Articles
64 Documents
<![CDATA[PERSPEKTIF HAM MENGENAI PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Suharyanti, Ni Puttu Noni]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Perlindungan HAM merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah Negara hukum, sehingga segala sesuatunya harus berlandaskan pada kepentingan HAM. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu jenis HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Bahkan asas hukum ini diadopsi oleh Pers melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers bukanlah merupakan tindakan yang berlebihan terhadap seorang tersangka/terdakwa, akan tetapi asas ini tetap diperlukan untuk menghindari adanya trial by the press sehingga pers nasional benar-benar mampu menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang dan bersifat tidak memihak.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Made Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Prinsip dasar dari konsep negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perseorangan, yang artinya bahwa hukum menekankan pada penegakan terhadap pengakuan, persamaan, kebebasan individual, dan Hak Asasi Manusia. Di dalam konsep dari negara hukum terdapat dua model secara prinsip yaitu: model Eropa Kontiental dengan intinya rechstaat dan model dari Anglo Saxon yang memiliki intinya rule of law. Tapi di Indonesia memiliki konsep dari negara hukum yang memiliki karakteristik dari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar hukum negara untuk negara Indonesia, jadi penerapan dari konsep negara hukum di indonesia akan digarisbawahi oleh prinsip moral dari pandangan Pancasila, oleh karena itu penulis mencoba untuk melihat pada karakteristik dari konsep negara hukum pancasila]]>
<![CDATA[HAK ASASI MANUSIA DAN PERKAWINAN HINDU ]]>
<![CDATA[Rudita, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Bagi masyarakat Hindu masalah perkawinan (wiwaha) mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Menurut hukum Hindu system perkawinan Brahma wiwaha, Daiwa wiwaha, Arsa wiwaha, Prajapati wiwaha dan Asura wiwaha sama dengan sistem mepadik (meminang atau meminta) dalam tradisi masyarakat di Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan sistem perkawinan Gandharwa Wiwaha sama dengan system ngerorod atau rangkat yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta) dalam tradisi masyarakat Bali dan sistem perkawinan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun sistem perkawinan Raksasa wiwaha dan Paisaca wiwaha sama dengan sistem melegandang atau kawin paksa dalam tradisi masyarakat Bali dan system perkawinan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Disamping itu ada juga sistem perkawinan asupundung , alangkahi karang hulu, perkawinan dengan keris dan upacara pati wangi adalah jenis perkawinan yang telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem perkawinan tersebut.]]>
<![CDATA[FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Saraswati, Putu Sekarwangi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Secara ideal fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakannya, seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TOKO MODERN WARALABA TERHADAP EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Citra, Made Emy Andayani]]>;
<![CDATA[Wijana, I Wayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[         Basiclly that the rules that apply to franchise agreements (franchisting) in Indonesia is the norm of a special presence to set the franchise stipulated in Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise and Minister of Trade Regulation No.68 / M - DAG / PER / 10 / year 2012 on franchise Business Type modern Store as well as other regulations related adjusted by the Regional Regulation modern stores where the franchise was founded.              Existence of traditional markets in the city of Denpasar is still maintained and not altered by the presence of modern shop franchise and it does not bias is inevitable given the people of Bali itself, which is predominantly Hindu, where many needs that require a person to shop at traditional markets, automatically it becomes value more for the traditional market .]]>
<![CDATA[STATUS LAKI - LAKI DAN PEWARISAN DALAM PERKAWINAN NYENTANA ]]>
<![CDATA[Udytama, I Wayan Wahyu Wira]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orang boleh melaksanakanya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut oleh masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yang melaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinan nyentana. Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Bali adalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus sebagai âpredanaâ pada keluarga istri tapi dalam perkembanganya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga lakin laki, karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU ]]>
<![CDATA[Sutrisni, Ni Komang]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapn hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamnental mereka di depan hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianti, Lis]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[The outsourcing system is a reasonable business policies of a company in thecontext of business efficiency. Outsourcing arrangements according to Employment Law in Indonesia in regulated at Article 64 of Act 13 of 2003 on Employment. However, workerswho perform work in the outsourcing company should not lose their rights areconstitutionally protected. Implementation of outsourcing, within a few years after thepublication of Act 13 of 2003 on Employment still have many weaknesses; mainly this isdue to the lack of regulations issued by the Government as well as inequities in theimplementation of the employment relationship between the employer and the worker.]]>
<![CDATA[RELEVANSI KEBEBASAN BERSERIKAT DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA PADA ERA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Kebebasan berserikat sebagai akibat dari Era Reformasi yang dibangun atas dasar jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk kebebasan berserikat merupakan dasar untuk pertumbuhan serikat buruh di Indonesia. Keberadaan serikat pekerja yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk perlindungan tenaga kerja belum berjalan secara optimal sebagai akibat dari pendekatan konflik yang dibangun dalam paradigma hubungan industrial. Oleh karena munculnya asumsi keberadaan serikat pekerja pada reformasi yang dibangun sebagai "pembalasan" posisi tawar yang lemah dari organisasi buruh di era sebelumnya belum optimal fungsi tereakan bagi serikat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.]]>
