Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Articles
231 Documents
<![CDATA[MENGKAJI ULANG SEJARAH POLITIK KEKUASAAN DINASTI ABBASIYAH ]]>
<![CDATA[Hakiki, Kiki Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i1.1547
<![CDATA[AbstrakJika membaca dan mengamati sejarah kemunculan, perkembangan, hingga hancurnya sebuah dinasti dalam sejarah Islam sungguh sangat menarik. Ada banyak dinasti yang bermunculan dalam Islam, satu diantaranya yang sangat berpengaruh dalam sejarah perpolitika Islam hingga membawa Islam mencapai puncak keemasaannya dalah dinasti Abbasiyah. Pada masa ini-lah Islam dikenal kaya akan khazanah keilmuan yang bermutu tinggi hingga menjadikan Eropa saat ini mencapai kemajuannya. Akan tetapi sangat disayangkan, dinasti yang kokoh hingga ratusan tahun itu harus hancur lebur dan sirna eksistensinya. Ada banyak faktor yang menyebabkan dinasti itu runtuh, dan saya menyimpulkan bahwa Runtuh dan hancurnya Dinasti Abbasiyah secara dominan disebabkan oleh faktor internal dinasti dibandingkan oleh faktor eksternal (penyerangan bansa Mongol dan Non-Islam). Kata Kunci : Sejarah, Politik, Dinasti Abbasiyah]]>
<![CDATA[PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Rosana, Ellya]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i1.1548
<![CDATA[AbstrakPartai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politk merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik]]>
<![CDATA[IDEOLOGI MATI SYAHID BENDERA PEMBENARAN MELAKUKAN TEROR KEKERASAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Ritaudin, M. Sidi]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1562
<![CDATA[Abstrak Kekerasan politik selalu terjadi di sepanjang masa dengan berbagai pola dan bentuknya. Kekerasan yang bersifat masif berbentuk gerakan sosial karena terjadinya resistensi terhadap pemerintahan dan negara karena adanya dominasi sistemik yang dinilai telah melanggar konstitusi yang dilakukan oleh sekelompok atau sebagian elite penguasa. Transformasi dan gerakan ideologi mati syahid dapat membakar semangat massa demi membela kebenaran di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain kedamaian dan ketenangan serta stabilitas politik terusik, bahkan dapat dilihat sebagai ancaman dan teror yang menakutkan. Jika demikian halnya, tentu saja ideologi seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran dalam melakukan kekerasan politik, mungkin masih ada solusi yang dapat digali demi memakmurkan bumi tanpa kekerasan. Kata Kunci : Jihad, Kekerasan Politik, Terorisme, Mati Syahid]]>
<![CDATA[MASYARAKAT MADANI DAN SOSIALISME ]]>
<![CDATA[Khalik, Abu Thalib]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1563
<![CDATA[AbstrakMasyarakat Madani menginginkan tegaknya demokrasi, keadilan hukum dan ekonomi yang Islami dalam berbagai sisi kehidupan. Sosialisme sebagai suatu faham baru yang muncul sebagai akibat dari ketidak adilan oleh pihak pemerintah dan pemihakan kalangan agamawan terhadap penguasa. Dalam hal kepemilikan, Sosialisme yang komunistis itu tidak memberi warga negara hak atas hak milik pribadi, sebaliknya Islam memberikan peluang besar kepada setiap pribadi untuk mempunyai hak milik hingga kepada masalah kewarisan sesuai dengan kemampuan masing – masing pribadi muslim untuk dapat memiliki harta kekayaan, itupun tidaklah semata – mata diperuntukkan bagi pemiliknya namun didalam sejumlah harta yang dimiliki seseorang itu ada bahagian hak dari kaum miskin yang harus ditunaikan dalam zakat. Konsep masyarakat madani (Islam) digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government yang dapat diartikan menciptakan suatu masyarakat yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada puncaknya akan terciptalah masyarakat adil dan makmur.Kata Kunci: Masyarakat Madani, Sosialisme]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar, Dan Organisasi Non-Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Triono, Triono]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1564
<![CDATA[Abstrak Pada prinsipnya setiap negara mempunyai suatu tatanan organisasi atau pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan kerap kali dibuat kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Penguasa pemerintah dihampir setiap negara percaya bahwa tugas tama dari setiap pemerintahan apakah demokratis atau otoritarian adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Kejayaan dan kehidupan suatu negara mencakup dua tugas fundamental yang harus tetap dijalankan. Dua tugas fundamental itu antara lain: mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman musuh dari luar, dan kedua mengendalikan dan mengelola konflik internal agar tidak berlarut-larut menjadi perang saudara. Kata Kunci: Desentralisasi, Pelayanan Publik, Pemerintah]]>
<![CDATA[KIPRAH POLITIK MOHAMMAD NATSIR ]]>
<![CDATA[Rasyidin, Yusafrida]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1565
<![CDATA[Abstrak M.Natsir adalah seorang tokoh yang gigih mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari sepak terjangnya tatkala beliau ikut terlibat dalam berbagai gerakan,baik bersifat sosial,politik,maupun keagamaan. Khusus dalam bidang politik Natsir sudah mulai aktif sejak masa remaja. Keberhasilan politiknya ditandai dengan terpilihnya Natsir menjadi Ketua umum Partai Besar Masyumi(1949-1958), menjadi Menteri Penerangan RI sebanyak 3 kali (1946-1949) dan puncaknya menjadi Perdana Menteri RI (1950-1951). Dalam gerakan keagamaan Natsir juga mencatat prestasi yang luar biasa. Beliau memegang berbagai jabatan penting dalam organisasi-organisasi keagamaan. Beliau juga pendiri dan sekaligus Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta sejak tahun 1967 hingga akhir hayatnya. Sementara pada tingkat internasional beliau pernah memegang jabatan sebagai Wakil Presiden Muktamar Islam Sedunia sejak tahun 1967 yang bermarkas di Karachi, Pakistan, Anggota Majelis Rabitah al-‘Alam Al-Islami (Muslim World League) yang berkedudukan di Mekkah sejak tahun 1969 dan anggota Dewan Masjid Sedunia (Majlis A’la Al Alami Lil Masjid) sejak tahun 1979, yang juga berpusat di Mekkah. Kata Kunci: M. Natsir, Kiprah Politik, Dakwah ]]>
<![CDATA[MASYARAKAT IDEAL DALAM PANDANGAN AKBAR S. AHMED ]]>
<![CDATA[Nur, M.]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1566
<![CDATA[AbstrakKonsep Islam mengenai masyarakat, sejarah, dan politik diterapkan dalam struktur dan organisasi masyarakat. Kadangkala konsep tersebut berjalan mulus, tetapi kadang kala bertentangan dengan sistem sosial budaya tertentu. Di pelbagai tempat yang jauh dari pusat pengembangan Islam, seringkali terjadi konflik antara cara pandang makro Islam dengan nilai-nilai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menganalisa berbagai persoalan atau permasalahan Islam dan masyarakat muslim, Akbar menggunakan metode historis-interpretatif. Dalam Islam yang dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Akbar menggunakan landasan teori muslim ideal dan masyarakat muslim ideal yang dirujukkan pada Nabi Muhammad dan kehidupan masyarakat muslim abad ke-7. Titik tolak ini akan membantu upaya memahami masyarakat dan sejarah muslim dari masa lahirnya Islam hingga masa kini.Kata Kunci: AbstrakKonsep Islam mengenai masyarakat, sejarah, dan politik diterapkan dalam struktur dan organisasi masyarakat. Kadangkala konsep tersebut berjalan mulus, tetapi kadang kala bertentangan dengan sistem sosial budaya tertentu. Di pelbagai tempat yang jauh dari pusat pengembangan Islam, seringkali terjadi konflik antara cara pandang makro Islam dengan nilai-nilai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menganalisa berbagai persoalan atau permasalahan Islam dan masyarakat muslim, Akbar menggunakan metode historis-interpretatif. Dalam Islam yang dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Akbar menggunakan landasan teori muslim ideal dan masyarakat muslim ideal yang dirujukkan pada Nabi Muhammad dan kehidupan masyarakat muslim abad ke-7. Titik tolak ini akan membantu upaya memahami masyarakat dan sejarah muslim dari masa lahirnya Islam hingga masa kini.Kata Kunci: Islam, Masyarakat Ideal, Akbar S. Ahmed]]>
<![CDATA[PERGUMULAN PEMIKIRAN POLITIK KONTEMPORER Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global ]]>
<![CDATA[Yusuf, Himyari]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1567
<![CDATA[AbstrakPergumulan politik kontemporer telah melahirkan berbagai bencana kemanusiaan. Dunia politik menampakkan wajah yang terlalu mementingkan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan.Universalitas kepentingan masyarakat menjadi tercabik-cabik dan terabaikan, dan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Berbeda halnya dengan politik Islam yang secara ontologis memandang manusia secara holistik dan universal kemudian secara epistemologis bersumber pada Wahyu Tuhan Kuasa dan Sunnah Rasul-Nya.Namun secara historis politik Islam terbilang timbul tenggelam akibat terpaan badai politik Barat sekuler yang haus kekuasaan. Berdasarkan kedua paradigma politik tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah pergumulan politik pada era kontemporer dan adakah urgensi politik Islam dalam era globalisasi dewasa ini. Tulisan ini menggunakan analisis kefilsafatan, sehingga diharapkan dapat menunjukkan politik Islam merupakan model politik yang paling relevan dalam menjawab berbagai problem kemanusiaan yang timbul sebagai ekses dari perpolitikan kontemporer yang tidak berpihak kepada kemanusiaan.Kata Kunnci: Politik, Kemanusiaan, Keadilan dan Kesejahteraan.]]>
<![CDATA[REVITALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PERGURUAN TINGGI ISLAM ]]>
<![CDATA[Napsiah, Napsiah]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1568
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini memfokuskan bagaimana cara mahasiswa yang sedang melakukan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) memahami pluralisme. PKL adalah sarana untuk memahami pluralisme, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang plural. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik partisipan observasi dan wawancara didukung data sekunder untuk memperkuat data. Hasil dari penelitian ini adalah materi pembekalan yang diberikan prodi kepada mahasiswa PKL, yang memuat nilai-nilai pluralisme memberikan kontribusi yang besar bagi mahasiswa, sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dan diekspresikan dalam bentuk kerjasama yang harmonis dengan kelompok masyarakat. Dengan demikian PKL adalah salah satu strategi untuk menciptakan pendidikan yang peka terhadap realitas sehingga terbentuk toleransi terhadap pluralism di masyarakat. Kata Kunci: Revitalisasi, Pendidikan Multikultural]]>
<![CDATA[REVITALISASI MANAJEMENPEMERINTAHAN MODERN ]]>
<![CDATA[Qohar, Abd.]]>
<![CDATA[ JURNAL TAPIS Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/tps.v8i2.1569
<![CDATA[Abstrak Manajemen pemerintahan modern merupakan modal pokok pembangunan. Pelaksanaannya didasarkan suatu sistem manajemen yang menekan pada aturan-aturan seperangkat hinarki pembagian kerja yang jelas dan terus mengikuti prosedur-prosedur dan menitik beratkan pada struktur keorganisasian secara simultan dan komprehensip. Manajemen pemerintahan modern menggambarkan blue print tentang bagaimana berorganisasi harus beroperasi melalui kegiatan manajerialnya, meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efesien serta mampu memberikan multi player effect bagi pembangunanyang dapat membawa pada kesejahteraan pada semua lapisan bangsa dituntut adanya manajemen yang ideal dan solutif. Kata Kunci: Revitalisasi, Manajemen Pemerintahan, dan Modern ]]>
