cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Markus Suryo Utomo, S.H., M.Si
Contact Email
msu_atlaw@yahoo.co.id
Phone
+628122858770
Journal Mail Official
msu_atlaw@yahoo.co.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 08542031     EISSN : 24609005     DOI : 10.36356/hdm.v17i1.1273
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian (original research article) dan telaah pustaka (review article)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 301 Documents
 23   24   25   26   27 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG WANPRESTASI Olga Sekar Anggun Hamidah; Wiwin Yulianingsih
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v20i2.3955

Abstract

This research is a normative juridical legal research using a qualitative approach. The purpose of this study is to analyze and understand the legal protection provided to investors in the loan facility distribution agreement on the Tanifund platform. The agreement itself, in particular the clauses agreed upon by the parties, contains the legal protection that the parties provide. There is also outside the agreement, that is, the provisions of existing laws and regulations. Legal protection is essential to ensure that one's legal rights are upheld as well as create legal certainty, legal expediency, and justice for the parties. The results of this study can be concluded that the agreement agreed upon by the loan-based crowdfunding platform gives rise to a legal relationship. A legal relationship is one of the relationships that produces legal consequences guaranteed by the law as well as the Law. Any legal action on a loan-based crowdfunding site should be protected by law, especially if there is disagreement between the parties. Legal protection is necessary to provide solutions and clarity on the resolution of existing or potential disputes after an agreement has been made, because peaceful forums or through deliberations cannot be guaranteed to address existing problems.
Perlindungan Hukum pada Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Dampak Pandemi Covid-19 Cahyo Adhi Nugroho
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3995

Abstract

The background of this research is that in the city of Semarang, the discussion on the issue of Termination of Employment (PHK) is a complex problem, because it has a relationship with economic and psychological problems for workers affected by layoffs. Economic problems because layoffs will cause a loss of income that should have been received by the workforce before the layoff occurred, of course this will become a new problem for the workforce. Writing this thesis discusses legal protection for workers/laborers affected by layoffs caused by the COVID-19 Pandemic, as well as an understanding of the rules regarding the rights of affected workers (PHK) according to the provisions of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. The method used is normative juridical and empirical juridical approaches, to analyze the data is qualitative analysis, namely data that is arranged systematically and analyzed qualitatively in order to achieve clarity of the problem to be discussed and the results are set forth in the form of a thesis. Legal protection for workers/laborers due to the impact of the Covid-19 Pandemic, namely contained in Article 164 Paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with legal protection in the form of giving severance pay, giving awards or service money during the worker/labourer's working period , and the granting of compensation rights for the impact of the layoffs.
PENGATURAN TERKAIT PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TNI-POLRI DALAM MENGISI JABATAN PLT. KEPALA DAERAH PADA SAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024 bagus gede anumana
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3601

Abstract

Abstrak – Wacana Menteri Dalam Negeri RI untuk menjadikan unsur TNI-Polri sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Gunbernur dan Bupati/Walikota yang melaksanakan cuti tanpa tanggungan negara untuk mengikuti kampanye Pemilukada pada tahun 2024 mendatang, menuai polemik mengingat wacana tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan dikhwatiran memunculkan Dwifungsi TNI-Polri pada masa orde baru, yang mana terdapat pola kepemimpinan yang berbeda antara sipil dengan TNI-Polri. Dengan merujuk kasus Pj. Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 dan Pj. Bupati Seram Bagian Barat, Sulawesi Tengah di bulan Mei 2022 lalu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang tentunya berkaitan dengan pengaturan penujukan anggota TNI-Polri aktif sebagai Plt. Kepala Daerah.  Hasil penelitian ini adalah seorang anggota TNI-Polri dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik untuk menjaga kenetralan seorang penegak hukum dan penjaga keamanan dan pertahanan negara, mengingat tugas dan kewenangan TNI-Polri tidak ada satupun hal yang berkaitan, dan dapat dijadikan alasan seorang perwira TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan di pemerintahan, kecuali sebelumnya telah mengundurkan diri dari atau pensiun sebagai TNI-Polri. Namun penunjukan dan pengangkatan anggota TNI-Polri untuk mengisi kekosongan jabatan Plt. Kepala Daerah dapat di perimbangkan dengan merujuk pada UU ASN dan UU Pilkada bahwa siapapun pejabat dengan posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat ditunjuk dn diangkat menjadi Pejabat Gubernur, sedangkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, dapat ditunjuk sebagai pejabat bupati/walikota. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, perwira TNI-Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri dan menjabat sebagai JPT Pratama boleh ditunjuk sebagai Pj, yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI-Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI-Polri.
TUJUAN ETIKA PROFESI HUKUM UNTUK MAHASISWA SEBAGAI PENEGAK KEADILAN ARSYAD krisma sudarsono
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3913

Abstract

Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia, etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Salah satu aspek yang disoroti etika berkaitan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja atau keahlian yang disebut profesi. Etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Kata Kunci : Etika, Hukum, Profesi Hukum.
ANALISIS TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGONTROLAN MASSA STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN Doni Agustinus
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3529

Abstract

-
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF SEBAGAI SALAH SATU PILIHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL tengku dwi gita cahyani; m. hadyan yunhas purba
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3775

Abstract

ABSTRACTDisputes are a common thing to happen, so the settlement must also benefit both parties. Alternative dispute resolution or Alternative Dispute Resolution (ADR) is an option in solving the problems of the parties in the field of international trade. This settlement is carried out by means of choice of law and choice of jurisdiction which is stated in the contract clause. Prior to the arbitration stage, dispute resolution begins with negotiations first. However, the implementation of the execution is a bit difficult, because sometimes some parties do not want to carry out the award from the arbitration, so it is quite time-consuming and labor-intensive to return the matter to court. For this reason, when making contract clauses, there must be self-awareness to carry out decisions if a dispute does occur in international trade. As an example of alternative dispute resolution by Indonesia is regarding the Indonesia-Japan National Car Dispute, the point of the problem is where Japan feels that Indonesia is doing injustice to the automotive industry which at that time cut the cost of tax duties for national cars, even though Japan has a large target market in Indonesia. in the automotive case, this lawsuit was brought to International Arbitration and the lawsuit was won by Japan. Furthermore, it is explained how the procedure for resolving disputes and how alternative dispute resolution is an option in resolving international trade disputes. The research method in this journal uses a normative juridical qualitative method that conducts research on existing theories.Keywords: Disputes, International Trade, Arbitration
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/AG/2016) Setiyowati Setiyowati; Farah Nur Haritsah
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.4085

Abstract

Berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris dan ahli waris harus beragama Islam agar Hukum Waris Islam dapat diterapkan. Masalah yang timbul adalah jika pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama bukan Islam. Sesuai dengan kompilasi maupun fikih Islam, ahli waris yang beragama bukan Islam tidak mendapat bagian dari harta warisan pewaris. Namun demikian, perlindungan hukum untuk ahli waris yang beragama bukan Islam diberikan berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999 melalui pemberian wasiat wajibah. Konsistensi dalam melindungi kepentingan ahli waris yang beragama bukan Islam dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/AG/2016 yang memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang beragama bukan Islam melalui pemberian wasiat wajibah. Putusan ini diberikan untuk memberi perlindungan terhadap perasaan tidak-adilan rasial dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam.
PROBLEMATIKA KOMUNIKASI DOKTER DAN PASIEN MENYEBABKAN KESALAHPAHAMAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN DOKTER DI RUMAH SAKIT Chandra Aquino Tambunan; Christabella Gunawan
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3917

Abstract

Cara berkomunikasi menjadi suatu kepentingan utama bagi setiap pemberi atau penerima informasi dalam tercapainya tujuan akan alasan informasi tersebut disampaikan. Dokter dan pasien serta rumah sakit memiliki pola tersendiri dalam hubungan hukum pada setiap pihak yang berkaitan. Dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien ini membutuhkan suatu cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masing-masing pihak, untuk dapat saling mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak. Penelitian ini memggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengurangi kesalahpahaman antara pihak dokter di rumah sakit dengan pasien dan keluarga pasien. Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter sehingga menurunkan derajat kesehatan masyarakat karena masyarakat akan lebih memilih tidak ke rumah sakit dan mencari obat alternatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rumah sakit membutuhkan manajemen yang dapat memaksimalkan etika berkomunikasi dari para tenaga kesehatan sehingga tidak menurunkan nilai positif dari masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan saran dan kritik kepada dokter maupun rumah sakit dan lebih berhati-hati untuk tidak mengambil video dari setiap tenaga kesehatan ataupun tindakan yang diambil ketika berada di rumah sakit.
Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Monica Belinda Oksavina
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.4034

Abstract

Marriage in Batak traditional society is a sacred tradition and its implementation must adhere to the rules established by the ancestors. In Batak customs, intermarriage within the same clan is considered as incest, which is prohibited by Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The legal requirement for a valid marriage is that it must be conducted according to the laws of each respective religion and belief system. The research journal utilizes a Normative Juridical approach, and the study is of a Descriptive Analytical nature. The research findings indicate that firstly, intermarriage within the same clan in Batak traditional society is considered valid and not prohibited by marriage laws. This is because intermarriage within the same clan does not fall under the category of incest as prohibited by Article 8 of the marriage laws. Secondly, if intermarriage within the same clan is still conducted, the customary legal consequence in Batak society is that the marriage is considered invalid, and there are customary sanctions that will be imposed if the intermarriage persists. However, from a national legal perspective, there are no clearly defined sanctions in the marriage laws for intermarriage or incestuous relationships.
Membangun Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i1.3994

Abstract

Corruption in Indonesia has mushroomed in various sectors. To anticipate the growth of corruption crimes, proper handling is needed. This paper will discuss the problems of the system for fostering corruption convicts that are already running in Indonesia, as well as how to build an ideal system for fostering corruption convicts in Indonesia in dealing with corruption convicts in the future. One of the strategies used is to use the right pattern of coaching for corruption convicts. In order to achieve effective development of corruption convicts, concrete steps are needed in the form of efforts to reconstruct it in three aspects at once, namely institutional reconstruction (a linking institution is needed between institutions in the criminal justice system), system reconstruction, especially legal provisions starting from the investigations up to the coaching stage in Correctional Institutions, as well as cultural reconstruction, namely the culture of synchronism for all stakeholders in uniting the spirit of eradicating corruption at all levels.

Page 25 of 31 | Total Record : 301

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 1 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 2 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 18, No 1 (2020): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 17, No 2 (2020): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 17, No 1 (2019): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 2 (2019): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 2 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 1 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 2 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 13, No 1 (2015): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 2 (2008): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 3, No 2 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 2, No 5 (2005): Hukum dan Dinamika Masyarakat More Issue