cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 494   495   496   497   498 
Karakteristik Pengaturan Trademark Dilution Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia Mohammad Eka Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Eka Saputra, Yenny Eta W. ,Shinta Puspitasari. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : Mohammadekasaputra@student.ub.ac.id ABSTRAK Mohammad Eka Saputra, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2022, Karakteristik Pengaturan Trademark Dilution Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia, Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M. Hum., Shinta Puspita sari, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai kekosongan hukum pengaturan tentang pelanggaran dilusi terhadap Merek Terkenal, baik berupa pengaburan dan pencemaran di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana unsur dan kriteria dari Trademark Dilution yang melanngar perlindungan hukum merek terkenal, Apakah pengaturan terbaik Trademark Dilution untuk perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berkesimpulan merujuk pada pengaturan dilusi Amerika Serikat yaitu dalam TDRA 2006, terdapat tiga kriteria utama dari dilusi yang menyebabkan pelanggaran terhadap merek terkenal, yaitu kemasyhuran, keunikan, dan kesamaan substansial, dan ketiganya merupakan satu kesatuan sebagai bukti kuat telah terjadi dilusi dari merek terkenal milik penggugat yang dilakukan oleh pihak tergugat. Selain itu dapat dipahami juga peraturan dilusi di Amerika Serikat (TDRA 2006) merupakan salah satu contoh pengaturan dilusi terbaik yang bisa menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia di masa yang akan datang. Karena apabila dibandingkan dengan hukum merek yang ada di Indonesia (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016), Singapura (Singapore Trade Marks Act), hukum dilusi merek di Amerika Serikat mempunyai lebih banyak kelebihan, diantaranya terkait bukti untuk menunjukkan keterkenalan atau reputasi suatu merek, beban pembuktian di pengadilan, dan ciri atau karakteristik terjadinya dilusi. Kata Kunci : Merek Terkenal, Dilusi ABSTRACT This research aims to study the legal loophole in the regulation governing the dilution violation regarding well-known marks either due to blurring or tarnishment in Indonesia. Departing from the above issue, this research investigates the following problems: (1) what elements and criteria of trademark dilution are deemed to violate the legal protection of well-known marks, and (2) what is the best regulation regarding Trademark Dilution to legally protect well-known marks in Indonesia. Normative-juridical methods were employed along with statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results conclude that, according to the regulatory provisions in the US in TDRA 2006, there are three main criteria of dilution that may lead to a violation of well-known trademarks, such as popularity, uniqueness, and substantial similarities, all of which should be taken as a unity presented as strong evidence indicating that dilution of a well-known mark owned by a plaintiff has taken place. Moreover, the dilution regulation in the US as in TDRA 2006 is the best example of a regulation that can serve as a reference for Indonesia in the time to come. Compared to Law Number 20 of 2016 of the Republic of Indonesia and Singapore Trade Marks Act, the law that applies in the US has some excellent features showing the popularity or reputation of a mark, the burden of proof brought to court, and the characteristics describing dilution. Keywords: well-known mark, dilution
DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Kejaksaan Negeri Batu) Fransiska Nathalia Jubiliana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fransiska Nathalia Jubiliana, Nurini Aprilianda, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: fransiskanathal@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak pelaku tindak pidana pencurian. Latar belakang dari pemilihan tema ini berdasarkan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Batu yang melibatkan pelaku Anak. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana pengawasan selama 8 bulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian? (2) Apakah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah mempertimbangkan asas-asas serta prinsip-prinsip perlindungan anak? Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban yang diperoleh oleh penulis atas rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan adalah korban telah memaafkan Anak. Selain itu, Anak juga belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan Anak diperintahkan oleh terdakwa dewasa untuk ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian ini. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan selalu berpegang pada asas perlindungan anak. Asas utama yang dipegang oleh Penuntut Umum adalah asas kepentingan yang terbaik untuk Anak Selain itu asas pada bahwa perampasan kemerdekaan menjadi pilihan terakhir juga menjadi asas utama dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak. Kata Kunci: Anak, Pidana dengan Syarat Pengawasan, Pencurian ABSTRACK This research investigates the basic considerations made by the general prosecutors in a case that requires supervision given to the child involved in a theft. This research departs from the case of theft with an aggravating sanction taking place in Batu city where the theft was committed by a child. In their prosecution, general prosecutors required the child concerned to be under supervision for eight months. According to this condition, this research investigates: (1) what are the basic considerations made by the General Prosecutors in prosecuting the child with the requirement of the supervision given to the child in the case of theft? (2) did the General Prosecutors consider the principles of child protection in the prosecution? This research employed empirical-juridical and socio-juridical methods and an empirical approach. The research results reveal that the basic considerations referred to the condition where the victim forgave the child as the offender. Moreover, this young thief had not had any chance to enjoy what he stole and the child was only instructed by an adult to get involved in the theft. The principles the General Prosecutors referred to are the best interest of the child and the seizure of freedom as the last resort, and the latter served as the main principle in prosecuting the child with the supervision given to the child. Keywords: child, criminal prosecution requiring supervision, theft
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) Krista Yoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krista Yoga, Lutfie Effendi, Indah dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : kristayoga12@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Malang, pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan di dalam penerapan perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dimana dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Malang masih terdapat beberapa ketentuan yang mempersulit pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Malang dan data sekunder yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Data yang sudah di dapatkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis guna dapat, menjawab permasalahan hukum yang telah di rumuskan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada pada Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang terdapat ketentuan yang mempersulit dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Malang yaitu penetapan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, karena masing- masing Daerah berbeda-beda kondisniya seperti luas wilayah, kondisi geografis, sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan lain-lain. Kata Kunci : Implementasi, Standar Harga Satuan Regional, Keuangan daerah ABSTRACT This research studies the issue of financial management at the regional level in the Regency of Malang. This topic departed from the issue in the implementation of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards with several provisions that tend to present difficulties for regional governments in financial management at a regional level. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches with primary data obtained from direct interviews represented by the representatives of the Regional Finance and Asset Agency of the Regency of Malang, while the secondary data involves legislation, official documents, books, and the Internet. The data were further analysed using qualitative-descriptive methods. The research reveals that some provisions in Article 2 Paragraph (2) of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards are found to have presented difficulties in the financial management in the Regency of Malang, one of which is related to the time given to business trips requiring 8 hours for every business trip, while each destination certainly has different geographical, social, and infrastructure conditions and other obstacles. Keywords: implementation, regional unit price standards, regional finance
EFEKTIVITAS CESSIE SEBAGAI UPAYA BAGI BANK DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KREDIT MACET (Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang) Mohammad Rizqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Rizqi, Budi Santoso, Shanti Riskawati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: mohmdrizqi@gmail.com ABSTRAK Bank memiliki peranan penting guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu penyaluran dana (kredit). Akan tetapi pelaksanaan kredit tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik sehingga dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh debitur dengan alasan apapun. Oleh karenanya terdapat upaya yang dapat yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi masalah kredit macet dengan cara penyelesaian kredit melalui proses cessie atau pengalihan piutang. Akan tetapi pada prosesnya, cessie masih memiliki faktor-faktor kendala. Permasalahan hukum yang dikemukakan adalah Bagaimana efektivitas cessie sebagai suatu upaya penyelesaian kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang dan Apa kendala serta upaya yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang dalam melaksanakan cessie. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan, cessie sebagai upaya yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang dapat dikatakan sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit macet yang dapat menguntungkan bank, karena memiliki dasar hukum yang kuat serta disisi lain memiliki prosesnya yang cepat, mekanisme yang mudah, dan tidak memerlukan prosedur hukum yang Panjang. Akan tetapi cessie belum dapat berjalan dengan efektif sebagai suatu upaya bank. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas cessie, yakni adanya resiko hukum yang cukup tinggi sehingga bank rentan untuk di gugat, kendala pada unsur kultur hukumnya, serta kendala yang dibagi ke dalam faktor internal dan external bank. Kata Kunci : Efektivitas, Cessie, Bank, Kredit Macet ABSTRACT It is common for banks to deal with non-performing loans from clients due to breach of contract and this seems to be inevitable. Regarding this issue, Measures are taken by Bank to settle this bad credit through cessie as the settlement instrument, commonly known as receivables diversion. However, cessie does not come without an issue, and this issue leads to the following problems to investigate: the effectiveness of cessie as a measure to settle non-performing loans in PT Bank Tabungan Negara in the branch office of Malang and the impeding factors and measures taken by PT Bank Tabungan Negara regarding cessie. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. Cassie is deemed favorable to banks in settling non-performing loans since the process and mechanism are efficient and easy, and this measure does not require any lengthy legal procedure. However, cessie is not performed effectively as the measure taken by the bank to settle the problem concerned. This ineffectiveness involves high legal risk and this situation makes the bank prone to a lawsuit. Other problems involve the legal culture and internal and external factors of the bank. Keywords: effectiveness, cessie, bank, non-performing loans
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (6) BIDANG PEMERINTAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN NGANJUK DALAM LINGKUP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana Hafhid Riffa’i
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafhid Riffa’i, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No.169 Malang e-mail: hafhidr@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat penelitian empiris terhadap implementasi pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, peneliti memfokuskan pada pengarusutamaan gender Pegawai Negeri Sipil perempuan dikarenakan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Mengapa Pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk tidak dilaksanakan dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (Studi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk)? (2) Bagaimana hambatan dan upaya dalam implementasi Pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkup aparatur sipil negara? Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh peneliti akan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni menguraikan data yang diolah menjadi kalimat deskriptif. Analisis kualitatif ini berangkat dari analisis empiris, yang selanjutnya ditarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Setelah peneliti melakukan penelitian, setelah dua tahun peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk belum memberikan dampak yang baik. KATA KUNCI : Implementasi, Gender, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT Using an empirical method, this research studies the implementation of Article 4 paragraph (6) in the Governmental Field of Regional Government of the Regency of Nganjuk Number 3 of 2020 concerning Gender Mainstreaming and focuses on the gender mainstreaming and female civil apparatuses holding the position of First Class Echelon II. Departing from this issue, this research aims to delve into the following problems: (1) Why is Article 4 paragraph (6) in Governmental Field of Regional Regulation of the Regency of Nganjuk not implemented within the scope of state civil apparatuses (A study in Women Empowerment and Child Protection Social Agency in the Regency of Nganjuk and Human Resource Development and Labor Agency)? (2) What are the impeding factors and the measures taken in the implementation of Article 4 paragraph (6) of the Governmental Field of the Regional Regulation of the Regency of Nganjuk Number 3 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the realization of gender mainstreaming within the scope of state civil apparatuses? This research employed empirical juridical methods and approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using a qualitative technique where the data were further elaborated into descriptive sentences. This technique departed from empirical analyses from which a conclusion was drawn from a general to a specific scope. After two years of implementation, Regional Regulation Number 3 of 2020 as mentioned above has not given any favorable influences. Keywords: implementation, gender, civil state apparatuses
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA KEUANGAN NASABAH BANK DIGITAL DI INDONESIA Nazaruddin Insyroh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nazaruddin Insyroh, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No. 169, Malang e-mail: nazarinsyiroh@gmail.com ABSTRAK Era globalisasi yang berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di sektor jasa perbankan, turut mempengaruhi kehadiran bank digital di Indonesia disertai dengan potensi kejahatan siber yang utamanya mengenai keamanan data yang belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan tentang perlindungan data pribadi. Keamanan data menjadi hal yang penting dikarenakan dengan menjadi bank digital maka keseluruhan transaksi nasabahnya akan dilakukan secara daring. Mengingat telah banyak kasus mengenai kebocoran data nasabah bank di Indonesia, penulis menganalisis upaya penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data keuangan nasabah bank digital di Indonesia, kemudian penulis menganalisis perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia. Penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data keuangan nasabah bank digital di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan dan melalui jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan, perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia masih diatur secara umum sebagai perlindungan terhadap data nasabah yang merupakan implementasi prinsip kerahasiaan bank yakni berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan studi kepustakaan. Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, data keuangan, nasabah, bank digital. ABSTRACT The globalization era affecting the vast development of technology of information in the banking sector also leaves impacts on the presence of digital banks in Indonesia along with the potential cybercrime in terms of data security that has not been specifically governed under the scope of personal data protection. Data security has become vital because all transactions are done online. Considering that there have been several cases of data leaks disadvantaging several bank customers in Indonesia, this research focuses more on analyzing the measures taken to settle the dispute of failure of the protection of financial data of digital bank customers in Indonesia and analyzing the legal protection of the financial data of the digital bank customers. The research results indicate that this case can be settled through a litigation process at court or non-litigation with the alternative of resolving the dispute. Meanwhile, the legal protection of financial data of digital bank customers in Indonesia is generally governed as the preventive and repressive protection of customer data as the implementation of the secrecy principle of the bank. Normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches were used, and research data were collected from library research. Keywords: Dispute resolution, legal protection, financial data, customers, digital bank.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI KEPADA PEKERJA ALIH DAYA YANG SISTEM HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PERUSAHAAN ALIH DAYA KABUPATEN INDRAMAYU) Ivan Nurchalik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Nurchalik, Budi Santoso, Syahrul Sajidin. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: nurchaliki@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya di Kabupaten Indramayu dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemberian uang kompensasi jika klausula pemberian uang kompensasi tidak dicantumkan dalam perjanjian pemborongan kerja ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana mengenai alih daya. Pada penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah studi Pustaka dan studi lapangan, dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik content-analysis. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam Implementasi Pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya tidak terlaksana sebagamana peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat disparitas dalam pemberian uang kompensasi dalam alih daya dan konvensional.Penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi pekerja alih daya yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan di Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa permebrin uang kompensasi merupakan kewajiban semua pihak yaitu perusahaan alih daya sebagai pelaksananya, perusahaan pemberi kerja yang menyediakan uang kompensasi yang kemudian dilaksanakan oleh persahaan alih daya dan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi Kata Kunci: Alih Daya, Uang Kompensasi, Pekerja ABSTRACT This research aims to find out the implementation of the provision of compensation paid to outsourced employees in the Regency of Indramayu and analyze the responsibility for the provision of compensation if the clause of this compensation payment is not mentioned in the service supply agreement according to the legislation and the delegated regulation regarding outsourcing. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data were obtained as primary and secondary data from library research a
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA POTRET YANG DIMODIFIKASI MENJADI DEEPFAKE (Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) Kiki Ndari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kiki Ndari, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kikindari@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta potret yang dimodifikasi menjadi Deepfake menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitian Perbuatan modifikasi Karya Cipta Potret tanpa izin dijadikan Deepfake Pornografi pada kasus titan tyra, dan pelajar di kota malang merupakan pelanggaran terhadap Hak moral pada khususnya terkait Hak integritas (right of integrity) ,yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,kemudian pada hasil pembahasan kedua Penulis menganalisis terkait penggunaan potret yang dijadikan deepfake yang dikomersialkan pada channel youtube nyonggrandong,terkait hak ekonomi potret telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,dalam pasal 12 tersebut hanya mengatur terkait larangan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret untuk tujuan reklame atau periklanan. Sedangkan Komersialisasi potret dapat dilakukan tidak sebatas dalam kepentingan iklan maupun reklame,perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran Hak Ekonomi yang masih belum dapat dilindungi dan diakomodir dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. perlu ditambahkan ketentuan yang lebih luas dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 terkait makna komersialisasi potret yang bukan hanya untuk kepentingan iklan maupun reklame, tetapi ditambahkan juga untuk kepentingan komersial lain, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret agar hak dari orang yang dipotret tersebut juga terlindungi. Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekonomi,Deepfake ,Potret ABSTRACT This research aims to find out and analyze the violation of moral and economic rights regarding a portrait modified as a deepfake according to Article 5 paragraph 1 letter e and Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Using normative-juridical methods, this research reveals that the modification of a pornography deepfake without consent, as in the case of titan tyra and a student in Malang is considered a violation of the moral right especially the right of integrity, as governed in Article 5 paragraph 1 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research also analyzed the portrait used as deepfake, which was later commercialized on the Youtube of nyonggrandong. Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright only regulates the prohibition of commercial use, copying, announcement, distribution, and/or communication of the portrait for advertisement. The commercialization of a portrait is not only restricted to the advertisement but there should also be a regulation that further governs violations of economic rights that are not accommodated and protected in Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. A more extensive provision needs to be added to Article 12 paragraph (1) of Copyright Law Number 28 of 2014 regarding the meaning of the commercialization of a portrait not only for advertisement, but it must be stated further that this is also for other purposes and that there must be a written consent given by the p
ANALISIS PERBEDAAN PENGENAAN SANKSI DENDA DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 komparasi dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020) Satria Adminanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satria Adminanda, Sihabudin, Ranitya ganindha. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: satriaanda@student.ub.ac.id ABSTRAK Praktik diskriminasi adalah suatu kegiatan yang dapat menghambat ataupun bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki ruang lingkup larangan kegiatan yang mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Dunia usaha pengangkutan barang menggunakan angkutan udara juga pernah terjadi praktek diskriminasi yang terdapat dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan kasus. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana analisis yuridis mengenai dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam Menjatuhkan Putusan dan Sanksi pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020 dan Bagaimana analisis mengenai perbedaan pengenaan sanksi denda pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020. Berdasarkan hasil analisis pada kedua putusan tersebut majelis komisi memutuskan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun terdapat perbedaan mengenai amar putusan dari kedua putusan tersebut, yang mana jika dilihat dari penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kedua putusan tersebut sama-sama sudah memenuhi unsur-unsur yang ada. Kata Kunci: Diskriminasi, Persaingan usaha, pengenaan sanksi, Keadilan, Kepastian hukum Abstract Discriminative practices impede or contravene unfair business competition. Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition covers the case of discriminative practices individually or jointly done with other business persons. Discriminative practices also take place in air freight service, as in the Decision of Business Competition Supervisory Agency Number 07/KPPU-I/2020 and Decision Number 06/KPPU-L/2020. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches to investigate the juridical analysis of the basic consideration of the commission in delivering the decisions and imposing sanctions as in both decisions mentioned above and the analysis of the different fines imposed as sanctions in both decisions. The research results reveal that the reported parties were proven to have convincingly violated Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, while each decision, in terms of the implementation of Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999, these two decisions have met the existing elements. Keywords: discrimination, business competition, sanction imposition, justice, legal certainty
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan PN No 627/ Pid.B/2013/PN.PL) Maulifinna Paramudhita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maulifinna Paramudhita, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : maulifinna_p@student.ub.ac.id ABSTRAK Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, didalamnya memuat “unsur barang siapa”, “unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan “Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Unsur tersebut apabila disesuaikan dengan perbuatan terdakwa pada putusan pengadilan negeri nomor No 627/ Pid. B /2013/PN.PL sudah terpenuhi, namun majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam penulisan penelitian normatif ini penulis menggunakan metode pendekatan case approach dan statute approach. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP. Kesimpulannya adalah meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP, perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata bukan pidana karena terdakwa tidak memiliki hubungan hukum terhadap saksi Ilyas yang mengajukan perbuatan terdakwa pada pengadilan. Kata kunci : Penggelapan, pertimbangan hakim, putusan bebas. ABSTRACT Embezzlement is regulated in Article 372 of Penal Code, mentioning the phrase “unsur barang siapa” (“whoever”), “unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” (owning a part or the whole property of someone else’s), and “unsur barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” (the presence of the property under one’s possession not because of crime). All these aspects, related to the District Court Decision Number 627/Pid.B/2013/PN.PL, were fulfilled by the defendant, but the defendant was acquitted. This research employed case and statutory approaches, aiming to analyze the considerations made by the judges in acquitting the defendant despite the existing criminal aspects fulfilled by the defendant as in Article 372 of the Penal Code. In other words, the conduct of the defendant met the aspects mentioned above as civil conduct instead of criminal conduct, considering that the defendant has no connection with Ilyas as a witness who brought the case to the court Keywords : embezzlement, judge’s consideration, acquittal.

Page 496 of 563 | Total Record : 5629

 494   495   496   497   498 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue