cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 3   4   5   6   7 
GLOBALISASI, IMIGRASI, DAN KEAMANAN IDENTITAS EROPA Nizmi, Yusnarida Eka
JURNAL TAPIS Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.832

Abstract

Abstrak  Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana imigrasi terkait dengan beberapa kebijakan yang dibuat  negara yang berhubungan dengan masalah keamanan Regional. Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa mulai terikat dengan proses panjang  yang berujung pada terbentuknya Uni Eropa, cikal bakal proses ini terdapat dalam Treaty of Rome yang mencantumkan empat kebebasan yang harus diterima masyarakat Eropa- salah satunya adalah kebebasan bagi para pekerja untuk memasuki negara-negara Eropa yang telah menandatangani Treaty of Rome. Hal ini memicu terjadi fenomena yang disebut sebagai EU citizenship. Kegiatan memasuki perbatasan internal antar negara Eropa menjadi lebih mudah bagi para pemegang passpor merah, negara yang mempromosikan gerakan kebebasan ini harus membuat kebijakan umum bagi orang-orang dari luar Eropa yang ingin memasuki Eropa. Kata Kunci: Imigrasi, Migran, Globalisasi, Identitas Eropa.
KH. AHMAD HANAFIAH Sosok Ulama Pejuang Kemerdekaan Asal Lampung Effendi, M.Hum, Drs.
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.834

Abstract

Abstrak Perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara (Indonesia) dan perjuagan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah melahirkan banyak tokoh pejuang dari berbagai elemen bangsa, baik dari kalangan militer maupun sipil, ulama, tokoh masyarakat dengan sekala perjuangan pada tinggkat lokal / daerah maupun nasional. Demikian halnya yang terjadi didaerah Sumatra Bagian Selatan (termasuk Lampung) telah lahir tokoh perjuang dengan berlatar belakang yang beragam. semisal yang bernama Raden Intan II yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari daerah Lampung, yang berjuang pada era pra kemerdekaan. Cukup banyak tercatat dalam sejarah sebagai tokoh pejuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bumi ruajurai, termasuk dari kalangan Ulama’.Adapun yang tercatat sebagai ulama pejuang kemerdekaan antara lain adalah         KH. A. Hanafiayah yang merupakan sosok pemimpin / komandan laskar rakyat Hisbullah-Sabilillah yang  tawadu’ (rendah hati) tidak mau menonjolkan diri; yang berjuang tanpa pamrih; “Lilla hi Ta‘ala” ( semata-mata perjuangannnya karena Allah SWT). Kata Kunci: Ahmad Hanafiyah, Tokoh, Lampung
FENOMENA TEMAN AHOK MENGHANGATKAN POLITIK PARTAI Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.835

Abstract

Abstract "Booming" Ahok phenomenon and Friends Ahok had a tumultuous world of Indonesian politics. He did not have any support political parties or civil society organizations. This is a political anomaly, he dared to openly oppose the legislature to expose corruption in parliament. Ordinary politeness norms do not apply to Ahok. For him, there was no politeness that should be shown in front of people who considers hoodlums and robbers public money. According to Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), anger is "politeness" for people who are considered evil. In his nomination, he chose the path of non-party independent and has the support of the Friends Ahok reached 98.5 percent and Ahok elektabilitas rate to 59 percent. Really Ahok is a political anomaly Indonesia. Political Party principles and may have different political views. Political parties are built to facilitate the struggle for power that the cake later divided by the officials and political supporters. They establish the rules and laws that are sometimes not needed by the people, or even contrary to the interests of the people. They were squaring himself as a political, prospective rulers, officials, owners of the country and so that deprive their own sense of reason that they were born of the people. Issues “deparpolization” actually very interesting because it is time for political parties to reflect on the achievements and behavior itself so no longer possible Indonesian people are aware that they need people who emerged from the churning that is located not in the political parties, but emerged from hell suffering people , If Ahok and Friends Ahok choose an independent path that too is a legitimate option and there are laws that Act No. 8 of 2015 on the Amendment of the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2015 concerning the election of Governor, Regent, and Mayor be Constitution. Although it does not belong to a party but has a clear direction that reason and conscience. Keywords : Friend Ahok , Politics Partrai , elektabilitas , Political Support 
HAK PILIH TNI Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI Anggoro, Teguh
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.836

Abstract

Abstrak Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde baru membawa implikasi  ditariknya militer dalam dunia politik. Militer diminta untuk kembali kepada profesionalismenya yaitu dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.Pada beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk memberikan hak pilih bagi TNI dalam pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai warga negara seharusnya memiliki hak pilih seperti militer di Amerika dan negara-negara di Eropa. Akan tetapi wacana tersebut ditolak oleh sebagian  kelompok masyarakat, dikarenakan merasa trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru. Kata Kunci: Hak Pilih, Militer, Pemilu. 
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KESEHATAN; PERAN KEKERABATAN DALAM KEBERHASILAN ASI EKSLUSIF DI KOTA BANDUNG Mardotillah, Mila
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.837

Abstract

Abstrak Kekerabatan adalah sebuah symbol yang terjadi dalam diri manusia.  Kekerabatan adalah lingkungan yang memberikan kehidupan belajar pada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang sempurna.  Kekerabatan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial.  Kekerabatan terhubung bukan hanya sebagai ikatan darah dan mempunyai hubungan emosional karena bagian dirinya tetapi kekerabatan mengandung arti yang sangat luas terkait bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan  dan kehidupan sosial lainnya untuk keberlangsungan hidup manusia.  Fungsi sosial kekerabatan berdampak pada tindakan sosial terhadap hak anak yaitu dalam mendapatkan ASI ekslusif di 6 bulan pertama kehidupannya.  Adanya faktor protektif dan nutrient yang sesuai dan dibutuhkan oleh bayi dalam ASI menjamin status gizi bayi akan baik, kesakitan dan kematian anak akan menurun. Kata Kunci: Peran Kekerabatan, ASI ekslusif 
PENGUATAN KETAHANAN BUDAYA DALAM MENGHADAPI DERASNYA ARUS BUDAYA ASING Ruslan, Idrus
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.838

Abstract

Abstrak Ditengah aruh modernisasi saat ini, manusia seringkali dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, disatu sisi pergaulan dengan dunia Internasional adalah sangat diperlukan sebab apa jadinya jika hanya mengisolasi diri dari pergaulan internasional.  Akan tetapi disisi lain, implikasi dari pergaulan tersebut dapat menggeruskan nilai-nilai budaya yang telah ada sehingga menjadi tercerabut dari keasliannya. Dalam menghadapi dilematisasi tersebut, tidak ada cari lain kecuali bersikap komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa serta berani menetapkan di dalam hati secara bangga terhadap nilai-nilai asli bangsa agar tidak menjadi manusia yang kehilangan identitas. Kata Kunci: Budaya Indonesia, Budaya Asing.
IMPLIKATUR DALAM WACANA KAMPANYE POLITIK PILKADA CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014 - 2019 (Tinjauan Pragmatik) Zakiyah, Nita
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.839

Abstract

Abstrak Selama masa-masa sebelum pemilihan umum berlangsung, setiap pasangan Gubernur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, secara aktif melakukan kampanye dengan memanfaatkan berbagai media. Misalnya dengan memasang baliho, iklan di surat kabar, hingga memanfaatkan peristiwa-peristiwa penting untuk kampanye. Hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan, tujuan awal dari setiap pasangan adalah untuk memperkenalkan diri masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub, sedangkan tujuan lainnya biasanya merupakan bentuk persuasif, agar masyarakat mau memilihnya sebagai pemimpin Lampung. Kata Kunci: Implikatur, Kampanye, Pilgub Lampung
SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA Nurhardianto, Fajar
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.840

Abstract

Abstak  Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (civil law system) dan Angglo Saxon (comman law system). Civil law system adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. comman law systema Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian civil law system dan comman law system Indonesia menganut kedua-duanya senderung ke civil law system tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan comman law system. Kata Kunci : Sistem, Hukum, Indonesia 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2015 Natalia, Angga
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.841

Abstract

Abstrak Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekruitmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan banyak yang tidak lolos verifikasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada dipertanyakannya nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia dan kinerja partai politik dalam melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Rekruitmen, Demokrasi 
ASPEK HUKUM KEHUTANAN TERHADAP DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI INDONESIA Marzuki, Agus
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.842

Abstract

Abstrak  Aspek kehutanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemekaran daerah yang menjadi kunci utama dalam memulai roda pembangunan daerah. Dengan meletakkan pondasi di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan dan perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang perlu diutamakan.  Efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup lingkungannya. Kata Kunci: Aspek Kehutanan, Lingkungan Hidup 

Page 5 of 23 | Total Record : 223

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue