cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 251 Documents
 12   13   14   15   16 
GERHANA MATAHARI DI ABAD 21 Alimuddin, Alimuddin
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4859

Abstract

Gerhana matahari merupakan pelajaran bahwa alam diciptakan Allah Swt dengan segala keteraturannya. Pengetahuan tentang gerhana matahari merupakan petunjuk dalam menjalani kehidupan dalam perhitungan waktu. Merupakan prediksi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai orang yang beriman, hal ini merupakan pelajaran besar untuk semakin memahami ciptaan Allah Swt dan dapat menambah kualitas keimanan.
KONSEP MAHAR (MASKAWIN) DALAM TAFSIR KONTEMPORER Basri, Halimah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4885

Abstract

Sebagian kalangan berasumsi, dan sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam tafsir kontemporer sangat jelas bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli
Hukum Sebagai Sistem Integrasi : Pertimbangan Nilai “Keperawanan” dalam Kasus Perkosaan Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.1464

Abstract

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang terjadi pada semua tingkatan masyarakat manapun dimana perempuan ditempatkan pada posisi korban. Demikian pula dengan persepsi masyarakat terhadap peristiwa pemerkosaan termasuk pandangan masyarakat terhadap korban perkosaan tersebut. Berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadangkala di aniaya secara publik. Pendapat di atas muncul karena saat orang diminta tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertama- tama orang cenderung terlebih dahulu mengupas “siapa” korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh public dinilai kualitas personalnya lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi seperti apakah “ia perempuan baik- baik” atau perempuan yang kurang lebih “pantas untuk diperkosa”
Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1498

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia is Islamic mass organization. Politics is the activity, and Islam is its ideology. Hizbut Tahrir engaged in the midst of people, struggling to make Islam the primary court, and lead them to re-establish the Caliphate and enforce the law according to what Allah has revealed in life. Hizbut Tahrir interpret jihad as an effort to mobilize all abilities in war for the sake of Allah to raise the requires, spreading the message of Islam, as well as assist with the the treasure, the opinions, directly multiply the line, and others. “Cramped” meanings of this the word of jihad, finally limiting its actualization only on physical jihad, both defensive as well as offensive. To Hizbut Tahrir Indonesia, a main objective of the establishment of the caliphate is total implementation of Islamic law, which both are preconditions to do offensive jihad.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMILIKAN RUMAH DARI DEVELOPER DI KOTA MAKASSAR anies, muhammad
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4847

Abstract

Dalam kegiatan promosi dan penawaran penjualan perumahan, seringkali pengembang memberikan informasi dan penjelasan yang berlebihan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan fakta. Seperti dalam brosur dicantumkan master plan/site plan yang menggambarkan tentang seluruh rencana pengembangan jangka panjang berupa pembangunan fasum, fasos dan sarana pendukung lainnya. Uraian spesifikasi teknis yang menjamin kualitas dan keandalan bangunan rumah, serta pemberian diskon harga atau hadiah-hadiah tertentu. Kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut dirangkai dalam brosur dan terkesan sangat ideal. Terlebih lagi penjelasan sales marketing (direct selling) yang sangat indah dengan memberikan gambaran yang berlebihan tentang rencana pengembangan, bahkan seringkali memberikan janji-janji yang belum pasti, mengungkapkan kelemahan-kelemahan dan merendahkan produk developer pesaingnya. Hal ini dilakukan guna menarik perhatian dan minat konsumen untuk memutuskan membeli rumah tinggal pada pengembang tersebut. Apalagi saat ini strategi dan manajeman pemasaran serta media promosi yang sedemikian canggih namun terkadang tidak beretika, menghalalkan segala macam cara untuk meraup keuntungan dan menguasai pasar.
Determinasi Al-Ahkam Al-Syar’iyah dalam Tradisi Hukum Islam Mustafa, Zulhas'ari
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v2i1.1421

Abstract

Perilaku dan sikap setiap individu pada komunitas umat Islam berada dalam kontrol sistem hukum yang terbangun dari pengkajian  dan  penalaran  terhadap  teks-teks  Alquran  dan hadis. Hasil yang sangat determinan tampak pada konsep- tualisasi al-Ah}ka>m al-Syari’ah di wilayah penilaian perbuatan mukallaf.  Hal  tersebut  tampak  pada  term-term  yang  tampil pada  setiap  penilaian  perbuatan  yang  selalu bermuara  pada salah satu dari kategori hukum taklif atau hukum wad}’iy.  
KOMUNITAS YANG GAGAL MERAIH KESUKSESAN (Tafsir Analisis tentang Term al-Sāhirūn, al-ẓālimūn dan al-Kāfirūn) Abdullah, Dudung
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5327

Abstract

Al-Qur’an dalam berbagai ayatnya yang memaparkan komunitas yang bisa meraih kesuksesan atau keberuntungan (al-falah), namun disisi lain terdapat pula komunitas yang gagal meraih kesuksesan. Hal ini nampak dengan redaksi jelas “La yuflihu” tidak (mungkin) sukses atau beruntung. Komunitas tersebut antara lain, tukang sihir (al-Sāhirūn), orang zalim (al-ẓālimūn), dan orang kafir (al-Kāfirūn).
DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR Marilang, Marilang
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5383

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Kenyataan tersebut menuai tanggapan dan kritik dari banyak kalangan, utamanya para pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Anak yang juga disertai dengan alasan-alasan logis. Alasan-alasan yang menolak dan yang menerima, tentu disertai alasan masingmasing dari segi manfaat dan mudharatnya. Pertimbanganpertimbangan hukum pemberian dispensasi perkawinan itulah yang akan dijadikan fokus kajian penulis dengan pendekatan sosiologi hukum, terkhusus hukum progressif
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PIHAK PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR Sinilele, Ashar
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5315

Abstract

Pihak perusahaan dan pihak pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terkadang terjadi perselisihan hak dan kepentingan. Umumnya terjadi pemutusan hubungan kerja yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan. Secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (law enforcement). Penyelesaian konflik yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Kota Makassar harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka mengurangi terjadinya konflik. Terjadinya konflik perselisihan hubungan kerja di kota Makassar disebabkan faktor dependen yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK.
AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN YANG TERPINGGIRKAN Salim, Munir
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 1 (2018): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i1.5384

Abstract

Saat ini, penguatan hukum dan pemerintahan menjadi fokus utama beberapa organisasi internasional, begitupun pemerintahan dan organisasi di tingkat nasional. Reformasi dengan pendekatan “keadilan dan pemberdayaan hukum” dihaapkan dapat mendukung masyarakat miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam upaya mereka untuk mencari dan memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka.

Page 14 of 26 | Total Record : 251

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): (June) Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni) Vol 13 No 2 (2024): (December) Vol 12 No 2 (2023): (December) Vol 12 No 1 (2023): (June) Vol 11 No 2 (2022): (December) Vol 11 No 1 (2022): (June) Vol 10 No 2 (2021): (December) Vol 10 No 1 (2021): (June) Vol 9 No 2 (2020): (December) Vol 9 No 1 (2020): (June) Vol 8 No 2 (2019): (December) Vol 8 No 1 (2019): (June) Vol 7 No 2 (2018): (December) Vol 7 No 1 (2018): (June) Vol 6 No 2 (2017): (December) Vol 6 No 1 (2017): (June) Vol 5 No 2 (2016): (December) Vol 5 No 1 (2016): (June) Vol 4 No 2 (2015): (December) Vol 4 No 1 (2015): (June) Vol 3 No 2 (2014): (December) Vol 3 No 1 (2014): (June) Vol 2 No 2 (2013): (December) Vol 2 No 1 (2013): (June) Vol 1 No 1 (2012): (December) More Issue