cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 507   508   509   510   511 
REHABILITASI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Polresta Kota Malang) Arrum Maryana
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrum Maryana, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maryana631@student.ub.ac.id ABSTRAK Tindakan rehabilitasi dalam upaya menerapkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyelahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai implementasi keadilan restoratif. Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pihak kepolisian dalam mengambil tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna Narkotika. penulis memperoleh jawaban bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pihak Kepolisian memberikan tindakan rehabilitasi bagi tersangka dititik beratkan pada hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Malang. Kemudian perbedaan tindakan rehabilitasi sebelum dan sesudah perpol nomor 8 tahun 2021 terletak pada keberlanjutan perkara. Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Restorative Justice ABSTRACT Rehabilitation is intended to implement restorative justice at the inquiry level. According to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, both narcotic addicts and victims are subject to medical and social rehabilitation. Following the issuance of the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Criminal Case Handling with Restorative Justice, rehabilitation should be imposed on drug abusers to implement restorative justice. This research aims to find out and analyze the consideration made by the police in enforcing rehabilitation for defendants in drug abuse cases. The research result discovers that the rehabilitation relies heavily on the assessment results by the assessment unit at Indonesian National Narcotics Agency in Malang City. The rehabilitation before and after the effectuation of Police Regulation Number 8 of 2021 is different in terms of how the cases are further handled. Keywords : Rehabilitation, Narcotics, Restorative Justice
ANALISIS YURIDIS PENGECUALIAN JOINT VENTURE TERHADAP LARANGAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DAN AUSTRALIA) Asy Syams Oktadio Putra Widhayat
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asy Syams Oktadio Putra Widhayat, Hanif Nur Widhiyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: oktaad_@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait eksistensi joint venture terhadap larangan perjanjian penetapan harga yang dikecualikan secara mutlak berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Isu ini diangkat karena keberadaan joint venture yang ditujukan untuk adanya efisiensi dalam mendukung berjalannya suatu kompetisi malah muncul sebagai joint venture yang bersifat anti-kompetisi dimana hanya mengutamakan keuntungan bagi perusahaan induk yang bersepakat untuk membentuk suatu joint venture company. Namun, pada pengaturan di Indonesia joint venture justru dikecualikan dari larangan perjanjian penetapan harga secara mutlak yang mana tidak memuat ketentuan dan persyaratan khusus untuk joint venture menikmati fasilitas pengecualian tersebut. Sehingga, muncul ketidaktepatan norma dalam pengecualian joint venture dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait analisis pengecualian joint venture terhadap larangan perjanjian penetapan harga yang membahas ratio legis dikecualikan secara mutlak, urgensi pengecualian secara bersyarat hingga pada alasan ketidaktepatan norma tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas rumusan masalah terkait konsep pengaturan terkait pengecualian joint venture secara bersyarat melalui studi perbandingan yang dilakukan dengan hukum persaingan usaha Australia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang pada penulisannya menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, serta pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan perbandingan hukum. Kata Kunci: Joint Venture, Price Fixing Agreement, Pengecualian Bersyarat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, The Competition and Consumer Act 2010 ABSTRACT This research studies the existence of joint ventures related to the ban on price fixing agreements absolutely excluded according to the provision of Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This issue departs from the existence of joint ventures aiming for efficiency in supporting competition. However, it turns out that joint venture emerges and tends to be anti-competition, being profitable for the parent company agreeing to establish the joint venture company. However, in Indonesia, joint ventures are excluded from the ban on price fixing agreements, not bearing specific provisions and requirements for the joint ventures to enjoy this exclusion, thereby sparking inappropriate norms in the exclusion of joint ventures in the business competition law in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to analyze the ratio legis of this absolute exception, conditional exception urgency, and inappropriate norm. This research also discusses the issues regarding the concept of the regulation of this conditional exception by comparing Indonesia and Australia in this matter. This is normative research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary materials analyzed using grammatical, systematic, teleological, and legal comparative techniques. Keywords: joint venture, price fixing agreements, conditional exception, Law Number 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, The Competition and Consumer Act 2010
PENGATURAN PENGGOLONGAN ZAT TURUNAN TANAMAN GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM Carissa Tita Zhafirah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Carissa Tita Zhafirah, Faizin Sulistio, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: carissatitaz@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan. Indonesia mengatur segala kegiatan tanaman ganja melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam lampiran undang-undang tersebut, tanaman ganja digolongkan ke dalam Golongan I sehingga tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Faktanya, zat turunan tanaman ganja THC dan CBD dapat digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana urgensi pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam hukum Indonesia berdasarkan konsep kemanfaatan hukum? dan (2) Bagaimana pengaturan mengenai penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam sistem hukum Indonesia mendatang? Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban rumusan masalah pertama bahwa terdapat empat urgensi pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam hukum Indonesia, yaitu berdasar penelitian manfaat zat turunan untuk pengobatan, kasus-kasus korban keterbatasan penggunaan ganja untuk pengobatan, kasus-kasus penyalahgunaan ganja untuk pengobatan, dan hak atas kesehatan. Sedangkan, jawaban rumusan masalah kedua adalah pengecualian produk ekstraksi Cannabis Sativa L. dari daftar narkotika, zat turunan THC dan CBD dikategorikan ke Golongan II, Peraturan Menteri mengenai penyediaan THC dan CBD untuk pengobatan, adaptasi KOEDC, dan adaptasi prosedur konsumsi obat zat turunan tanaman ganja untuk pasien dengan penyakit tertentu. Kata Kunci: Zat Turunan Tanaman Ganja, Urgensi, Perbandingan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narcotics Control Act Korea Selatan ABSTRACT This research discusses the regulation of categorizing cannabis derivatives for medication. Indonesia governs cannabis in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This law categorizes cannabis as class I, meaning that it cannot be used for medication. On the contrary, the fact implies that cannabis from THC and CBD have healing substances for certain diseases. Departing from this issue, this research aims to investigate two problems: (1) the urgency of the regulation of the categorization of cannabis derivatives for medication according to the law in Indonesia and the concept of legal benefit and (2) the regulation governing this categorization for the sake of medication in the time to come. This is normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. The research results discover that there are four urgencies of the regulation concerning the categorization of cannabis derivatives from the perspective of the law in Indonesia: the studies on the benefits of the derivatives for medication, previous cases of using the substance for medication, cases of the abuse of cannabis for medication, and health rights. Moreover, there should be five provisions to regulate this case in the future: first, the exclusion of the ecstasy class of Cannabis Sativa L. from the list of narcotics, derivatives of THC and CBD categorized as class II, ministerial regulation concerning the provision of THC and CBD for medication, the adaptation of KOEDC, and adaptation of the procedure of consumption of cannabis derivatives for patients developing particular diseases. Keywords: cannabis derivatives, urgency, comparison, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Narcotics, Control Act South Korea
KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENGUPAYAKAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK Celine Endang Patricia Sitanggang
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Celine Endang Patricia Sitanggang, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: celinesttg@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Mengupayakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemilihan tema yang diangkat oleh penulis dilatarbelakangi oleh kewajiban diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun pada kenyataannya masih terdapat perkara anak yang diputus oleh pengadilan tanpa diupayakan diversi terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak? (2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak atau penasihat hukumnya dalam mengahadapi putusan yang tidak mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak mengupayakan diversi dapat dikatakan batal demi hukum. Dalam hal terpidana anak atau penasihat hukumnya ingin mengupayakan pembatalan putusan maka dapat mengajukan banding ketika putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengajukan peninjauan kembali apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Putusan Pengadilan ABSTRACT This research studies the issue of a juridical consequence of a court decision not offering any chance for diversion in the judicial system of juvenile crime. This research topic departs from the responsibility of offering diversion as intended in Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime. In reality, lots of juvenile cases are judged without being preceded by the offering of diversion. Based on this issue, this research investigates: (1) what is the juridical consequence of a court decision not offering any diversion in the judicial system of juvenile crime and (2) what legal remedies can be taken by the child or the lawyers concerned in dealing with the court decision not offering a chance of diversion in the judicial system of juvenile crime? This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The research results discover that the court decision not offering diversion can be deemed null and void. The child or the lawyer concerned can file an appeal if the decision does not hold any permanent legal force or request a judicial review when it already holds a permanent legal force. Keywords: Judicial System of Juvenile Crime, Judicial Decision, Diversion
URGENSI PENGATURAN PERIZINAN PENGEMUDI PADA KENDARAAN AUTOPILOT (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Dyah Kemala Hayati
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Kemala Hayati, Dewi Cahyandari, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dyahkemalahayati_03@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini, membahas mengenai urgensi pengaturan perizinan pada kendaraan autopilot (artificial intelligence). Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum pada pengaturan perizinan pengemudi pada kendaraan autopilot (artificial intelligence). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Indonesia dalam mengatur perizinan pengemudi pada penggunaan kendaraan dengan sistem autopilot (artificial intelligence) serta urgensi perizinan pengemudi dalam penggunaan kendaraan dengan sistem autopilot (artificial intelligence). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekаtаn perundаng-undаngаn, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum positif Indonesia dalam mengatur perizinan pengemudi pada penggunaan kendaraan dengan sistem autopilot (artificial intelligence) ditinjau dari hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indoensia sudah tidak relevan apabila dibenturkan dengan fitur kendaraan berbasis autopilot (artificial intelligence) karena kendaraan tidak dikendalikan oleh orang melainkan komputer yang mengambil alih kemudi kendaraan. Perbandingan peraturan kendaraan artificial intelligence di negara Jerman dan negara Korea Selatan belum mengatur perizinan pengemudi kendaraan berbasis artificial intelligence. Urgensi peraturan hukum pengemudi kendaraan autopilot (artificial intelligence) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sebagai legalitas pada pengemudi kendaraan yang berbasis autopilot (artificial intelligence). Maka, perlu adanya pengaturan yang mengakomodir status perizinan pengemudi kendaraan autopilot (artificial intelligence) dengan kualifikasi pengemudi kendaraan tersebut. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Perizinan, Pengemudi ABSTRACT This research discusses the urgency of regulating license regarding autopilot Vehicles (artificial intelligence). There has been a legal loophole in the permit issuance allowing for the operation of autopilot vehicles. Departing from this issue, this research aims to analyze the positive law of Indonesia in governing the license released for autopilot vehicles (artificial intelligence) and the use of these vehicles (artificial intelligence). This research referred to normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results discover that the positive law in Indonesia governing this matter is no longer relevant to the presence of autopilot vehicles (artificial intelligence), considering that such vehicles are not driven by humans but rather by computers. Germany and South Korea also have not regulated this matter. This urgency of the issuance of the license for autopilot vehicles (artificial intelligence) is intended to assure legal certainty and legality for the drivers of autopilot vehicles (artificial intelligence). Thus, it is considered necessary to accommodate the status of the license of the drivers of autopilot vehicles (artificial intelligence) according to the qualifications of the drivers of the vehicles. Keywords: artificial intelligence, license, driver
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM MEREK PADA PASAL 72 AYAT (7) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Farah Chandra Puspita
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farah Chandra Puspita, Yenny Eta Widyanti, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arahchandrap@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum yang terdapat pada Undang – Undang Merek Indonesia, tepatnya pada pasal pasal 72 ayat (7) huruf c. Dalam pasal tersebut diatur mengenai penghapusan merek atas prakarsa Menteri hanya atas dasar persamaan secara keseluruhan dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengangkat 2 rumusan masalah; (1) Bagaimana Analisis Refusal Grounds dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait larangan persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? (2) Bagaimana Analisis Pasal 72 ayat (7) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Penghapusan Merek yang memiliki persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis - normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif. Analisa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang telah diperoleh dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa larangan persamaan dengan EBT sudah seharusnya diatur pula dalam refusal grounds tepatnya sebagai alasan absolut penolakan permohonan merek. Hal ini dikarenakan larangan persamaan dengan EBT adalah kepentingan publik sehingga tidak terdapat pihak yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengajukan keberatan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini juga berkaitan dengan ketidakmampuan merek untuk menjadi tanda pembeda ketika mendaftarkan frasa milik umum. Selain itu setelah ditelaah, penulis dapat menyimpulkan Undang – Undang Merek tidak dibentuk demi melindungi EBT semata melainkan hanya sebagai konsekuensi tidak langsung. Oleh sebab itu beralasan bagi pembentuk Undang – Undang merek untuk tidak melindungi EBT hingga ke ranah persamaan pada pokoknya bahwa. Namun dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem pengaturan di Australia dengan sistem perizinan dan konsultasi oleh pemangku kepentingan atau masyarakat adat terkait dalam hal terdapat sanggahan atau tanggapan dalam permohonan merek atas EBT. Kata Kunci: Merek, Ekspresi Budaya Tradisional, Refusal Grounds ABSTRACT This research studies the legal loophole of Mark Law in Indonesia, specifically in Article 72 paragraph (7) letter c, leading to the exploitation of the expressions of folklore by irresponsible parties by adopting them as marks. Article 20 and Article 21 also highlight the refusal grounds regarding the revocation of a mark. This research focuses on the analysis of Article 72 paragraph (7) of Mark Law and Refusal Grounds in Mark Law. Normative-juridical methods and statutory, analytical, and comparative approaches were employed to discover that the prohibition of resemblance between marks and the expressions of folklore, which should be regulated in refusal grounds, is an absolute reason for refusing the request for a mark because this prohibition of resemblance represents the public interest, so there is no party rightful to file an objection in case of infringement. Moreover, Mark Law is not formulated to protect the expressions of folklore but it serves as an indirect consequence. Adapting to the legal system applying in Australia can be taken into account for the permit issuance system and consultation by stakeholders or adat people regarding disclaimers or responses in the request for a mark in connection to the expression of folklores. Keywords: mark, refusal grounds, expressions of folklore
PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN KESEPAKATAN GANTI RUGI PADA DIVERSI Farradhisya Ririz Nabila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farradhisya Ririz Nabila, Abdul Madjid, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabeelarz@student.ub.ac.id   ABSTRAK Salah satu bentuk kesepakatan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kesepakatan dengan ganti kerugian. Tentu dibutuhkan tanggung jawab dari pihak Anak dimana orang tua seharusnya adalah pihak yang bertanggungjawab agar pelaksanaan kesepakatan tersebut dapat terpenuhi. Tidak dialihkannya tanggung jawab atas ganti kerugian kepada orang tua membuat anak harus bertanggung jawab apabila terjadi pengingkaran kesepakatan. Hal tersebut dapat membuat tujuan diversi yaitu penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan menjadi tidak tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui serta merumuskan konsep pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah penulis memperoleh jawaban bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi sehingga diperlukan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan pasal baru yang mengalihkan pertanggungjawaban ganti rugi diversi kepada orang tua serta mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga apabila kesepakatan ganti rugi diingkari oleh orang tua maka anak bukan lah pihak yang harus bertanggung jawab. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Orang tua, Ganti rugi, dan Diversi   ABSTRACT One of the forms of diversion as in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime includes an agreement concerning redress. In this case, the responsibility of the child concerned is needed, where the parents of the child should be the ones who are responsible to allow for the fulfillment of the agreement. Without the diversion of responsibility over compensation to the parents, the child will have to bear the responsibility in case of a breach of contract. This certainly hampers the objective intended to ensure that the freedom of the child is not seized. This research aims to find out and analyze the form of the responsibility of the parents in terms of the agreement concerning redress in the diversion according to Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime, find out and formulate the concept of responsibility of parents in the implementation of the agreement of redress in the diversion in criminal law in the time to come. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. This research discovers that Law Number 11 of 2012 does not regulate the responsibility of parents regarding the implementation of the agreement concerning redress in the diversion, and, thus, an amendment to Law Number 11 of 2012 is required by adding a new article that encourages the diversion of the responsibility for redress to the parents, and the provision of Article 13 also needs to be amended. This recommendation is to ensure that children will not have to be responsible for the consequences of a breach of contract concerning redress. Keywords: responsibility, parents, redress, diversion
ANALISIS YURIDIS KONSEP POSITION MARK SEBAGAI MEREK NON-KONVENSIONAL DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNI EROPA DAN JEPANG) Kadinda Devara Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kadinda Devara Putri, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kadindadevara@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsep position mark sebagai merek non-konvensional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan mengetahui konstruksi pengaturan konsep position mark yang tepat di Indonesia dengan menganalisis pengaturan konsep position mark di Uni Eropa dan Jepang karena hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai merek posisi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pendekatan perbandingan dengan melihat perbandingan konsep pengaturan merek posisi di Uni Eropa dan Jepang, pendekatan kasus yaitu melihat kasus mengenai merek posisi dari Christian Louboutin VS Van Haren, dan pendekatan konseptual dengan melihat doktrin-doktrin yang memiliki keterkaitan dengan merek posisi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa merek posisi memungkinkan untuk dilindungi di Indonesia dengan memperhatikan unsur-unsur utama merek, kriteria-kriteria merek posisi, dan memperhatikan pedoman dari Pasal 20 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis yang telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Kata Kunci: merek posisi, merek non-konvensional, posisi tertentu ABSTRACT This research aims to analyze the concept of position mark as a non-conventional mark in Indonesia according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and to find out the construction of the regulation of the proper concept of position mark in Indonesia by analyzing the regulation of the concept of position mark in European Union and Japan. To date, there has been a legal loophole in the regulation concerning Position mark in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach involving the study of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, a comparative approach by looking at the comparative concept of the regulation of position mark in the European Union and Japan, a case approach by looking at the case of position mark of Christian Louboutin vs Van Haren, and conceptual approach involving the doctrines related to position mark. The research results discover that the position mark is subject to protection in Indonesia, taking into account the primary elements of the mark, the criteria of position mark, and the guidelines of Article 20 of Law concerning Marks and Geographical Indications amended to Law concerning Job Creation and Article 16 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Mark Registration. Keywords: position mark, non-conventional mark, a particular position
ANALISIS PASAL 50 HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 TERKAIT PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA SELAKU PEMEGANG HAK EKSKLUSIF TANPA PERJANJIAN LISENSI Klarissia Beatriss Andiraputri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klarissia Beatriss Andiraputri, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: beatriss@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah praktek monopoli yang dilakukan oleh pemegang hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi dikecualikan dari Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaturan yang tepat tentang batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak anti persaingan / praktek monopoli yang merupakan penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi tidak termasuk sebagai hal yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga berdasarkan hasil studi penulis menyusun pengaturan yang dirasa tepat sebagai batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi. Kata Kunci: Monopoli, Hak Eksklusif, Perjanjian Lisensi ABSTRACT This research aims to find out and analyze whether a monopolistic practice performed by a business with an exclusive right without any license agreement can be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999 and what regulation is appropriate regarding the restriction and implementation of the exclusive right without the license agreement involved. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that anti-monopolistic practice tendency as part of an exclusive right not under a license agreement is not the matter that should be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999, and this matter is not yet regulated in Law Number 5 of 1999. This study, thus, offers a regulation that is deemed appropriate regarding the implementation of the executive right without any license agreement. Keywords: monopolistic, exclusive right, license agreement
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID/TPK/2013/PT.DKI, PUTUSAN NOMOR 32/PID/TPK/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI) Mirandha Magdalena Sinaga
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mirandha Magdalena Sinaga, Milda Istiqomah, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: irandhasinaga@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis melakukan studi putusan terhadap putusan Nomor 11/PID/TPK/2013/ PT.DKI., Putusan Nomor 32/PID/TPK/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI. Yang mana terdapat disparitas pidana dalam ketiga putusan tersebut, mulai dari pertimbangan hingga vonis pada ketiga putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah untuk mejawab permasalahan disparitas pemidanaan terhadap ketiga putusan tersebut, yaitu mengenai analisis yuridis ketiga putusan tersebut, dan bagaimana asas keadilan maupun asas independensi hakim pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian oleh penulis, maka diperoleh hal sebagai berikut, bahwa ketiga putusan tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan bahwa dari ketiga putusan tersebut, hanya satu putusan yang memiliki pertimbangan terkait gender dan jenis kelamin, yang mana variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap vonis pemidanaan terdakwa. Dalam hal asas keadilan dan asas independensi hakim, jika dilihat dari asas keadilan maka ketiga putusan ini memiliki respon yang bertolak belakang, dan jika mengacu pada asas keadilan komutatif berdasarkan Aristoteles dan jika hanya bertumpu pada putusan hakim, maka Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI belum dapat dikatakan adil sepenuhnya. Jika dilihat dari asas independensi hakim maka hal ini berjalan beriringan dengan asas keadilan, dan dengan menggunakan beberapa parameter dalam menentukan pemenuhan terhadap asas ini, dan dari ketiga putusan ini yang paing menonjol adalah terkait pengurangan pemidanaan pada terdakwa Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI yaitu mendapatkan peringanan sebesar 6 tahun dari yang seharusnya 10 tahun menjadi 4 tahun dengan tindak pidana berlapis, juga korupsi yudisial yang dilakukan oleh terdakwa. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas, Perempuan ABSTRACT This research investigates Court Decision Number 11/PID/TPK/2013/ PT.DKI., Decision Number 32/PID/TPK/2015/PT.DKI, and Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI, sparking dissenting sanctions under these three decisions. This variety ranges from the stage of consideration to the verdict under these decisions. Departing from this issue, this research aims to investigate two research problems regarding the juridical analysis of these three decisions and the justice and independence principles of judges in these decisions using normative-juridical methods, and statutory, and case approaches. The analysis results indicate that these three court decisions have legally and convincingly met the elements of corruption. One of the decisions considers gender in this case. In terms of the principle of justice and independence of the judges and seen from the principle of justice, all these three decisions demonstrate contrasting responses. Moreover, in terms of the commutative justice principle introduced by Aristoteles and the decision per se, Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI cannot be deemed just. The independence of the judges goes along with the principle of justice. With several parameters to fulfill this principle, Court Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI is the most outstanding of the other two since it reduced the sentencing period from 10 to 4 years, while the crime involved multiple cases and judicial corruption committed by the defendant. Keywords: criminal corruption, disparity, women

Page 509 of 563 | Total Record : 5629

 507   508   509   510   511 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue