cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 231 Documents
 9   10   11   12   13 
TEORI KEADI LAN MENURUT JOHN RAWLS Fattah, Damanhuri
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1589

Abstract

Abstrak Dalam mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurut Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Dalam masyrakat kita terdapat pemilikan pribadi atas modal dan sebagian suber-sumber alam . Cabang aliokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas. Dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedang cabang transfer menjamin pendapatan minimum masyarakat entah dengan jaminan keluarga atau jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau lebih sistimatis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam peembagian dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Menueurt Rawls sendiri, prinsip perbedaan dalam masyarakat kita dewasa ini atau dimasa depan dapat dilaksanakan melulu dengan redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkanhasil kelompok lemah.Kata Kunci: Teori Keadilan, John Rawls
SIKAP PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERUBAHAN UU PEMILU Malay, M. Nursalim
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1590

Abstract

AbstraksInti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka bumi. Dengan perkataan lain itulah sistem yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Salah  satu  tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui  pemilu. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. pelaku pelanggaran. Kata Kunci: Partai Politik, Perubahan, UU Pemilu
KONTRIBUSI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILUKADA LAMPUNG Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1591

Abstract

AbstrakPemilu sebagai momentum kembali ke khittah yaitu pemilu yang mengusung nilai-nilai persatuan dan kesatuan (bhinneka tunggal ika), menghar-gai asas pluralitas, serta memosisikan Pancasila sebagai payung hukum dalam pelaksanaan peilu. Kebangsaan Indonesia tumbuh karena panggilan etis, yaitu bahwa penjajahan itu sudah menjadi musuh bersama umat manusia, I hope so, I hope so. Secra filosofis harus dipahami bahwa penjajahan elit penguasa atas bangsanya sendiri dalam bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi, pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk minimnya pencapaian pembangunan di segala bidang, alih-alih membangun bangsa malah sibuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Kata Kunci: Kontribusi, Politik, Mahasisw, Pilkada
TAFSIR AL-QUR’AN & DINAMIKA SOSIAL POLITIK (STUDI TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA) shomad, Bukhori A.
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1593

Abstract

Abstrak Tafsir al-Azhar adalah salah satu tafsir Indonesia yang mampu menciptakan daya tarik berbagai lapisan masyarakat Islam Indonesia. Kedalaman wawasan dan keilmuan yang dimiliki penulisnya, membuat ketajaman kepuasan terhadap berbagai persoalan yang terkandung dalam al-Qur’an. Disamping itu penyajian tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur’an menjadi begitu indah untuk dijadikan bahan bacaan karena kupasanya dipadu dengan gaya bahasa yang bernilai sastra serta susunan kalimat yang teratur. Tidak sedikit kupasan diselingi dengan pengalaman dan kisah-kisah yang mengarahkan kepada pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan kemampuan dan status sosial pembacanya. Kata Kunci : Dinamika Sosial Politik, Hamka, Tafsir al-Azhar
HUBUNGAN PEMERINTAH DAN BIROKRASI Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1595

Abstract

AbstrakPenulis mencoba memberikan tawaran kajian tentang birokrasi dan pemerintahan yang sebagian masyarakat berpandangan menyamakan antara birokrasi (administrasi negara) dengan pemerintahan. Melalui dorongan pemahaman ideal bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi, kalau boleh dikatakan demikian, adalah politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan. Kata Kunci: Pemerintah, Birokrasi 
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK STUDI KASUS UMAT BERAGAMA PADA MASYARAKAT SUKU BADUY PERBATASAN DI PROVINSI BANTEN kesuma, Arsyad sobby
JURNAL TAPIS Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i2.1596

Abstract

Abstrak Beragam budaya, agama, etnis, suku, golongan dan perbedaan lainya merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari dalam kehidupan di masyarakat. Setiap agama mengajarkan ajaran kemanusiaan (humanity values) seperti berbuat kebajikan, menjaga kesucian, memanusiakan manusia, dan sebagainya. Terlebih agama yang memiliki kesamaan nenek moyang seperti Islam, Kristen dan Yahudi yang sering disebut dengan abrahamic religions – agama dari keturunan Nabi Ibrahim. Azyumardi Azra menyebutnya dengan istilah ‘siblings’ – ketiganya di atas memiliki hubungan kakak dan adik. Namun, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk itu menjadi ‘barang mahal’ untuk didapatkan. Sangat sedikit dari masyarakat yang bisa saling menghargai, menghormati, hidup dengan menjunjung tinggi persaudaraan, rasa kasih sayang dan sebagainya, meskipun semua agama secara normatif mengajarkannya. Kata Kunci: Kerukunan, Umat Beragama, Resolusi Konflik 
KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU Marzuki, Agus
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1597

Abstract

Abstrak  Kaidah filosofis pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai filosofis tersebut merupakan konsepsi yang abstrak mengenai anggapan baik dan buruk yang ada di masyarakat. Nilai-nilai filosofis ini merupakan pasangan nilai yang mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Nilai-nilai budaya masyarakat yang ada mempunyai kaitan erat dengan hukum, karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai filosofis ini berkaitan dengan cita-cita, keinginanan dan harapan, serta segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia. Kata Kunci:  Daerah Otonom Baru (DOB), Nilai-Nilai Masyarakat, Aturan Hukum
DISKURSUS ASPEK POLITIK PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ENKLAVEREGISTER 45 KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1598

Abstract

Abstrak Politik hukum di Indonesia masih banyak memendam rsoalan, ironisnya tidak pernah terselesaikan dengan baik hingga nirkonflik. Terlebih lagi pasca diberlakukannya otonomi daerah, yang idealnya pemerintah memberikan peluang bagi daerah-daerah otonomi untuk berkompetisi melakukan pembangunan daerah secara optimal. Alih-alih mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar yang digali dari potensi masing-masing daerah, malah menjadi beban anggaran pemerintah pusat, di sisi lain, para Bupati/ Walikota laksana raja-raja kecil yang berkuasa di daerah yang mendominasi penuh atas lahan/tanah yang menjadi daerah kekuasaannya, sehingga banyak lahan yang disewa/dikontrak oleh pengusaha yang bermodal besar, mengalahkan kepentingan warga masyarakat, bahkan menimbulkan kerusakan seperi illegal logging, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Maka muncul konflik karena ada beberapa versi penjelasan, seperti BPN, Pemerintah, Pengusaha dan Rakyat Jelata. Dalam konteks ini, aspek politik memgang peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan sengketa lahan. Dan diselesaikan setuntas-tuntasnya, sehingga tercipta rasa aman dan kepastian hukum. Kata Kunci : Konflik  Horizontal, Sengketa Lahan,  Aspek Politik
GERAKAN TRANSFORMISME ISLAM DI INDONESIA lasijan, Lasijan lasijan
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1599

Abstract

Abstrak Pembaharuan Islam melaui gerakan transformisme mempunya prospek yang baik dan relevan di masa kini dan ke depan. Paham Islam transformis semakin mendapatkan tempat yang luas untuk berkembang di Indonesia, mengingat permasalahan sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai keterbelakangan umat Islam lainnya memerlukan pemecahan bersama, terutama dari umat Islam yang tergolong mayoritas. Maka, Islam transformatif banyak dikembangkan oleh kalangan intelektual yang basis pengetahuannya berkisar pada masalah ilmu sosial, ekonomi, politik dan pendidikan serta lainnya Transformasi islami  adalah proses islamisasi yang bermula dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, itulah sebabnya aksi ini menjadi konsep inti dari transformisme Islam.Kata Kunci: Transformisme, Islamisasi, Pembaharuan
KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1600

Abstract

Abstrak                                           Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan.  Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum 

Page 11 of 24 | Total Record : 231

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue