cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Markus Suryo Utomo, S.H., M.Si
Contact Email
msu_atlaw@yahoo.co.id
Phone
+628122858770
Journal Mail Official
msu_atlaw@yahoo.co.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 08542031     EISSN : 24609005     DOI : 10.36356/hdm.v17i1.1273
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian (original research article) dan telaah pustaka (review article)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 301 Documents
 25   26   27   28   29 
Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan : Studi Kasus Putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama Hikam Manzis
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v21i2.4145

Abstract

Pernikahan adalah sebuah bentuk ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan mencapai  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang keabsahan pernikahan jika dilakukan menurut agama masing-masing. Banyak sekali terjadi perdebatan yang menanyakan tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan secara beda agama karena bertentangan dengan pasal tersebut Beberapa putusan Pengadilan ada yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut dengan menimbang alasan alasan yang disebutkan di dalam tuntutan. Artikel ini menganalisa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj  Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama. Melihat dari beberapa aspek yang biasa digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara
Investasi Dalam Hukum dan Perekonomian Sri Retno Widyorini; Bambang Joyo Supeno; Yasminingrum Yasminingrum
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5246

Abstract

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan dinilai dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal, karena modal adalah faktor utama untuk melakukan kegiatan dalam berusaha, disamping juga diperlukan managemen dalam pengelolaannya. Salah satu sumber modal dalam pengembangann usaha diperoleh dari adanya penanaman modal melalui kegiatan investasi, terutama penanaman modal asing. Iklim berusaha yabngb sejuk,  nyaman dan aman akan sangat bgerpengaruh terhadap keberhasilan negara dalam menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di Indoinesia. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap kepercayaan investor asing. Diantara hambatan tersebut adalah regulasi, SDM, birokrasi dan juga faktor sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya kepastian hukum agar tercipta iklim berusaha yang kondusif yang bisa memberikan kenyaman investor khususnya investor asing ketika datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang berhasil akan menjadi promosi untuk menarik investor asing lainnya ke Indonesia, sehinngga hilirisasinya akan memberikan kesejahteraan masya
Aspek Medikolegal Dalam Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Dan Mayat Tanpa Identitas Miranda Claudia Sihombing; Muhammad Hafizh Izzulhaq; Fasya Millatina Ediani; Eunika Emmanuela Koritelu
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4537

Abstract

Transplantasi organ diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1) mengenai kesehatan. Akan tetapi, fenomena jual beli organ manusia telah lama terjadi karena masalah ekonomi dan jual beli organ secara ilegal dengan prosedur pengambilan yang tidak sesuai. Pada permasalahan ini, hukum memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan standar medis dan etika kesehatan dengan memperhatikan aspek medikolegal. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Pengaturan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan organ tubuh dari jenazah untuk tujuan transplantasi harus mempertimbangkan hak-hak mendasar dari jenazah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pelanggaran Sumpah dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila Nazar Nurdin; Sudjito Sudjito; Siti Rofiah
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5247

Abstract

Sumpah dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, baik mengenai sumpah jabatan, sumpah setia, sumpah profesi, maupun sumpah kebenaran. Seorang yang menduduki jabatan tertentu secara normatif diharuskan untuk mengucap sumpah, begitu juga terhadap para pihak orang yang memberi kesaksian di muka pengadilan. Problem teoritis adalah tidak adanya mekanisme pengaturan sanksi kepada pelanggar sumpah. Makalah ini menganalisis pelanggaran sumpah dalam paradigma negara hukum Pancasila. Sumpah merupakan cerminan dari perwujudan komitmen terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis, pengaturan terhadap pelanggaran sumpah tidak jelas atau kabur karena ditempatkan sebagai pelanggaran etika. Dalam Negara Hukum Pancasila yang mengedepankan asas kepastian hukum, pelanggaran terhadap sumpah seyogyanya diberikan pedoman yang jelas. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang (pelanggar) untuk selama-lamanya dalam jabatan perdata maupun publik.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Pembajakan Film di Indonesia Elisheva Jocelyne Tiasono; Mera Terangta Tarigan
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4568

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of intellectual property rights (IPR) against film piracy in Indonesia using a normative juridical research method. The normative juridical research method is an approach in legal research that focuses on the analysis of legal texts and existing norms. This research is descriptive and qualitative, where the researcher gathers data from various legal sources such as laws, court decisions, legal documents, and other legal literature. This study examines the legal regulations related to IPR, especially in the context of films, as well as cases of film piracy that have occurred in Indonesia. The results of the research show that the phenomenon of digital piracy involving illegal copying of content, such as music, films, software, and others, for commercial gain without the permission of the rightful owners. Digital piracy has weakened the importance of copyright regimes in the digital era, especially due to the presence of internet technology that enables peer-to-peer file sharing, streaming media, aggregator websites, and internet service providers that facilitate the distribution of copyrighted content without permission.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah dalam Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga Risky Lestari; Akhmad Nurasikin; Iman Fadhilah; Tri Handayani
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5297

Abstract

Ijabah savings is one of the term savings products at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch. Many people around Purbalingga who conduct ijabah savings transactions without knowing the details of the contract used in it, people only know the extent of saving money for some time and getting benefits from these deposits. The purpose of this study is to describe the management practice of ijabah savings at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch and to know the Islamic law review of ijabah savings at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch. The data collection process is carried out by: Observation, Interview, Documentation. This research uses field research (Field Research) with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Ijabah Saving Management Practice by KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch must first become a member at KSPPS, open a Pearl account then a new Ijabah Saving account with a mudharabah muthlaqah contract. In the management process between KSPPS and members are mutually beneficial. In Islamic law, the contract used in ijabah savings is mudharabah muthlaqah, this contract is permitted and is in accordance with the verses of the Qur'an, hadith, the views of the scholars and also DSN fatwa Number 03/DSN-MUI/IV/2000 concerning deposits and Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah contracts.
Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Berlandaskan Prinsip Keadilan Restoratif Febryan Alam Susatyo; Monica Belinda Oksavina; Heri Purnomo
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4970

Abstract

Land conflicts are often resolved through litigation considering the legal regulations that force land disputes to lead to criminal and civil justice as well as the TUN. The Land Office as the organizer of the management and registration of land rights can carry out mediation in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. However, it is limited to certain criteria and cannot resolve problems related to land crimes and civil rights disputes. Through this research, the author proposes the concept of institutions and special rules that regulate penal mediation and civil mediation related to land conflicts in order to achieve restorative justice for the parties to the dispute. Because of this, there is a need for special institutions and special rules regarding the resolution of land conflicts through mediation in order to achieve restorative justice that is cost-effective and has a short resolution period.
ANALISIS HUKUM PERDATA PADA KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst) Qorin Annida Salma; Johan Erwin Isharyanto; Abdul Kholiq
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5245

Abstract

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kebakaran lahan gambut. Seperti kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan milik PT Agri Bumi Sentosa dalam Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Adanya kebakaran lahan gambut ini menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil dan memberikan banyak dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada lahan gambut menyebabkan lahan gambut yang sudah terbakar tidak dapat pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup. Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajianh kepustakaan (library research). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang merupakan pengumpula data penunjang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini.
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DIBIDANG ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA Mashari Mashari; Sanusi Sanusi
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4908

Abstract

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibidang Alih teknologi yang belum diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:                          (1) Mengapa Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif ? (2) Bagaimana penggunaan tenaga kerja asing yang mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder sebagai data utamanya, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tenaga Kerja Asing belum mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi yang efektif karena faktor internal masih terdapatnya TKA yang tidak memiliki keahlian. Selain itu juga faktor eksternal yaitu adanya rekruitmen TKA yang tidak memiliki keahlian yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. (2) Penggunaan tenaga kerja asing guna mendukung pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia sesuai kebijakan pemerintah yang telah menghapus beberapa aturan-aturan yang menghambat kemajuan investasi melalui deregulasi kebijakan penggunaan TKA dan melakukan penyederhanaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan investasi asing dan pembangunan nasional dibidang alih teknologi di Indonesia. Pengaturan Tenaga Kerja Asing dari segi perizinan TKA yang dipermudah, sehingga berdampak pada perubahan mekanisme penerapan sanksi dari sanksi pidana ke sanksi administratif.
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Tri Wuryaningsih; Eti Mul Erowati; Soebyanto Soebyanto2
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5311

Abstract

ndonesia is still faced with the issue of unwanted pregnancies and children born out of wedlock (out-of-wedlock children) which continues to increase from time to time. This problem requires serious attention regarding the rights and future of illegitimate children. In Positive Law in Indonesia, illegitimate children have different civil positions and rights, so the problem in this research is, what is the position of illegitimate children in the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Decisions? MK Number 46/PUUVIII/2010 and how to protect children in the legal practice space, especially in the Religious Courts. This research uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data source used is secondary data, then the analysis of the results will be presented in narrative form and written systematically with qualitative normative data analysis

Page 27 of 31 | Total Record : 301

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 1 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 2 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 18, No 1 (2020): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 17, No 2 (2020): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 17, No 1 (2019): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 2 (2019): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 2 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 1 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 2 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 13, No 1 (2015): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 2 (2008): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 3, No 2 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 2, No 5 (2005): Hukum dan Dinamika Masyarakat More Issue