Articles
12 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 1 (2013)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERA ULANG DI KABUPATEN KOTABARU ]]>
<![CDATA[Subakti, Frans]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Daerah Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang mengatur pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Kabupaten Kotabaru sekaligus untuk menggali secara maksimal sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada bidang pelayanan tera/tera ulang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang implementasi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis Implementasi Retribusi Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi tidak bisa berjalan karena terkendala faktor sumber daya, sarana dan prasarananya yang belum ada. Ini sesuai dengan berdasarkan Pendapat Edward III yakni empat faktor keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Â Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tera Ulang ]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BARITO KUALA ]]>
<![CDATA[Ibadurrahman, Ibadurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan dan observasi dan lokus penelitian berlokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen penyelenggara pelayanan, penerapan strategi pelayanan dan penerapan sistem pelayanan yang mudah difahami dan dilaksanakan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu masih belum baik, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan seperti komitmen penyelenggara pelayanan, penerapan strategi pelayanan, dan penerapan sistem pelayanan yang mudah dipahami dan dilaksanakan belum diterapkan secara intensif dan konsisten, disamping indikator lain berupa mekanisme pelayanan, kompetensi petugas pelayanan serta kenyamanan dan keamanan lingkungan masih perlu ditata dan diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Â Kata kunci : Kualitas, Pelayanan, Perizinan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN KOTABARU ]]>
<![CDATA[Fauzi, Ibnu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kotabaru. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan mengenai tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian yang dilakukan, Tunjangan perumahan DPRD merupakan salah satu bentuk tunjangan yang berhak diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah no 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dirubah dengan peraturan pemerintah no 37 tahun 2005. Sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no 37 tahun 2005, pemerintah Kabupaten Kotabaru menerbitkan Perda no 02 Tahun 2005, tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati No 06 tahun 2009 tentang tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Pemerintah daerah dapat membangunkan perumahan dinas untuk anggota DPRD sehingga pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan tunjangan perumahan yang menambah beban pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Â Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tunjangan, DPRD ]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU (Studi terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal) ]]>
<![CDATA[ILHAMSYAH, ILHAMSYAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis proses reformasi birokrasi yang berjalan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kekuatan pendudkung reformasi birokrasi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara yang mendalam dengan responden dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul di analisa dengan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam reformasi birokrasi pada bidang pelayanan, penilaian kinerja merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. Untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, informasi mengenai kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu telah sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pengguna jasa. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam bekerja dengan dibawah manajemen pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan yang baik menurut standar pelayanan minimum yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dan responsif terhadap berbagai pengaduan dan juga permintaan terhadap jasa perijinan. (2) Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh faktor-kepemimpinan yang menjalankan manajemen pemerintahan yang baik serta budaya kerja yang terbentuk menciptakan atmosfir yang mendukung kinerja tinggi dengan kualitas pelayanan tinggi. Â Kata Kunci : Birokrasi, Kinerja, Pelayanan ]]>
<![CDATA[PENGARUH INTENSITAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ]]>
<![CDATA[Arsyana, Leilaneranti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis seberapa kuat pengaruh intensitas pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Secara lebih spesifik tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui intensitas pengembangan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru 2) Untuk mengetahui kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru 3) Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Metode pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling sebanyak 112 responden dari keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan beraktivitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dianalisis dengan teknik statistik analisa tabel silang (cross tab), analisa korelasi Pearson Product Moment dan analisa regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu intensitas pengembangan sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu kinerja Pegawai Negeri Sipil. Analisa data statistik dibantu dengan aplikasi software SPSS ( Statistical Packages for The Social Sciences ) 16 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) intensitas pengembangan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru berada pada kategori baik 2) kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru berada pada kategori baik 3) intensitas pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Sehingga semakin tinggi intensitas pengembangan sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Â Kata Kunci : Intensitas Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kinerja]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA ]]>
<![CDATA[Afriantie, Lolyta]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi/kepustakaan dan observasi dan lokus penelitian berlokasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala belum siap, disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti koordinasi dan komunikasi baik secara internal vertikal, eksternal horizontal, maupun eksternal vertikal yang belum dilakukan secara intensif dan efektif, faktor sumber daya manusia tidak mencukupi baik secara kuantitas yang sesuai dengan beban kerja maupun kualitasyang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, faktor dukungan dana yang dialokasikan untuk melakukan pelayanan yang maksimal belum mencukupi, demikian pula dengan faktor sarana dan prasarana berupa ruangan yang nyaman dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayanan disamping sarana lain berupa jaringan internet tersendiri yang terpisah belum tersedia. Disamping itu Standar Operasional Prosedur (SOP) belum disusun sebagai prosedur tetap bagi pelaksanaan pelayanan yang prima. Saran penulis, demi terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas harus dibentuk Peraturan Daerah , Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap bagi payung hukum pelaksanaan pelayanan, disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti koordinasi dan komunikasi harus intensif dan efektif, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas harus dipenuhi sesuai beban kerja, dana pendukung harus mencukupi disamping sarana dan prasarana seperti peralatan berupa jaringan internet dan ruangan harus mencukupi ditambah dengan website atas pelayanan yang diberikan dan kotak pengaduan. Â Kata kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Penanaman Modal]]>
<![CDATA[EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU ]]>
<![CDATA[Agustina, Melinda Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyusunan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi berdasarkan sejumlah teori organisasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan dan data. Informan yang dipilih berdasarkan tujuan dan secara snowball sampling ketika ditemukan ada informasi lain yang dapat memberikan informasi secara valid. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyusunan SOTK Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan pada proses reorganisasi atau evaluasi kelembagaan tahun 2011 tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, terutama pada prinsip pembagian kerja atau spesialisasi, prinsip kesatuan komando/perintah dan prinsip rentang kontrol. Penerapan prinsipâprinsip pewadahan fungsi masih tidak sesuai, misalnya fungsi staf diwadahi dalam fungsi lini dan sebaliknya, demikian juga dengan perumpunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan ketentuan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memenuhi kriteria dengan pola maksimal dalam besaran organisasinya, hal ini nampaknya dimanfaatkan untuk menyusun organisasi Perangkat Daerah semaksimal mungkin, belum berdasarkan kebutuhan, kemampuan, potensi dan beban kerja. Di samping itu faktor kualitas sumber daya manusia anggota Tim Evaluasi Kelembagaan masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah SOTK yang sesuai prinsip-prinsip organisasi, serta masih terdapat intervensi politik dalam proses penyusunan terutama dari pihak legislatif, Kepala Daerah maupun pihak eksekutif sendiri yang menginginkan jabatan tertentu.  Kata Kunci: Evaluasi, Struktur Organisasi, Tata Kerja]]>
<![CDATA[STRATEGI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI POLRES HULU SUNGAI SELATAN (HSS) ]]>
<![CDATA[Iriady, Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis disiplin anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), mendiskripsikan dan menganalisis strategi penegakan disiplin anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), mengetahui dan menganalisis permasalahan dalam penegakan disiplin Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS). Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih ada aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah polisi di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan negara, masih ada yang melangar HAM, dan kurang mentaati peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Dengan melihat dampak dari kondisi penegakan hukum disiplin anggota Polri saat ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya tujuan di Internal Polri. Maka untuk tujuan Internal Polri yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota Provos yang menyalahgunakan wewenang, dan strategi-strategi penegakan disiplin di tubuh Polri khususnya di Polres Hulu Sungai Selatan. Â Kata Kunci : Disiplin anggota Polri, Strategi penegakan hukum, Polres HSS]]>
<![CDATA[KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR ]]>
<![CDATA[FARIDA, NOORAFNI]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjar saat ini dan mencermati apakah faktor-faktor yang menghambat/mendukung Kinerja ULP Kabupaten Banjar. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Key informan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banjar. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa kinerja ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesatu, responsivitas belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan pelaksanaan barang/jasa, dan masih adanya anggota Pokja yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memonitoring dan menjawab sanggahan. Kedua, responsibilitas yang memperlihatkan masih adanya pelelangan ulang terhadap pekerjaan lelang, belum terlaksana sepenuhnya penyebaran informasi mengenai perubahan kebijakan/aturan. Ketiga, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dengan kegiatan di ULP masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Â Kata kunci : Kinerja, Unit Layanan Pengadaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM GAPURA DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Norliana, Norliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 2, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program GAPURAÂ dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung. Serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan Program GAPURA dalam pembangunan prasarana Desa di Desa Sarang Tiung. Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Gapura dalam pembangunan prasarana desa belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas/ kegiatan program belum dilaksanakan secara maksimal yaitu sosialisasi, Musdes I dan II. Selain itu, terbatasnya peralatan dan bahan yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas dan tidak adanya tinjauan langsung Tim ke lapangan serta adanya prosedur yang belum dijalankan dari tahap pelaksanaan yaitu gotong royong dan pada tahap pengawasan yaitu kurangnya intensitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD sehingga laporan yang dibuat sebagai bahan evaluasi ke Kecamatan kurang valid. Kendala dalam proses Pelaksanaan Program GAPURA yaitu dalam proses perencanaan kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, Musdes I dan Musdes II, khususnya sumber daya manusia yang terampil dan kreatif dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan prasarana desa. Pada pelaksanaan yaitu adanya keterbatasan dana dalam memenuhi seluruh peralatan dan bahan yang diperlukan di lapangan, sehingga peralatan dan bahan yang tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kendala lain yang dirasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan prasarana desa. Karena salah satu komponen yang dapat mensukseskan pembangunan desa adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Â Kata kunci : implementasi, program gapura ]]>
