cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 167   168   169   170   171 
IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN KAPOLRI NO SE/06/X/2015 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KELOMPOK PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA Dian Dwi Saputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Dwi Saputri, Dr. Yuliati, SH.,LLM., Setiawan Nurdayasakti SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: diandsaputri@gmail.com   Abstrak Ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh kelompok penganut agama mayoritas pada kelompok penganut agama minoritas di Indonesia menyebabkan diskriminasi hingga tindakan yang mengakibatkan terenggutnya hak asasi pada kelompok tersebut. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 memiliki implikasi yuridis bagi upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok penganut agama minoritas namun tidak berdampak secara langsung. Hal ini dikarenakan Surat edaran hanya mengikat instansi terkait. Surat Edaran ini memperkuat dan / atau memperjelas pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok penganut agama minoritas yang telah ada sebelumnya. Maka menurut penulis substansi dari Surat Edaran Nomor SE/06/2015 perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Diperlukan  penjelasan panduan teknis dan arahan penaganan hate speech bagi fungsi reskrim serta pengawasan dari Kapolri dalam implementasi penangan ujaran kebencian. Bagi seluruh anggota Polri agar dapat secara bijaksana melakukan penangan terhadap ujaran kebencian yang timbul atas dasar agama, dan mengikatkan diri sepenuhnya pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Ujaran Kebencian, Kelompok Penganut Agama Minoritas, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran, Polri.
POLITIK HUKUM PENGATURAN REKLAMASI TELUK BENOA (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, B Hussein Ahmad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hussein Ahmad 125010107111087 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: husseinahmad19@gmail.com   ABSTRAK Lingkungan hidup Teluk Benoa mengandung kekanyaan ekologis yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini sudah sepatutnya dilindungi oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Perpres  51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Teluk Benoa terancam dengan diberikannya peluang reklamasi di perairan Teluk Benoa. Upaya reklamasi di Teluk Benoa berpotensi untuk merusak lingkungan hidup. Perubahan kebijakan hukum dalam mengatur tata ruang Teluk Benoa menyebabkan komitmen politik hukum perlindungan lingkungan hidup pemerintah dipertanyakan. Kajian yang cermat mengenai pengaturan di Teluk  Benoa dapat melindungi Teluk Benoa dari ancaman kerusakan akibat Reklamasi. Kata Kunci: Reklamasi, Pengaturan, Tata Ruang, Perlindungan, Lingkungan Hidup.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI BERDASARKAN DOKTRIN CORPORATE OPPORTUNITY TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS Asa Azumah Alba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asa Azumah Alba, Dr.Budi Santoso,SH.,LLM, Dr.Reka Dewantara,SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : asaalba1993@gmail.com   Abstrak   Direksi sebagai Organ Perseroan yang bertugas mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,perlu adanya ketegasan dalam Undang-undang mengenai doktrin corporate opportunity. Pengertian mengenai sampai sejauh mana kesempatan dan keuntungan pribadi yang di ambil oleh direksi dan kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap corporate oppurtunity ialah bahwa telah terdapat suatu opportunitas perseroan manakala suatu tindakan hukum yang dilakukan direksi termasuk ruang lingkup bisnis dan jika kesempatan yang miliki oleh direksi sebenarnya ditawarkan kepada perseroan atau tawaran yang timbul karena adanya pemanfaatan aset atau informasi perseroan. Direksi dapat dimintai Pertanggung Jawaban secara Pidana Maupun perdata, Dan dapet menimbulkan adanya pihak yang dirugikan yaitu Perseroan Terbatas,Komisaris, Pemegang saham. Disamping itu undang-undang nomor 40 tahun 2007 sudah jauh ketinggalan karena peristawa hukum yang terjadi di praktek tidak berbanding lurus dengan pengaturan yang ada. Kata Kunci: Tanggung Jawab,Doktrin Corporate Opportunity, Direksi, Perseroan terbatas
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 582 K/PDT.SUS-HAKI/2013 TERKAIT LOGO MEREK MINUMAN "CAP KAKI TIGA" YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA KOLONI "ISLE OF MAN" (Analisa penerapan dari Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Mer Muhammad Dito Suryo Saputro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-Haki/2013  Terkait Logo Merek Minuman "Cap Kaki Tiga" Yang Menyerupai Lambang Negara Koloni "Isle Of Man" merupakan isu yang diangkat oleh penulis. Penulis melakukan analisa terhadap putusan yang ada terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta Legal Standing penggugat dalam kasus yang ada. Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan dikarenakan logo yang digunakan oleh cap kaki tiga sangat menyerupai lambang negara dari Isle Of Man. Dalam putusan Kasasi memenangkan gugatan penggugat dengan memberhentikan izin merek dari cap kaki tiga Penulis mengangkat rumusan masalah yakni mengenai Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-Haki/2013  Terkait Logo Merek Minuman Cap Kaki Tiga yang menyerupai lambang Negara Koloni Isle Of Man jika dianalisa penerapan dari Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek? Serta mengenai Bagaimana legal standing pemohon pembatalan pendaftaran Merek dalam Putusan Kasasi Nomor 582 K/Pdt.Sus-Haki/2013  Terkait Logo Merek Minuman Cap Kaki Tiga yang menyerupai lambang Negara Koloni Isle Of Man jika dianalisa penerapan dari Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek? Untuk menyusun penelitian dengan baik dan benar, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yakni tahap identifikasi, tahap deskripsi serta tahap analisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, permasalahan yang ada bahwa problematika kasus terkait adalah menyangkut dua hal pokok. Yakni mengenai persamaan pada pokoknya serta legal standing yang penulis pertanyakan. Pada penyelesaian kasus menggunakan dasar bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara logo cap kaki tiga dengan lambang negara isle Of man, hal ini menjadi dasar dimenangkannya gugatan oleh penggugat. Disamping itu, terdapat hal yang janggal yakni mengenai legal standing dari penggugat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat fakta hukum bahwa penggugat  tidak memiliki kapasitas sebagai legal standing dalam mengajukan gugatan merek.     Kata Kunci: Merek, Cap Kaki Tiga, Isle Of Man  
DAMPAK KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 01307 TAHUN 2015 TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA KOTA BLITAR DI KOTA BLITAR (Study Persatuan Sepak Bola Kota (PSBK) di Kota Blitar) Andryan Daniel Hasudungan Lumban Tobing
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Andryan. D.H.L TobingProf Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., Lutfie Effendi SH., M.Hum. Progra Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Penulisan jurnal Skripsi ini membahas permasalahan hukum mengenai Efektifitas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Yang  Tidak Diakui. Yang mana dampak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga terjadi pada klub sepakbola PSBK Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil Pembahasan dari penelitian skripsi ini bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 sangat efektif ketika diterapkan pada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) khususnya klub PSBK Kota Blitar. Adapun dampak Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 terhadap Persatuan Sepakbola Kota Blitar di Kota Blita antara lain bahwa PSBK kota Blitar tidak bisa mengikuti kegiatan PSSI yang telah dibekukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Administrasi Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Yang  Tidak Diakui antar lain faktor Penegakan Hukum, Faktor Budaya dan Pemerintah ingin memperbaiki prestasi Sepakbola Indonesia. Upaya yang dilakukan PSBK Kota Blitar setela  lahirnya SK Menpora No 01307 Tahun 2015 antara lain Meminta kepada menteri pemuda dan olahraga agar PSBK Kota blitar di libatkan dalam mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemenpora.   Kata Kunci: Dampak, Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga, Sanksi, Kegiatan Olahraga,  Persatuan Sepakbola Seluruh, Indonesia (PSSI)
KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Mirna Citra Ranitabika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.598 KB)

Abstract

Abstract Article 1 of the Marriage Act purpose of marriage is to establish a happy and lasting families based on God. There are various factors that can lead to divorce. It is as stipulated in Government Regulation No. KHI and 9 Year 1975 on the Implementation of the Law No. 1 Year 1974. Transitional or apostate religion can lead to disharmony in the household. The purpose of this study was to analyze the legal considerations to judge whether it is in accordance with Law 1 of 1974 and to analyze whether the decision of the Religious Court Judge Pekanbaru in the form of divorce decision is in conformity with the Act 1 in 1974. This type of research used in researching this issue is the method of normative (doctrinal legal research). Article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law states that the conversion / apostates that causes in the household. Pekanbaru Religious Court Judge Decision No. 354 / Pdt.G / 2013 / PA.PBR has met the requirements specified in Law No. 1 of 1974. In pelaksaanan the judge's decision, the act of apostasy is rarely used as the main reason a divorce, apostasy more often a cause of other reasons, namely the emergence of disputes. Then the argument on which to decide the marriage is their continuous disputes and difficult to reconcile. The act of apostasy itself if done after marriage (marriage lasts longer and produce offspring), then if it has been proven in court that one of the parties married couple has lapsed then the judge can impose a divorce or grant imposition divorce. Key words: analysis juridical grounds divorce, apostate Abstrak Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan untuk menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang berupa putusan perceraian sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah dengan metode normatif (doktrinal legal research). Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama /murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Kata kunci: analisis yuridis, alasan perceraian, murtad
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) KREDIT TERTENTU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR (BANK) Fuat Rifai
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.084 KB)

Abstract

Abstract In order to carry out banking functions as an institution to channel credit to the public, the necessary legal certainty and legal protection against the implementation of the credit agreement is expected to provide a balanced position in the eyes of the law between the bank (lender) and the Customer (Debtor). The binding assurance is one thing that is very important in the provision of credit. Article 15 paragraph (5) UUHT regulates SKMHT to guarantee certain loans as contained in the Regulation of the Minister of Agriculture or the Head of BPN No. 4 of 1996 on Determination Deadlines SKMHT use to guarantee certain loans. The purpose of this study was to identify and analyze whether certain provisions of SKMHT to credit can provide the balance of legal protection against creditors (Bank) and the efforts of what to do in case of bad credit lenders with assurance through SKMHT binding position only. Legal research is a normative legal research using the approach of legislation and conceptual approach to analyze and determine whether certain provisions of the SKMHT for credit may guarantee repayment of the loan is problematic (executorial function). As well as to explore the legal consequences and efforts should be made to resolve the problem loans The position of creditors in the case of the Power of Attorney to charge Mortgage (SKMHT) without being followed by administration of a creditor domiciled APHT as unsecured creditors who do not have the privilege as defined in Section 1132 of the Civil Code. This is in accordance with provisions in Article 1 paragraph (5), Article 10, Article 13 and Article 14 UUHT that the right collateral in the form Encumbrance will be obtained by a creditor after a Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT) is followed by administration of Encumbrance and Registration Encumbrance Certificate publication rights to dependents (SHT). Impact of the Position of Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT) for certain loans that have not yet resulted in the creditor executorial function only as unsecured creditors in the legal guarantees so as not to have privilege over a guarantee. Such conditions lead to an imbalance in the legal protection for creditors related guarantees loan repayment Key words: SKMHT, Certain Loans, executorial function Abstrak Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan Kredit kepada masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap terlaksananya perjanjian kredit yang diharapkan dapat memberikan kedudukan seimbang dimata hukum antara bank (kreditur) dan Nasabah (Debitur). Pengikatan jaminan merupakan salah satu hal yang yang sangat penting dalam pemberian kredit. Pasal 15 ayat (5) UUHT mengatur tentang SKMHT untuk menjamin kredit tertentu seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk menjamin kredit tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah ketentuan SKMHT terhadap kredit tertentu tersebut dapat memberikan keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) dan upaya apa yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi kredit macet dengan kedudukan pengikatan jaminan melalui SKMHT saja. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dan mengetahui apakah ketentuan SKMHT untuk kredit tertentu tersebut dapat memberikan jaminan pelunasan terhadap kredit yang bermasalah(memiliki fungsi eksekutorial). Serta untuk menggali akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut Kedudukan Kreditur dalam hal Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa diikuti dengan pembebanan APHT  adalah kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka (5), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT yang menyatakan bahwa hak jaminan yang berupa Hak Tanggungan akan didapatkan oleh kreditur setelah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut dilanjutkan dengan Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan hingga terbitnya Sertifikat hak Tanggungan (SHT). Dampak dari Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk kredit tertentu yang belum memiliki fungsi eksekutorial mengakibatkan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren dalam hukum jaminan sehingga tidak memiliki keistimewaan atas suatu jaminan.   Kata kunci: SKMHT, kredit tertentu, fungsi eksekutorial
KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM HAK MEWARISI DITINJAU DARI HUKUM ADAT GORONTALO Muhammad Fardha Amir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.813 KB)

Abstract

Abstract The purpose of research To know and analyze the position of the child outside of marriage in the right to inherit in terms of customary law Gorontalo and to identify and analyze what factors affect a child outside of marriage can be inherited and can not inherit. The research methodology using the approach of legislation and case with this type of research is juridical empirical legal research. This study analyzed qualitative descriptive. The results of this study indicate that the resulting child outside of marriage can receive the inheritance if both parents are not mutually cursed each other, through the religious court of the child can gain clarity about who the biological parents of children making it easier to petition rights as the right to inherit.Factors affecting the child outside of marriage can be inherited and can not inherit among others, is to file a dispute to court religious, by registering the case, so that through the establishment of juvenile court may obtain the rights Mawaris. And can not be separated from nazab of his biological parents. While the factors that influence a child out of wedlock could not inherit is partly because both parents curse each other and do not recognize that the child is the biological son. Key words: children, marriage, inheritance law, customary law Abstrak   Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak diluarnikah dalam hak mewarisi ditinjau dari hukum adat Gorontalo dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi.Metodologi penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang dihasilkan diluar pernikahan dapat menerima warisan apabila kedua orang tuanya tidak saling melaknati satu sama lain, melalui pengadilan agama tersebut anak dapat memperoleh kejelasan tentang siapa orang tua kandung anak sehingga lebih mudah dalam hak permohonan sebagai hak mewaris. Faktor yang mempengaruhi anak diluar nikah dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisiantara lain adalah mengajukan sengketa kepengadilan agama, dengan cara mendaftarkan perkara tersebut, sehingga melalui penetapan pengadilan anak dapat memperoleh hak mawaris tersebut. Dan juga tidak terlepas dari nazab dari orang tua kandungnya. Sedangkan factor yang mempengaruhis eorang anak luar nikah tidak dapat mewaris adalah antara lain karena kedua orang tuanya saling melaknati dan tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka.   Kata kunci: anak, pernikahan, hukum waris, hukum adat
KAJIAN YURIDIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 Yohanna Endang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.483 KB)

Abstract

Abstract Goals to be achieved in this journal to describe implications of  juridical inconsistency of article 43 of  Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary of the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2009 on the flag, language, and the state emblem and anthem.Method used to answer problems in this journal is the approach of  legislation (statute approach), case approach and conceptual approach . Legislation Approach Method (statute approach) is an approach used to examine and analyze all legislation and regulation that has to do with the legal issues are being addressed. In this study legislation relating to the use of a foreign language in the agreement (deed). Conclusions from the study: a) Inconsistence in article 43 of 2014 law no. 2 about change on 2004 law no. 30 on notary position occurs in verse 1 with verse 3 and verse 4, because in verse 1, it has firmly stated that document is obligated to be made in Indonesian while in verse 3 and verse 4 while in verse 3 and verse 4 gives give opportunity to parties to make document in foreign language if the party allowed and notary is only translating it into Indonesian and there is no need to make document in Indonesian. b)     Juridical implication of inconsistency on article 43 of 2014 law no. 2 on the change of 2004 law no. 30 on notary position can cause document made by notary (authentic document) but it is made in foreign language and or had been translated into Indonesia canceled for the law because the authentic document is national document (archive) that it is obligated to be made or using Indonesian as stated in article 43 of 2014 law no. 2 on the change of 2004 law no. 30 on notary position and article 31 of 2009 law no. 24 on flag, language, and national symbol also national anthem. Key words: document language, inconsistency, juridical implication Abstrak Tujuan yang hendak dicapai dalam jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan implikasi yuridis ketidak konsistenan Pasal 43  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.Metode pendekatan yang digunakan untuk  menjawab permasalahan dalam jurnal ini adalah pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan metode konseptual ( conceptual approach ).  Metode Pendekatan Perundang-undangan  (statute approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani .[1] Dalam jurnal ini perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian (akta). Kesimpulan dari jurnal ini  adalah : a)Ketidak konsistenan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terjadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dan ayat 4, karena dalam ayat 1 nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam ayat 3 dan ayat 4 nya memberikan peluang kepada para pihak untuk membuat akta dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan Notaris hanya menerjemahkan akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia . b)     Implikasi yuridis dari ketidak konsistenan pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris ( akta otentik ) namun dibuat dalam bahasa asing dan atau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia batal demi hukum karena akte otentik merupakan dokumen (arsip) negara sehingga wajib dibuat atau menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kata kunci: bahasa akta, ketidak konsistenan, implikasi yuridis [1] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.
IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PENGENDALI SAHAM UNTUK MENGGANTI DIREKSI DI PERUSAHAAN PARTISIPASI DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN Trisna Widyaningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trisna Widyaningtyas, Budi Santosa, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : trisnawidya.sunawar17@gmail.comPenelitian ini bertujuan untuk  memperoleh data dan informasi tentang Implikasi Yuridis Kewenangan Pengendali Saham untuk Mengganti Direksi di Perusahaan Partisipasi dalam Konglomerasi Keuangan pada Lembaga Perbankan.Adanya kewenangan pengendali untuk mengganti direksi berdasar  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang berbeda konsep dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Perbedaan konsep antar peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan tiga macam pendekatan yakni statutaapproach,conceptual approach,dan comparative approach. Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder,tersier.Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan(library research).Teknik analisa bahan hukum dilakukan melalui metode interprestasi sistematis dan gramatikal. Berdarkan penilitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kewenangan pengendali saham untuk mengganti direksi di Perusahaan Partisipasi dalam konglomerasi keuangan pada lembaga perbankan bertentangan dengan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kata kunci : konglomerasi, pengendali saham, company, direksi 

Page 169 of 563 | Total Record : 5629

 167   168   169   170   171 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue