cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 493   494   495   496   497 
IMPLEMENTASI LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO) Annisa Himmah Witjayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Himmah Witjayanti, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: annisahimmah@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait Implementasi Larangan Pengangkatan Pegawai Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah melakukan Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan mengambil beberapa sampel yakni Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto; Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Perencanaan Program dan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan internet. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis adalah dimana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto aturan terkait larangan pengangkatan pegawai honorer tersebut telah diterapkan, sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto belum diterapkan sebab kekurangan pegawai tapi rekrutmen yang dilakukan telah mendapat ijin sehingga pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer atau tenaga harian lepas dilakukan secara resmi. Kata kunci: pelayanan publik, larangan rekrutmen, pegawai honorer. Abstract This research aims to investigate the issue of the implementation of the regulation banning the appointment of honorary workers according to Government Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Workers under the Work Agreement in the Regional Government of the Regency of Mojokerto. Samples were taken, involving the Chairperson of the Development and Training Department, the Head of Planning and Procurement Sub Department for State Civil Apparatuses of Staffing, Education, and Training Agency in Population and Civil Registration Agency of the Regency of Mojokerto; and the Head of General and Staffing Sub-Department, Analysts of Program Planning and Finance of Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews while the secondary data were from legislation, official documents, books, and sources from the Internet. All the data were further analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that the Population and Civil Registration Agency has implemented the rules that ban the appointment of honorary workers, while the Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto has not since the agency was understaffed. However, this staff recruitment was based on the permit given, allowing this recruitment to take place officially. Keywords: public service, recruitment prohibition, honorary workers
UPAYA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA MERGER (Studi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim) Azahra Hajar Gautama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azahra Hajar Gautama, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : azahrahajar@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim dalam penyelesaian peralihan kreditur penerima jaminan hak tanggungan terhadap pembiayaan bermasalah pasca merger. Dalam pelaksanaannya, proses ubah nama kreditur tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN mengenai pedoman tahapan ubah nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi adalah mengenai pemenuhan syarat administratif yang tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN, dimana BPN Kota Madiun masih mensyaratkan KTP Nasabah dan KTP Kepala Cabang selain akta merger dan akta perubahan nama. Pelaksanaannya belum dilakukan secara elektronik, sehingga dibutuhkan biaya lebih untuk memenuhi dokumen yang harus dilengkapi dalam bentuk tercetak kepada BPN Kota Madiun, hal ini menjadi sebab penumpukan berkas pada BPN Kota Madiun. Adapun Upaya Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun Agus Salim adalah dengan membentuk peraturan internal yang mengatur dua hal, pertama terkait penggunaan skala prioritas yang diperuntukkan untuk dua jenis nasabah pembiayaan, yaitu terhadap nasabah dengan pembiayaan bermasalah dan nasabah yang hendak atau sedang dalam proses pelunasan. Kedua, memproyeksikan target untuk kantor cabang terkait jumlah yang setidak-tidaknya harus terselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian secara eksternal, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ikut turut serta melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap kantor pertanahan yang belum mengaplikasikan Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur terkait syarat administratif yang harus dipenuhi, salah satunya Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun. Kata Kunci: Hambatan, Ubah Nama Kreditur, Hak Tanggungan ABSTRACT This research aims to find out the measures taken by PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Branch Office of Madiun Agus Salim in settling the transfer of creditor as the recipient of mortgage right regarding non-performing loans following the company merger. In the practice, the change of the creditor’s name did not comply with the Circular Letter of the National Land Agency regarding the guidelines of name change in PT Bank Syariah Indonesia Tbk, and this issue hampered the operational activities in the bank. This is an empirical study using socio-juridical methods. The research results reveal that the issue was related to the fulfillment of administrative requirements not relevant to the Circular Letter issued by the National Land Agency of Madiun, where the Citizen Cards of the bank client and the Head of the Branch Office were required, in addition to the merger certificate and name change certificate. Since the process was not performed electronically, it was not cost-efficient recalling that some documents needed were plenty and had to be printed in the National Land Agency of Madiun. This situation results in piles of files in the agency. The branch office Agus Salim formed internal regulation governing two matters, including, first, a priority scale i
Kriminalisasi Tindakan Extra Judicial Killing Sebagai Pelanggaran HAM Berat Dalam Hukum Positif Indonesia Gilang Al Farizki Harman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilang Al Farizki Harman, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gilangalfarizki@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan extra judicial killing yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tindakan yang dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ini tidak diatur secara rigid dan jelas dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga sampai hari ini belum terdapat tindakan extra judicial killing yang diselesaikan melalui pengadilan Ad Hoc hak asasi manusia Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk dari tindakan extra judicial killing sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat? (2) Bagaimana formulasi extra judicial killing dalam hukum positif indonesia di masa yang akan datang? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan perbandingan. Dari penggunaan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Tindakan extra judicial killing diartikan sebagai tindakan yang terjadi secara sewenang – wenang yang dilakukan oleh negara melalui aparaturnya hingga dapat mengakibatkan kematian, dimana hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga yang menjelaskan bahwa tindakan extra judicial killing merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat. Formulasi tindakan extra judicial killing dapat dimasukkan dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan memasukkan pasal tambahan yang mengatur tentang tindakan extra judicial killing dan sanksinya, seperti yang penulis rumuskan. Formulasi ini diperlukan untuk menjaga semangat cita reformasi yang menjunjung tinggi prinsip – prinsip hak asasi manusia dan supremasi sipil. Kata Kunci: Extra Judicial Killing, Hak Asasi Manusia, Formulasi ABSTRACT This research departs from the growing incidence of extrajudicial killing among law enforcers in recent years. While Article 104 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights regulates serious human rights violations, this matter is not specifically governed in Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Thus, to date, no extrajudicial killing cases have been settled by the Ad Hoc Court of Human Rights in Indonesia. Departing from this issue, this research investigates (1) the form of extrajudicial killing as a serious human right violation and (2) the formulation of extrajudicial killing within the purview of positive law in Indonesia in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that extrajudicial killing is defined as arbitrary conduct committed by the state apparatuses, and this offense causes death and holds the law enforcers involved liable for the conduct. Article 104 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights also declares that extrajudicial killing is categorized as a serious offense. The formulation of extrajudicial killing can refer to Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. By inserting an additional article governing extrajudicial killing and its sanctions as suggested, such a formulation is expected to uphold the principles of human rights and civil supremacy. Keywords: Extra Judicial Killing, Human Rights, Formulation.
PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANGKALAN PASCA BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN) Badril Riza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badril Riza, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: badrilriza@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan Pasca berlakunya Online Single Submission. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal. Hingga saat ini Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi, persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Banyaknya pelaku usaha dibidang perikanan yaitu tambak udang yang ada di Kabupaten Bangkalan namun tidak semua telah memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal untuk mendapatkan legalitas saat ini dipermudah dengan adanya Sistem yang terintegrasi secara elektronik atau biasa di sebut dengan Online Single Submission OSS. Kata Kunci : Pelaksanaan Hukum, Perizinan Berbasis Risiko, Online Single Submission ABSTRACT This research studies the implementation of Article 3 of Regent’s Regulation of Bangkalan Number 45 of 2021 concerning Risk-Based Business Permit in the Regency of Bangkalan following the application of Online Single Submission. This is a socio-legal study revealing that Article 3 of Regent’s Regulation has not been effectively efficient. This Article requires businesses to have risk-based permits, contrary to the reality that most fish farmers especially those cultivating prawns in their ponds without legal permits. On the other hand, accessing the permit process is no longer complicated because of the online single submission (OSS) system. Keywords: Risk-Based Permit, Online Single Submission
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Bobbi Fadhlillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bobbi Fadhlillah, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang e-mail: bobbi_1998@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah berlakunya asas “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga dana abadi pendidikan yang hanya diperuntukkan demi pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Kata Kunci: Dana Abadi Pendidikan, Covid-19, Perguruan Tinggi Negeri Abstract This research aims to analyze the legal consequence of the use of education endowment funds in universities for the mitigation of the Covid-19 pandemic as governed by the Law regarding Covid-19 policies. The research results indicate that of the three types of state universities in Indonesia, only the universities as legal entities are capable of managing education endowment funds pursuant to Article 16 of the Presidential Regulation concerning Education Endowment Fund. The legal consequence is that the Universities under the ministry’s working unit and universities of the Public Service Agency are not affected because they do not have any capacity to manage education endowment fund, while the legal consequence of universities of legal entities is “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”. Thus, the Presidential Regulation concerning Education Endowment Funds must comply with Law concerning Covid-19 Policies, implying that education endowment funds are also open for another use for the implementation of the Law concerning Covid-19 Policies.Keywords: Endowment fund, covid-19, Public Universities. Keywords : Endowment Fund for Education, Covid-19, State Universities
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim) Donna Tri Putra Dewa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Donna Tri Putra Dewa, Abdul Madjid, Eny Harjati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : donnatripd@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rumah Sakit sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana sebagaimana Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim serta untuk mengetahui dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis interpretasi sistematis. Pada kasus yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana, dikarenakan dalam kasus tersebut tindakan RS Ummi Bogor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dasar hukum yang dapat dikenakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap RS Ummi Bogor sebagai Korporasi adalah Pasal 104 ayat (4) huruf c UU PT, Keputusan WaliKota Bogor No: 900.45-282 Tahun 2020, SE Kemenkes No.HK.02.02/I/1116/2020, serta Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Dengan demikian, RS Ummi Bogor sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Kata kunci: Rumah Sakit, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penyiaran Berita Bohong Abstract This research aims to find out whether a hospital established as a corporation can be held liable for a criminal offense as set forth in Decision Number 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim and the legal basis that can be referred to in imposing a criminal sanction on the case of Ummi hospital as a corporation in Bogor. This research employed normative juridical methods and statutory and case approaches. The research data consisted of primary, secondary, and terti
HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG MUATAN LOKAL DAN PENDIDIKAN DINIYAH (STUDY DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JOMBANG) Mochamad Aldi Sofiulloh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochamad Aldi Sofiulloh, Lutfi Effendi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mochamadaldis@gmail.com ABSTRAK Intensi penelitian ini untuk mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan pasal 5 ayat (2) peraturan bupati nomor 41 tahun 2019 mengenai muatan lokal dalam pendidikan dimana undang-undang tersebut diterapkan di kabupaten jombang dengan menerapkan pendidikan muatan lokal dan pendidikan diniyah. Undang-undang muatan lokal ini sebagai perkembangan dari peraturan meneteri pendidikan dan kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa pada satuan pendidikan. Penelitian ini mengabungkan penelitian hukum sosiolegal dan penelitian empiris. Penelitiаn ini menggunаkаn pendekаtаn yuridis sosiologis, lokаsi penelitiаn di Kabupaten Jombang, pаdа Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa sekolah dasar. Dаtа Primer diperoleh melаlui wаwаncаra dan Dаtа Sekunder diperoleh dengаn cаrа melakukan studi kepustаkааn. Dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Muatan Lokal dan Pendidikan Diniyah berbunyi; pasal 5 ayat (2) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP; pasal 5 ayat (3) Muatan Lokal Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Kata Kunci: Pendidikan, Muatan Lokal, Pendidikan Diniyah ABSTRACT This research aims to investigate the impeding factors and the solutions regarding the implementation of Article 5 paragraph (2) of Regent Regulation Number 41 of 2019 concerning Local Contents in education, specifically regarding the application of the local contents and diniyah education. This law is seen as the extension of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 27 of 2016 concerning the Education Service of Belief in God Almighty in an academic unit. This research combines socio-legal methods and an empirical study, along with socio-juridical approaches. The research took place in the Education and Culture Agency and several primary schools in the Regency of Jombang. Primary data were obtained from interviews and secondary data from library research Article 5 paragraph (2) and (3) of Regent Regulation Number 41 of 2019 concerning Local Contents and Diniyah Education state that local contents of Diniyah education or equivalent as intended in Paragraph (1) are compulsory for primary and secondary schools (paragraph 2) and local contents of diniyah education or equivalent serve as a consideration to determine the passing standard to the next grade and the graduation of the students (paragraph 3). Keywords: education, local contents, Diniyah education
PENERAPAN PASAL 12 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR Finy Aribah Saniyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Finy Aribah Saniyah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : finyarbhsnyh@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko seperti apa yang telah disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan karena kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar dan korban jiwa yang akibat bencana yang terjadi di Kota Malang. Disamping itu dalam menyikapi kebencaan masyarakat ikut turut serta dalam upaya pengurangan risiko karena masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko tentunya di wilayahnya masing- masing sehingga harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak karena bencana merupakan urusan semua pihak dan agar masyarakat memiliki rasa budaya sadar bencana. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosio Legal, dimana penerapan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 yang akan diteliti, kemudian pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan peran Pemerintah Daerah kota Malang dalam penanggulangan risiko bencana. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya berjalan secara efektifi dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kebencanaan. Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko, Penerapan. ABSTRACT This research aims to investigate the comprehensive implementation of disaster management that shifts from a conventional emergency response approach to a new perspective. This perspective is more focused on arranging all aspects of disaster management and risk reduction as outlined in Article 12 paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017 concerning Disaster Management. Disaster takes place every year and incidence keeps rising, resulting in major losses and taking victims. Minimizing the risk takes the responsibility of all people in each area, and, thus, it has to be understood and implemented by all parties. This research employed socio-legal methods by studying the implementation of Article 12 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017. These methods were used to investigate the role of the society and the Regional Government of Malang city in disaster risk management. The research results reveal that Article 12 Paragraph (2) has not been effectively implemented because some factors in the effectiveness theory introduced by Soerjono Soekanto are not fulfilled due to some issues coming from the Disaster Management Body and the members of the public with limited knowledge of disasters. Keywords: disaster management, risk reduction, implementation
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS ANAK/2021/PN.BYW) Eka Fauziah Intan Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Fauziah Intan Maharani, Nurini Aprilliianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: ekafauziah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dengan studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pidsus-Anak/2021/Pn.Byw dimana dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan anak sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Anak, Perdagangan Anak Abstract This research aims to investigate the issue of child trafficking committed by a child as in Court Decision Number 3/Pidsus-Anak/2021/Pn.Byw of the District Court of Banyuwangi, by which the child was proven guilty over the case of human trafficking as intended in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking in conjunction with Article 17 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking, Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Judiciary System, and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure. Keywords: child, juvenile crime, child trafficking
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PEDULILINDUNGI TERHADAP POTENSI KEBOCORAN DATA PRIBADI AKIBAT AKSES TIDAK SAH/ILEGAL Fionna Sharleen Alfian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fionna Sharleen Alfian, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fionnasharleen@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi terhadap kebocoran data pribadi yang di akibatkan oleh akses ilegal, dengan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi terhadap potensi kebocoran data pribadi yang diakibatkan oleh akses ilegal, apabila Pelanggaran dan penggunaan tidak sah yang dilakukan oleh pihak lain terhadap sistem elektronik PeduliLindungi diakibatkan oleh kegiatan hacking atau peretasan data pribadi, dengan memanfaatkan kelemahan dari sistem pengamanan PeduliLindungi maka Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik PeduliLindungi harus bertanggung jawab. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) UU ITE dan Pasal 3 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019, secara tegas menyatakan bahwa letak dasar pertanggung jawaban ada pada sisi penyelenggara sistem elektronik, karena setiap penyelenggara sistem elektronik dinyatakan harus bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan sistem elektroniknya. Kata Kunci: PertanggungJawaban Hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik, PeduliLindungi, Data Pribadi, Akses Tidak Sah ABSTRACT This research aims to find out and analyze the liability held by PeduliLindungi app system provider regarding personal data leaks due to illegal access based on normative-juridical methods. The analysis results reveal that the provider of the system must be held liable when the data leaks are caused by other parties, including the activities of personal data hacking due to the vulnerable system of the app. Article 15 paragraph (2) of Electronic Information and Transactions and Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 71 of 2019 asserts that all electronic system providers are required to be liable for all electronic system operation. Keywords: liability, electronic system providers, PeduliLindung

Page 495 of 563 | Total Record : 5629

 493   494   495   496   497 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue