankan kinerja pegawainya dalam memberikan pelayanan publik adalah dengan memperhatikan motivasi kerja pegawai. Pegawai merupakan aset penting dalam suatu instansi tanpa mereka betapa sulitnya sebuah instansi mencapai tujuan, merekalah yang menentukan maju mundurnya sebuah instansi, dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dengan motivasi kerja yang tinggi maka instansi tersebut sudah memiliki aset yang sangat mahal. Motivasi kerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik di kantor kecamatan langowan barat kabupaten minahasa ditinjau dari prinsip yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan kemanan dan keselamatan dan kebutahan dan kebutuhan untuk dihargai belum bisa dikatakan sepenuhnya terpenuhi karena kebutuhan fisiologis di kantor Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa belum terpenuhi karena masih banyak pegawai yang berharap adanya kenaikan gaji dan terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan gaji. Disamping itu setiap pegawai memiliki tuntutan hidup yang berbeda-beda Kebutuhan keamanan dan keselamatan di kantor Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan hasil penelitian bisa dikatakan sangat kurang, masih banyak peralatan yang sudah lama namun masih digunakan, masih banyak juga peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor yang belum ada yang akhirnya hal tersebut harus dilakukan diluar. Kebutuhan untuk diakui dan dihargai antara pegawai di Kantor Kecamatan Langowan Barat sudah baik karena dari atasanpun akan memberikan pengahargaan bagi pegawai yang rajin dan patuh dan juga pegawai lainpun saling mendukung satu dengan yang lainnya dan hal ini menciptakan kerukunan dan semangat dalam bekerja antara pegawaiKata Kunci : Motivasi Kerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.

Page 63 of 109 | Total Record : 1084

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue