cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 304 Documents
 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Perbawati, Candra
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.216

Abstract

Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalisasi menuntut adanya perubahan dalam sistem hukum baik perubahan stuktur hukum (legal structure), substansi-substansi baru pengaturan hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Tanpa adanya perubahan sistem hukum maka tidak ada jaminan adanya kepastian hukum dan dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta rasa tidak terlindungi, disinilah masalah kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya tercakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (fuction of law is to maintain peace), dan inilah yang menjadi tujuan dari adanya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ajaran-ajaran dasar Islam merupakan nilai-nilai universal yang sangat diperlukan baik dalam dalam konteks kehidupan umat Islam maupun konteks hubungan dengan kelompok agama dan negara-negara lain. Nilai-nilai Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan dinamika sosial politik seperti dalam konteks hubungan antar bangsa, antara agama dan antar peradaban, konsep Islam rahmatan lil ’alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam). Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalization requires a change in legal system either changes in the structure of legal relationship (legal structure), a new setting of legal substances (a legal substance) and a legal culture, without any change in legal system there is no guarantee of legal certainty and in a variety of social life, all of these would be uncertain, disorderly, and unprotected feeling, this is where the problem of legal certainty, orderliness and legal protection will be perceived as a necessity which basically covered the purpose of law that is called as peace (fuction of law is to maintain peace), and this is the aim of the existence of Human Rights (HAM). The basic tenets of  Islam is a universal values that are required both in the context of the lives of Muslims as well as the context of relations with religious groups-states and other countries. Islamic values able to answer the question of humanitarian and socio-political dynamics as in the context of relations between nations, inter-religious and inter-civilization, the Islamic concept rahmatan lil ’alamin (Islam as rahmat for the universe).
INVESTASI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Asriani, Asriani
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.217

Abstract

Abstrak: Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. Bank Syariah menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih, dengan adanya tekhnologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, pelaksanaan  produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan. Seperti produk-produk penghimpunan dananya, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Namun dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena nya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia. Produk perbankan yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat adalah investasi emas syariah. Tujuan  dalam tulisan Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Investasi Emas di Bank Syariah,  dan untuk mengetahui keabsahan, keuntungan dan kelemahan dari produk Investasi Emas di Bank Syariah. Adapun dasar hukum dari investasi emas syariah adalah, Undang-Undang No. 21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.  77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas. Ada dua pendapat mengenai keabsahan dari investasi emas syariah, ada jumhur ulama yang membolehkan dan ada yang melarang.
PENGOBATAN ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ali, Syamsuri
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.218

Abstract

Abstract: Alternative Medicine in the Perspective of Islamic Law. This article discusses the model of Islamic medicine. This is done because there are many opinions and views on what exactly is meant by the term Islamic medicine. Whether it is a medical discipline based on the Quran and al-Sunnah, or a method of treatment taken by the Muslims through the best formula when they are in the best condition, or whether it is a model of alternative treatment that is obtained through the God Guidance. These questions are of particular interest to answer, given the Quran and al-Sunnah, besides regulating the relations among human beings, between man and God, and between man and his environment, also contain cues and meanings that can be used as guidance in the practice of healing various diseases, both psychiatric and physical illnesses.Keywords: alternative medicine, the Qur’an, the SunnahAbstrak: Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini mendiskusikan tentang model pengobatan Islami. Hal ini dilakukan karena ada banyak pendapat dan pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah pengobatan Islami itu. Apakah hal itu merupakan disiplin medis yang berlandaskan kepada Alquran dan al-Sunnah, ataukah merupakan metode pengobatan yang ditempuh umat Islam dalam formula yang paling baik ketika mereka sedang dalam kondisi yang terbaik, atau apakah ia merupakan model pengobatan alternatif yang diperoleh lewat petunjuk-petunjuk ilahiyah? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk dibahas mengingat Alquran dan al-Sunnah selain mengatur hubungan antar sesama manusia, antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan lingkungannya, juga mengandung isyarat dan makna yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktek penyembuhan berbagai penyakit, baik penyakit psikis (jiwa) maupun penyakit fisik (jasmani).Kata Kunci: pengobatan, alternatif, Alquran, Sunnah
PENGAMALAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGAU) Hasan, Muhammad
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.219

Abstract

Abstract: Practice and Zakat Management Based Local Wisdom (Studies in Society Sanggau Villagers). This article reviews the model of practices and management of zakat (alms) among the Sanggau villagers. In the community, zakat is no longer regarded merely as an obligation set by religion, but it has become a necessity in the life of the society. When someone harvests, neighbors do not ask about how many crops he/she obtained, but ask how much zakat issued of the crop. Uniquely, apart from the fact that the villagers are not bound to the rules of zakat implementation, such as: mustahik (group of recipients), aul (time limit), nisab (quantity limit), and amounts, they appoint the amil (commitee) of zakat based on asnaf mustahik (the group of recipients) in the community. Although the management system sounds simple, but the pattern of practices is really modern. Because of such a model and management style, the awareness of paying zakat is very high in this community.Keywords: management of zakat, tradition among the Sanggau villagersAbstrak: Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau). Artikel ini mengulas model pengamalan dan pengelolaan zakat di masyarakat kampung Sanggau. Bagi masyarakat tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan oleh agama, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang memperoleh hasil panen, tetangganya tidak menanyakan mengenai seberapa banyak hasil panen yang diperoleh, tetapi menanyakan seberapa banyak zakat yang dikeluarkan dari hasil panennya. Uniknya lagi, selain dari masyarakat tidak begitu terikat pada kaidah-kaidah pelaksanaan zakat, seperti: penerima, aul, nisab, dan kadarnya, dalam pengangkatan amil merekapun menggunakan model asnaf mustahik. Meskipun sistem pengelolaannya sederhana, namun pola manajemen yang mereka praktikkan nampak modern. Karena model dan gaya pengelolaan yang seperti ini, kesadaran berzakat pada komunitas ini sangat tinggi.Kata Kunci: pengelolaan zakat, tradisi masyarakat kampung Sanggau
al-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al-Falsafiyyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyyah Zaelani, Abdul Qodir
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.220

Abstract

Abstrak: Adil dalam Poligami Perspektif Filosofis, Yuridis-Normatif, Psikologis dan Sosiologis. Urgensitas keadilan dalam hubungan suami istri merupakan hal yang harus dilakukan, termasuk dalam poligami. Dalam perspektif psikologis, adanya keharusan berlaku adil dalam poligami merupakan terobosan progresif-futuristik, melakukan perubahan/reformasi secara radikal-fundamental. Dalam perspektif yuridis-normatif, persyaratan keadilan poligami telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat kebolehan poligami dengan persyaratan tertentu, dan ayat Alquran [4: 3] yang intinya diperbolehkan poligami dengan berbagai catatan, salah satunya adalah adil. Dalam perspektif psikologis, adanya kebolehan poligami dengan persyaratan adil mempunyai dampak psikis begitu besar. Bila keadilan tidak terpenuhi kepada istri, dampak psikisnya akan timbul perasaan inferior, tidak percaya diri, minder, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya, dan ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Dalam perspektif sosiologis, eksistensi poligami bila tidak dilakukan sesuai prosedur regulasi yang belaku, akan mandapatkan label “miring” dari masyarakat bagi pelaku poligami. Bahkan bila suami tidak memberikan nafkah lahir batin bagi istri-istrinya, maka cibiran masyakarat pun semakin tajam. 
REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Haryadi, Slamet
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.233

Abstract

Abstract: Reinterpretation Bribery by Law Enforcement Officers in the Islamic Law Perspective. For the corruptors, was found guilty of causing the state financial loss is a big problem. There is no way for him to avoid legal sanctions unless the bribes to law enforcement officers. In contrast for law enforcement officers, bribes have personal material benefit. such conditions it is understandable difficulty of bribery corruption can be revealed and brought to justice. Bribery corruption prevention efforts, requires critical reflection to understanding the law enforcement officers are bound corruption bribery. Efforts to re interpret the essence of bribery corruption as a tort is an issue of fundamental importance for the Islamic Law of view point. Legal action officials just oriented to material gain through bribery bribery, essentially as an act of inconsistency in the eradication of corruption. In religion contrary to the principles of Islamic morality. Therefore, consistency in the perspective of Islamic Lawbecome a common understanding of law enforcement officers to emulate and embody the principles akhlakul karimah like, trustworthy, honest and fair in the eradication of corruption bribery in the institution. Abstrak: Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Bagi para koruptor yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan permasalahan besar. Tidak ada cara lain baginya menghindar dari sanksi hukum kecuali dengan melakukan suap kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya bagi aparat penegak hukum, korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi. Dalam kondisi ini bisa dipahami sulitnya perbuatan suap dapat terungkap dan diajukan ke pengadilan. Usaha pencegahan korupsi suap, membutuhkan refleksi kritis terhadap pemahaman aparat penegak hukum yang terkait korupsi suap selama ini. Upaya menafsirkan kembali hakikat korupsi suap sebagai perbuatan melawan hukum merupakan persoalan penting dari titik pandang hukum Islam. Tindakan hukum aparat yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan material melalui suap pada hakikatnya sebagai tindakan inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsistensi dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di institusinya.
PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA) Supriyadi, Supriyadi
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.235

Abstract

Abstract: Selection Inheritance Law in Society pluralistic (Comparative Study of Islamic Law and Civil Law). Regulations on the heritage of pluralism in Indonesia is still there, the Islamic inheritance law and inheritance law Civil Code. Civil inheritance law are subdivided into civil inheritance law which is subject to KUHPerdt civil and inheritance law which is subject to customary inheritance law (customary law derived from a different region each) . Diversity in the law can not be released for classifications in the community that have been made since the colonial era. The distribution of the Indonesian population classification is based on article 131 IS is the son/indigenous, foreign and Eastern European group. As a result of this situation, the law of inheritance prevailing in Indonesia is still pluralism inheritance law. Abstrak: Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). Peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme, yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata. Hukum kewarisan perdata dibagi lagi menjadi hukum kewarisan perdata yang tunduk pada KUHPerdt dan hukum kewarisan perdata yang tunduk pada hukum kewarisan adat (yang bersumber dari hukum adat yang masing-masing daerah berbeda). Keanekaragaman di dalam hukum tersebut tidak dapat dilepaskan adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak zaman kolonial. Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS yaitu bumi putra/penduduk asli, Timur Asing dan golongan Eropa. Sebagai akibat keadaan ini maka hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan.
TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-VI/2008) Kadafi, Muhammad
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.236

Abstract

Abstract: As the Dead Shoot Dead in Perspective of Criminal Execution Positive Law and Islamic Law (Assessing the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-VI / 2008). Holistic science of law can not work alone to focus on regulations but also on behavior. If connected to the Petitioner’s argument and basic consideration in the Constitutional Court No. 21 / PUU-VI / 2008 related to the constitutionality of the firing squad as executions at least fulfilled. In this case the applicant submits an expert witness along with a wide range of experience and expertise of each. The priest there, Expert anesthetics, Orthopaedic Surgeon, Expert Islamic Law, and Criminal Law Expert. The government parties also testified in the trial. Descriptions are mostly used as a basis for a decision by the Court. In the context of Islamic law, was shot dead as part of ta’zîr that can be done by the government. Ta’zîr policy is certainly lead to the benefit of the people and in accordance maqâshid al-Sharia.Abstrak: Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008). Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri memfokuskan pada peraturan melainkan juga pada perilaku. Jika dihubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Dalam konteks hukum Islam, tembak mati merupakan bagian dari ta’zîr yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ta’zîr tersebut tentunya mengarah kepada kemaslahatan umat dan sesuai maqâshid al-syarîah.
RADIKALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Said, Hasani Ahmad
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.238

Abstract

Abstract: Religious Radicalism in the Perspective of Islamic Law. The emergence of ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) movement in some countries, including Indonesia, bring back discussions in the study of religious radicalism. This paper examines the religious radicalism of Islam which is often viewed as religious ideas that could potentially give birth to terrorism. The aspects that were examined here includes religious texts- which are often used as a basis of justification to undertake radical movement-methods in understanding the texts, as well as, the implications for perpetrators of radical movements. This study finds out that the birth of a radical ideology is due to a narrow and incomplete interpretation to the religious texts which later implicates in a false understanding of the doctrine of Islam.Abstrak: Radikalisme Agama dalam Perspektif HukumIslam. Mencuatnya fenomena ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kembali perbincangan hangat kajian-kajian radikalisme agama. Tulisan ini mengkaji gerakan radikalisme agama (Islam) yang sering diopinikan sebagai paham keagamaan yang berpotensi melahirkan terorisme. Aspek-aspek yang dikaji meliputi teks-teks keagamaan yang sering dijadikan pembenaran dalam melakukan gerakan radikal, metode pemahaman terhadap teks-teks agama tersebut, serta implikasinya terhadap pelaku gerakan radikal. Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa lahirnya paham radikal adalah disebabkan penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara’ yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam.
PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM K, Hendri
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.240

Abstract

Abstract: The Thoughts of Muhammad Iqbal and Its Influences on Law Reform in Islam. Muhammad Iqbalideas, especially in the renewal of Islamic Law in India, are heavily influenced by the social dynamics that occur among the people of Europe. Iqbal believes that ijtihad is the sole source to develop Islamic law which refers to the interests and the progress of the people. According to his understanding, the Qur’an and the Hadith as sources of ethics are able to adopt the dynamics of times. The Muslims, therefore, should be able to understand wholy and deeply the messages of the Qur’an and hadith in order to find a solution to social problems. Iqbal also see the importance of transfering the authority of individual ijtihâd to the collective ijtihâd (ijmâ‘).Abstrak: Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal pemahaman terhadap Alquran dan Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nash-nash Syara’ (Alquran dan Hadis) secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif (ijma)’.

Page 5 of 31 | Total Record : 304

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue