cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 312 Documents
 6   7   8   9   10 
Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam Abbas, Ahmad Sudirman
al-'adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i1.288

Abstract

Semua agama pada dasarnya mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persaudaraan  (brotherhood), persamaan (equility) dan keadilan (justice). Kekerasan  yang dilakukan oleh sekelompok manusia hakekatnya adalah tuntutan kebutuhan materi melalui jalan pintas dan tidak patut dibenarkan. Pencurian, penjarahan, perampokan dan pemerkosaan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dalam perspektif hukum Islam akan dikenakan sanksi tegas. Pada mulanya, penerapan hukuman memberi kesan “saklek” kaku dan kejam. Akan tetapi, hikmah dibalik ketegasan itu akan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.  Di sisi lain hal tersebut juga akan memberikan rasa keadilan penuh dan me- legakan bagi pihak korban.
Pergulatan Islamisasi Hukum Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Historis) Fadloli, Farid
al-'adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i1.290

Abstract

Indonesia merupakan  negara berpenduduk  mayoritas Muslim. Sudah barang tentu menjalankan  syari’at Islam merupakan kebutuhan umat Muslim. Namun untuk menjalaninya  tidak semudah  membalikkan telapak tangan.  Islamisasi hukum atau Islamisasi konstitusi merupakan  jalan yang perlu ditempuh, dan tentunya membutuhkan  perjuangan yang kuat. Sebab, pergulatan dan konflik pun tidak dapat terhindarkan.  Karenanya, studi ini melacak  bagaimana  perjalanan  sejarah Islamisasi hukum yang terjadi di Indonesia mulai dari masa kolonial hingga masa reformasi.
Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif Dan Pemidanaan Ta’zîr Dalam Hukum Pidana Islam Faisal, Faisal
al-'adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i1.292

Abstract

Persoalan pidana dalam tata hukum Indonesia memang menarik untuk dicermati. Dalam Islam, konsep pemidanaan ta’zîr termaktub dalam kitab suci Alquran dan Hadis nabi. Banyak sekali bentuk-bentuk ta’zîr yang ditawarkan dalam Islam. Secara substansi konsep kebijakan dalam hukum Islam sama dengan hokum Positif, namun dalam tataran konsepnya terdapat perbedaan. Kajian ini diarahkan pada upaya pemahaman bentuk-bentuk tradisional pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Alquran dan al-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif yang dilakukan oleh para ahli hukum, gagasan dasar yang dikandung oleh konsep pidana Islam, serta berbagai kemungkinan inovasi atau pengembangan bentuk-bentuk pidana Islam tersebut.
Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesi Muslim, Muslim
al-'adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i1.293

Abstract

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia sehingga berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan Negara mulai dari masa penjajahan Belanda sampai Reformasi saat ini. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Hukum Islam di Indonesia mulai dari masa penjajahan belanda sampai era reformasi seerta keberadaan dan Eksistensi ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA Nasution, Khoiruddin
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1125

Abstract

Abstract: Protection of Children in Indonesia Islamic Family Law. This paper reviews the content of Indonesia Marriage Law in regulating children rights including the source of child neglects and  solutions to protect the rights of the child maintenance. This study offers five solutions to maintain and protect the rights of child rearing, namely: (1) increasing judges awareness of the importance of child protection issues, (2) promoting continuously the Marriage Law to the public, ( 3) Supreme Court to create a circular that judges in every Religious Court is always using their ex officio right in settling divorce cases, (4) The husband and wife, under their consciousness or under the order of the court, should register their children for education insurance, (5) All prospective married couples should attend a Pre-Marriage Course as a preparation to establish household harmony. Abstrak: Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Tulisan ini mengulas content Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran anak dan solusi apa yang perlu dilakuksn dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4)  suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi  pendidikan anak, (5) Mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengharungi bahtera rumah tangga.
Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat Ulum, Bahrul; Harun, Hermanto; Faizah, Nural
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1126

Abstract

Abstract: The Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1/2008 on Mediation in Jambi Religious Court and Its Implications to the Increase of Divorce Cases at the Agency. This study discusses the low rate of the  implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008 on Mediation in Jambi Religious Court, including its implications to the increase of divorce cases at the institution. The study concludes that the application of mediation in Jambi Religious Courts is not effective in addressing the high rate of divorce cases. Such a phenomenon is caused by several factors namely: First, The PERMA provisions is still relatively weak. Second, the application of rules in the Jambi Religious Court deviates from the PERMA Third, Mediation facilities are inadequate. Fourth, Mediators are not so  serious in reconciling the parties. Fifth, the parties coming before the Court generally ask for judge's decision and not to be reconciled. Abstrak: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat. Penelitian ini membahas tentang rendahnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, termasuk implikasinya terhadap peningkatan kasus cerai gugat di lembaga tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak efektif dalam mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, Ketentuan PERMA yang masih lemah. Kedua, Ketidaksesuaian antara penerapan di Pengadilan Agama Jambi dengan aturan yang terdapat dalam PERMA. Ketiga, Fasilitas mediasi yang kurang memadai. Keempat, Kurangnya keseriusan mediator dalam mendamaikan para pihak. Kelima, Para pihak yang datang ke Pengadilan umumnya hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan. 
Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil Romlah, Romlah
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1127

Abstract

Abstract: The Validity of Marriage Contract of a Woman Pregnant Out of Wedlock: An Issue in Islamic Family Law Reform in Indonesia.This article reviewed the validity of marrying a woman pregnant out of wedlock as an object of Islamic Family Law reform in Indonesia. According to the the majority of 'Ulama (Muslim Scholars ) the marriage contract for women pregnant outside marriage is legal. However, they still  do not concur whether the woman may afterward  copulate or not, and whether the marriage contract should be repeated after childbirth or not. Regardless of divergence among scholars above, the main purpose of the permission of marrying a woman pregnant outside of marriage is to provide a definite legal protection to the status of unborn child. Thus, there are psychological and sociological considerations used by the Muslim clerics in determining the validity of marrying a woman who is pregnant out of wedlock. Abstrak: Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil. Artikel ini mengulas tentang keabsahan akad nikah bagi wanita hamil di luar nikah sebagai suatu objek menarik dalam rangka pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.  Secara normatif, akad nikah bagi wanita hamil di luar nikah hukumnya sah menurut mayoritas ‘Ulama. Namun mereka  belum sepakat apakah sesudah itu perempuan tersebut boleh dicampuri atau tidak, dan apakah pernikahan tersebut harus diulang kembali setelah melahirkan atau tidak. Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama  di atas, tujuan utama kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah  untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina. Dengan demikian ada pertimbangan psikologis dan sosiologis yang digunakan oleh para ulama dalam memutuskan keabsahan pernikahan seseorang pria dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah.
Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Pane, Erina
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1128

Abstract

Abstract: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwāl al-syakhshiyah (family law), mu'āmalah (economic law/civil) and, jināyat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jināyat maysīr (gambling). In such a case  Court decision is widely accepted among the people of Aceh as  they are deemed more sense of fairness. Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jināyat). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwāl al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’āmalah (hukum ekonomi/perdata) dan, jināyat (hukum pidana Islam). Salah satu perkara jināyat yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara jināyat maysīr (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan. 
Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdāl dan Istibdāl Benda Wakaf Ma'u, Dahlia Haliah
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1129

Abstract

Abstract: Analyzing of the Dynamics of Sunni Fuqaha Thought on Ibdāl (Selling) and Istibdāl (Replacement) of Waqf (Endowment) Objects. This study aims to analyse the Sunni jurists thought (Hanāfiyah, Mālikiyah, Shāfi'ites, and Hanābilah) on selling (ibdāl) and replacement (istibdāl) waqf objects. This study uses a qualitative approach with descriptive analytic method. The data were compiled from the texts of  each schools, namely:  Hanāfiyah, Mālikiyah, Shāfi'ites, and Hanābilah, coupled with other sources in the form of references, documents and articles related to the issue. The results of this study conclude that only the Hanafi schools allow ibdāl and istibdāl of wakaf objecta for the benefit of the waqf itself. Abstrak: Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdāl dan Istibdāl Benda Wakaf. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan pemikiran fukaha Sunni (Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi’iyah, dan Hanābilah) terhadap penjualan (ibdāl) dan penggantian (istibdāl) benda wakaf. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan  berupa kitab fikih dari masing-masing mazhab yakni kitab fikih kalangan Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi’iyah, dan Hanābilah, ditambah dengan sumber lain berupa referensi, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan inti permasalahan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Hanāfi membolehkan ibdāl dan istibdāl benda wakaf dengan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam wakaf tersebut. 
Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh Amdani, Yusi
al-'adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1130

Abstract

Abstract: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to Islamic law and customary law. The legal basis of restorative justice within the positive law is regulated in Child Criminal Justice Act number 11/ 2012. The purpose is to  seek a fair settlement for children in conflict with law emphasizing on restoring back the original condition, not retaliation. This study finds out  that the concept of restorative justice are also known in Customary law of Aceh,  In the resolution of cases of child theft, restorative justice is carried out by customary justice at the village level through a negotiation forum to achieve a win-win solution. Abstrak: Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan restorative justice pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan hukum islam dan hukum adat. Dasar hukum restorative justice dalam hukum [positif] diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasarannya adalah  anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam hukum Adat Aceh, konsep restorative justice juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan win-win solution. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak,   restorative justice dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. 

Page 8 of 32 | Total Record : 312

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Al-'Adalah Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue