cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 8   9   10   11   12 
Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penatausahaan kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Tujuan kajian kebijakan penatausahaan kayu rakyat ini adalah menggali pengertian, substansi, perbedaan aturan main dan efektivitas pelaksanaan Permenhut P. 30/2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait penatausahaan kayu dari hutan hak masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan. Sejak keluarnya Permenhut P. 30/2012, sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil merubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v) penghilangan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen yang dipergunakan. Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 masih perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi permasalahan yang telah muncul, seperti: 1) Alas titel hutan hak, 2) Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU, 3) Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan, 4) Pengawasan modus pencucian kayu hutan negara, 5) Kompetensi penerbit SKAU, dan 6) Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan.
Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Di Provinsi Sulawesi Selatan Wakka, Abd Kadir; Awang, San Afri
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros sejak tahun 2004 menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa konsekuensi terhadap aktivitas masyarakat dalam kawasan TN Babul yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat dengan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kawasan TN Babul perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan untuk diakomodasi oleh pengelola kawasan TN Babul dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi kawasan TN Babul. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sejumlah informan pakar serta studi literatur. Data dianalisis menggunakan analytical hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul. Berdasarkan faktor utama tersebut maka strategi akomodasi kepentingan masyarakat yang sesuai untuk kondisi TN Babul adalah dengan melakukan pengelolaan kolaborasi. Balai TN Babul sebagai motor penggerak pelaksanaan strategi tersebut harus mulai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder sebagai salah satu syarat terlaksananya strategi tersebut.
Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan Sylviani, Sylviani; Dwiprabowo, Haryatno; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari adanya persoalan-persoalan atau konflik lahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi konflik lahan antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Beberapa bentuk konflik lahan antara lain tumpang tindih penggunaan lahan dan sengketa kepemilikan lahan. Di lain pihak, konflik sosial dapat terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak serta bentuk klaim lahan dalam pengelolaan lahan, mengidentifikasi kelembagaan dan aturan tenurial di kawasan KPH serta rekomendasi kebijakan. Kajian dilakukan dengan metode Rapid Land Tenure Assessment (RATA) untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. Hasil kajian menunjukkan bahwa masalah tenurial di kawasan KPH Lampung Selatan terjadi dengan telah diokupasinya kawasan hutan oleh pemukiman, fasilitas umum/sosial dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitif. Peran para pihak/aktor dalam penguasaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi terutama dalam tata batas kawasan dan ijin-ijin yang sudah tidak aktif. Sementara pemerintah daerah mengeluarkan Perda pembentukan desa definitif dan menerbitkan SPT pajak tahunan bagi penggarap lahan yang merupakan legal klaim. Dalam kelembagaan, tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan (sebagai penguasa kawasan) dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah. Disarankan adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah dengan menjadikan lahan kawasan hutan menjadi lahan garapan dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa serta melakukan tata batas ulang kawasan.
Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual Sulistyo, Edi H.S; Basuni, Sambas; Satria, Arif; Hidayat, Aceng
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Dalam PP ini di antaranya diatur tentang pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya Taman Nasional (TN). Kajian ini bertujuan untuk : 1) analisis desentralisasi pengelolaan TN dengan mencermati dimensi hak kepemilikan yang diberikan kepada masyarakat setempat yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2011; 2) porsi kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dan 3)mengetahui desentralisasi pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi di India dan Nepal yang berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Pemanfaatan tradisional di zona tradisional disebut sebagai bentuk desentralisasi, sedangkan tingkatan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat di zona tradisional adalah “proprietors”. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan desentralisasi di India dan Nepal adalah bahwa pemberian hak yang terbatas yaitu access dan withdrawal saja tidak dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan juga tidak dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat setempat.
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Harteti, Sri; Basuni, Sambas; Yulianda, Fredinan
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan konservasi penyu dilakukan dengan menetapkan beberapa habitat peneluran penyu sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi penyu Pangumbahan merupakan salah satu kawasan konservasi penyu di Pulau Jawa. Tingginya tingkat ancaman yang dihadapi oleh konservasi penyu memerlukan peran multistakeholders yang terpadu. Oleh karena itu, kegiatan konservasi penyu memerlukan analisis stakeholders untuk mengetahui kepentingan, nilai penting, pengaruh, dan hubungan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan konservasi penyu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi dan menyelidiki hubungan diantara stakeholders, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan peran stakeholders. Pemilihan responden dilakukan dengan metode snowball sampling. Pada umumnya stakeholders lebih banyak terlibat pada kegiatan pemanfaatan, yaitu sebanyak 17 stakeholders, sedangkan keterlibatan stakeholders terendah terjadi pada kegiatan pengawetan, yaitu 8 stakeholders. Adapun kegiatan perlindungan melibatkan 14 stakeholders. Hubungan stakeholders yang terjadi meliputi hubungan konflik dan komunikasi. Untuk meningkatkan tujuan pengelolaan konservasi penyu, keterlibatan stakeholders perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kegiatan kerjasama dan peningkatan peran serta masyarakat
Penggunaan Konsep Rules-In-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Soedomo, Sudarsono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP oleh Menteri Kehutanan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dkarenakan terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain oleh peraturan yang kurang memiliki daya dorong dan menyulitkan daerah pada saat implementasinya. Dalam Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan yang digunakan (rules in use) yang dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk pada saat peraturan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan konsep rules in use untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL/KPHP pada tingkat provinsi. Analisis dilakukan terhadap PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007, dengan metode analisis substansi peraturan dan umpan balik dari proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konsep rules in use Ostrom cukup efektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan isi suatu peraturan.
Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan Gamin, Gamin; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Boer, Rizaldi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gaya para pihak menghadapi sengketa (conflict style) diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif. Aktor utama dan aktor pendukung serta kepentingan/peran dan pengaruh atau kekuasaan serta hubungannya perlu dipetakan dengan seksama. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaian konflik berdasarkan gaya para pihak tersebut adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini gaya para pihak didekati menggunakan analisis gaya bersengketa (AGATA). Studi ini menunjukkan bahwa pihak bergaya sengketa kompromi, akomodasi dan kolaborasi difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan peluang Kemitraan guna mendapatkan legalitas pengeloalan sekaligus pengakuan hutan negara, oleh karena itu penerbitan Ijin Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan penting dipercepat. Peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat penting untuk memfasilitasi dan memediasi para pihak menuju penyelesaian konflik. Pihak yang berkompetisi perlu dimediasi sehingga gayanya berubah kompromi, akomodasi ataupun kolaborasi. Kalaupun tetap pada gayanya kiranya akan menghasilkan pilihan yang konstruktif untuk memperoleh haknya atas lahan melalui pelepasan kawasan hutan. Pihak yang bergaya menghindar perlu dilakukan komunikasi intensif agar menyadari adanya konflik atau berubah gayanya untuk berkompromi.
Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Zubayr, Manifas; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak terstruktur digunakan dalam studi ini. Analisis para pihak dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para pihak serta analisis terhadap rights, responsibility, revenues dan relationship (4Rs) para pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 19 pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH. Kementerian Kehutanan menjadi pihak utama sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak kunci dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Terdapat keseimbangan yang cukup baik antara rights, responsibility dan revenues untuk masing-masing pihak. Hubungan di antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengurangi kendala implementasi kebijakan PKH, sedangkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi IPPKH.
Sistem Silvikultur Tebang Pilih Untuk Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kerangka Redd+ Butarbutar, Tigor
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim khususnya disektor kehutanan melalui skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) dan juga melalui kegiatan konservasi, manajemen hutan lestari dan peningkatan stok karbon. Sistim silvikultur adalah proses penebangan, pemeliharaan dan penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu atau hasil hutan lainnya. Studi ini dilakukan dengan desk study/sistematik review. Penurunan kecepatan degradasi hutan dalam skema REDD+ berkaitan dengan kegiatan silvikultur seperti teknik pemanenan, pemeliharaan tegakan sisa dan penggantian tegakan kayu atau produk hutan lainnya. Peningkatan stok karbon terkait dengan penanaman perkayaan, pemberantasan gulma dan hama penyakit. Manajemen hutan lestari sudah diatur dalam sistim Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan penyempurnaannya. Kegiatan peningkatan stok dalam REDD+ terkait dengan sistim silvikukltur seperti tanaman pengayaan dan pemberantasan hama penyakit. Pengelolaan hutan lestari dalam REDD+ diakomodir dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia dan penyempurnaannya. Pengurangan emisi melalui pencegahan atau penurunan degradasi hutan dalam skema REDD+ dapat diintervensi dengan sistim silvikultur : 1) Peningkatan stok karbon dengan menerapkan sistim TPTI secara konsisten; 2) Pelaksanaan kegiatan RIL (Reduced Impact Logging); 3) Memaksimalkan penanaman pengayaan dengan Silvikultur Intensif (SILIN); 4) Membangun kawasan konservasi dalam areal konsensi; 5) Perlindungan hutan dan 6) Merestorasi ekosistim area bekas tebangan
Kepastian Hukum Dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Riau Sinabutar, Pernando; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas kawasan hutan dihasilkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan, sehingga kepastian hukum dan pengakuan para pihak sulit dicapai. Apa saja yang mengakibatkan hal itu terjadi adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis strategi tipologi dan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa persoalan pengukuhan kawasan hutan terletak pada tiga aspek, yaitu: penunjukan, penataan batas dan penetapan. Konflik sosial yang muncul di balik penetapan dan pengakuan itu merupakan akumulasi selama proses berlangsung sehingga kepastian hukum tidak berimplikasi pada pengakuan. Penyebabnya antara lain: penghindaran klaim oleh panitia tata batas untuk menghindari kegagalan tata batas; narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan kepada masyarakat; inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya; dominasi pengetahuan dan informasi; tahapan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi penyelesaian administrasi; persoalan tupoksi BPKH; dan hutan negara sebagai sumber daya milik bersama (CPRs). Hal ini membuktikan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum dan pengakuan sehingga pemerintah perlu memperbaikinya.

Page 10 of 36 | Total Record : 353

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue