cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 304 Documents
 1   2   3   4   5 
AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG Jayusman, Jayusman
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.193

Abstract

Abstract: The Accuracy of Prayer Schedule of Arius Syaikhi Payakumbuh in Determining Prayer Times in Lampung Province. In order to help the Muslims in determining the initial times of prayers, a number of astronomers has made a schedule of prayers, which were name: All Time Prayer Schedule, Forever Schedule of Prayers, and so forth. In each schedule, it is also included a correction for each region that can be used by the Muslims living in certain location. One of the prayers time schedule circulated in Lampung province and which has been used by the public at large, is the All Time Prayer Schedule made by Arius Syaikhi. Unfortunately, based on a research finding, the Prayer Time Schedule, which has been widely circulated among Muslims in Lampung Province, turned out to be inaccurate, especially for the city of Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro and Menggala. This article describes the above-mentioned inaccuracy.Keywords: time schedule for prayers, Arius Syaikhi, the science of falakAbstrak: Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung. Guna membantu kaum muslimin dalam menentukan awal waktu salat, sejumlah ahli falak telah membuat jadwal salat; ada yang menamakannya dengan Jadwal Salat Sepanjang Masa, Jadwal Salat Abadi, dan sebagainya. Dalam setiap jadwal disertakan pula koreksi waktu untuk setiap wilayah yang dapat digunakan oleh kaum muslimin sesuai dengan lokasi di mana mereka berada. Salah satu jadwal waktu salat yang beredar di provinsi Lampung dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas, adalah Jadwal Waktu Salat Untuk Selama-Lamanya yang dihisab oleh Arius Syaikhi. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian, Jadwal Waktu Salat yang telah beredar luas ini ternyata tidak akurat, khususnya untuk kota Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Metro dan Menggala. Artikel ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakakuratan itu.Kata Kunci: jadwal salat, Arius Syaikhi, ilmu falak
HUKUMAN MATI ATAS DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Ja’far, A. Khumedi
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.194

Abstract

Abstract: The Death Penalty for Murderer in the Islamic Criminal Law and in the Indonesian Criminal Law. The issue of death penalty has always been a disputable issue among the jurists, especially in Indonesia. Those who support the punishment may reason that death penalty is in conformity with religious teachings and social principles; whereas those who oppose it find their reasons from humanitarians views which impose the human rights. This article tries to analyse how the Indonesia Criminal Law treats the issue of capital punishment and compare it with the Islamic Criminal Law, particularly in the case of intentional murders. It involves inter-disciplinal approaches-using not only normative but also sociological and psychological approaches. Having compared and analyzed the two legal systems, this study reveals that the adoption of the death punishment both in the Islamic and Indonesia Criminal Law, in fact, may strongly impose moral, justice and humanity values which are essential to create order and peace among humankind.Keywords: death penalty, Indonesian criminal law, Islamic criminal lawAbstrak: Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakukan hak asasi manusia. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Studi ini menggunakan pendekatan antar-disiplin - tidak hanya melulu pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis dan psikologis normatif. Setelah melakukan pembandingan, studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati baik yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya justru memperkuat nilai moral, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umat manusia itu sendiri.Kata Kunci: hukuman mati, hukum pidana positif, hukum pidana Islam
PERAN NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF (TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF BADAN WAKAF ALQURAN DAN WAKAF CENTER) Tiswarni, Tiswarni
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.195

Abstract

Abstract: Nadzir Role in The Empowerment of Endowment (Overview Of Empowerment Strategy Endowments Waqf Board Qur’an and Endowments Center). This study discusses the empowerment of waqf made by BWA and WATER. Attempts to explore how far Nazhir’s role in empowering the waqf property, particularly in the BWA and WATER. Aims to investigate strategies pursued by both institutions in the waqf empowerment. This research can be categorized in the field of Islamic law and social institutions research. The findings of the study: the strategies launched by BWA are creating Quranic mushaf endowments program and making an innovative endowmentprograms, utilizing support from others, creating networking in waqf, and distributeswaqf and its benefits on the right target. As well as WATER also uses several strategies: making the endowments for the benefit programs, establishing new enterprises, utilizing the support received, creating networking and cooperation in waqf, and distributing waqf investment returns on the right target.Keywords: nazhir, empowerment, waqf (endowments)Abstrak: Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center). Studi ini membahas pemberdayaan wakaf yang dibuat oleh Badan Wakaf Alquran (BWA) dan Wakaf Center (WATER). Upaya untuk mengeksplorasi seberapa jauh peran Nazhir dalam memberdayakan properti wakaf, khususnya di BWA dan WATER. Bertujuan untuk menyelidiki strategi yang ditempuh oleh kedua lembaga dalam pemberdayaan wakaf. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam bidang hukum Islam dan lembaga penelitian sosial. Temuan penelitiannya adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Alquran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara WATER juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.Kata Kunci: Nazhir, pemberdayaan, wakaf wakaf
FIAT MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN HUKUM ISLAM Kalsum, Ummi
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.196

Abstract

Abstract: Fiat Money in Perspective Economics and Islamic Law. There is a difference of opinion among jurists in the legal status of fiat money that is practiced today. Some scholars assert that the currency should be based on gold and silver or monetary standard should be gold and silver, which is determined based on syar’i. Thus, the fiat money system adopted today in Islam should not be. This opinion was an inspiration for contemporary Islamic economic thinkers who initiated the return of the application of gold-based currency and silver (dinars and dirhams). Opinion of some other scholars, support the permissibility of use currencies other than the dinar and dirham as defined not by Shar’ie but based on the ‘urf. To minimize the economic impact of fiat money, the expected use of foreign currency reduced to a minimum.Keywords: fiat money, Islamic law, Islamic economicsAbstrak: Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. Ada perbedaan pendapat di antara fuqahâ dalam memandang status hukum fiat money yang dipraktekkan saat ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak atau standar moneternya harus berupa emas dan perak, yang ditetapkan berdasarkan syar’i. Sehingga, sistem fiat money yang dianut sekarang ini dalam Islam tidak boleh. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Pendapat sebagian ulama lain, mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham karena ditetapkan bukan berdasarkan syar’i tetapi berdasarkan ‘urf. Untuk meminimalisasi dampak ekonomi dari fiat money, diharapkan penggunaan mata uang asing ditekan seminimal mungkin.Kata Kunci: fiat money, hukum Islam, ekonomi Islam
AKTIVITAS GADAI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN Syafuri, H. B.
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.197

Abstract

Abstract: The Activation of Sharia Pawn and Its Implication to Public Productivity in Banten Province. The Uncertain economic conditions, as a result of the slowing economic growth and inflation, has opened opportunities for pawn services as one of the alternative means in seeking funding. With the existence of pawn services, people may get funding easily. In Banten, the sharia pawn services has been done by Islamic Banks, Financing Units of Shariah Banks, and Sharia Finances. This sharia pawn activities, in fact, are intended to encourage public productivity in the form of: the growth of Islamic economic activity, the improvement of public life quality, the decreasing of poverty rates, and the public prevention against the system of interest. This study found that with the increase of Islamic finance institutions the the school enrollment rates also increase as the numbers of poor people decrease.Keywords: shariah financing institution, the productivity of Banten peopleAbstrak: Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.Kata Kunci: lembaga pembiayaan syariah, produktivitas masyarakat Banten
Al-Tasyri' al-Qur'ani: Baina al-I'jaz wa Dalil Mashdarihi al-Rabbani Baihaqi, Yusuf
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.198

Abstract

Abstract: The legislation of the Qur’an: Between the Miracles of the Qur’an and the Nature of Rabbaniyatul Qur’ân (the Divine Aspects of the Qur’an). The study about the miracles of the Qur’an has been done by many scholars of the Qur’an. Among the scholars themselves one may find many interpretations; Some of them limit on the its linguistical aspects while others add some aspects to the content of the Qur’an. The discourses about the miracles of the Qur’an, then, continues to grow until today. To find common ground in reconciling these differences, one needs to first understand the nature of “miracles of the Qur’an” and the nature of “rabbaniyyatul Quran”/the divine aspects of the Qur’an. The miracles of the Qur’an can be seen as a sign that it comes from God, while the truth of the Qur’an that comes from God is not a part of the miracles. The hotchpotch between the two natures is, then, caused much confusion in the study of the Qur’an.Keywords: the Qur’anic legislation, the miracles of the Qur’anAbstrak: al-Tasyrî’ al-Qur’âni: Antara Mukjizat Alquran dan Argumentasi Hakikat Rabbaniyatul Qur’ân. Kajian seputar aspek kemukjizatan Alquran telah banyak dilakukan. Para ulama pun memiliki banyak penafsiran tentang itu; ada yang membatasinya pada aspek bahasa dan ada pula yang menambahkan aspek-aspek lain dari kandungan Alquran. Diskursus tentang kemukjizatan Alquran pun terus berkembang hingga masa kini. Untuk mencari titik temu dalam mendamaikan perbedaan pandangan ini, seseorang perlu terlebih dahulu memahami hakikat “mukjizat Alquran” dan hakikat “rabbaniyyatul Qur’ân”. Kemukjizatan Alquran merupakan pertanda bahwa ia bersumber dari Tuhan, sedangkan kebenaran Alquran yang bersumber dari Tuhan bukanlah pertanda akan kemukjizatannya. Pencampuradukkan antara dua hakikat di atas inilah yang kemudian menimbulkan banyak kerancuan dalam kajian Alquran.Kata Kunci: tasyrî` al-Qur’ân, I`jâz al-Qur’an
THE ESTABLISHMENT OF ISLAMIC BANKING LAW IN POLITICAL PERSPECTIVE Hejazziey, Djawahir
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.199

Abstract

Abstrak: Pembentukan UU Perbankan Islam dalam Perspektif Politik. Artikel ini mendiskusikan sejarah berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Pada awalnya, di masa Orde Baru, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah diliputi dengan kecurigaan dan prasangka bahwa setiap yang berbau Islam dianggap upaya untuk merealisasikan Piagam Jakarta atau untuk mendirikan negara Islam. Tetapi kemudian, ketika Indonesia mengalami kegoncangan ekonomi yang begitu hebat dan diikuti dengan perubahan dalam struktur politik/pemerintahan, gagasan umat Islam Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah akhirnya dapat diwujudkan. Keberhasilan pembentukan lembaga perbankan syari’ah ini, berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupinya. Abstract: The Ratification of the Islamic Banking Act in Political Perspective. This article discusses the history of the formation of Islamic banking in Indonesia. At first, in the New Order era, the relationship between Muslims and the government was filled with suspicion and prejudice that every activities related to Islam was considered as an attempt to actualize the Jakarta Charter or to establish an Islamic state. However, when Indonesia experienced economic hardship followed by changes in the structure of politics/government, the idea of Indonesian Muslims to establish shariah bank can ultimately be realized. The success of the establishment of the shariah banking institutions, in many ways, can not be separated from the then political circumstances.
DINAMIKA OTORITAS SUNNAH NABI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM Alamsyah, Alamsyah
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.201

Abstract

Abstract: The Dynamics of Sunnah Authority as a Source of Islamic Law. The development of Islamic law to respond to social changes had caused the authority of the Sunnah experience a dynamic evolution. At first, the sole autoritative Sunnah, as the source of law, was the Sunnah of the Prophet. In the era of companions, however, the Sunnah also included behavior and decisions made by the prophet’s companions. In the era of post-Companions, the religious opinions made by judges or the rulings were also considered as Sunnah as they were also based on the Sunnah of the Prophet. Thus, a variety of the Sunnah emerged at the same time in several regions. Facing with this phenomenon, a number of muslim scholars such as: al-Syâfi’i, al-Qarâfi, Yûsuf al-Qaradhâwi, evaluate the authority of the Sunnah and distinguish them to be the one which is still authoritative to be carried out (ma’mûl bih) and the other one which no longer can be carried out (ghair ma’mûl bih). Abstrak: Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat. Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga diangap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama’/intelektual Muslim seperti: al-Syâfi’i, al-Qarâfi, Yûsuf al-Qaradhâwi, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih ma’mûl bih atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah ghair ma’mûl bih atau tidak dapat diamalkan lagi.
KONSTRUKSI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Ghofur, Ruslan Abdul
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.203

Abstract

Abstract: The Construction of Akad (Contracts) to Develop of Islamic Banking Products in Indonesia. The principle of flexibility in business transactions in Islam is, in fact, a strategic solution to face with the complexity of economic problems and public demands of Islamic banking role. Unfortunately, the banking practitioners understand the principle narrowly which results in a limited space for Islamic bankings to meet the needs of the community. This paper suggests strategic steps to develop Islamic banking products while still remain bound by the principles and values of Islam. The steps are : first, reformulating the concepts of contracts in Islamic banking; second, optimizing the role of the Sharia Supervisory Board (DPS); Third, the empowering potency for socio-economic development. If these three steps are performed, the Islamic banking is believed to be able to meet the demands of society in achieving social welfare. Abstrak: Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah. Sayangnya, para praktisi perbankan sering memahami prinsip bertransaksi secara sempit sehingga berdampak pada terbatasnya ruang gerak perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tulisan ini mengetengahkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan produk perbankan syariah dengan tetap terikat oleh prinsip dan nilai-nilai syar’i. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah: pertama, rekonsepsi tentang pemahaman akad-akad pada bank syariah; kedua, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); ketiga, pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat. Jika ketiga langkah tersebut dilakukan maka perbankan syariah diyakini akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Tahir, Masnun
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.204

Abstract

Abstract: The Integration of Zakat and Taxation in Indonesia in the Views of Positive Law and Islamic Law. This paper propose a concept of integration between taxes and zakat to accelerate the achievement of social welfare in Indonesia. The integration is important as the growth of zakat steadily increases from time to time which is marked by the increasing number of Amil Zakat and alms acquisition from year to year. At the same time, the development of wealth and the service quality of obligatory zakat distributions, including utilization, is also increases progressively. Undoubtly, with this significant growth, charity, like the tax, can be utilized as a tool to achieve social walfare as well as to improve the economy of Indonesia. Abstrak: Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjuan Hukum Positif dan Hukum Islam. Tulisan ini menawarkan konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualiatas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat walfare ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.

Page 3 of 31 | Total Record : 304

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue