Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

tomalebbi
Website

Published by Universitas Negeri Makassar

ISSN : 23556439 EISSN : 29623685 DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "volume iv, nomor 1, maret 2017" : 15 Documents clear

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN MATARAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG ARFIN UMAR Y; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 2) Faktor yang mempengaruhi Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak tanah. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya dan tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum, kepada masyarakat dalam pembutan sertifikat hak atas tanah. Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Rights

KAHI’ PURA SEBAGAI PERKAWINAN PASSAMPO SIRI’ DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ABDUL HAMID; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.887 KB)

ABSTRAK: Kahi’ Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri’ Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana proses Kahi’ Pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. 2). Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana Kahi’ Pura sebagai passampo siri. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan Kahi’ Pura sebagai passampo siri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Biji Nangka sehingga tidak ada lagi yang menikah di luar dari aturan agama dan Undang-undang kita di indonesia khususnya Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Proses Kahi’ Pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis yang dimana proses kahi pura ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang di ambil untuk menutupi aipnya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara kahi pura. 2)Persepsi masyarakat terhadap kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, kerena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat,. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudaratan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. namun di sisi lain sebagian measyarakat desa biji nangka beranggapan bahwa itu salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. 3) Kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri merupakan penyelesaian kasus hamil di luar nikah.Kata Kunci : Kahi’ Pura, Perkawinan Passampo Siri’ABSTRACT : Kahi 'Pura For Marriage Passampo Siri' In the village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences University of Makassar. This study aims to determine: 1). To find out how the process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. 2). To find out how the public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. This research using qualitative descriptive analysis. Where researchers describe or explain how Kahi 'Pura as passampo series. This study aims to describe or depict Kahi 'Pura as passampo series that develops in the middle of the village community Seeds Jackfruit so no longer marry outside of religious rules and our laws in Indonesia, especially in the village of Seeds Jackfruit Sinjai district Borong District Sinjai. Based on the results of the study showed that: 1). Process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in traditional Buginese where the process Kahi temple is done based on the agreement the two sides of the family are concerned, where the woman's family asks men responsible but the men do not want to, eventually middle ground taken to cover aipnya is to seek to marry in a way Kahi temple. 2) Public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' is the customary bugis people assume that such things actually undesirable, because they are very contrary to the applicable law and of the religion professed by the community ,. This is due to see the impact that just brings kemudaratan and such actions are contrary to morals and morals. In Islamic law affirmed the moral and character as the joints in the community so that all actions contrary to the moral and character will always be criticized and threatened with punishment. but on the other hand most measyarakat village jackfruit seeds assume that it was one way to resolve the case of pregnancy outside of marriage. 3) Kahi 'temple as a marriage settlement case Passampo Siri is pregnant out of wedlockKeywords : Kahi ' Pura , Marriage Passampo Siri

IMPLEMENTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PALANG MERAH REMAJA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MTs. NEGERI MODEL MAKASSAR SRI YUNARSI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana karakter peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di MTs. Negeri Model Makassar; 2) Faktor – faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di MTs. Negeri Model Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa guru mata pelajaran dan bidang kemahasiswaan yang dianggap mengetahui kondisi PMR di MTs. Negeri model Makassar dan para pengurus PMR pada tingkatan pengurus inti, koordinator dan anggota aktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawncara dan dokumentasi. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karakter peserta didik yang mengikuti kegiatan PMR mayoritas positif. Karena pada kegiatan PMR banyak program – program yang dijalankan dan sangat besar kontribusinya dalam rangka menanamkan karakter yang positif bagi peserta didik. Diantara program – progmnya antara lain : pelayanan kesehatan sekolah, pengadaan piket kebersihan, latihan rutin 1 kali/pekan, mengadakan bakti sosial, dan mengadakan kunjungan kesehatan. (2) Faktor - faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter peseta didik MTs. Negeri Makassar yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR adalah dari dalam diri sendiri peserta didik dan kebijakan dari pihak madrasah. Dimana peserta didik yang semangat dalam mengolah potensinya dalam pengembangan karakter dirinya positif sangat didukung oleh tekat yang kuat dalam dalam dirinya dan juga adanya dukungan dari pihak madrasah dalam bentuk kebijakan yang diterapkan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang salah satu diantaranya Palang Merah Remaja (PMR).Kata Kunci: Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, Pembentukan Karakter ABSTRACT: This study aims to determine: (1) How the character of learners who follow extracurricular activities Red Cross Youth in MTs. Negeri Model Makassar; 2) Factors that influence the character formation of learners who follow extracurricular activities Red Cross Youth in MTs. Negeri Model Makassar. This research is qualitative descriptive research. The sample in this research are some subject teachers and student affair which are considered to know the condition of PMR in MTs. Makassar model country and PMR managers at the level of core board, coordinator and active members. Data collection techniques used observation, wawncara and documentation. Meanwhile, in this research data source obtained from primary and secondary data. The results showed that: (1) the character of learners who followed PMR activity was positive majority. Because in PMR activities many programs - programs that run and very large contribution in order to instill a positive character for learners. Among its programs include: school health services, cleanliness picket pickups, 1 / week routine training, social work, and health visits. (2) Factors that influence the formation of pesantren character of MTs. Negeri Makassar who participated in extracurricular activities of PMR is from within the students themselves and the policy of the madrasah. Where learners who are enthusiastic in processing their potential in the development of their positive character is strongly supported by a strong adhesive within him and also the support of the madrasah in the form of policies applied to learners to follow extracurricular activities which one of them Red Cross Youth (PMR) ). Keywords: Extracurricular Youth Red Cross, Character Formation

KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik. Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: This study aims to determine (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electricity installation and lack of textbooks for learners. Keywords: Professional Competence, Teacher

FUNGSI KOORDINASI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO MUH. NUR AMIR; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Fungsi koordinasi aparat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan telah terselenggara dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembangunan dan pemerintahan yang telah ditentukan. 2. Pelaksanaan fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Faktor pendorong yaitu, Pedoman koordinasi, Bentuk-bentuk koordinasi, Sarana koordinasi, dan hubungan kerja. Faktor penghambat yaitu kurangnya kerja sama tim atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang yang lainnya. 3. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah yaitu, mengadakan rapat untuk memberikan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim, meminta pendapat dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan, serta menekankan kepada semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana agar saling menghormati untuk terciptanya hubungan yang baik antar aparat pemerintah sehingga fungsi koordinasi dapat diselenggarakan dengan baik.Kata Kunci: Fungsi Koordinasi, Aparat Pemerintah ABSTRACT: This study aims to, 1. Knowing the function of coordination of government apparatus in the implementation of government and development at the District Office Pammana Wajo Regency. 2. Knowing the factors that influence the implementation of the coordination function of government apparatus in the implementation of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. 3. Knowing the efforts made by the government apparatus in implementing the coordination function of government and development in Pammana District Office of Wajo Regency. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. Data obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to determine the function of coordination of government officials in the implementation of government and development in the District Office Pammana Wajo District, the factors that influence the implementation of the coordination function of government officials in the implementation of government and development at the District Office Pammana District Wajo, an effort made by the government apparatus in carrying out the coordination function of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. The results showed that: 1. The coordination function of the apparatus in the field of governance and development has been well implemented, this can be seen with the achievement of development goals and government that have been determined. 2. Implementation of coordination function in Pammana sub-district is influenced by two factors, namely, the driving factors that is, Coordination Guidance, Coordination Form, Coordination Facility, and working relationship. The inhibiting factor is the lack of teamwork or any part is more concerned with the purpose of the part without regard to other areas. 3. The efforts of the government apparatus are to hold meetings to give direction to the employees to put more emphasis on teamwork, to get opinions from every meeting participant and to consider the bad policies that will be issued, and to emphasize to all Pammana District government officials to respect each other to create a good relationship between government officials so that the coordination function can be well organized.Keywords: Coordination Function, Government Apparatus

PELAKSANAAN TRADISI UPACARA ADAT PATTAUNGENG DI TINCO KELURAHAN OMPO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG LESTARI OCTAVIA; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat pattaungeng dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upacara Adat Pattaungeng di Tinco. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif diperoleh langsung dari 20 informan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat pattaungeng di Kelurahan Tinco Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan sebagai sikap untuk menghargai dan menghormati peninggalan nenek moyang dan leluhur. Selain itu, masyarakat beranggapan upacara adat pattaungeng memberikan manfaat bagi mereka yang melaksanakannya seperti mereka akan terhindar dari malapetaka atau bahaya. 2) Faktor pendukung yang menyebabkan pelaksanaan upacara adat pettaungeng masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Tinco kelurahan Ompo yaitu adanya niat dari dalam diri untuk membudayakan dan melestarikan upacara adat pattaungeng, adanya kecintaan terhadap budaya itu sendiri, adanya penerus atau pergantian generasi yang akan melaksanakan sehingga budaya tersebut tetap terlaksana dan bertahan didalam masyarakat. Sedangkan yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan upacara adat pattaungeng seperti ketidakmampuan masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal sendiri, masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan kuno, banyaknya budaya asing yang masuk di kabupaten Soppeng dan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap upacara adat pattaungeng tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Adat Pattaungeng ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of the implementation of traditional ceremonies and factors that support and hamper the implementation of traditional ceremonies Pattaungeng in Tinco. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses phenomenological approach and qualitative research type. Based on the source, the type of data in this study is qualitative data. Qualitative data were obtained directly from 20 informants. The data have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1) Public perception in the implementation of traditional ceremony of pattaungeng in Tinco Village, Lalabata Sub-district, Soppeng Regency, assumed that the tradition was legitimately implemented as an attitude to appreciate and respect the relics of ancestors and ancestors. In addition, the community thinks the traditional ceremony of pattaungeng provides benefits to those who carry it out as they will be spared from calamity or danger. 2) Supporting factors that cause the implementation of traditional ceremony pettaungeng still held by the community in the Tinco Ompo urban area that is the intention of the inside to cultivate and preserve the traditional ceremony of pattaungeng, the love of the culture itself, the successor or succession of the generation that will carry out so the culture remains in place and survives in society. While those considered as obstacles to the implementation of traditional ceremonies such as pattaungeng inability of the community to maintain their own local culture, there are still people who think that the culture is an ancient culture, the many foreign cultures that enter in Soppeng district and still the people who are less concerned about the ceremony pattaungeng. Keywords: Implementation, Adat Pattaungeng

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANANPEMERIKSAAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA (Studi Pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Gowa) SUDIRMANTO .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Kinerja Kepolisian Resor Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. (2) Dan Hambatan Reskrim Polres Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaa di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Subjek informan dalam penelitian ini adalah 7 penyidik Satuan Reserse Kriminal kantor Kepolisian Resor Gowa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kinerja Reskrim Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana sudah maksimal, hal tersebut dapat dilihat melalui proses kinerja dan pemahaman penyidik dalam melaksanakan, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam kepenyidikan, , melakukan upaya gelar perkara hingga dua kali dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. 2). Hambatan Reskrim Polres Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka masih banyak, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, ketaatan hukum masyarakat, masih terdapatnya perlawanan baik secara administrasi, maupun secara argumentasi serta faktor kultur atau budaya masyarakat GowaKata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Pemeriksaan TersangkaABSTRACT: This study aims to find out about: (1) Performance of Gowa Resort Police In Conducting Inspection at Investigation Level against Suspects. (2) And Barriers Reskrim Polres Gowa In Conducting Investigators at Level of Investigation Against Suspects. The research method used is descriptive qualitative research, the subject of the informant in this research is 7 investigator of Criminal Investigation Unit of Gowa Resort Police office. By using purposive sampling technique that is done based on the consideration of its implementation to achieve certain goals. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that: 1). The performance of Criminal Officers of Gowa Resort Police in conducting investigations on criminal cases has been maximized, it can be seen through the process of performance and understanding of the investigator in carrying out, function, task and authority in the investigation, make the case degree twice to make a case light a crime committed in the jurisdiction of Gowa Police. 2). Gowa Criminal Investigation Barriers in conducting investigations on suspects are still many, ranging from product of legislation, legal compliance of society, there is still resistance both administrationally, and also argumentation and culture factor or culture of society Gowa Keywords: Police Authority, Suspect Inspection

ANALISIS HUKUM TERHADAP TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. LONDON SUMATERA DI DESA BONTO MANGIRING KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA NUNUNG YULIANI; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Dasar hukum Tuntutan masyarakat atas tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang di kuasai PT. London Sumatera.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik trigulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasaioleh PT. London Sumatera meliputi: 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, 2) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta 3) adanya Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 17/K/1982/BLK. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. London sumatera ialah melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa Bonto Mangiring agar mendapat titik terang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. London Sumatera sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dalil gugatan meminta gantirugi atas tanah yang dikuasai PT. London Sumatera.Kata Kunci : Tuntutan Masyarakat, Tanah ABSTRACT: This study aims to determine: 1). Legal basis Public demand for land controlled by PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Efforts made by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatera. In this study the authors use qualitative research methods. Data source in this research is primary data source and secondary data. Data collection methods used are interviews and documentation. In this research tekhnik examination of the validity of the data used is the technique of stimulation, data analysis techniques conducted with descriptive analysis. The results of this study indicate that 1. Legal basis of community demands on land controlled by PT. London Sumatra includes: 1) Agrarian Basic Law no. Law No. 5/1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles, 2) Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights and Protection of Indigenous Peoples Ammatoa Kajang, and 3) the Decision of the District Court of Bulukumba Number: 17 / K / 1982 / BLK. 2. Efforts that can be done by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatra is conducting a joint consultation with the head of Bonto Mangiring Village to get a bright spot of conflict resolution between the community and PT. London Sumatera so as to get an agreement to file a lawsuit to the District Court of Bulukumba with the argument of lawsuit requesting gantirugi on land controlled by PT. London Sumatra.Keywords: Community Demands, Land

EKSISTENSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TANA TORAJA NURMIATI .; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, persepsi masyarakat akan keberadaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan okasi penelitian bertempat pada Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data adalah teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat sangat mendukung Forum kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Melakukan dialog antar pemuka-pemuka agama, (2) Melibatkan perwakilan setiap agama dalam struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama, (3) Setiap pihak berusaha untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, (4) Mensosialisasikan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama sampai ke masyarakat tingkat bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Faktor Pendukung, yaitu Faktor kearifan lokal Tana Toraja, Faktor program kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Faktor dukungan pemerintah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) Faktor Penghambat, yaitu kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah.Kata Kunci: Forum Kerukunan Umat Beragama ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama, the steps taken by Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people and the factors that influence the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in improving tolerance among people religious. in this study researchers used a qualitative approach, with okasi research located at the Office of Religious Harmony Forum in Makale Town Tana Toraja District. The type of research is qualitative research and data source used is primary data source and secondary data source. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis techniques are qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in Tana Toraja Regency is the community strongly supports Forum of Religious harmony in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja Regency. The steps taken by the Forum for Religious Harmony in promoting inter-religious tolerance in Tana Toraja District are (1) Conducting dialogue among religious leaders, (2) involving representation of every religion in the structure of the Forum for Religious Harmony Forum, (3) Each party seeks to create harmony among religious people, (4) socialize the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama to lower level society. Factors influencing the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja District are (1) Supporting Factors, that is Local Wisdom Factor of Tana Toraja, Working Program Factor of Forum Kerukunan Umat Beragama, and Government Support Factor to Forum Kerukunan Religious People; (2) Inhibiting factors, namely lack of funds and infrastructure facilities from the government. Keywords: Forum Kerukunan Umat Beragama

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP HUZNUL WAHIDA; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil TambakABSTRACT: Implementation of Profit Sharing Agreement In Pundata Baji Subdistrict of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency. Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided By Word Muin and Lukman Ilham. This study aims to determine: 1. the implementation of the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Sub-District Labakkang Pangkep District, and 2. What are the constraints found in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village District Labakkang Pangkep District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis. The result of the research shows that: 1) The agreement for the results of the pond in Pundata Baji Sub-district of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency is implemented based on agreement between the owner and the farmer with the distribution of 80% for the fishpond owner and 20% for the cultivators after deducting the cost of fish maintenance. Agreement based on adat law is chosen by society because it has many advantages that is lack of risk of loss between two parties because of shared losses, and 2) Constraints faced in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village Labakkang Subdistrict Pangkep District among others ignorance of the community about the law invite-sharing agreements for fishery products, cultural factors and educational factors. Keyword: Profit Sharing Agreement

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Volume 13, Nomor 3 (September 2026) Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026) Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026) Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juni 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh. Sudirman

Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id

Phone
+6281355035326

Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh. Sudirman

Contact Email muh.sudirman@unm.ac.id

Phone +6281355035326

Journal Mail Official tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh. Sudirman

Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id

Phone
+6281355035326

Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA