cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 231 Documents
 8   9   10   11   12 
HUBUNGAN PEMERINTAH DAN BIROKRASI Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i2.1570

Abstract

AbstrakPenulis mencoba memberikan tawaran kajian tentang birokrasi dan pemerintahan yang sebagian masyarakat berpandangan menyamakan antara birokrasi (administrasi negara) dengan pemerintahan. Melalui dorongan pemahaman ideal bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi, kalau boleh dikatakan demikian, adalah politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan. Kata Kunci: Pemerintah, Birokrasi
KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL DAN UPAYA MENCEGAH KONFLIK SOSIAL BERBAU SARA, BELAJAR KASUS WAYPANJI LAMPUNG SELATAN Irham, M. Aqil
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1571

Abstract

Abstrak   Konflik sosial berbau SARA sering terjadi di Indonesia. Menurut para ahli  hal ini karena negeri ini dihuni berbagai suku, agama, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan ini menimbulkan konflik oleh karena persoalan sepele seperti kasus Sidomulyo dan Waypanji Lampung Selatan. Akar penyebab konflik sosial beragam. Dari soal integrasi sosial antar kelompok yang belum selesai, prejudice atau kecurigaan, antar kelompok, pelabelan kurang baik pada kelompok lain, dan fanatisme kelompok yang berlebihan. Faktor lain, adalah ketidakadilan kebijakan politik yang dilakukan oleh para penguasa yang kurang memperhatikan aspek keragaman suku, agama, budaya yang ada. Atau dengan kata lain belum dijalankannya praktek politik multikultural, yang berusaha menghargai, memberi kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk berkembang, berekpresi sesuai hak-hak azasi yang dimiliki. Dengan belajar pada kesalahan masa lalu, dan menjalankan politik multikultural, diharapkan kasus-kasus kekerasan sosial tidak terjadi lagi. Kata Kunci: Kebijakan Politik Multikultural, Konflik dan Integrasi Sosial 
KONTEMPLASI POLITIK (BELAJAR DARI KISAH PERANG BADAR MENURUT SIRAH IBNU HISYAM DAN AL-THABARI) Bastari, Ahmad
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1572

Abstract

        Abstrak Pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah memang masih sering terjadi peperangan antara orang Islam dengan kafir Quraisy, diantaranya adalah perang Badar. Perang badar ini merupakan salah satu perang yang sangat menentukan masa depan negara Islam.[1] yang terjadi pada tahun kedua di daerah Badar kurang lebih 120 km dari Madinah. Pada dasarnya perang badar ini ada tiga macam, yaitu perang Badar pertama, perang badar kubra, dan perang badar yang terakhir (Ghazwah al-Sawiq) terjadi pada abad keempat hijrah. Namun dalam makalah ini hanya kita fokuskan pada perang Badar Kubra saja yang dianggap sangat penting bagi perkembangan Islam. Perang badar kubra ini didahului oleh Sariyah Abdullah Ibn Jahsy ke daerah Nakhlah yang berada di antara Mekkah dan Thaif yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-2 H. Sariyah inilah yang menjadi penyebab paling kuat terhadap perang Badar Kubra.Kata Kunci: Kontemplasi, Politik, Perang Badar[1] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam. (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997) cet 6, hal 27
KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA Leni, Nurkhasanah
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1574

Abstract

AbstrakMiliter tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan.  Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi.Kata Kunci: Keterlibatan, Militer, Politik
URGENSI MANAJEMEN BIROKRASI PROFESIONAL UNTUK MENGATASI KEMUNDURAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Irawan, Rudi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1575

Abstract

Abstark  Mekanisme kontrol dan partisipasi publik untuk “menjaga” pembangunan agar selalu berpihak kepada kepentingan rakyat banyak lagi-lagi mengalami distorsi. Pertama, lemahnya posisi lembaga legislatif terhadap eksekutif, baik “by design” seperti posisi DPRD yang menjadi subordinasi dari kepala daerah, maupun dalam implementasinya yang diwarnai dengan berbagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif. Kedua, kesempatan masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya di luar “pakem” yang telah ditetapkan pemerintah membuat apa yang dinamakan civil society tidak pernah sepenuhnya terbentuk. Ketiga, proses pembangunan yang sentralistis dan top-down mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan tidak dapat berjalan. Seluruh kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum (law enforcement) yang mengakibatkan berbagai upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan tidak berguna, sehingga sedikit banyak berkontribusi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kata Kunci: Manajemen, Kemunduran, Birokrasi
SINERGISITAS AGAMA ISLAM DAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI Ritaudin, M Sidi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1576

Abstract

AbstrakPerpektif pemikiran politik Islam menggambarkan bahwa sinergisitas Islam dan politik terbelah menjadi tiga, integrated, sekularistik dan simbiotik. Perbedaan pandangan ini hanya pada interpretasi terhadap teks, namun secara substansial sepakat bahwa nilai-nilai Islam diniscayakan dapat memberi inspirasi dan bahkan menjadi garansi bagi terwujudnya masyarakat yang memilki peradaban tinggi bila mana ajaran Islam diimplementasikan dalam kehidupan politik dan sosial. Agaknya pandangan para ahli mengenai hal ini patut dicermati dan dipertimbangkan guna pembuktian bahwa Islam itu ya’lû walâ yu’lâ ‘alaih, argumentasinya jika syari’ah Islam ditegakkan, axiologinya adalah terciptanya masyarakat madani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr.Kata Kunci: Masyarakat Madani, Agama dan Negara, Syari’ah Islam
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA Triono, Triono
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1577

Abstract

Abstrak Setelah berakhirnya Perang Dingin , globalisasi menjadi masalah besar , terutama dalam hubungan internasional . Globalisasi sudah menjadi bentuk baru dari sistem dunia yang mempengaruhi setiap bagian dari umat manusia . Secara otomatis , globalisasi akan mempengaruhi Dan bentuk masyarakat dunia ke dalam " sistem utama tunggal " . Masalah Perdagangan Perempuan umumnya menganggap sebagai masalah kecil yang tidak memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan antara negara-negara . Masalah ini sering dimasukkan ke dalam nomor dua setelah isu-isu yang dianggap sebagai politik seperti ekonomi , perang , dan perdamaian . Di sisi lain, Perdagangan Perempuan masalah di dalam pengembangan lebih lanjut menjadi lebih kompleks . Perdagangan perempuan tidak terjadi di wilayah penghalang lagi tapi sudah tanpa batas . Dalam beberapa tahun terakhir , kasus perdagangan perempuan lebih intensif terjadi dan beralih ke isu global . Itu ada hampir di seluruh dunia , termasuk Indonesia . Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga pengirim dalam perdagangan perempuan . Diperkirakan bahwa setiap tahun ada sekitar 700-1.000 perempuan dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal . Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perdagangan perempuan di Indonesia dan juga untuk mengetahui hubungan antara perdagangan perempuan dan pengembangan Hubungan Internasional . Kata Kunci: Globalisasi, Perdagangan, Perempuan
HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1578

Abstract

Abstrak                 Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern.  Secara kodrati ketenangan dan ketenteraman kehidupan dicapai apabilka masyarakat menyediakan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Secara realistis unsur-unsur pengawassan sosial ini akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat.  Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial dan kontrol sosial dapat terjelmakan dalam masyarakat.  Oleh karena itu baik hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi, agar terjadi keharmonisan antara keduanya.Kata Kunci: Hukum, Masyarakat
MENGUAK HISTORIOGRAFI ISLAM DARI TRADISIONAL-KONVENSIONAL HINGGA KRITIS-MULTIDIMENSI Effendi, Effendi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1579

Abstract

AbstrakPerkembangan ilmu sejarah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya secara umum yang berlangsung sangat cepat. Puncak dari perkembangan budaya dan peradaban Islam itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Pada masa ini pula ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam disusun dan seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban Islam itulah ilmu sejarah dalam Islam lahir dan berkembang.Ada beberapa faktor yang mendorong lahir dan berkembangnya ilmu sejarah di lingkungan Islam. Mereka memandang sejarah sebagai ilmu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Awal mulanya pertumbuhan sejarah dan penulisannya (historiografi sederhana/tradisional) di kalangan umat Islam, karena terdorong keperluan agama, untuk meriwayatkan hadist-hadist Nabi, termasuk perang-perang Nabi dan para sahabat yang berpartisipasi di dalamnya. Setelah itu para sahabat Nabipun menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, pelan tapi pasti penulisan sejarah Islam tumbuh dan berkembang dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seirama dengan dinamika perkembangan peradaban Islam. Akhirnya terjadi perubahan dari tradisional-konvensional hingga menjadi kritis-multidimensi.Kata Kunci: Historiografi Islam, Tradisional, Multidimensi.
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Sarbini, Sarbini
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1588

Abstract

Abstrak Ketika kita hidup di zaman yang sulit, lalu kita menatap dengan kesulitan, bernafas dengan kesulitan, mempercayai dengan kesulitan, menganalisa dengan kesulitan, mendidik dan belajar dengan kesulitan maka ketika itulah sesorang akan kehilangan identitasnya (jati dirinya) dan berjalan secara serampangan. Disinilah harus ada sesuatu penanganan khusus agar kita bisa mencabutnya dari kehidupan yang penuh dengan kesulitan.Saat berbicara tentang pemimpin, kita harus berbicara tentang sampel input yang ingin menjadi figur pemimpin, yaitu manusia. Sedangkan manusia menjalani sebagian besar waktunya di dalam pusaran pertarungan. Sehingga nyaris setiap kali ia bangkit dari satu pusaran maka ia langsung jatuh ke dalam pusaran yang lain.Saat ini banyak umat islam yang menjadi hidup tanpa perasaan bahwa mereka memiliki tujuan-tujuan mulia yang harus mereka capai. Memenuhi kebutuhan primer adalah kesibukan utama mereka.Kata Kunci: Kepemimpinan, Realitas, Publik

Page 10 of 24 | Total Record : 231

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue