cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 36   37   38   39   40 
VAGUE NORM PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (KAJIAN NORMATIF PENETAPAN NO.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST JO PUTUSAN REG.NO.1400 K/PDT/1986) Herliany .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.66 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vague norm pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Andi Vonny Gani P yang menghasilkan Penetapan No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST yang menetapkan pelarangan untuk dilakukannya perkawinan beda agama dan Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, serta bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan tersebut sehingga terdapat perbedaan diantara kedua instansi tersebut.Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan penelusuran hukum. Interpretasi gramatikal yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pemahaman bahasa atau susunan kata yang digunakan.Hasil penelitian menemukan bahwa vague norm pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1), pasal 8, dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal tersebut memiliki banyak penafsiran yang berbeda. Dalam menghadapi vague norm hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan penafsiran Multidisipliner dan pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim di Mahkamah agung menggunakan metode Konstruksi Hukum. Pertimbangan hakim di Mahkmah Agung yang tidak mempertimbangkan hukum agama tidak sesuai dengan kehendak dari Undang-Undang Perkawinan.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH(MPD) NOTARIS (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004) Herman Faisal Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.076 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukummengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap EksistensiMajelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakangi dengandikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 49/PUU-X/2012 oleh HakimMahkamah Konstitusi Indonesia. Yang memberikan Putusan bahwa Pasal 66 ayat1 yang menyatakan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah di hapus. PutusanMahkamah Konstitusi ini dikeluarkan karena adanya Pengujian Pasal 66 ayat 1yang dilakukan Kant Kamal. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yangdikeluarkan oleh Hakim Konstitusi mengenai Pasal 66 ayat 1 Undang-undangNotaris maka muncul permasalahan terkait “bagaimana implikasi Yuridis putusanMahkamah Konstitusi erhaap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah?”setelahkewenangan Pasal 66 ayat 1 ini tidak berlaku lagi. Metode penelitian yangdigunakana dalam penulisan jurnal ini yuridis normatif. Pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Berdasarkan Hasil Penelitian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yangmembatalkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 mengenai kewenangan Majelis PengawasDaerah tentang persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan izinkepada para pihak untuk mengambil akta Notaris dan memeriksa notaris tidakberlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta EksistensiMPD masih ada dalam organisasi Notaris yang dilihat dari UU No 30 Tahun 2004yang mengatur kewenangan dan kewajiban MPD yang masih berlaku.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, MajelisPengawas Daerah
UPAYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK MENYELESAIKAN WANPRESTASI BERUPA PENGALIHAN OBJEK PERJANJIAN KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Di PT Trihammas Finance Cabang Madiun) Wahyudi Wahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.445 KB)

Abstract

Upaya yang ditempuh perusahaan pembiayaan konsumen untukmenyelesaikan wanprestasi berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihakketiga yaitu mengunakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengancara negosiasi atau melakukan perundingan secara kekeluargaan dalam memintapemenuhan ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalampenyelesaian masalah tersebut terbagi menjadi dua cara sudut pandang yaitu darisudut pandang perusahaan pembiayaan konsumen adalah karakter debitur yangtidak jujur dan mempunyai itikad buruk, adanya perbedaan dalam menentukanharga jual pada saat pelelangan atau penjualan objek perjanjian dan adannyahambatan pihak ketiga, sedangkan dari sudut pandang debitur adalah adanyapemaksaan dalam penarikan kendaraan oleh kreditur dan juga penurunan hargajual kendaraan yang disebabkan kreditur. Apabila dilihat dari permasalahannya,kreditur seharusnya memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada debiturmengenai konsekuensi dari disepakatinya perjanjian pembiayaan tersebut,sehingga dikemudian hari tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak. Kata Kunci : Upaya, Penyelesaian, Wanprestasi, Pembaiayaan Konsumen.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BILYET GIRO DALAM HAL PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG Anggi Febriando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.342 KB)

Abstract

Penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong. Dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong, dari permasalahan ini penulis mencoba menganalisis berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan pemegang bilyet giro kosong.Adapun tujuan penulis mengangkat topik ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong sehingga dapat diketahui peraturan yang jelas memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong.Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan menganalisis Perundang-undangan dan peraturan-peraturan mengenai bilyet giro yang di analisis dari Undang-undang dan peraturan-peraturan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Adanya kejelasan terhadap perlindungan terhadap pemegang bilyet giro ini memberikan kejelasan bagaimana hukum melindungi setiap pemegang bilyet giro kosong, sehingga diharapkan masyarakat percaya terhadap perbankan dan tidak takut menggunakan surat berharga dalam setiap transaksi keuangan.Di akhir diharapkan perlunya peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong dengan adanya aturan yang memberikan perlindungan terhadap setiap pemegang bilyet giro kosong. Kata kunci : Bilyet Giro kosong
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT (Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) Mahendra Ramadhianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.601 KB)

Abstract

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat terkait Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo inilah yang diangkat penulis untuk penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat yaitu pemerintah melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga penyandang cacat di Kabupaten Ponorogo dengan cara Pendekatan terhadap tokoh masyarakat Ds. Karangpatihan, Pendataan terhadap penyandang Cacat yang ada di Ds. Karangpatihan, Bimbingan lanjut terhadap penyandang cacat di Ds. Karangpatihan dan pada tahun 2011 kementerian sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Kasih sayang untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan. Akan tetapi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk penangannan cacat idiot, selain itu warga idiot rata – rata sudah lansia jadi susah untuk diberdayakan. Solusi terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Pemerintah lebih mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penderita Keterbelakangan mental atau idiot di Desa Karangpatihan dengan cara mendirikan atau membangun Rumah Kasih Sayang  yang berfungsi untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan. Kata Kunci: Implementasi, Kesejahteraan Sosial
PENGAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI KAWASAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN 2010-2030 Bima Satrio Husodo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.154 KB)

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengenai masalah pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030. Hal ini yang dilatarbelakangi banyaknya penyalahgunaan kawasan yang seharusnya diperuntukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dialihfungsikan menajadi kawasan perumahan ataupun kawasan pertokoan tanpa ada kontrol yang jelas dari pemerintah kota madiun. permasalahan inilah yang membuat penulis melakukan penelitian pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan.Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode yuridis sosiologis. Dimana dalam pendekatan ini mengkaji mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan perumahan menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030 hanya pengawasan secara umum tanpa ada pengawasan lanjutan, ini yang menjadi kelemahan pada peraturan daerah yang berlaku dan menjadikan pengawasan berjalan kurang optimal. Selain itu dari sisi kelembagaan, ada lembaga yang tidak dilibatkan dalam pegawasan. Dari segi teknis, pengawasan hanya mengandalkan peran Satpol PP sehingga menjadi tidak maksimal dalam pengawasannya. Masyarakat Kota Madiun sendiri banyak yang acuh atau tidak peduli dengan adanya ruang terbuka hijau. Hal-hal di atas yang menjadikan pengawasan ruang terbuka hijau Kota Madiun menjadi kurang maksimal.Solusi terkait hambatan-hambatan terkait permasalahan pengawasan ruang terbuka hijau Kota Madiun dengan menambah aturan khusus terkait pengawasan ruang terbuka hijau. Selain itu dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun untuk lebih meningkatkan lagi pemngawasan pemberian advice planning pada setiap pemohon ijin. Dan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau.
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) Jo PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur) Andrew Pranata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.696 KB)

Abstract

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan perdagangan satwa yang dilarang oleh undang-undang. Satwa dengan status dilindungi merupakan satwa yang hampir punah. Dewasa ini kegiatan perdagangan satwa liar tersebut masih marak terjadi diberbagai daerah. Pemerintah tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, lantas menciptakan berbagai cara salah satunya adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penerapan dari peraturan tersebut harus dilakukan oleh aparat yang berwenang kepada setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi tersebut untuk menekan angka perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga keanekaragaman hayati Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Dalam penerapan peraturan pada setiap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, terdapat kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum baik kendala internal maupun kendala eksternal. Terhadap kendala tersebut, aparat penegak hukum telah memiliki upaya dalam menghadapi kendala-kendala teresebut.Kata Kunci: Perdagangan satwa liar yang dilindungi, penerapan peraturan perdagangan satwa liar yang dilindungi
PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG MELINTASI BATAS INTERNASIONAL (ENVIRONMENTAL REFUGEE) Yanuarda Yudo Persian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.815 KB)

Abstract

Perubahan pada lingkungan hidup dewasa ini merupakan fenomena alamyang tidak dapat dihindari di setiap negara di dunia. Dampak-dampak dariperubahan lingkungan hidup dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hinggamengancam menenggelamkan suatu negara. Permasalahan yang timbul adalahketika negara tersebut rusak atau sudah tidak dapat ditinggali (inhabitant) akanmemaksa penduduk negara tersebut untuk mengungsi ke tempat atau negara yanglebih aman. Adanya legal vacuum menyebabkan status dan perlindungan orangorangtersebut masih belum jelas dalam Hukum Internasional.Kata Kunci : Pengungsi, Perubahan Pada Lingkungan Hidup, EnviromentalRefugee.
EFEKTIFITAS PASAL 62 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT TINDAKAN ADMINISTRATIF PPAT YANG TIDAK MENYAMPAIKAN AKTA TEPAT WAKTU KEPADA KANTOR PERTANAHAN ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Malang ) Megawati Candra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.178 KB)

Abstract

Tidak sedikit PPAT yang mengabaikan kepentingan kliennya, misalnya akta tersebut terbengkalai sampai dengan 4 (empat) minggu hingga 2 bulan baru di daftar. Tentunya hal ini sangat merugikan kepentingan klien yang menghadap ke PPAT. Menyikapi hal tersebut, Kantor Pertanahan harus lebih fokus untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan memberikan sanksi administrasi kepada PPAT.Kata kunci: PPAT, Pendaftaran Tanah, Sanksi administrasi
EFEKTIVITAS PASAL 178 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG LARARANGAN MENDIRIKAN PERMUKIMAN LIAR DI SEMPADAN REL KERETA API (Studi di PT Kereta Api Indonesia Kota Malang) Adrenal Stezen
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.834 KB)

Abstract

AbstakEfektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan, semakin besar hasil yang dicapai maka akan berarti semakin efektif. Dalam pasal 178 undang-undang nomer 23 tahun 2007 tentang larangan mendirikan permukiman di sempadan rel kereta api belum berjalan secara efektif disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, keterbatasan lahan dan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pasal 178 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang perkeretaapian terhadap permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota Malang, Kedua untuk mengetahui, menemukan dan menganlisa kendala yang dihadapi oleh PT Kereta Api Indonesia Kota Malang dalam melaksanakan pasal tersebut, serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Kota Malang dalam mengahdapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 178 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis,  pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Kemudian dalam menganisa data peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memamparkan data-data yang diperoleh dari peneltiain secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa efektivitas pasal 178 undang-undang no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian terhadap larangan mendirikan permukiman di sempadan rel kereta api kota malang berlum berjalan secara signifikan hal tersebut disebakan beberapa hal yakni fenomena migrasi, faktor perekonomian, kegagalan kebijakan yang diambil pemerintah. tidak adanya kesamaan visi, misi dan tujuan antara PT Kereta Api Indonesoa Kota Malang dengan Pemerintah Daerah, dan faktor lainnya yang menyebabkan permukiman liar tersebut masih terdapat disempadan rel kereta api Kota Malang.Kata Kunci: Efektivitas, Permukiman, Liar, Perkeretaapian

Page 38 of 563 | Total Record : 5629

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue