cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 304 Documents
 1   2   3   4   5 
Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif Khairuddin, Khairuddin
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.180

Abstract

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi umat. Namun, sayangnya wajah perwakafan di Indonesia masih belum dapat dioptimalkan pendayagunaannya. Hal pokok yang menjadi penyebabnya adalah di satu sisi masih kuatnya paradigma konvensional dan positivistik tentang pemahaman dan pengaturan wakaf, di sisi lain adalah problem peraturan perundang-undangan yang belum bercorak pada hukum progresif.
Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger Mudzakir, Mudzakir
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.181

Abstract

Lembaga sosial hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan bagian dari tradisi keagamaan. Konstruksinya menginternalisasi dalam setiap aktifitas dan interaksi antara individu tentang bagaimana mengatasi pelbagai masalah yang mereka hadapi. Wujud dari tujuan dan sosialisasinya tergantung pada karakteristik masyarakat, ini artinya bahwa sosialisasi menjadi kunci dari lembaga sosial melalui tokoh utamanya. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memenuhi masyarakat dengan pengetahuan tentang pokok-pokok dari norma lembaga sosial keagamaan sesuai dengan perannya untuk mengarahkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural. Korelasi antara pluralisme dan maslahah dalam Islam sudah diimplementasikan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah. Ontologi dari maslahah sebagai universalitas agama memiliki kekuatan untuk menghubungkan wilayah kritis di luar pluralisme dengan pelbagai tipologinya. Sehingga, penegakan hukum Islam sebagai bagian dari kehidupan beragama harus memiliki nilai-nilai maslahah untuk dapat diterima semua masyarakat, untuk mencapai status kemasyarakatan, dan untuk mendapatkan legitimasi agama dan yuridis. Tiga status dari legitimasi hukum Islam sudah diterima secara universal dan sah untuk membangun lembaga sosial berdasarkan pluralisme.
Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila Zuhraini, Zuhraini
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.182

Abstract

Konsep negara hukum merupakan basic demand dari sebuah bangsa. Seluruh negara di dunia ini, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya, baik itu yang berbasis komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun lainnya. Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan pelbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup pelbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan “negara hukum”, versi syariat Islam, bukan “teokrasi”. Prinsip-prinsip nomokrasi Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Negara hukum Pancasila berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, integritas, musyawarah dan keadilan. Negara hukum Pancasila merupakan hasil dari hubungan konsepsi kombinatif; Islam, Barat dan Indonesia. Dengan demikian prinsip yang terdapat negara hukum Pancasila merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam nomokrasi Islam.
Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya Rais, Isnawati
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.183

Abstract

Meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun, khususnya cerai gugat, baik di tingkat nasional maupun lokal di Jakarta Selatan, merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai isteri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidakharmonisan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor lain, namun tidak dominan. Solusi untuk mengatasinya adalah pembekalan generasi muda, terutama yang akan menikah, dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai-nilai agama yang cukup.
Qadhiyah al-Jawaz al-Mubkir Baina Qanun al-Jawaz al-Madani fi Daul al-Muslimin wa al-Nushshus al-Syar'iyyah Ghazali, Abdul Malik
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.184

Abstract

In spite of Islamic countries, such as Indonesia, has established family laws, but in fact these laws disobeid. Some peoples of moslem society proved this disobedience by approval of doctrine that allowed this marriage. This paper studied furthermore of underage marriage viewing syaria proofs that admits its in comperative with those forbided. This paper also included some explanations of ulama towards these syaria proofs by using some approach methodologies. By these their explanations can be concluded that texts of Koran and Hadith (prophet tradition) can be understood according to context and human needs. So that religion come for raising the justice and maintaining the real human needs.
HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYÂSI Umar, M Hasbi
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.186

Abstract

Abstract: Voting Right on Election In the Perspective of Fiqh Siyâsi (Political Law). Factually, the political condition which is emerging today is really loaded with the political interests, money politic becomes a trend in every Direct Local Election (Pemilukada); voting right is traded. The practice of money politic has occurred in many areas. This violation is very anxious since it is utilized as an instrument of winning in direct election. Consequently, the suffrage of citizens is hijacked by the interest of the candidate. The practice of money politic can occur during the campaign and prior to the vote. Unfortunately, in some cases, the election officers also involve in such practice. Then there is a sale and purchase of votes which led to fraud in determining and stipulating of votes acquisition and potentially might alter the electability of candidates. The real loss of money politic is the loss of dignity of citizens’ voting right. The voting right would only be a political commodity amid the competition among candidates. The sovereignty of the people becomes meaningless since money has been played in which subsequently will be detrimental to them. For the long run, the practice of corruption is likely to flourish. A position which is obtained by huge capital becomes justification for getting back that capital while occupying political position. Fraud in the election is not only morally wrong, but a form of law transgression. The practice of selling and purchasing of votes in the electionist classified as risywah which is strongly prohibited in Islam. Abstrak: Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. Politik uang (money politic) menjadi tren di setiap Pemilukada; hak suara diperdagangkan. Praktik ini terjadi di banyak daerah. Pelanggaran seperti ini sudah sangat memprihatinkan karena digunakan sebagai alat menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik money politic dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas pemilu juga terlibat dalam praktik tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan suara sehingga berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata money politic adalah hilangnya martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti. Untuk jangka panjang, praktik korupsi cenderung berkembang. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal yang sementara menduduki posisi politik. Praktik jual beli dan suara dalam kampanye diklasifikasikan sebagai risywah (suap) yang sangat dilarang dalam Islam.
KRITIK SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK JAWA BARAT Wagianto, M
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.188

Abstract

Abstract: A Critique of Islamic Law Sociology Against the Cancellation of Marriage by Islamic Court of Depok, West Java. The legal case of a marriage that occured between celebrities Jonas Rivanno and Asmirandah has attracted special attention, particularly from the perspective of Islamic law sociology. The couple married in Islamic procedures—Jonas, a Christian, converted to Islam to follows Asmirandah’s faith. Later on, however, Jonas turned back to his earlier belief. This case raises the question of marriage annulment that has not been completely solved by the Religious Courts of Depok. Although finally Asmirandah converted to Christianity to follow Jonas, but the legality of their marital status is still doubtful—whether their marriage continues to be recognized or are deemed to have never happened, and also whether the status of both is seen as unmarried couple or as a widow and widower.Keywords: a critique of sociology of Islamic law, marriage annulmentAbstrak: Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat. Kasus hukum pernikahan yang terjadi antara pasangan selebritis Asmirandah dan Jonas Rivanno menarik untuk ditelaah, khususnya dari perspektif sosiologi hukum Islam. Keduanya menikah dengan tatacara Islam—Jonas yang berbeda keyakinan mengikuti keyakinan Asmirandah. Dalam perjalanannya Jonas kembali ke keyakinannya semula. Persoalan ini menimbulkan upaya pembatalan pernikahan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pengadilan Agama Depok. Meskipun dalam perkembangannya Asmirandah keluar dari Islam dan mengikuti agama Kristen Jonas, namun status legalitas perkawinan mereka tetap menimbulkan pertanyaan: apakah perkawinan mereka tetap diakui atau justeru dianggap tidak pernah terjadi, dan juga apakah status keduanya dipandang sebagai orang yang belum menikah atau sebagai janda atau duda.Kata Kunci: kritik sosiologi hukum Islam, pembatalan pernikahan
VONIS MATI BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA ANTARA PUTUSAN MK DAN SEMA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) Irfan, M Nurul
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.190

Abstract

Abstract: The Dead Penalty for the Drug Dealers in the Constitutional Court and the Sema (an Islamic Criminal Law Perspective). The death sentence set by the Supreme Court for the agents and drug dealers has attracted attention of criminal law experts. Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-X /2013 which annuls Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code-stating that the submission PK (judicial review) can only be done once- has open a chance that the PK can be submitted more than once. This ruling has been responded by the Supreme Court through a Sema No. 7/2014 stating that reviewing the criminal case may only be submitted once. Such a controversy in regulation affects the suspension of executions. Death sentence for the agents and drug dealers, viewed from the perspective of Islamic criminal law, can be implemented through ta’zîr approach, and must be realized. Otherwise, it could become a bad precedent for the enforcement of law in Indonesia.Keywords: Death sentence for the agents and drug dealers, the decision of the Constitutional Court, Sema, Islamic Criminal LawAbstrak: Vonis Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkoba dalam Putusan MK dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam). Vonis mati yang ditetapkan Mahkamah Agung bagi bandar dan pengedar narkoba menjadi bahan perbincangan para pakar hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, telah membuka peluang bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini ditanggapi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam perundang-undangan ini berpengaruh terhadap penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dapat direalisasikan melalui pendekatan ta’zîr, dan wajib direalisasikan. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Hukuman mati bagi penjahat narkoba, Putusan MK, Sema, hukum pidana Islam
DINAMIKA PERWAKAFAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Abror, Khoirul
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.191

Abstract

Abstract: The Dynamics of Waqf (Endowment) in Islamic Legal Thoughts, Law and Regulation in Indonesia and in Muslim Countries. Throughout the history of Islamic civilization, waqf has become a sizeable and significant contribution to the development of Muslim society. In Indonesia, the rules governing the matter of endowment refers to the Islamic values that are tailored to local cultures and traditions. This adjustment resulted in a slight difference between the four classical schools of Islamic law and Indonesian-style Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article tries to explore the difference as available in the provisions of Act No. 41 of 2004 on Waqf as well as in the Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004.Keywords: Indonesia Endowment Law, Islamic Jurisprudence, KHIAbstrak: Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan bagi pembangunan masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur masalah perwakafan mengacu kepada nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat. Penyesuaian ini mengakibatkan aturan hukum tentang wakaf mengalami sedikit perbedaan antara yang ada dalam empat madzhab fikih klasik dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini mencoba untuk menelusuri perbedaan dimaksud seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.Kata Kunci: Wakaf, Fikih, KHI
PENDEKATAN BLUSUKAN JOKOWI-JK SEBAGAI TITIK TEMU UNIFIKASI PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH DI INDONESIA Hamdun, Hamdun
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.192

Abstract

Abstract: The Jokowi–JK’s Blusukan Approach As a Rallying Point to Unify the Methods in Determining the Beginning of Lunar Months in Indonesia. This article attempts to analyze the problem in determining the beginning of lunar months (Ramadan, Syawal, and Dzulhijjah) in Indonesia and the challenges faced by Jokowi and JK’s government to unify such disparate methods. A number of models and approaches have much to offer ranging from a simple model to a complex model. A model requires dialogues between the government and the Islamic social organizations leaders; Another needs only a dialogues among the leaders; while other require the involvement of all the Indonesian Muslims. By using the blusukan approach, the government is expected to promote an agreement, or even to issue the rules to unify the methods in determining the beginning of moon in the Islamic calendar, which has become an urgent need for Muslims in Indonesia.Keywords: blusukan, hisab and rukyatAbstrak: Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu dalam Rangka Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisis problem penetapan awal bulan Qamariyah dan tantangan pemerintahan Jokowi dan JK dalam menyatukan metode penetapan kalender Hijrah (awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) secara nasional di Indonesia. Beberapa model dan pendekatan telah banyak ditawarkan mulai dari model yang sederhana sampai model yang rumit. Ada model yang menggunakan dialog antara pemerintah dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ada yang hanya sebatas dialog antar pemimpin organisasi, dan ada pula yang perlu melibatkan kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan blusukan, pemerintah diharapkan mampu melahirkan kesepakatan atau aturan untuk menentukan bulan baru dalam kalender Islam, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam di Indonesia.Kata Kunci: blusukan, hisab dan rukyat

Page 2 of 31 | Total Record : 304

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue