cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 379   380   381   382   383 
Pergeseran Konsep International Mediated Settlement Agreements (IMSAs) Dalam Singapore Convention on Mediation Afdal Adam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afdal Adam, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum, Hikmatul Ula, S.H., M.KnFakultas Hukum Universitas Brawijayaafdaladam@ub.ac.id/afdaladam@gmail.comABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai pergeseran konsep mediasi komersil internasional pasca lahirnya Singapore Convention on Mediation. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dan teknik analisis preskriptif, dimana data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang kemudian dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Singapore Convention on Mediation ini merupakan istrumen hukum internasional yang lahir untuk memberikan kepastian dalam proses mediasi komersil internasional. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 1) terjadi pergeseran dalam konsep mediasi yang dalam pelaksanaan dan pengakuan selama ini murni berdasarkan itikad baik dari para pihak, yang kemudian menjadi kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan pengakuan oleh negara. Begitupun status hukum IMSAs yang memiliki perlakuan khusus (sui generis), tidak sama dengan kontrak dalam ruang lingkup perdata menurut Singapore Convention on Mediation, dan 2) Peluang yang dimiliki Indonesia adalah untuk dapat menjadikan momentum dalam pembangunan ADR di Indonesia yang sejalan dengan upaya amandemen UU No. 30/1999 serta dapat memdorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan Asia. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah dalam hal harmonisasi hukum nasional dan arah politik hukum Indonesia, khususnya dalam hal pengembangan ADR yang tidak dilakukan secara konsisten.Kata Kunci: Singapore Convention on Mediation, Mediasi Komersil Internasional, ADR, IMSAs, Indonesia.
LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BUKAN MERUPAKAN FASILITAS MAKAM (Studi Efektivitas Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman ) Agil Restu Prasetya Gutama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agil Restu Prasetya Gutama, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., Аninditа Purnаmа Ningtyаs, S.H., M.H.Fаkultаs Hukum, Univeristаs BrаwijаyаJl. MT. Hаryono No.169 MаlаngEmаil : agilrestup@gmail.comABSTRAK Permаsаlаhаn yаng terdаpаt dаlаm penelitiаn ini аdаlаh аdаnyа perbedааn аntаrа аturаn (dаs sollen) dаlаm hаl ini аdаlаh Pаsаl 12 ayat (3) Perаturаn Dаerаh Kabupaten Madiun Nomor 17 tаhun 2011 dаn kenyаtааn yаng аdа di lаpаngаn (dаs sein) dаlаm hаl ini аdаlаh аdаnyа permasalahan yang sangat menyimpang dari aturan peraturan daerah tersebut yaitu adanya bangunan-bangunan yang bukan merpkan fasilitas makam diarea pemakaman atau bangunan liar yang keberadaannya diarea pemakaman cina desa sambirejo kecamatan jiwan kabupaten madiun. Urgensi dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji dari efektif tidaknya dari peraturan yang mengatur tersebut. Selain itu juga terdapat kekosongan hukum dimana yang mengatur terakit sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar belum diatur dalam perda tersebut. Penelitian menunjukan bahwa pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tersebut belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnyа oleh struktur hukum dаn Mаsyаrаkаt yаng berada diarea pemakaman. selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran akan hukum oleh masyarakat setempat yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpagan dari aturan atau kaidah hukum. hal tersebut di buktikan dengan adanya bangunan-bangunan yang bukan fasilitas makam yang berdiri diatas tanah makam. Hambatan yang diakibatkan oleh penyimpangan ini adalah kurangnya pengawasan oleh pihak pengelola, dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan pengawasan menjadi terbengkalai. Berdаsаrkаn kаjiаn yаng telаh dilаkukаn oleh penulis diperlukаn upаyа dаri Pemerintаh yаitu dengаn melаkukаn rapat koordinasi antar instansi untuk membahas sanksi penegakan dari perda dan membuat peraturan bupati untuk mengatur pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang bukan merupakan fasilitas makam atau bangunan liar demi ketertiban bersama.Kаtа Kunci : Bangunan yang bukan merupakan fasilitas makam, Penegakan Sanksi Administrasi AbstractThe issue studied is the difference between the regulation (das sollen) in Article 12 paragraph (3) of Local Regulation of the Regency of Madiun Number 17 of 2011 and what really takes place in real life (das sein), specifically regarding the case contravening the local regulation where buildings not regarded as part of graveyard facilities are still found erected in the area of Chinese graveyard located in Sambirejo village, the District of Jiwan, the Regency of Madiun. This research is intended to evaluate the effectiveness of the regulation governing the issue. There is also a legal loophole concerning the sanction imposed on this case. The research result indicates that article 12 paragraph (3) of Local Regulation of the Regency of Madiun has not been effectively implemented by the structure of law and people living in the proximity of the graveyard. Moreover, the awareness of the law is still minimum, and this has led to some violation of the regulation or principles of law. This is true when buildings not as part of the facilities of the graveyards are being developed at the area. This problem has risen due to lack of control by the management and due to minimum coordination among incharge institutions. Measures taken by the government such as meeting on the coordination among institutions to discuss enforcement of sanctions over the erected buildings not as part of the graveyard facilities are essential for the sake of social order in the community.Keywords: buildings not as part of graveyard facilities, enforcement of sanction
PЕRTIMBАNGАN PЕNYIDIK DАLАM MЕNЕRАPKАN PАSАL 194 UNDАNG-UNDАNG NOMOR 36 TАHUN 2009 TЕNTАNG KЕSЕHАTАN TЕRHАDАP PЕRLINDUNGАN KORBАN PЕMЕRKOSААN (Studi di Kеpolisiаn Rеsor Kotа Mаlаng) Angel Rezky Pratama Tanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angel Rezky Pratama Tanda, Dr. Yuliati, S.H., L.LM., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : angeltanda1@gmail.com  Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Perlindungan Korban Pemerkosaan. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang setiap orang yang melakukan aborsi dengan ketentuan pengecualian yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertimbangan penyidik dalam menerapkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Perlindungan Korban Pemerkosaan. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang perbuatan aborsi yang sebagaimana diatur dalam pasal 75. Namun dalam pelaksanaan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada korban pemerkosaan tidak berjalan sesuai dengan semestinya, karena adanya pertimbangan penyidik dalam menerapkan pasal tersebut, salah satunya adalah penyidik lebih mempertimbangkan perbuatan aborsi yang dilakukan daripada memberikan upaya perlindungan korban pemerkosaan terhadap pelaku aborsi dalam masa penyidikannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenil penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai Pertimbangan penyidik dalam menerapkan pasal 194 Udang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Korban Pemerkosaan. Metode pengambilan data dilakukan denga cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Penyidik Polresta Kota Malang dan Korban pemerkosaan. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Pertimbangan penyidik dalam menerapkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Perlindungan Korban pemerkosaan belum efektif. Kata Kunci: Pertimbangan, Penyidik, Perlindungan Korban Pemerkosaan Abstract This research is aimed to find out the consideration made by an enquirer to implement Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning Health related to Protection for Rape Victims. Article 194 governs abortion done under certain circumstances as intended in Article 75 paragraph (2). This research is also intended to find out the consideration of an enquirer to implement Article 194. Despite the fact that abortion under certain conditions is governed in Article 194 as intended in Article 75, Article 194 is not appropriately implemented since the implementation involves the consideration made by the enquirer, where abortion seems to be more encouraged instead of providing protection for rape victims during the enquiry. This is an empirical research conducted based on empirical juridical method that involved direct observation to obtain data related to the issue of implementing Article 194 of Law Number 36 of 2009. The data was obtained from interviews with enquirers from Sub-regional Police Department of Malang and the rape victims. The data analysis was based on descriptive qualitative method where sentences were given in a structural way, coherently, logically, and effectively. The research result concludes that Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning Health related to Protection for Rape Victims has not been effectively implemented. Keywords: consideration, enquirer, protection for rape victims
STATUS HUKUM RELAWAN NON PEMERINTAH (WHITE HELMETS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Bryant Aditya Heraldy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bryant Aditya Heraldy, IKANINGTYAS, S.H.,LL.M, YASNIAR RACHMAWATI MADJID S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : bryantadityah@gmail.com ABSTRAK Dalam hukum humaniter telah diatur hak-hak perorangan/individu sebagai pihak yang dilindungi, contohnya aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh relawan kemanusiaan. Terdapat relawan kemanusiaan yang bersifa resmi contohnya ICRC dan bersifat non pemerintah. Disini contoh dari relawan kemanusiaan non pemerintah yaitu White Helmets. White Helmets adalah organisasi sukarela yang berfokus pada kemanusiaan yang beroperasi di beberapa daerah di Suriah. Kegiatan mereka meliputi search and rescue (pencarian dan penyelamatan), removal of unexploded weapons (pemindahan senjata yang tidak meledak) dan community services (pelayanan masyarakat). Pada tahun 2019, terjadi peristiwa terbunuhnya relawan kemanusiaan White Helmets dalam konflik bersenjata di Suriah. Relawan yang bernama Anas al-Diab juga merupakan reporter dari Anadolu Agency yang tewas akibat serangan udara Rusia di provinsi Idlib, Suriah barat laut. Ketika itu Anas Al-Diab sedang melakukan kegiatan peliputan di Kota Idlib, tepatnya daerah Khan Seikhoun yang kemudian terjadi penyerangan udara dari Rusia yang tidak hanya menyebabkan Anas Al-Diab tewas, melainkan sekitar 17 warga sipil, termasuk 3 anak-anak yang menjadi korban. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi relawan kemanusiaan non pemerintah dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Relawan Non Pemerintah, Humaniter Internasional   ABSTRACT Humanitarian law governs the rights of individuals as the parties to be protected such as in humanitarian activities as done by voluntary workers. Volunteers like those working for ICRC are official and some others are under non-government body such as White Helmets. White Helmets is a non-government organisation focusing on humanitarian activities operating in several regions in Syria. Their activities involve search and rescue, removal of unexploded weapons, and community services. Back in 2019, one of the volunteers under this organisation, Anas Al-Diab, was killed in armed conflict in Syria. Anas al-Diab was a reporter working for Anadolu Agency and he was attacked by Russian air strike in the Province of Idlib, the Northwest of Syria. Anas Al-Diab was reporting news in the city of Idlib, specifically from Khan Seikhoun when the air strike hit the region. This air strike also took the life of seventeen civilians and injured three children. To date, there has not been any clear regulation for such voluntary workers under non-government organisation in terms of the details of humanitarian tasks that have to be carried out. Keywords: legal protection, non-government organisation, international humanitarian law
IMPLIKАSI YURIDIS PERMOHONАN PENCАBUTАN IZIN PАDА OJK OLEH PENYELENGGARA TERHADAP PENGGUNА PEER TO PEER LENDING Chindy Budi Az Zahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chindy Budi Az Zahra, Reka Dewantara, Ranitya GanindhaFakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: chindyzahra@student.ub.ac.idABSTRAKPenyelenggara layanan P2PL diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK untuk dapat melakukan kegiatannya. Terkait dengan masalah perizinan, dalam Pasal 13 Ayat (1) POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentаng Lаyаnаn Pinjаm Meminjаm Uаng Berbаsis Teknologi Informаsi (LPMUBTI) mengatur bahwa, penyelenggara layanan yang telah memiliki izin dan menyatakan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan operasionalnya wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usahanya. Namun, masih belum terdapat kejelasan atas batasan-batasan frasa izin, alasan ketidakmampuan, dan Rencana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pengguna layanan (RPHKP) yang disebutkan dalam pasal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implikasi yuridis permohonan pencabutan izin oleh penyelenggara layanan P2PL pada OJK bagi pengguna layanan, dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL terkait pencabutan izin OJK berdasarkan permohonan dari pihak penyelenggara layanan P2PL. Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, analitis dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Implikasi yuridis permohonan pencabutan izin oleh penyelenggara P2PL kepada OJK bagi pengguna layanan yaitu penyelenggara wajib menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasionalnya karena hubungan hukum antara penyelenggara layanan P2PL dengan pengguna layanan P2PL menjadi berakhir. Akan tetapi, hubungan hukum diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman masih berlanjut hingga perjanjian pinjam meminjam diantara keduanya berakhir. Atas perlindungan hukum preventif terhadap permohonan pencabutan izin penyelenggara layanan P2PL kepada OJK diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. adapun perlindungan hukum represif, POJK tentang PKSJK mengatur mekanisme dan pilihan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sektor jasa keuangan.Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Peer To Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan.ABSTRACT Peer-to-peer lending services should be initiated with regulation and permit under the approval of Financial Services Authority (OJK) before the services are up and running. In terms of permit issuance, Article 13 Paragraph (1) of Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Lending Services (LPMUBTI) implies that service providers holding the permit and declaring that they are no longer capable of running the services must register for permit revocation. However, there has not been any clear definition of the terms ‘permit’, ‘incapable’, and ‘plan to settle the rights and obligation of service use (RPHKP)’ as mentioned in the Article. This research is aimed to analyse juridical implication of registration intended for permit revocation by peer-to-peer lending service providers in OJK for service users and to find out the legal protection for the service users. This normativejuridical research employed statute, analytical, and conceptual approach. It can be concluded based on research result that the juridical implication of registration for permit revocation as mentioned above is that the service providers must stop running their lending services and all related activities since the legal relationship between the lending service providers and users is terminated, but it does not terminate the loans until the contract ends. Preventive protection regarding the registration for permit revocation performed by peer-to-peer lending service providers with OJK is governed in POJK Number 77/POJK.01/2016 as mentioned earlier and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Financial Service Sector Consumer Protection. Regulating mechanism and alternative of dispute resolution between consumers and service providers in financial service sector can be given as part of repressive legal protection.Keywords: juridical implication, peer-to-peer lending, financial services authority
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BARANG YANG DILEKATI HAK CIPTA (STUDI DI BANK UMUM DIBAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL IV KOTA SURABAYA) Daniel Ronaldo Malau
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daniel Ronaldo Malau, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No, 165 Malang. Email : danielemalau23@gmail.com ABSTRAK Agunan didalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan ialah “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Agunan dengan Jaminan sebenarnya memiliki pengertian yang hampir serupa, pada dasarnya pengertian dari jaminan itu sendiri dijelaskan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Seiring perkembangan teknologi, benda agunan yang dilekatkan jaminan fidusia tidak hanya berbentuk benda seperti pada umumnya, melainkan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta apakah dapat digunakan sebagai benda jaminan yang dilekatkan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana efektivitas penggunaan jaminan fidusia atas objek berupa barang yang dilekati hak cipta di bank konvensional kota Surabaya, Apa saja hambatan-hambatan efektivitas penggunaan jaminan fidusia atas objek berupa barang yang dilekati hak cipta di bank konvensional kota Surabaya dan Apa saja upaya penyelesaian dalam mengatasi hambatan-hambatan efektivitas penggunaan jaminan fidusia atas objek berupa barang yang dilekati hak cipta di bank konvensional kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa efektivitas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta pada bank konvensional kota Surabaya yang di naungi oleh OJK regional IV kota Surabaya belum berjalan dengan efektif. Hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya tolak ukur dalam penentuan apreisal, tidak adanya pasar penjualan objek jaminan fidusia yang dilekati hak cipta, tidak adanya sanksi atau peraturan yang pasti, ketidaktahuan masyarakat terhadap pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Hak Cipta   ABSTRACT Collateral in Article 1 point 23 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking is described as additional guarantee submitted by a debtor to bank to get credit or lending facility according to Sharia principle. The definition of guarantee is also explained in Article 1131 of Civil Code. As technology develops, collateral embedded with fiduciary guarantee is not only restricted to tangible object, but it can also be in the form of intellectual property right such as copyright. This research employed empirical juridical method to find out the effectiveness of the use of fiduciary guarantee over tangible object bearing copyright submitted to conventional bank in Surabaya, the factors impeding the effectiveness of the use of the fiduciary guarantee, and measures taken to resolve the hindering factors affecting the effectiveness of the use of fiduciary guarantee over the problem studied. With empirical juridical method, this research has found out that Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Conventional Bank under the supervision of Financial Services Authority in Surabaya City has not been effectively implemented. There have not been any standards that are set to determine appraisal, market facilitating the transaction of the object of fiduciary guarantee bearing copyright, and sanctions or definite regulations. Moreover, lack of awareness of the people about Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright still also serves as another impeding factor. Keywords: guarantee, fiduciary, copyright
PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Dimas Kemal Harits Andika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Kemal Harits Andika, Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaemail : dimasandk@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuam umtuk mengetahui legitimasi metode penjebakan (entrapment) dalam upaya pemberantasa tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih belum jelas atas legalitas dan mekanismenya. Berbagai kalagan berpendapat bahwa metode penjebakan tidak diperbolehkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar hak konstitusional seseorang seseorang sebab aparat penegak hukum juga berperan aktif dalam terjadi tindak pidana. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara bagian nya sudah mengatur mekanisme penjebakan ini secara tertulis dan dikodifikasikan dalam penal code masing-masing negara bagian. Dalam penal code Amerika Serikat dan beberapa negara bagian nya melarang penggunaan metode penjebakan ini dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Di Indonesia pernah terjadi kasus penjebakan yang dilakukan penyidik pada kasus Mulyana Wirakusuma sebagai komisioner KPU yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pokok permasalahanya Indonesia belum mengatur tentang mekanisme penjebakan dalam hukum acara nya dan terdapat fakta bahwa pernah terjadi penjebakan yang dilakukan penyidik KPK yang rentan akan pelanggaran hak asasi. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan urgensi pengaturan penjebakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menggambarkan pengaturan penjebakan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative atau doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan terhadap konsep dari doktrin-doktrin ilmu hukum, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pentingnya mengatur secara tertulis tentang mekanisme penrapan metode penjebakan dalam ranah tindak pidana korupsi karena hal tersebut menyangkut system peradilan pidana di idonesia yang menganut sistem due procces of law atau due procces model yang memberikan perlindungan, jaminan, serta penegakan Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penjebakan (entrapment) ABSTRACTThis research is aimed to find out the legitimation of entrapment method as a measure to eradicate criminal corruption in Indonesia, where the mechanism and legality regarding this issue are still murky. Most agree that entrapment is not allowed for corruption eradication since it violates human rights and constitutional right of a person since law enforcers are often found to have been actively involved in the criminal offense. The US and its states, for example, have governed the mechanism of entrapment in a written form and have it codified in every penal code of each state. In the penal code, the US and its states have banned entrapment technique as a measure to enforce law. Once entrapment was applied in collecting evidence and arresting Mulyana Wirakusuma, a commissioner of General Election Commission, who was allegedly involved in a corruption. The problem is that Indonesia has not governed the mechanism of entrapment in its procedural law and that entrapment was once done by Corruption Eradication Commission, which potentially violates human rights violation. This research is intended to explain the urgency in the regulation of entrapment utilised to eradicate corruption in Indonesia and to describe the regulation of entrapment in Law of Corruption Eradication Commission in the future. Normative and doctrinal research method was employed along with comparative and statute approach to study the concept of the doctrines of legal studies. The research result concludes that it is essential that the implementation of entrapment in corruption eradication be regulated in a written form since this case involves judicial system in Indonesia that follows the system of due process of law or due process model that are both aimed to give protection, guarantee, and to give respect to human rights.Keywords: criminal corruption, entrapment.
RАTIO DECIDENDI HАKIM DАLАM PUTUSАN PERBUАTАN MELАWАN HUKUM YАNG DILАKUKАN OLEH BАNK TERHАDАP NАSАBАHNYА Gаselа Аzizаh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gаselа Аzizаh, Dr. Budi Sаntoso, S.H., LL.M., Shаnti Riskаwаti, S.H., M.Kn. Fаkultаs Hukum, Universitаs Brаwijаyа gаselаazizah@student.ub.ac.id АBSTRАK Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengаnаlisis dаsаr pertimbаngаn hаkim Mаhkаmаh Аgung dаlаm memutus perkаrа mengenаi perbuаtаn melаwаn hukum yаng dilаkukаn oleh bаnk terhаdаp nаsаbаhnyа pаdа Putusаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 2205/Pdt/2016 dаn mengаnаlisis bentuk tаnggung jаwаb bаnk terhаdаp nаsаbаh yаng mengаlаmi kerugiаn аkibаt perbuаtаn melаwаn hukum yаng dilаkukаn oleh pegаwаi bаnk. Berdаsаrkаn posisi kаsus yаng telаh dijelаskаn di аtаs, dаpаt diketаhui bаhwа dаlаm аmаr putusаnnyа Mаjelis Hаkim Mаhkаmаh Аgung menyаtаkаn bаhwа Permohonаn Kаsаsi dаri Pemohon Kаsаsi Tn. Totong Kаrim ditolаk, sehinggа Putusаn Pengаdilаn Tinggi Bаndung tetаp berlаku dаn memiliki kekuаtаn hukum. Nаmun dаlаm pertimbаngаn hukumnyа, Mаjelis Hаkim Mаhkаmаh Аgung menyebutkаn bаhwа Bаnk Nusаntаrа Pаrаhyаngаn telаh melаkukаn perbuаtаn melаwаn hukum kepаdа Tn. Totong Kаrim, sehinggа Bаnk Nusаntаrа Pаrаhyаngаn hаrus bertаnggung jаwаb untuk menggаnti seluruh kerugiаn tersebut. Tаnggung jаwаb Bаnk Nusаntаrа Pаrаhyаngаn didаsаrkаn аtаs perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh Ny. Nаthаniа Edginа selаku kаryаwаn dаri Bаnk Nusаntаrа Pаrаhyаngаn bаgiаn mаrketing funding. Dаlаm menjаlаnkаn kegiаtаn usаhаnyа bаnk dihаruskаn untuk menerаpkаn аsаs-аsаs sertа prinsip-prinsip yаng аdа dаlаm perbаnkаn. Undаng-Undаng Perbаnkаn mengаtur mengenаi аdаnyа Prinsip kehаti-hаtiаn. Lembаgа perbаnkаn аdаlаh bаgiаn dаri pelаku usаhа jаsа keuаngаn sebаgаimаnа yаng dimаksud dаlаm Pаsаl 1 аngkа 1 Perаturаn Otoritаs Jаsа Keuаngаn Nomor 1/POJK.07/2013 tentаng Perlindungаn Konsumen Sektor Jаsа Keuаngаn. Kаtа Kunci: Rаtio Decidendi, Bаnk, Perbuаtаn Melаwаn Hukum, Nаsаbаh Bаnk, Putusаn Perbuаtаn Melаwаn Hukum.   АBSTRАCT This research is aimed to analyse the basic consideration made by the judges of Supreme Court in passing the judgement over the case of tort committed by a bank against its customer according to Decision Number 2205/Pdt/2016 and to analyse the responsibility of the bank over the loss faced by the bank’s customer due to the tort committed by the bank staff. In reference to the injunction, it is clear that the petition for cassation proposed by Mr. Totong Karing was rejected, and thus the judgement passed by the District Court of Bandung was valid and held legal force. However, in terms of the legal consideration, the panel of judges of Supreme Court mentioned that Bank Nusantara Parahyangan was proven to have committed a tort against Mr. Totong Karim, and it has ended up with the responsibility carried out by the bank for the loss faced by the customer. The liability held by Bank Nusantara Parahyangan is relevant to what has been committed by Mrs. Nathania Edgina as the bank staff in charge of marketing funding. Bank must implement banking principles. Law of Banking governs precautionary principle. Banks provide financial services as intended in Article 1 point 1 of Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Financial Service Sector Consumer Protection. Keywords: Ratio Decidendi, bank, tort, bank’s customer, Decision over tort
PERLINDUNGАN HUKUM TERHАDАP KREDITOR АTАS HАRTА PАILIT YАNG BERАDА DI LUАR NEGERI Gerarie Abraham Tandi Rantetoding
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerarie Abraham Tandi Rantetoding, Budi SantosoFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono Nomor 169, MalangEmail: gerarieabraham1@gmail.comAbstrakJurnal ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Harta Pailit Yang Berada di Luar Negeri. Adapun permasalahan dalam jurnal ini ialah tidak adanya peraturan perundang-undangan di indonesia yang konkret mengatur mengenai kepailitan lintas batas, memang belum banyak di temui di indonesia kasus terkait kepailitan lintas batas, namun berkaca dengan beberapa negara lain yang sudah bersiap untuk memberikan pengakuan untuk mengeksekusi putusan pailit dari negara asing menjadi dasar dari pembuatan jurnal ini. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari adalah masih adanya upaya untuk debitor mampu melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditor yaitu dengan cara para pihak melangsungkan upaya perdamaian demi mencapai homologasi, selain itu upaya hukum dapat diambil ialah mengajukan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali, hal-hal tersebut bertujuan agar debitor masih memiliki kuasa akan seluruh harta bendanya sehingga masih mampu membayarkan hutang-hutangnya, karena jika tidak akan percuma mengupayakan untuk melakukan eksekusi harta pailit debitor yang berada di luar negeri dikarenakan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia belum secara konkret mengatur kepailitan lintas batas. Kekosongan hukum terkait kepailitan lintas batas bisa saja diatasi apabila pemerintah segera mengambil tindakan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan mengadopsi model hukum dari UNCITRAL, ataupun dengan cara melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain untuk masalah kepailitan lintas batas, serta mengikuti konvensi yang ada.Kata Kunci: Kepailitan, Kepailitan Lintas Batas, Perlindungan HukumAbstract This research analyses legal protection provided for creditors over bankruptcy estate located overseas. However, what becomes an issue is the absence of law in Indonesia that clearly governs cross-border bankruptcy since this case is not quite common to take place in the country. Preparation of other countries to recognise judgement over bankruptcy passed by judges of different countries is where this paper has embarked on. This research was conducted based on normative-juridical method, statute, and comparative approach. The research has found out that some debtors still strive to pay off their debts through reconciliation to reach homologation. Some others also choose to go further for cassation or judicial review. All these are aimed to give power to debtors over their assets so that they are still capable of paying of their debts. This is because there is restriction of seizing the assets located overseas since the law of this state has not clearly governed international bankruptcy. Legal loopholes over this international bankruptcy can be covered as long as measures are to be soon taken by the government by amending the existing law concerning bankruptcy by specifically adopting the model of law from UNCITRAL, or it can be performed through bilateral or multilateral agreement with other countries and by complying with existing conventions.Keywords: bankruptcy, cross-border bankruptcy, legal protection
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DENGAN NYUSUKI (Studi di Kelurahan Ngadirejo, Kota Blitar) Gracia Diaz Michaela
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gracia Diaz Michaela, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H, Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: graciamichaela@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor hambatan pelaksanaan pembagian warisan dengan nyusuki dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian warisan dengan nyusuki. Pelaksanaan pembagian warisan dengan nyusuki terdapat hambatan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan latar belakang bahwa di Indonesia, warisan sering dijadikan transaksi jual beli dengan alasan tertentu. Jual beli warisan dapat terjadi antara ahli waris dengan orang lain atau pihak lain, tetapi dapat juga dijadikan transaksi jual beli antar ahli waris. Jual beli antar ahli waris memiliki nama sebutan sesuai dengan daerah yang ada di Indonesia. Di Jawa, jual beli antar ahli waris sering disebut dengan nyusuki atau susukan. Jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menujukkan bahwa ada hambatan dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan nyusuki baik dari aspek hukum maupun non hukum adanya saksi dalam proses sidang waris, tidak mengetahui siapa ahli waris yang seharusnya nyusuki dan disusuki dan hambatan non hukum yang terdiri dari tidak adanya kesepakatan, biaya ganti rugi warisan dengan nyusuki yang kurang jelas, ahli waris kekurangan dana untuk nyusuki,perbedaan luas atau besarnya warisan, ahli waris yang memiliki pola pemikiran/pendapat yang berbeda.  Sebagai upaya mengatasi hambatan yang ada, terdiri dari upaya dalam mengatasi hambatan hukum dan upaya dalam mengatasi hambatan non hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dibagi kedalam upaya dalam mengatasi hambatan hukum yang terdiri dari ahli waris bertanya kepada pihak yang lebih memahami atau mengerti, mengkonfirmasi ke seluruh ahli waris, pembagian warisan dirundingkan dipimpin juru bagi dan upaya dalam mengatasi hambatan non hukum yang terdiri dari musyawarah antar keluarga. Kata Kunci : Hambatan, Pelaksanaan, Pembagian Warisan, Nyusuki   Abstract This research is aimed to analyse impeding factors in distribution of inheritance through nyusuki as a local culture and measures taken to tackle the factors. In Indonesia, inheritance is often used as a tool of sale and purchase transaction for a reason. Sale and purchase of inheritance usually takes place between an heir/heiress and another party but it can also be used as sale and purchase transaction between heirs. Every region in Indonesia has its own name for transaction of inheritance. In Java, for example, this transaction is locally called as nyusuki or susukan. This research employed empirical law and socio-juridical approach. The research result shows that there are some impeding factors in the inheritance distribution through nyusuki either from the legal or non-legal aspect. There is no clarity regarding who should return some amount of money (nyusuki) or who should receive the return or the change (disusuki). The latter, the non-legal aspect, has something to do with the absence of agreement, compensation of the inheritance through nyusuki that remains murky, insufficient amount of money to be returned as the change, great difference of the inheritance or the amount of inheritance, different opinion held by an heir/heiress. The measures taken to tackle the issue consists of both legal and non-legal measures, where the former involves asking questions to the expert who is more knowledgeable about inheritance, confirming all heirs/heiresses, discussion led by a person knowledgeable about the case before inheritance distribution in inheritance distribution. The non-legal measure can be performed through discussion among family members. Keywords: hindrance, implementation, inheritance distribution, nyusuki

Page 381 of 563 | Total Record : 5629

 379   380   381   382   383 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue