Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Articles
245 Documents
<![CDATA[Political Representation of Abdullah Gathmyr in Indonesia's Liberal Democracy ]]>
<![CDATA[Syukri, Ahmad]]>;
<![CDATA[Anis Malik Thoha]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v22i2.29027
<![CDATA[This article analyses the manifestation of Abdullah Gathmyr's political representation as a legislator of the Nahdlatul Ulama (NU) Party in South Sumatra in the context of Indonesia's liberal democracy during the period 1956-1958. It employs a qualitative approach, combining parliamentary discourse analysis with Ricoeur's hermeneutics. The main findings identify three dimensions of political representation: traditional Islamic ideology, the South Sumatra region, and the Hadhrami-Indonesian ethno-cultural community. Abdullah Gathmyr embodied a model of moderate Islamic leadership that successfully integrated the conventional values of Ahlus Sunnah wal jamaah (Aswaja) with modern democratic practices. Islamic traditionalism can play a constructive role in democratic systems through coalition building and inclusive governance. Abdullah Gathmyr's multidimensional representation model offers a blueprint for political practitioners to develop authentic yet adaptive leadership in the context of modernity. The article demonstrates that Islamic political moderation integrates religious values and modern practices without requiring secularisation. Intersectionality in political representation, which combines religious-political, regional, and ethnocultural identities, provides a theoretical framework for understanding the complexity of political representation in multicultural societies]]>
<![CDATA[ETIKA POLITIK DAN MASALAH KEMASYARAKATAN: MENUJU ETIKA PEMBEBASAN DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Andi Eka Putra]]>;
<![CDATA[Putra, Andi Eka]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2850
<![CDATA[Etika merupakan ajaran dasar suatu sistem politik mana pun. Hampir tidak ada sistem politik yang tidak mendasari diri padaajaran dan nilai-nilai etis. Etika politik Islam tegak berdiri di atas landasan nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis ini tercermindalam perjalanan sejarah politik Islam sendiri. Dalam etika politik Islam, terdapat beberapa cabang etika, selain etikasosial-politik, Islam juga menekankan semangat etika sebagai praktek pembebasan. Beberapa pemikir muslim mencobamerumuskan alternatif etika politik masa depan, di antaranya melalui gagasan etika pembebasan. Masalah pembebasan iniamat mendasar dan urgen bagi konteks etika politik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai etis dan semangat pemerdekaan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan]]>
<![CDATA[FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>;
<![CDATA[Solihah, Ratnia]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2851
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia.Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasisertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturandidalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masihleluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan thresholdseperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yangsederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang,penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistemmultipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold dilarang mengkuti pemiludua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuatpartai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadisebelumnya]]>
<![CDATA[KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yanhar Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Yanhar]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2852
<![CDATA[Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belumoptimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana keberlanjutan kebijakan Dana Desa diIndonesia. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sedangkan analisisnya menggunakan analisis aktor, analisis dampak, dan faktor yang mempengaruhi. Analisis aktor menunjukkan; Proses perumusan Kebijakan Dana Desa melibatkan aktor internal birokrasi. Pada proses implementasi, Pemerintah Desa menjadi aktor/institusi yang diuntungkan dan Pemerintah Kabupaten menjadi aktor/institusi yang dirugikan. Sedangkan analisis dampak menunjukkan; dengan kewenangannya, Desa berdirisendiri dengan rencana programnya sehingga daerah sulit mengintegrasikan program; Program pembangunan Desatidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Berdasarkan analisis aktor dan dampak,keberlanjutan kebijakan Dana Desa ditentukan faktor politik dan komitmen aktor kebijakan]]>
<![CDATA[PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR SUARA GOLPUT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[M. Sidi Ritaudin]]>;
<![CDATA[Ritaudin, M Sidi]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2853
<![CDATA[Semakin tinggi suara golput semakin lemah legitimasi publik seorang pemenang walaupun sah menurut undang-undang.Tampilnya tokoh masyarakat yang memberi motivasi, melakukan sosialisasi/kampanye tentu sangat membantu dalammeminimalisir suara golput. Penelitian ini menggunakan peneltian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif,metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama, metode pelengkapnyaadalah dokumentasi dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun temuan penelitian pertama, sebagaimotivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik pada wargamasyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Kedua, peran sebagai dinamisator yang memberikan semangat padamasyarakat dalam bentuk berpartisipasi pada pembinaan, pencerahan dan arahan serta masukan dalam memberikanpendidikan politik agar dapat meminimalisir golput pada pilkades 2017. Ketiga, peran sebagai kontrol sosial yang mengawasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang menghambat proses demokrasi di desa.]]>
<![CDATA[KOLABORASI DALAM CITY LOGISTICS MENUJU SUSTAINABLE DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[Dian Wahyudin]]>;
<![CDATA[Wahyudin, Dian]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2854
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kolaborasi antara 3 aktor yang memiliki peran penting dalamkonsep city logistics menuju sustainable development. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library researchdengan sumber data berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan tema artikel. Masalah utama daricity logistics adalah dampak yang ditimbulkan dengan makin bertambahnya jumlah sarana transportasi dalam pengirimanbarang yaitu kebisingan, kemacetan bahkan kesehatan akibat emisi gas karbon dari kendaraan yang dapat menyebabkankematian. Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan rekomendasi berupa alternatif model transportasi dalampengiriman barang yang lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia khusus di daerah perkotaan]]>
<![CDATA[STRATEGI POLITICAL MARKETING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI PROVINSI LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Triono]]>;
<![CDATA[dkk, Triono,]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2855
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalamupaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuatpartai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebutbisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmenpolitik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana danterprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukankampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalamproses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalampenerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik]]>
<![CDATA[STRATEGI CALEG DALAM MERAIH DUKUNGAN POLITIK DI KOTA METRO TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Nadirsah Hawari]]>;
<![CDATA[Hawari, Nadirsah]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.2856
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang strategi political marketing (pemasaran politik) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalamupaya pemenangan politik pada pemilihan umum legislatif (Pemilu) 2014 di Lampung. Banyak faktor yang membuatpartai politik bisa tetap survive dan memperoleh suara yang cukup signifikan di setiap kompetisi pemilu. Faktor tersebutbisa berasal dari intenal partai seperti manajemen partai yang visioner, kelembagaan politik yang profesional, rekrutmenpolitik yang sistemik, ataupun strategi-strategi pemenangan partai politik lainnya dalam setiap pemilu yang terencana danterprogram dengan baik melalui produk-produk politik partai politik. Melalui political marketing partai politik melakukankampanye politik untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Makna politis inilah yang menjadi output penting dalamproses political marketing, pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih pada saat pemilu menjadi fokus utama dalampenerapan political marketing. Oleh sebab itu pengelolaan political marketing sebagai bagian dari upaya strategi pemenangan politik menjadi penting bagi partai politik]]>
<![CDATA[Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA) Aktivitas Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri RI Melalui Pengembangan Komunitas & Partisipasi Publik ]]>
<![CDATA[lusiana, elnovani]]>;
<![CDATA[komala, lukiati]]>;
<![CDATA[anwar, rully khairul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i2.3040
<![CDATA[Non state power semakin menunjukkan geliat pergerakan yang perlahan menguat, tapi menuju pasti pada satu orientasi globalisasi politik dunia. Diplomasi bukan lagi panggung bagi segelintir elit politik dunia, akan tetapi pada perkembangannya, diplomasi publik semakin mengambil bagian dalam bidang kajian hubungan internasional. Penulisan artikel ini mengacu kepada kondisi latar belakang singkat yang telah dipaparkan diatas. Menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, Komunitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika (SMKAA) dinaungi oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (KEMLU RI) dan diimplementasikan melalui pendekatan pengembangan komunitas & partisipasi publik. Artikel ini berusaha untuk menggambarkan penerapan metode pengembangan komunitas dan partisipasi publik dalam kegiatan serta aktivitas organisasi SMKAA. Diharapkan melalui kajian ini, secara ilmiah akan membingkai perkembangan terkini dalam kegiatan diplomasi publik KEMLU RI yang dapat menjadi role model bagi pengembangan komunitas serupa di lingkup global.]]>
<![CDATA[DAMPAK SOSIAL PERDA SUMSEL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN TERHADAP MASYARAKAT SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Erik Darmawan]]>;
<![CDATA[Mariatul Qibtiyah]]>;
<![CDATA[Darmawan, Erik]]>;
<![CDATA[Qibtiyah, Mariatul]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v14i1.3451
<![CDATA[Penelitian ini menganalisa dampak sosial peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan atau lahan yang sangat parah pada tahun 2015, yaitu seluas 736.587 Ha padahal hutan memiliki banyak manfaat untuk menjaga stabilitas iklim dunia. Kebakaran hutan dan atau lahan yang terus terjadi tiap tahunnya ini mendatangkan kerugian yang luar biasa sehingga pemerintah Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan guna meminimalisir bencana kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertipe komparatif. Teknik analisa datanya menggunakan Causal-Comparative Research (CCR) yang menyelidiki hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Hasil penelitian dalam laporan ini menunjukkan bahwa perda ini telah mengakibatkan perubahan sosial bagi masyarakat dalam segala aspek. Meskipun sosialisasi terhadap perda ini masih kurang menyeluruh dan tidak menyentuh kelompok masyarakat sebagai sasaran utamanya namun pemberlakuan perda ini telah mengakibatan perubahan yang sangat mendasar pada kelompok masyarakat pertani dan pekebun dalam hal teknik membuka lahan. Kehadiran perda yang melarang membuka lahan dengan teknik membakar tidak diiringi dengan alternatif solusi teknik membuka lahan tanpa pembakaran sehingga masyarakat mengalami dampak kerugian dari adanya perda ini. Dengan adanya perda ini, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak hanya mengeluarkan regulasi pelarangan tanpa ada solusi alternatif yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Sumatera Selatan.]]>
