cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 249   250   251   252   253 
KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi di Polres Blitar Kota) Ridwan Anugrah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Kendala penyidik dalam mengungkapTindak Pidana perjudian sabung ayam.Permasalahan yang terjadi di Polres Blitar Kota yang terasa sulit untuk membongkarsarang perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kota Blitar yang masihberaktifitas hingga sekarang. Kasus perjudian sabung ayam memang bukanlah perkarayang asing bagi masyarakat. Terkait dengan pengungkapan perjudian sabung ayamterdapat keganjalan yang dirasakan oleh Polres Blitar Kota yang mana dari dataobservasi yang telah di lakukan di Polres Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahuntahun terakhir, tidak ada satupun kasus judi sabung ayam yang terungkap.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakpidana sabung ayam, kendala yang dihadapi penyidik Polres Blitar Kota dalammengungkap tindak pidana sabung ayam serta mengetahui upaya yang telah dilakukanoleh penyidik Polres Blitar Kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabungayam.Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalahPendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untukmengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedomanpada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yangtimbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untukmendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnyapada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam ini antaralain, karena faktor hobi, faktor pengangguran, faktor ekonomi, serta faktormasyarakat, keempat faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya perjudian sabungayam di wilayah Blitar.Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Blitar Kota yaitu adanya komunitassabung ayam yang solid, tidak adanya laporan atau aduan dari masyarakat setempat,kesadaran hukum dimasyarakat tergolong masih rendah serta adanya peran darioknum aparat.Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Blitar Kota guna mengungkap tindakpidana perjudian sabung ayam yaitu menberikan penyuluhan kepada masyarakat agarmasyarakat mengetahui akibat hukum dan kesadaran hukum di masyarakat menjaditinggi, memberikan efek jera kepada pemain dan penyelenggara perjudian sabungayam. serta memberikan sanksi atau penindakan yang tegas apabila ada oknum aparat.Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Perjudian, Sabung Ayam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ASAL TANAH PADA JUAL BELI TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2577/K/PDT/2012) Arif Rachman Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The issuance of a certificate must meet all requirement by law, if all the requirements are not met, then the certificate becomes legally flawed and can not be relied upon in buying and selling of land. In the case of buying and selling of land that was raised in this paper, the land was sold by the defendant 1 was not hers, causing the lawsuit was filed by the land owner. The Singaraja district court gave a decision to cancel the transaction, because the certificate was proven flawed. But at the level of the supreme court, this transaction was passed. The aim of this study was to alanyze the legal protection for the land original owners in case of buying and salling of land wich had been passed by the suprime court base on the supreme court decree No. 2577/K/Pdt/2012, and also their juridical implication for the agreements and the parties. This research is a normative law study, with the statue approach and case approach, an also analytical approach by using the theory of the legal protection and justice. From this study result, it can be concluded that the supreme court in providing the legal protection to the land original owner, was not in accordance with the provisions in the article 1320 of the civil code. The implication of this agreements was still valid, while the plaintiff as the land original owner did not get the land back, but they got the compensation of 1.000.000.000,- (one billion rupiah). Key words: legal protection, the original owner of land, sale and purchase Abstrak Penerbitan sebuah sertipikat haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sertipikat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam jual beli tanah. Sebagaimana jual beli yang terjadi pada kasus yang diangkat dalam tulisan ini, tanah yang di jual oleh tergugat 1 tersebut bukan merupakan miliknya sehingga timbul gugatan yang diajukan oleh pemilik tanah. Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan membatalkan jual beli yang terjadi, karena terbukti sertipikat tersebut cacat hukum. Namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung malah mengesahkan jual beli yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah pada jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung No. 2577/K/Pdt/2012 serta implikasi yuridis terhadap perjanjian yang dibuat dan juga terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menganalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Implikasi terhadap perjanjian yang dibuat tersebut tetap sah, sedangkan para penggugat selaku pemilik tanah tidak mendapatkan tanahnya kembali, tetapi memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kata kunci: perlindungan hukum, pemilik asal tanah, jual beli
PENANGANAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG Ottik Chintya M
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkawinan beda agama antara Agama Islam, Agama Hindu dan Agama Budha dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Perkawinan beda agama mempunyai dampak yang begitu besar terhadap pelaksanaan pembagian waris. Dalam upaya menganalisis pembagian warisan, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosio-antropologis, mengkaji dan menganalisis permasalahan pembagian warisan di Desa Ngadas yang dikaji secara yuridis dengan melihat fakta sosio-antropologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pembagian warisan di Desa Ngadas didasarkan pada Hukum Adat karena pembagian waris tersebut dilakukan secara turun temurun dan dianggap selalu bisa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Desa Ngadas. Proses pewarisan menurut Hukum Adat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap sebelum si pewaris meninggal dunia dan tahap setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pelaksanaan pembagian waris ini terdapat suatu permasalahan yang timbul apabila salah satu ahli waris menginginkan pembagian waris menurut Hukum Agama Islam, apakah penyelesaian warisan tetap menggunakan Hukum Adat atau Hukum Islam. Dalam tahap sebelum si pewaris meninggal dunia pembagian warisan disebut dengan hibah sedangkan setelah meninggal dunia pembagian warisan di bagi secara merata. Dan jawaban dari permasalahan di atas bahwa pembagian waris tetap menggunakan Hukum Adat. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya dalam pembagian warisan dilakukan secara tertulis karena untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari bagi pihak yang bersangkutan baik berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik.     Kata Kunci : Warisan ; Pewaris ; Hukum Waris Adat ; Hukum Waris Islam
STATUS KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN MAHAR YANG DIBUAT DALAM BENTUK HIASAN (Studi di Kecamatan Turen Kabupaten Malang) Winda Hayuning Tyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahar merupakan pemberian yang wajib diserahkan oleh pihak laki – laki sebagai calon suami kepada pihak perempuan sebagai istri. Mahar dapat berupa uang, barang maupun jasa. Fokus dalam penelitian ini adalah mahar dalam bentuk uang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status keabsahan perkawinan dengan mahar yang dibuat dalam bentuk hiasan maupun mahar yang menggunakan uang yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan status keabsahan perkawinan yang dibuat dalam bentuk hiasan maupun mahar yang menggunakan uang yang  sudah tidak berlaku. Kata Kunci : Perkawinan, Mahar, Uang
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH ANGKATNYA (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Malang Kota) Achmad Ardia Nizar Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan wajar. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat mengakibatkan trauma terhadap korban baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 50/PID.SUS/2013/PN.SKA TENTANG PUTUSAN PIDANA ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL SEBAGAI PELAKU PERBUATAN CABUL Candra Wahyu Adi Yuwono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi karena melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Begitu halnya dengan Anak Keterbelakangan Mental yang dalam UU Perlindungan Anak dikatakan sebagai anak yang menyandang cacat. Anak kerap kali menjadi korban dan tidak jarang menjadi pelaku perbuatan cabul. Dalam hal tersebut hakim mempunyai wewenang untuk memutus dan mempertimbangkan keputusannya. Penggunaan norma pada putusan nomor : 50/PID.SUS/2013/PN.SKA sudah tepat. Putusan nomor: 50/PID.SUS/2013/PN.SKA mencerminkan prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi ank menurut hukum pidana anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dasar pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap pelaku ataupun korban. Keputusan hakim sangat berpengaruh terhadap masa depan dan perkembangan diri pelaku. Pertimbangan itu didasarkan atas ketentutan hukum positif yang mengatur tentang hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak, UU SPPA), UU Perlindungan Anak dan perubahannya, UU Kesejahteraan Anak, dan UU HAM. Dengan demikian apakah putusan hakim terhadap perbuatan pelaku dapat mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.   Kata kunci : Anak, anak keterbelakangan mental, hukum pidana anak, kepentingan terbaik bagi anak
KESESUAIAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERTIMBANGAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH PANITIA B Wahyu Hartanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract On January 29, 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur apply for Extension of Time HGU Land to the National Land Agency of East Kalimantan Province , the first to be berahkir rights on December 31, 2010. This study aimed to analyze the extension of the concession through the Committee and in accordance with the requirements signaled in Government Regulation No. 40 1996 on HGU , HGB and the Right to Use Land . And aims to analyze the general principles of good governance in accordance with Law No. 28 Year 1998 regarding the State The Clean and Free from Corruption , Collusion Nepotism in the extension Hak Guna Usaha ( HGU ) conducted by the committee and can be implemented . The research is a normative law. Results from this study showed that the extension Hak Guna Usaha (HGU) by the committee and in accordance with the requirements, but in the process of granting land use permits no faulty procedure. Deform in a series of stages of the administrative process, based on the Minutes Committee for Examination of soil and No. 540.2 / 15 / RPT.PAN.BN / V / 2008 and Minutes Management of Data (RPD) BPN Regional Office of East Kalimantan Province. And Committee B there is a principle that is violated that principle and the principle of accountability profesionalis where there deliberately can not be accounted for, proved the existence of the will to make it false to falsify letters can lead to a loss. Head of BPN Regulation No. 7 of 2007 on the Land Investigation Committee. Key words: Suitability principle, Invalidity procedures, extension of leasehold Abstrak   Pada tanggal 29 Januari 2008 PT. Budi Duta Agro Makmur mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu HGU Atas Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, pertama akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpanjangan HGU Melalui Panitia B Sesuai dengan persyaratan yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah. Dan bertujuan untuk menganalisis asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme dalam perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh panitia B dapat dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) oleh panitia B sesuai dengan persyaratan, tetapi di dalam proses pemberian izin Hak Guna Usaha ada yang cacad prosedur. Cacad dalam rangkaian tahapan proses administrasi, berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 dan Risalah Pengelolaan Data (RPD) KANWIL BPN Provinsi Kalimantan Timur. Dan Panitia B terdapat asas yang dilanggar yaitu asas profesionalis dan asas akuntabilitas di mana terdapat sengaja tidak dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan adanya kehendak membuat secara palsu untuk memalsukan surat dapat menimbulkan suatu kerugian.  ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Kata kunci: Kesesuaian Asas, Cacad prosedur, Perpanjangan Hak Guna Usaha
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS Yuniar Ariefianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract As an illustration and phenomena at the level of completion of a traffic accident police investigation into the accident as well the impact the death of the victim, or a physical disability, has sought to use mediation in resolving the case of an accident. The accident, police have attempted to perform penal mediation. This study aimed to analyze the case of traffic accidents were solved with restorative justice approach and whether consideration of the investigator using a restorative justice approach to resolve the case of traffic accidents. The research is a normative law. From research conducted in the know that in the resolution of cases of traffic violations that occur in the Police Samarinda, then the best way is to apply the completion of restorative justice (fairness restorative) that bring together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute witnessed by Police local. And investigators consider the need for restorative justice approach in the case of a traffic accident based on mutual respect between the victim-offender to avoid buildup / disputes in the future. Key words: Implementation, Restorative Justice , Case traffic accidents Abstrak   Sebagai gambaran dan fenomena pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Kecelakaan tersebut, Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa       dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Samarinda, maka jalan yang  terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan  restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk  menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dan Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku  agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi dikemudian hari. kunci: Penerapan, Restorative Justice, Perkara kecelakaan lalu lintas
DASAR PENILAIAN BUMI DAN BANGUNAN DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI DI DIPENDA KABUPATEN MOJOKERTO) David Widianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract One problem in determining Sales Value of Tax Object (NJOP) for Land Value Tax (PBB) Office for Regional Revenue (Dipenda) of Mojokerto Regency is considered as below the market price of building and land tax valuation. NJOP of PBB is very closely related to the process of land and building valuation as one object of PBB. Therefore, the valuation of land and building is one initial from determination of value/ price per meter of land and building in NJOP of PBB. The aim of this journal are to know what is based and government factors of local government Mojokerto district to do assessment of land value tax below the market price. This journal based on empiric juridical method. The result of study in the field showed that Office for Regional Revenue (Dipenda) of Mojokerto Regency makes the valuation of land considered as mass valuation is based on selling price comparison of average indication value (NIR) for land included in individual valuation category by valuing directly in the field. Whereas, the valuation of building is based on system of computer application. The building valuation considered as mass valuation category is mady by using SPOP application while for individual valuation is made by using DBKB 2000. The valuation result of below the market price land and building is influenced by some substantial (regulation), structural (Dipenda Apparatus), social, economic, and political factors. Key words: basic, land and building valuation,below market price Abstrak Diantara permasalahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Mojokerto adalah penilaian bumi dan bangunan di bawah harga pasar. NJOP PBB sangat berkaitan dengan proses penilaian bumi dan bangunan sebagai objek dari PBB. Sehingga pelaksanaan penilaian bumi dan bangunan adalah embrio dari ditetapkannya  nilai/ harga per meter terhadap bumi dan bangunan di NJOP PBB. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui apa dasar dan faktor pemerintah daerah kabupaten Mojokerto melakuksan penilaian bumi dan bangunan dibawah harga pasar. Metode penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian dilapangan, bahwa dasar Dipenda Kabupaten Mojokerto melakukan penilaian bumi dalam kategori penilaian masal menggunakan perbandingan harga jual dari Nilai Indikasi Rata- Rata (NIR), untuk bumi yang termasuk dalam kategori penilaian individu dengan menilai langsung kelapangan. Sedangkan dasar penilaian bangunan menggunakan sistem aplikasi komputer, untuk penilaian bangunan dalam kategori penilaian masal dengan aplikasi SPOP sedangkan Untuk kategori penilaian individu dengan aplikasi DBKB 2000. Hasil penilaian bumi dan bangunan dibawah harga pasar dipengaruhi oleh faktor subtansi (Peraturan) , struktur (aparat Dipenda), sosial, ekonomi dan politik.   Kata kunci: dasar, penilaian bumi dan bangunan, dibawah harga pasar
LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Mochammad Chandra Andriawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa bagaimana akibat serta implikasi hukum dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata, serta apakah sudah diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan contoh adalah kasus peggunaan droneoleh Amerika Serikat di pakistan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research yang dimana kemudian data yang diperoleh dianilis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut penulis adalah bahwa penggunaan drone oleh Amerika Serikat di Pakistant telah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan nyawa dari warga sipil serta mengakibatkan kerusakan yang tidak perlu baik dari segi mteriil maupun formil. Selain itu legalitas dari penggunaan drone juga masih dipertanyakan karena memang sampai sekarang beum ada aturan baku yang mengikat secara pasti. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar bahwa pembuatan aturan tentang drone harus segera dilaksankan, hal ini guna untuk mencegah pelanggaran dalam hukukm Humaniter Internasional serta untuk melindungi keamanan warga sipil agar jangan sampai menderita atau mengalami kerugian yang disebabkan oleh drone. Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Pesawat tanpa awak, Legalitas, Drone

Page 251 of 563 | Total Record : 5629

 249   250   251   252   253 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue