cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 312 Documents
 4   5   6   7   8 
SKEMA DAN AL-TAKYÎF AL-FIQH (TINJAUAN FIKIH) PEMBELIAN ANUITAS DALAM PROGRAM PENSIUN Sanrego, Yulizar D
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.242

Abstract

Abstract: The Scheme and the Legal Assessment (al-Takyîf al-Fiqh) on the Purchase of Annuity in Retirement Program. The business scheme in a contract of annuity is actually an effort to provide additional monthly income to its participants. In the program, each participant works together to put aside a certain amount of their pension funds to assist other participants in fulfilling their monthly needs. Such a contract, viewed from the perspective of legal assessment (al-takyîf al-fiqh}, is actually a grant based on the Ruqbâ contract or a combination between ruqbâ and business contracts. In Ruqbâ contract, the mauhîb (the grant) given by the wâhib (the grantor) is owned by mauhîb lah (recipient) throughout his life and after his death. In the business contract, on the other hand, the contract may use a fee as in mutual benefit contract (murâbaha). Both types of the mentioned above contracts are allowed in Islam.Abstrak: Skema dan Tinjauan Fikih (al-Takyîf al-Fiqh) terhadap Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun. Skema bisnis yang berlaku dalam kontrak anuitas sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan tambahan pendapatan bulanan kepada para peserta. Dalam program ini masing-masing peserta bertabarru’ dalam menggunakan dana pensiunnya (baik secara keseluruhan maupun periodik) untuk membantu peserta lain dalam menutup keperluan bulanannya. Akad yang demikian, berdasarkan analisis al-takyîf al-fiqh, sebenarnya merupakan aqad hibah secara ruqbâ atau penggabungan antara Ruqbâ dan Aqad bisnis. Dalam ruqbâ, mauhîb yang diberikan oleh wahîb menjadi milik yang diberi (mauhîb lah) sepanjang hidupnya dan setelah dia meninggal. Sementara untuk skema bisnis, akad yang boleh digunakan adalah melalui murâbahah. Hukum dari kedua macam akad di atas dalam Islam adalah boleh.
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 'Ulya, Zaki
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.245

Abstract

Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Poverty, income inequality, poor health and education services as well as high unemployment rate are some indicators showing that there are many violations of people’s rights. Implementation of zakat management set out in the legislation is one of the government’s efforts in tackling economic inequalities in society so that the basic rights of the people in economics can be fulfilled. Obstacles encountered in the management of zakat in general are in the mechanism of distribution of zakat since the charity is based on some legislation that put zakat as regional income resulting in a very bureaucratic withdrawal prcess of funds from the charity accountant area. As the result, it hampers the distribution of zakat hence economic rights of the people cannot be optimally fulfilled.Abstrak: Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga hak dasar manusia di bidang ekonomi menjadi tercukupi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada umumnya ada pada mekanisme pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal.
RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN Nur, Efa Rodiah
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.247

Abstract

Abstract: Riba and Gharar: a Review of Law and Ethics of Modern Business Transactions. Numerous interpretations of riba and interest in modern financial institution vary based on who interpreted them. The fuqaha (fiqh experts) and Moslem economists have different opinion in that the ‘illat of riba said by the fuqaha is considered not accurate based on the development of Islamic law. Gharar, translated as speculation, is equal with gambling because there is uncertainty for both buyer and seller. Such practices are commonly done by modern society like transactions in agricultural crops that are still in the field by using wholeseller system. From Islamic ethics of transactions, riba, interest and gharar are not in accordance with the transaction ethics. Such practises are banned because they are unnatural, exploitative and non productive for economic activity. Abstrak: Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena ‘illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.
Al-WAQF BI JAM'IYYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG Hilal, Syamsul
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.249

Abstract

Abstract: The Dynamics of Waqaf in Muhammadiyah Lampung. Waqf started in the prophet (pbuh) period and still continues until the present day. The essence of waqf is sharing activity done by the wealthy for the needy managed by nadzir or an institution representing moslem trusted to handle the public asset. Muhammadiyah Lampung complies with the Islamic Law (shariah) as well as the positive Law in Indonesia. There are numerous types of waqf that varies in the form of land, office equipment, waqf for certain professions that are transparent and professionally managed by Muhammadiyah in order to achieve the goal of waqf that is to improve moslem welfare sepecially in terms of education, health service, charity for the needy and orphan children as well as empowering people economy.Abstrak: Dinamika Perwakafan di Muhammadiyah Lampung. Ibadah wakaf dimulai periode Rasulullah Saw., dan masih berlangsung hingga saat ini. Inti tasyrî’ wakaf adalah berbagi kepada pihak yang membutuhkan dari orang kaya kepada orang miskin yang dikelola oleh nadzir atau perwakilan umat Islam yang dipercaya mengelola aset publik. Persyarikatan Muhammadiyah Lampung tunduk pada syari’at Islam dan hukum positif, begitu pula dalam perwakafan. Wakaf berupa tanah, alat perkantoran, profesi tertentu dan lainnya, dikelola secara profesional dan transparan untuk merealisasikan tujuan wakif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, santunan terhadap anak yatim dan dhu’afa serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Qawâ‘Id Fiqhiyyah Furû‘Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam Hilal, Syamsul
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.252

Abstract

permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens dengan ketersediaan referensi fikih yang mengkaji permasalahan hukum Islam baik yang dibangun berdasarkan paradigm teoritis (empiris-historis-induktif atau tharîqah hanâfiyyah) dengan menyerap realitas kehidupan praktis empiris maupun yang dibangun berdasarkan dogmatis transenden (doktriner-normatif-deduktif atau tharîqah mutakallimîn).  Sebagai ilmu sosial, kaidah fiqhiyah berkonstruk lentur, fleksibel dan akseptebel terhadap permasalahan umat Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.
Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam Maimun, Maimun
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.254

Abstract

Setiap pemikir (mujtahid) digugat untuk melakukan penggalian teks-teks Alquran dan Sunnah dan penemuan hukum melalui ijtihâd. Sejak pemerintahan Abu Bakar (khalifah pertama pengganti Rasulullah) dilakukan musyawarah untuk mencari makna atau cara pelaksanaan yang tepat terhadap konten suatu teks Alquran dan Sunnah, atau bahkan bagaimana menemukan semangat ruh Alquran dan Sunnah (rûh syarî’at) yang tepat untuk sesuatu persoalan baru. Kajian ini menawarkan ijtihâd baru di masa kontemporer saat ini dalam melakukan revitalisasi, reaktualisasi,  dan rekonstruksi pemikiran ijtihâd dalam rangka menyikapi isu-isu kontemporer pemikiran hukum Islam.
The Fuqaha’s Legal Theory: Its Social Legal Concepts And Application Syukur, Iskandar
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.256

Abstract

Masih banyak terdapat tanggapan yang menyatakan bahwa ushûl al-fiqh tidak dapat digunakan demi keuntungan oleh para ahli hukum atau hakim dalam praktek masalah hukum karena mereka melihat bahwa ushul al-fiqh tidak memberi perhatian yang memadai bagi pengembangan metode yang diarahkan dapat memahami fenomena sosial. Namun kajian ini memandang bahwa metode teori hukum fuqaha merupakan upaya untuk menyelaraskan antara putusan dalam sumber-sumber hukum Islam dan menghargai mereka untuk dapat memecahkan masalah sosial dan budaya manusia melalui berbagai pertimbangan. Salah satu elemen penting untuk proses harmonisasi adalah ‘illah (sebab hukum).
Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Al- Intihâb Dalam Hukum Pidana Islam Irfan, M. Nurul
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.258

Abstract

Terdapat tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu al-maksu (pungli), al-ikhtilâs (pencopetan), dan al-intihâb (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk dalam kategori jarimah ta’zir, sebab ketiganya berbeda dengan jarimah hirabah atau perampokan dan sariqah atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan  jenis sanksinya dalam Alquran dan Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah al-maksu, al-ikhtilâs dan al-intihâb tidak disebutkan secara kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut.
Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional Abdillah, Junaidi
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.259

Abstract

Transformasi fiqh jinâyah ke dalam sistem hukum pidana nasional masih menimbulkan perdebatan panjang, baik dari tataran konsep maupun implementasi.Warisan fiqh jinâyah yang cenderung Arabic centris  membuat tampilannya kurang elegan. Alhasil  agenda tentang legislasi fiqh jinâyah menuai pro dan kontra. Di sisi lain, penerapan  fiqh jinâyah secara literal dan simbolis juga membawa resistensi. Dengan demikian, maka rekonstruksi metodologi fiqh jinâyah Indonesia menjadi agenda mutlak. Karena itu,  dengan menggunakan pendekatan sosio-historis kajian ini bertujuan menemukan konstruk epistemologi baru yaitu fiqh jinâyah yang berwawasan keindonesiaan dengan menelaah epistemologi fiqh jinâyah dalam wacana filsafat ilmu.
Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syâthibî (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrâ’ Al-Ma’nawî) Duski, Duski
al-'adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v11i2.261

Abstract

Metode penetapan hukum Islam yang berkembang pesat adalah istinbâthî dalam bentuk qiyâs, istihsân, mashlahah mursalah dan lainnya yang dikenal dalam literatur ilmu ushûl al-fiqh. Metode tersebut, secara historis, telah cukup efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat namun masih menyisakan problem metodologis. Menyadari hal tersebut sebahagian ahli hukum Islam kemudian menawarkan metode lain, yaitu metode al-istiqra`. Adalah Abu Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî yang menyatakan bahwa hukum Islam juz`iyah haruslah dibangun atas dasar hukum kuliyah, dan hukum kulliyah tersebut didapatkan melalui survei menyeluruh terhadap pernyataan hukum, dengan menggunakan metode yang berpola istiqrâ`î yang secara spesifik disebutnya dengan metode al-istiqrâ’ al-ma’nawî.

Page 6 of 32 | Total Record : 312

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Al-'Adalah Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue