cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 9   10   11   12   13 
Peran Faktor Demografi Dalam Pengembangan Hutan Kota Di Sumatera Bagian Selatan Winarno, Bondan; Martin, Edwin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama peranan hutan kota adalah pada jasa-jasa lingkungan. Sayangnya, kota-kota di negara- negara berkembang menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan hutan kota ini. Faktor demografi bertambahnya jumlah penduduk dipahami sebagai masalah bagi kota dalam mengintegrasikan hutan kota ke dalam perencanaan kota dan pengembangannya. Hasil penelitian di negara maju menyebutkan bahwa justru kepadatan penduduk merupakan potensi dalam pengembangan hutan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang peran faktor demografi dalam hubungannya dengan pengembangan hutan kota. Penelitian menggunakan pendekatan makro dan mikro. Cara makro membandingkan kinerja hutan kota antarkota yang berbeda secara demografi, sementara cara mikro mencari tahu perbedaan kinerja hutan kota antarwilayah yang berbeda kepadatan penduduknya dalam satu kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sebagai faktor demografi berperan sebagai penghambat dan pendukung pengembangan hutan kota. Kebutuhan luas minimal hutan kota suatu kota sebaiknya dihitung berdasarkan keadaan demografi kota.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Dan Perbandingannya Dengan Sertifikasi Sukarela Pada Level Industri Gultom, Magdalena; Astana, Satria; Effendy, Rachman; Kurniawan, Andri Setiadi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang bertujuan untuk menjamin pembalakan dan perdagangan kayu legal. Pada bulan Januari 2013, beberapa jenis produk kayu yang diekspor harus memenuhi syarat-syarat SVLK. Dalam rangka penyempurnaan SVLK, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan SVLK, dan membandingkan profil dan biaya SVLK dengan sertifikasi sukarela pada level industri. Metode pengumpulan data adalah wawancara dengan pihak terkait (insitusi pemerintah, LSM dan auditor), focus group discussion dan rapat. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa SVLK perlu disempurnakan terkait dengan sinkronisasi aturan, koordinasi, sosialisasi, dukungan dana dan pembinaan bagi industri kecil serta kriteria penilaian bagi industri yang memiliki sumber bahan baku yang beragam. Biaya standar sertifikasi SVLK yang direvisi telah relatif sama dengan biaya sertifikasi sukarela namun dikhawatirkan adanya pungutan liar pada pelaksanaannya di lapangan.
Analisis Kebijakan Pembentukan SPORC dan Implementasinya dalam Pemberantasan Illegal Loging di Indonesia Tangngalangi, Muhammad Ashlam; Kartodihardjo, Hariadi; Ichwandi, Iin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Sejak terbentuk pada tahun 2005 hingga sekarang, belum diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Sementara praktik pembalakan liar masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa argumen kebijakan yang mendasari pembentukan SPORC, bagaimana penerapannya - terutama pada SPORC Brigade Anoa di Sulawesi Selatan (SPORC Anoa), dan apa yang dapat direkomendasikan bagi upaya penegakan hukum agar menjadi lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang didefinisikan sehingga melahirkan kebijakan pembentukan SPORC adalah tingkat deforestasi yang sangat memprihatinkan, sedangkan lembaga perlindungan hutan yang ada saat itu belum efektif. Dalam hal kualitas, kinerja SPORC Anoa belum memenuhi harapan, sebagian besar tersangka yang dituntut ke pengadilan adalah petani. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal logging serta hubungan yang buruk antara instansi kehutanan pusat dan daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan yang tajam menyangkut persepsi status kawasan hutan. Penyelesaian status kawasan hutan di seluruh Indonesia menjadi rekomendasi penting yang perlu segera ditangani. Undang-Undang Kehutanan yang tidak up to date lagi dan lembaga yang belum sepenuhnya independen, menyebabkan rendahnya kualitas penanganan perkara.
Peranan Penting Pengelolaan Penyerapan Karbon Dalam Tanah Siringoringo, Harris Herman
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naskah ini menyajikan kajian tentang pengelolaan penyerapan/sekuestrasi karbon organik di dalam tanah yang dirangkum dari berbagai sumber dan bertujuan untuk menyediakan informasi dan input kebijakan untuk pengambil keputusan pada sektor pertanian dan kehutanan. Kajian difokuskan pada sekuestrasi dan fungsi karbon organik tanah; faktor-faktor yang mempengaruhi sekuestrasi/ simpanan karbon organik tanah; jumlah karbon yang dapat disimpan di dalam tanah; dan opsi pengelolaan lahan untuk meningkatkan simpanan/sekuestrasi karbon tanah. Sekuestrasi karbon ke dalam tanah akan mendorong perubahan penting dalam pengelolaan lahan dan mempunyai efek yang signifikan terhadap sifat-sifat tanah dan kualitas lahan pertanian dan kehutanan. Peningkatan simpanan karbon organik tanah melalui peningkatan pasokan dan atau penurunan dekomposisi karbon adalah jantung dari sekuestrasi karbon organik tanah
Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia Siswiyanti, Yayuk; Darusman, Dudung; Kartodihardjo, Hariadi; Ichwandi, Iin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suhu atmosfir bumi meningkat akibat kenaikan gas rumah kaca. Untuk mengatasinya, kesepakatan internasional Konvensi Perubahan Iklim dibentuk. Salah satu kegiatannya adalah menurunkan deforestasi dan degradasi hutan. Telah empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi internasional mengenai pelestarian hutan, namun deforestasi dan degradasi hutan masih tinggi. Penelitian ini menganalisis kompatibilitas konvensi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan menggunakan analisis naratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat diskrepansi naratif antara konvensi perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia. Pelaksanaan konvensi dalam pengelolaan hutan Indonesia menyaratkan beberapa opsi tentang insentif dan keadilan akses pemanfaatan hutan.
Kajian Keterlibatan Masyarakat Desa Hutan Mengembangkan Silvoindustri Biofuel Nyamplung (Calophyllum Inophyllum L) Berkelanjutan Uripno, Bambang; Kolopaking, Lala M; Slamet, R Margono; Amanah, Siti
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Desa Mandiri Energi bertujuan untuk meningkatkan persediaan dan keragaman sumber energi dan peluang perekonomian masyarakat. Nyamplung merupakan tumbuhan yang potensial sebagai bahan baku biofuel atau bahan bakar nabati karena memiliki rendemen minyak tumbuhan yang sangat tinggi dan bukan untuk makanan manusia atau pakan ternak. Biofuel dari nyamplung merupakan inovasi yang perlu dimasyarakatkan. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan silvoindustri biofuel nyamplung, baik sebagai produsen maupun konsumen biofuel, sangat penting. Badan Litbang Kehutanan membangun dua demplot di Desa Buluagung dan di Desa Paputrejo sebagai percontohan pembangunan silvoindustri biofuel nyamplung. Sampai sekarang perkembangan demplot masih menghadapi berbagai persoalan. Metode survei dipergunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 62 (enam puluh dua) orang responden, yang dipilih dengan purposive sampling. Pengumpulan data dan informasi menggunakan kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Konfirmasi data dan informasi dilakukan melalui Forest Group Discussion tingkat desa. Analisis data menggunakan program statistik SPSS untuk mengetahui korelasi Rank-Spearman, dan dilengkapi dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan demplot tidak menggunakan pendekatan dan proses partisipatif. Keterlibatan masyarakat desa setempat dalam pengembangan silvoindustri biofuel nyamplung rendah; dan secara nyata dipengaruhi oleh harga biofuel, kematangan inovasi teknologi, peranan demplot dan pendampingan tokoh kunci
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan; Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor Syahadat, Epi; Sylviani, Sylviani
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis kebijakan penyediaan lahan HTI adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan aspek legalitas lahan kepada pemegang ijin IUPHHK-HT untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman dan secara khusus mengkaji: 1) kebijakan alokasi dan distribusi lahan hutan tanaman; 2) tatacara dan persyaratan perijinan penyediaan lahan hutan tanaman dan 3) gap implementasi peraturan penyediaan lahan hutan tanaman. Hutan tanaman yang dikaji adalah: hutan tanaman industri (HTI). Hasil kajian menunjukan bahwa tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman. Pemerintah daerah mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan yang tertera dalam P.19/2007 Jo P.11/2008 (untuk HTI). Proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien disebabkan oleh: 1) belum adanya ketentuan yang baku mengenai besarnya biaya dalam proses permohonan ijin dan 2) adanya ketidak singkronan bunyi pasal dalam P.63/2008 dengan bunyi pasal 5 (huruf f dan g) dalam P.11/2008 mengenai permohonan rekomendasi Gubernur.
Analisis Tujuan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua Yeny, Irma; Dwiprabowo, Haryatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks perencanaan, tujuan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mutlak didefinisikan sebagai indikator sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan pengembangan rencana kerja serta mengelola aktivitas-aktivitasnya. KPH di Propinsi Papua dalam tahapan pembentukan kelembagaan serta perangkat kebijakan pendukungnya sebagaimana daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi tujuan pembangunan KPH berdasarkan persepsi pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan indikator kinerja yang dapat diukur. Penelitian dilakukan pada KPH Model Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner yang terstruktur. Data dianalisis dengan metode Analisis Hirarki proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan mempertahankan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan merupakan faktor penting dalam tujuan pembangunan KPH di Papua. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan KPH yang tertuang dalam dokumen rancang bangun KPH Model serta berdasarkan kepentingan stakeholders yaitu menjamin kelestarian fungsi ekologi. Dalam tujuan tersebut terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembanguanan KPH Papua yang telah ditetapkan.
Para Pihak Dan Perannya Dalam Pembangunan KPH Model Di Tanah Papua Yeny, Irma
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebab rendahnya kinerja pembentukan wilayah KPH adalah rendahnya peran para pihak dalam perencanaan pembentukan wilayah KPH. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji siapa para pihak dan bagaimana perannya dalam mengimplementasikan KPH model di Tanah Papua berdasarkan persepsi para pihak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis para pihak dan peranannya secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten sebagai para pihak utama dan penting dalam pembangunan KPH model di Tanah Papua. Dalam perspektif tersebut para pihak utama memiliki peran yang besar dalam persiapan, perencanaan, implementasi dan monitoring. Besarnya peran pemerintah daerah menunjukkan pembangunan KPH di Papua dilakukan dengan prespektif dan orientasi pada pemerintah daerah. Dalam perspektif tersebut persepsi dan interaksi institusi pemerintah daerah menjadi sangat dominan dan besar perannya dalam merealisasi pembentukan KPH. Oleh karena itu peralihan paradigma dari pemerintah ke pemerintahan yang melandasi peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan belum dapat diterapkan pada proses pembentukan KPH di Tanah Papua
ANALISIS KELAYAKAN PANGAN SEBAGAI HASIL HUTAN Puspitojati, Triyono
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.647 KB)

Abstract

Tanaman pangan telah dibudidayakan di hutan dalam luasan yang berarti. Namun kontribusi kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan tidak nyata karena pangan yang diperoleh dari hutan tidak dicatat sebagai hasil hutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis kelayakan pangan yang diperoleh dari hutan sebagai hasil hutan. Keberlanjutan pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan digunakan sebagai parameter untuk menentukan kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan berlangsung secara berkelanjutan dalam 5 (lima) periode kehidupan manusia berinteraksi dengan hutan. Pada Periode I dan II, hutan menjadi sumber pangan utama atau satu-satunya. Pada Periode III, hutan menjadi tempat awal berkembangnya budidaya tanaman pangan. Pada Periode IV, tanaman pangan dibudidayakan pada saat permudaan hutan. Pada Periode V, tanaman pangan dalam kategori pohon, palem, perdu dan tanaman semusim dibudidayakan di areal: hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman HHBK. Berdasarkan realitas tersebut, pangan yang diperoleh dari hutan layak ditetapkan sebagai hasil hutan.

Page 11 of 36 | Total Record : 353

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue