Articles
194 Documents
<![CDATA[URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN ]]>
<![CDATA[Bakri, Rahmat]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (60.035 KB)
<![CDATA[Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnyamerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuankepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihanlangsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktissenantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalahpenataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey areadalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN BEBAS DAN SKENARIO PENGENDALIAN HARGA PANGAN SETELAH 2020 ]]>
<![CDATA[Agustiati, Agustiati]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.925 KB)
<![CDATA[Ada kesan kesan kebijaksanaan pengendalian harga pangan dalam eraperdagangan bebas setelah tahun 2020 itu sekan-akan sudah habisriwayatnya, padahal sebenarnya tidak demikian. Upaya pemerintahIndonesia untuk mengendalikan harga pangan dalam era perdaganganbebas akan tetap berjalan mengingat berbagai peluang. (1) Denganmemanfaatkan notifikasi bulog sebagai State Trading Enterprise (STE)dalam kerang ka WTO yang mulai diberlakukan sejak tahun 1995, denganstatus seperti itu pengendalian harga pangan masih tetap diberlakukan. (2)Antara pengendalian harga pangan dalam negeri dan perdagangan bebasmemiliki tujuan yang sama. (3) Penghapusan kebijaksanaan pengendalianharpa pangan suatu Negara anggota WTO menjadi agak sulit. Apabilaanggota memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankannya. (4)Penetapan kebijakan pengendalian harga pengan sebenarnya dapatmendukung keberhasilan pasar bebas. (5) Mempertahankan stokpenyangga merupakan salat satu alternatif yang dapat dimasukkan dalamskenario.Kata Kunci : Perdagangan Bebas Dan Harga Pangan.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SURAT KABAR DI SULAWESI TENGAH (Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak) ]]>
<![CDATA[Lampe, Ilyas]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.719 KB)
<![CDATA[359PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SURAT KABARDI SULAWESI TENGAH(Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak)Oleh : Ilyas1ABSTRACTWomenâs presentation in mass media, especially in printed media,is always in a negative sense. They are living as a decoration and sexualobject. We can say that this is hapening due to the patriarchal culturewhich make people who work in a media is dominated by male and theprocess of media is also dominated by them.The main reason of this research is to answer the question, 1. Howmany women is involved in the process of printed media in CentralSulawesi 2. Can women who involved in printed media influence the policyof media related to gender issue 3. Into which many levels mass mediamanagement gives a tolerance to gender issue.The reslut of this study, which is using gender analysis, is takenfrom three biggest printed media in Sulawesi. It shows that the percentageof women journalist is only 15,27 %. Furthermore, we can see how weakwomen journalist is to influence the news management in these printedmedia due to the portion of the job which most of the women in a printedmedia is positioned in a light section, e.g. Entertainment, Technology andScience, Education and Culture. On top of that, the power of capitalismshapes printed media to have no sensitivity in gender issue. Themanagement gives more concern to gain the profit, or even if they doconcern, they only use gender issue as a tool to gain bigger profit.Keyword : Women Role, Printed Media Management]]>
<![CDATA[TEKNOLOGI FOTOGRAFI : DIALEKTIS ANTARA SUBYEK DAN OBYEK ]]>
<![CDATA[Hendra, Hendra]]>
<![CDATA[ Academica Vol 2, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.06 KB)
<![CDATA[Perkembangan kelimuwan modern dengan prinsip bahwa buktitentang adanya diri kita tidaklah bisa disangkal lagi, tidak tergoyahkan.Kita bisa saja mengkritik atau menyangsikan pendirian yang semata-mataintrospektif, tetapi kita tidak perlu membungkamnya ataumencampakannya. Tanpa introspeksi, tanpa penyadaran-langsung atasperasaan, keharuan-keharuan, persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, kitamalah tidak dapat menentukan lapangan psikologi. Intropeksi takkan penahmampu menyoroti seluruh sektor fenomena manusiawi. Bahkan andaikatakita berhasil mengumpulkan dan menyatukan seluruh data, kita barulahmemiliki gambaran fragmentaristis dan amat tidak lengkap-torso belakadarikodrat manusia. Aristoteles, seorang tokoh Filsafat mengungkapkanbahwa Semua orang secara kodrati ingin tahu. Petunjuknya adalahkegembiraan yang kita alami dalam penginderaan-penginderaan kitakarena terlepas dari kegunaannya, penginderaan-penginderaan itu kitasenangi demi dirinya sendiri, terlebih-lebih penglihatan. Tidak hanyamelihat-lihat sebelum berbuat sesuatu, bahkan bila kita hendak melakukanapa-apa pun kita senang melihat-lihat saja. Alasannya adalah bahwapenginderaan-penginderaan pada umumnya membuat kita tahu berbagaiperbedaan di antara benda-benda. (Cassirer, 1987 : 4)Kata Kunci : Teknologi Fotografi, Dialektis Subyek dan Obyek]]>
<![CDATA[BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.839 KB)
<![CDATA[Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan]]>
<![CDATA[145 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF TERKINI ]]>
<![CDATA[Rahma, Muchri]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (39.72 KB)
<![CDATA[Pembangunan merupakan proses tidak hanya mencakup peningkatanfisik dan material saja, melainkan pula merupakan perubahan sosialyang menuntut didalamnya pemerataan sosial bersifat partisipatorisecara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaantermasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yangdinilai tinggi melalui perolehan kontrol yang lebih besar terhadaplingkungan. Proses pembangunan melibatkan pengoperasiankomunikasi untuk keberlangsungannya. Gerak pembangunanmengarahkan sub-sub sistem di dalam entitas pembangunan bergeraksearah dengan tujuan pembangunan tersebut. Salah satu subsistemnya adalah komunikasi dan informasi. Komunikasipembangunan mengalami dinamika yang berproses dan mengarahkepada wujud yang lebih interaktif serta partisipasif.Kata kunci: Perspektif Komunikasi Pembangunan]]>
<![CDATA[SISTEM EKONOMI KAPITALISME ]]>
<![CDATA[Agustiati, Agustiati]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.171 KB)
<![CDATA[Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemamfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat komfetitif.kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith,Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistim ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan melalui bukunya â the Welth Of nation â menerangkan pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep âlaissez faireâ dan prinsif âthe invisible handâinilah yang menjadi pijakan dalam kerangka dasar teori system ekonomi kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan jasa,struktur harga,yakni harga dalam area produksi,harga dalam menentukan komsumsi dan harga dalam metode menentukan produksi,dasar pemikiran teori Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depressi ekonomi tahun 1929,pada saat itu J.M Keyness tampil dan berhasil mengungkapkan suatu teori bahwa system ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun,pemikiran Keynesian memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi,ini merupakan awal jatuhnya system ekonomi kapitalis,akan tetapi waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun terjadi krisis minyak dunia tahun 1973, system ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru neoliberalisme.]]>
<![CDATA[167 KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Karrololo, Paulus]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.46 KB)
<![CDATA[Pekerja sosial dituntut keterampilan dalam mengenal sifat klien,situasi sekitar, komunikasi klien dengan masyarakat sekitar dantingkah laku kliennya. Disamping itu pekerja sosial harusmempunyai kemampuan yang tinggi dalam memahami interaksiantara klien dengan lingkungannya, lingkungan keluarga danlingkungan masyarakat secara timbal balik, ini merupakan pelayananlangsung dalam pekerjaan sosial.Proses perubahan/perbaikan suatu organisasi tentunya sesuai aturanseperti : perencanaan, konsultasi, pendidikan dan pengembanganorganisasi. Kegiatan seperti itu dianggap berhubungan erat denganpelayanan tidak langsung, hal tersebut ditinjau dari segi perananmembantu orang yang membutuhkan dimana secara tidak langsungdirasakan oleh klien melalui lembaga. Para pekerjan sosial sangatpenting memahami perubahan dan perkembangan perilaku individudan kelompok dalam proses interaksi sosial.Kata Kunci : Pelaksanaan, Otonomi Daerah.]]>
<![CDATA[IDEOLOGI MEDIA MASSA DAN PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY ]]>
<![CDATA[Mahpuddin, Mahpuddin]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.715 KB)
<![CDATA[Pemikiran global terhadap indeks pertumbuhan ekonomi makro telahmereduksi realitas ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Hargaminyak tanah dan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako)semakin tidak terjangkau oleh sebahagian masyarakat ekonomi kelasbawah. Pengangguran tampak menggejala dimana sementarapertumbuhan penduduk nyaris tidak terkendali. Dalam konteks ini,institusi media massa idealnya memihak kepada kepentingan publikdan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabatpemerintah.Pada sisi lain media sering dituding sebagai pihak penyebar eskalasikonflik sosial. Beberapa tahun belakangan ini, merebaknya konfliksosial bernuansa SARA tidak bisa dilepaskan dari peran publikasiyang dilakukan oleh media massa. Misalnya konflik Ambon danPoso menjadi isu konflik pada level nasional yang melibatkan aktordan tokoh di Jakarta karena blow-up yang dilakukan oleh media.Realitas konflik bukan hanya terjadi di lapangan (realitas nyata)tetapi mengalami pembiasan di dunia maya. Apa yang didefinisikansebagai realitas sosial merupakan agregasi dari berbagai pertarunganwacana yang ditampilkan oleh media. Dalam konteks ini media tidaklagi dinilai sebagi sumber penyejuk dan wadah dialog atas berbagaidiskursus publik menuju konsesnsus bersama tetapi menjadi salahsatu faktor penting bagi keberlangsungan diferensiasi dan konfliksosial. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, mengapa media tidakbisa bersifat netral dan obyektif ?Kata Kunci: Ideologi, Media Massa dan Civil Society]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH DAN POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN DONGGALA ]]>
<![CDATA[Riyadi, Slamet]]>
<![CDATA[ Academica Vol 1, No 2 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Academica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.556 KB)
<![CDATA[Pemekaran wilayah di lokasi penelitian sangat direspon olehmasyarakat. Terbukti dari 100 responden yang di wawancara dikedua lokasi penelitian rata-rata 66% memberi persetujuan akanterjadinya pemekaran wilayah didaerahnya, dengan alasan bahwapemahaman mereka dilandasi pemekaran wilayah membawa anginperubahan baik pada tingkat kesejahteraan maupun kemudahandalam mengakses layanan publik. Namun ada juga (34%) yang tidaksetuju, dengan alasan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanuntuk kepentingan masyarakat kecil namun untuk para elit politikmaupun elit birokrat .Konflik pada daerah pemekaran pada lokasi penelitian disebabkan,tidak puasnya masyarakat dan elit-elit politik tertentu pada pascapemekaran. Menurut hasil penelitian seperti tidak meratanya kursikekuasaan, pemerataan pada akses-akses potensial serta masih sulitmengakses layanan publik seperti yang dijanjikan pada PRApemekaran (kampanye pemekaran wilayah).Dari hasil penelitian, ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi didaerah penelitian lebih dominan issunya tapal batas (batas wilayah).Hal ini didasari bahwa adanya keragu-raguan pemerintah dalammenentukan tapal batas (54%), apalagi wilayah yang disengketakanseperti di Kecamatan Sindue (desa Lero) mengandung emas dantelah ada penambangan rasional. Desa tersebut belum jelas bataswilayah karena masih dilingkari oleh kepentingan penentu kebijakan(birokrat lokal).]]>
