cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 447   448   449   450   451 
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA OLEH BPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL DI KABUPATEN KEDIRI (Studi di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Kediri) Faris Galih Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faris Galih Pratama, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 169 Malang e-mail: farisgalihp@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh BPOM melalui Loka POM Kabupaten Kediri terhadap peredaran kosmetika ilegal di Kabupaten Kediri. Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika wajib memiliki izin edar. Namun dalam kenyataannya masih terdapat sarana distribusi, dan sarana produksi yang tetap menjual kosmetik ilegal tanpa izin edar. Adapun jenis penelitian penulis gunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosio legal dengan pendekatan penelitian melalui yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh BPOM Terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal di Kabupaten Kediri. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan Staff Loka POM Kabupaten Kediri dan Masyarakat yang berkaitan langsung dengan jual beli kosmetik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskiptif analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka lalu di analisis untuk menemukan penjelasannya dan dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara oleh BPOM Terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal di Kabupaten Kediri mengenai kewajiban kepemilikan izin edar kosmetik dalam suatu produk kosmetik belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor.Kata Kunci: Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Izin Edar, Kosmetik Ilegal ABSTRACT This study was conducted aiming to understand the enforcement of state administrative law carried out by BPOM through Loka POM of Kediri Regency against the circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency. According to Article 106 paragraph 1 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that every availability of pharmaceutical including drugs, medicinal ingredients, traditional medicines and cosmetics is required to have a distribution permit. However, in reality, there are still production and distribution facilities that continue to sell illegal cosmetics without a distribution permit. In this research, authors used empirical legal research or socio-legal research with a socio-juridical approach which is conducted through direct research to obtain data related to the enforcement of state administrative law by BPOM against circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency. The data collection method was carried out by conducting field studies through interviews with POM staffs of Kediri Regency and the community who were directly related to the sale and purchase of cosmetics. The analysis used in this research was descriptive analysis by describing the data obtained from the results of research in the field and literature studies and then analyzed to find an explanation, thus the conclusion can be drawn. The results of this study showed the enforcement of state administrative law by BPOM against circulation of illegal cosmetics in Kediri Regency regarding the obligation to have a distribution permit for cosmetics in a cosmetic product has not been going well due to several factors. Keywords: Enforcement, State Administrative Law, Distribution Permit, Illegal Cosmetics 
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA BERUPA PERBAIKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Mochammad Syafril Arifanto Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Syafril Arifanto Hidayat, Yuliati Cholil, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arifantosyafril@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis bagaimana eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungann hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Latar belakang dari pemilihan topik tersebut karena tidak terwujudnya perbaikan lingkungan hidup yang menjadi tujuan utama dari pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 Huruf C UUPPLH. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH 2. Apa alternatif pengganti eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana berupa perbaikan lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh korporasi guna mewujudukan perbaikan lingkungan hidup di dalam dan luar peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier dengan teknik analisis bahan hukum yaitu deskriptif analitis, interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari pembahasan menunjukkan eksekusi diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH, peraturan terkait lainnya SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002. Namun, perbaikan akibat tindak pidana tersebut sulit terwujud karena Pasal 120 Ayat (1) UUPPLH dan SEJAPIDUM No: B-60/E/Ejp/01/2002 tidak mengatur secara komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi tersebut. Selain itu SKB antar lembaga dalam penegakan hukum pidana terpadu lingkungan hidup tidak diperbarui dan tidak menyentuh eksekusi, Altenatif yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan pendekatan restorative Justice dan reformulasi kebijakan hukum pidana.Kata Kunci: Eksekusi, Pidana Tambahan, Perbaikan Akibat Tindak Pidana, Korporasi ABSTRACT This research aims to find out how an added sentence is imposed by giving environmental responsibility to a company involved in environmental crime. This research topic departed from the failure of the implementation of this responsibility as the main additional sentence that requires environmental responsibility performed by the company concerned as governed in Article 119 Letter C of Law concerning Environmental Protection and Management (henceforth referred to as UUPPLH). Based on the above issue, this research is more focused on the following problems: 1. How is the added sentence requiring environmental responsibility of a company imposed according to Article 120 Paragraph (1) of UUPPLH? 2) what is the substitute available for the execution of the added sentence requiring environmental responsibility performed by a company according to the regulatory provisions within and outside the legislation in Indonesia?  This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, which were further analyzed based on descriptive analysis technique, grammatical and systematic interpretation. The research results revealed that the imposition of the sentence is governed in Article 120 Paragraph (1) of UUPPLH and another related regulation in SEJAPIDUM Number B-60/E/Ejp/01/2002. However, this crime has made the sentencing implementation more difficult since the article of UUPPLH and SEJAPIDUM do not comprehensively regulate how the execution of the sentence imposition should be carried out. The SKB among institutions regarding the enforcement of integrated criminal sentences involving environmental responsibility is left outdated and does not touch any matters relating to execution. When this is the case, alternative dispute resolution (ADR) could be taken into account along with restorative justice and policy reformulation in criminal law. Keywords: execution, added criminal sentence, responsibility following criminal offense, corporate 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI DALAM TRANSAKSI INITIAL COIN OFFERING (ICO) BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA Adinda Salwa Hashifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adinda Salwa Hashifah, Rachmi Sulistyarini, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 169 Malang e-mail: adindash@student.ub.ac.id  ABSTRAK Berkembangnya jenis investasi di era digital ini, salah satunya adalah Initial Coin Offering (ICO) dimana terdapat kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan Initial Coin Offering (ICO) di Indonesia dan juga munculnya mata uang baru yaitu uang kripto atau cryptocurrency. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis keabsahan suatu perjanjian investasi pada Initial Coin Offering (ICO) yang menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayarannya beserta akibat hukumnya. Peneliti menggunakan jenis penellitian yuridis normative. Hasil dari pembahasan rumusan masalah tersebut didapati bahwa keabsahan perjanjian Initial Coin Offering (ICO) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dikarenakan terdapat klausa yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sehingga syarat objektif, yaitu adanya kausa halal tidak dapat dipenuhi. Dengan begitu perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and ab initio) atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang Initial Coin Offering (ICO), maka dalam rangka perlindungan hukum investor yang terjebak dalam perjanjian Initial Coin Offering (ICO) yang batal demi hukum ini, investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) terhadap penyelenggara. Untuk itu perlu untuk merumuskan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Initial Coin Offering (ICO) di Indonesia yang di dalamnya juga memuat mengenai upaya perlindungan hukum bagi Investor yang merugi karena perjanjiannya batal demi hukum. Dengan adanya peraturan tersebut di masa mendatang, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghindari timbulnya masalah yang berkaitan dengan perjanjian Initial Coin Offering (ICO) yang batal demi hukum. Kata Kunci: keabsahan, perjanjian, Initial Coin Offering (ICO) ABSTRACT Initial coin offering (henceforth referred to as ICO) as one of the investment developments in the digital era has left legal loopholes over the execution of the ICO in Indonesia, coupled with the emergence of cryptocurrency. This research aims to analyze the validity of an investment agreement on the ICO using cryptocurrency as a payment method along with its legal consequences. With normative-juridical methods, the research results have found out the agreement of the ICO is deemed unlawful according to Article 1320 of the Civil Code due to the clause contravening the legislation, leading to the failure of the fulfillment of the halal clause. Thus, the agreement is deemed to be void ab initio or simply inexistent. Due to the absence of the regulatory provision regulating the ICO, the investors involved could file a lawsuit over the violation harming the parties running the ICO. Thus, it is important to formulate regulatory provisions concerning the ICO in Indonesia that set forth the measures taken to provide legal protection for the aggrieved inventors due to the void ab initio agreement. These regulatory provisions are expected to avert any ICO-related problems as stated above. Keywords: validity, agreement, ICO 
PERATURAN PEMERlNTAH KOTA MALANG TERHADAP PENERBlTAN lZlN MENDlRlKAN BANGUNAN RUMAH lBADAH (Studi Kasus di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Terusan Surabaya Malang) Malfin D Nugraha P
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malfin D Nugraha P, Agus Yulianto ,Shinta HadiyantinaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No 169. Malange-mail malfin.nugraha@student.ub.ac.id ABSTRAKPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh karena Gereja Masehi Advent Hari Ke-Tujuh Jemaat Terusan Surabaya Malang merupakan salah satu rumah ibadah (gereja) yang belum memperoleh ijin sebagai tempat ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, yakni wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Masalahnya adalah tidak terpenuhinya unsur persetujuan beberapa warga terhadap gereja tersebut sehingga menghalangi prosesi ijin gereja tersebut. Gereja Masehi Advent Hari Ke-Tujuh Jemaat Terusan Surabaya Malang dipilih karena berada di tengah kota Malang sedari tahun 1974, namun belum mengantongi ijin sebagai tempat ibadah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan yang diberikan oleh pemerintah kota Malang perihal masalah perijinan gereja tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Kemudian menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dari hal yang khusus menjadi suatu kesimpulan yang umum agar dapat tersajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.Kata kuncl: Peraturan Pemerintah, Izin Mendirikan Rumah Ibadah, Gereja ABSTRACTThis research departed from the fact that Masehi Adventist Church of the Seventh Day for worshippers of Terusan Surabaya Malang is one of the places of worship that is not granted a permit that allows this church to be the place for worshipping. Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 concerning Guidelines of Implementation of the tasks of Local Heads in maintaining peace among people across religions imply that a place of worship must meet administrative and technical requirements as a building; no agreement was made between residents and those in charge of the church development, leading to an issue in the permit issuance process for the operation of the church. The Masehi Adventist church of the seventh day of the worshippers at Terusan Surabaya Malang has existed since 1974 and sits in the city center but no permit has been issued for this church as a place of worship. This research aims to investigate the local regulation regarding the permit of the church. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, this research is also intended to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in day-to-day life. The research data were obtained from interviews, followed by the data analysis using qualitative-descriptive analyses intended to transform a specific description into a more general conclusion for a more systematic presentation of the research writing regarding the issue discussed.Keywords: government regulation, building permit for church, church 
PEMAKNAAN HAKIM TENTANG ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK KORBAN PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn) Sekar Ayu Arumsasi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekar Ayu Arumsasi, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sekarayuarumsasi@gmail.com  ABSTRAK Pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018.PN.Mbn, hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja kepada anak berusia 15 tahun yang menjadi korban perkosaan oleh kakak kandungnya. Dalam pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pengecualian untuk melakukan tindakan aborsi yang disebabkan oleh indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Hakim menilai bahwa anak terbukti melakukan aborsi diluar prosedur dan melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan yang diteliti, penulis menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang dibuktikan dengan tindakan hakim yang menilai bahwa aborsi yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang tidak memiliki alasan pembenar dan pemaaf. Hakim memaknai perbuatan aborsi merupakan tindakan yang disengaja untuk menggugurkan kandungan dengan cara apapun hingga mengakibatkan bayi yang dikandung kehilangan nyawa. Sehingga dalam putusan ini, hakim menilai bahwa tindakan anak yang mengoleskan minyak angin lalu mengurut perut dan meminum sari pati kunyit yang dicampur garam merupakan tindakan kesengajaan untuk melakukan aborsi. Sedangkan menurut penulis, aborsi tidak hanya disebabkan karena unsur kesengajaan, tetapi ada juga jenis pengguguran natural yang dapat menyebabkan keluarnya janin dengan sendirinya. Berdasarkan pernyataan anak korban serta saksi Asmara Dewi juga menjelaskan bahwa pemberian minyak angin serta minuman sari pati kunyit tersebut hanya untuk meredakan sakit pada perut anak. Dengan vonis yang diberikan hakim, penulis menilai bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis anak selaku korban perkosaan dan hanya di fokuskan pada tindakan aborsi yang dilakukan anak. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Aborsi, Perkosaan ABSTRACT As decided on the Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018.PN.Mbn, a judge sentenced a fifteen-year-old rape victim to six-year imprisonment and three-month job training following an abortion she committed. Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health mentions an exemption that allows abortion due to medical emergency or pregnancy caused by a rapist. However, the judge, in this case, considered that the victim concerned was proven to abort not based on the procedures and the abortion exceeded the time limit as regulated in the law. In the court decision, the sentence imposed by the judge failed to consider the best interest of the child, recalling that the judge viewed the abortion as a deed that cannot be either legitimated or forgiven; the judge saw it as an intentional act that took the life of the unborn since the abortion was committed by applying oil on the abdominal part and gave it massage to abort the unborn baby added with the consumption of a turmeric extract mixed with salt. The author, however, opines that abortion could be also due to natural triggers. The information given by both the victim and Asmara Dewi as the witness indicates that the oil and the turmeric extract should have only worked on stomach upset in children. The sentence given by the judge was deemed to have failed to consider the physical and psychological conditions of the rape victim and it gave too much attention to the abortion. Keywords: child, abortion as a crime, rape
ANALISIS KONFLIK NORMA DALAM BAB IX KAWASAN EKONOMI PASAL 3 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN PASAL 53 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERKAIT PENDIDIKAN YANG DIMASUKAN DALAM BI Ragil Fahrezi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ragil Fahrezi, Iwan Permadi, Herlin Wijayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ragilfahrezi15@gmail.com   ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus ditambahkannya bidang usaha yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 BAB IX Kawasan Ekonomi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha yang ditambahkan, ada 2 (dua) bidang yaitu, pendidikan dan kesehatan. Bidang usaha pendidikan yang diberlakukan di KEK ini didasari, Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT). Beragam perdagangan yang diatur dalam perjanjian ini salah satunya adalah perdagangan jasa dan pendidikan termasuk dalam perdagangan jasa. Kebijakan yang diambil pemerintah memasukan pendidikan sebagai bidang usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, akan menimbulkan konflik norma karena pendidikan tidak bisa di sama kan dengan bidang yang lain. Pada dasarnya pendidikan berprinsip nirlaba yang diatur pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Hal ini akan menimbulkan konflik norma antara bidang usaha yang notabene mencari laba atau keuntungan dan menandakan bahwa adanya disharmonisasi hukum antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan bidang usaha pendidikan tidak sesuai dengan sistem yang selama ini berlakuKata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Bidang Usaha Pendidikan, Konflik Norma, Disharmonisasi Hukum ABSTRACT Based on Law Number 39 of 2009 concerning Special Economic Zones (SEZ), there are 2 business fields which are added in Article 3 Paragraph 1, Chapter IX Economic Zones of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, namely education and health. The education business sector implemented in the SEZ is based on the fact that Indonesia has ratified the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Various trades are regulated in this agreement, one of them is trade in services and education which is included as trade in services. The policy taken by the government to include education as a business field in the Special Economic Zones will cause conflict of norms because education cannot be equated with other fields. Basically, education has a non-profit principle as regulated in Article 53 paragraph 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. This will lead to the conflict of norms between business fields that are actually seeking profit and indicate that there is legal disharmony between the Job Creation Law and the National Education System Law, as well as policies on the education business sector are not in accordance with the current system. Keywords: Special Economic Zones, Education Business Sector, Conflict of Norms, Legal Disharmony 
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA MOJOKERTO (Studi Pasal 35 Ayat 2 Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto) Della Novia Hermawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Della Novia Hermawan, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dellahermawan10@gmail.com  ABSTRAK Isu mengenai penegakan sanksi administratif terhadap penertiban dilatarbelakangi karena banyaknya papan reklame ilegal yang bermasalah, papan reklame yang seharusnya sudah habis masa izinnya dan penempatan yang salah tidak sesuai sehinga melanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan sanksi administratif, hambatan dan solusi dalam penertiban reklame di Kota Mojokerto menurut Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Selain itu, teknik memperoleh data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Sampling menggunakan Purposive Sampling. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, maka penulis memperoleh jawaban terkait permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mojokerto sebagai penegak Perda di dalam lapangan sudah berjalan cukup baik. Adapun faktor penghambat yaitu terbatasnya sumber daya manusia, faktor masyarakat dan kurangnya komunikasi dari pihak terkait serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Reklame, Satpol PP Kota Mojokerto ABSTRACT The issue regarding the enforcement of administrative sanctions on control is motivated by the number of problematic illegal billboards, billboards that should have expired and inappropriate placement, thus causing the violation of the Regional Regulation of Mojokerto City Number 2 of 2020 concerning Implementation of Advertising. The aim of this study is to analyze the enforcement of administrative sanctions, obstacles and solutions in controlling advertisement in Mojokerto City according to Article 35 Paragraph 2 of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Implementation of Advertising. This research used empirical juridical research with sociological juridical approach and qualitative analysis technical approach. The types of data used are primary and secondary data. In addition, the technique of obtaining data used interviews, observation, and documentation. Sampling technique using purposive sampling. Based on the results of the research using the above method, the authors obtain answers related to the existing problems that the actions taken by Civil Service Police Unit of Mojokerto City as regional regulation enforcers in the field have conducted quite well. The inhibiting factors are limited human resources, community factors and lack of communication from related parties as well as facilities and infrastructure. Keywords: Enforcement of Administrative Sanctions in Controlling Advertisements, Civil Service Police Unit of Mojokerto City 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGURANGAN HUKUMAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KORUPSI BERUPA SUAP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020) Wira Aditama Susilo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wira Aditama Susilo, Bambang Sugiri, Solehudin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wira.aditama@student.ub.ac.id   ABSTRAK Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dimana dalam putusan tersebut hakim agung berpendapat terdapat kekhilafan hakim atau kekelruan nyata sebagaimana Pasal 263 ayat 2 KUHAP yang mengatur alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dengan beberapa pertimbangannya yang tidak sesuai dengan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa peraturan perundang-undangan. Jenis sumber hukum yang digunaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Mahakamah Agung dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tidak sesuai dengan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg dan Pasal 263 ayat 2 KUHAP, yang menyebutkan putusan yang terbukti terdapat pertentangan satu dengan yang lain dan kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dengan berbagai pertimbangannya yang berdampak pada pengurangan hukuman terdakwa tidak tepat. Dikarenakan judex facti tidak terbukti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan dalam hal penerapan hukuman terhadap terdakwa, sehingga tidak tepat hakim mengabulkan permohonan terpidana. Apalagi sebelumnya terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, dimana pengulangan tindak pidana dapat dikenakan pemberatan hukuman berupa pidana tambahan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Suap, Peninjauan Kembali  ABSTRACT This research studies judge’s basic consideration reflected in Supreme Court Decision Number 237 PK/Pid.Sus/2020, implying that, from the perspective of Supreme Court Judge, obvious errors were made over judicial review, not relevant to Article 263 Paragraph 2 of Criminal Code Procedure, and the considerations made contravened the Decision Number 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. This research employed normative-juridical methods, statutory and case approaches involving legislation. Primary, secondary, and tertiary legal materials were taken from library research, followed by further analysis using grammatical interpretation. The results have found out that the Supreme Court judge’s consideration outlined in Decision Number 237/PK/Pid.Sus/2020 was not in line with Decision Number 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg and Article 263 Paragraph 2 of Criminal Code Procedure, highlighting one decision conflicting with another and errors made by the judge concerned over inappropriate remission given tothe defendant. In terms of judex facti, where no evidence explained that one is not proven to have made errors or negligence regarding the sentence imposed on the defendant. This situation implies that it is not appropriate for the judge to grant the defendant’s request. If a defendant is proven to have repeated a criminal offense, an additional sentence should be imposed. Keywords: Judge's Consideration, Criminal Corruption, Bribery, Judicial Review
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEMBERIAN KERINGANAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI MASA PAN Yohan Fitrah Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yohan Fitrah Kusuma, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yohanfitrah27@gmail.com, yohanfitrah@ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Manokwari Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap pemberian keringanan pemungutan pajak restoran di masa pandemi covid-19. Regulasi tersebut dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, dalam penerapannya masih belum berjаlаn secara efektif, dikarenakan kurang optimalnya penyelenggaraan program oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri dalam program Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Pemberian Keringanan Pemungutan Pajak Restoran pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Manokwari.Kata kunci: Implementasi, Pajak, Pengurangan Pajak, Keringanan Pajak, Pembebasan Pajak, Pajak Restoran, Covid-19 Yohan Fitrah Kusuma, Istislam, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yohanfitrah27@gmail.com, yohanfitrah@ub.ac.id     ABSTRACT This study aims to find out how to implement Article 5 of Regent Regulation of Manokwari Number 15 Year 2020 concerning Procedures for Reduction, Relief, Exemption of Regional Taxes and Reduction or Omission of Administrative Sanctions for granting relief from restaurant tax collection during the COVID-19 pandemic. The regulation is run by the Manokwari Regional Revenue Agency which in its implementation, it is still not running effectively, due to the implementation of programs were not run maximally by the Manokwari Regional Revenue Agency causing many taxpayers who have not registered themselves in the Program of Reduction, Relief, Exemption of Regional Tax and Reduction or Omission of Administrative Sanctions in Granting Relief for Restaurant Tax Collection during the Covid-19 pandemic in Manokwari Regency. Keywords: Implementation, Tax, Tax Reduction, Tax Relief, Tax Exemption, Restaurant Tax, Covid-19
URGENCY OF FILM CENSORSHIP REGULATIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKS Nur Rohim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Rohim, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurrohimcontact@gmail.com  ABSTRAK Film dapat dipertunjukkan di layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika dengan kewajiban untuk memiliki Surat Tanda Lulus Sensor sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan. Saat ini, belum ada mekanisme yang secara tegas mengatur penyensoran film di jaringan teknologi informatika. Ketidakjelasan pengaturan kewenangan sensor film di jaringan teknologi informatika mengindikasikan hambatan-hambatan dalam pembentukan peraturan. Penelitiаn yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis urgensi dan hambatan pengaturan sensor film di jaringan teknologi informatika. Berdasarkan penelitian penulis, urgensi pengaturan sensor film di jaringan teknologi informatika muncul akibat ketidakjelasan pengaturan sensor film di jaringan teknologi informatika sehingga Lembaga Sensor Film tidak dapat menjalankan fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Diperlukan pengaturan sensor film yang dipertunjukkan di layar lebar, televisi, dan jaringan teknologi informatika sebagai bentuk perlindungan terhadap penonton serta menjadi dasar pengakuan dan batasan hak atas kemerdekaan berbicara dan berekspresi agar tidak melanggar hak orang lain. Pengaturan sensor film di jaringan teknologi informatika menemui faktor-faktor yang menghambat yakni potensi ancaman bagi proses kreatif pembuatan film dalam negeri dan tantangan normatif. Kata kunci: film, sensor, jaringan teknologi informatika    ABSTRACT Films can be shown on big screens, television, and information technology networks with the obligation to obtain a Censorship Pass Certificate before being circulated and/or shown. Currently, there is no mechanism that explicitly regulates film censorship in the information technology network. The unclear regulation of film censorship authority in the information technology network indicates obstacles in the formation of regulations. This research used normative juridical method which was conducted to identify and analyze the urgency and obstacles of film censorship regulation in the information technology network. Based on the author's research, the urgency of the regulation of film sensors in the information technology network arises due to the unclear regulation of film sensors in the information technology network so that the Film Censorship Institute cannot carry out the protection function as mandated by laws and regulations. It is necessary to regulate the censorship of films shown on big screens, television, and information technology networks as a form of protection for the audience as well as the basis for recognizing and limiting the rights to freedom of speech and expression so as not to violate the rights of others. The regulation of film censorship in the information technology network encounters inhibiting factors, namely potential threats to the creative process of domestic filmmaking and normative challenges. Keywords: film, censorship, information technology network

Page 449 of 563 | Total Record : 5629

 447   448   449   450   451 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue