cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 518   519   520   521   522 
ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS IMUNITAS KEDAULATAN TERHADAP PENENTUAN KEDUDUKAN STATE-OWNED ENTERPRISES (SOE) DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Marinka Aniceta Heganevada Simbolon
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marinka Aniceta Heganevada Simbolon, Hanif Nur Widhiyanti, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: marinkaahs_@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas implikasi yuridis imunitas kedaulatan terhadap penentuan kedudukan State-Owned Enterprises (SOE) dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dilatarbelakangi oleh kekosongan norma dalam hukum internasional yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan suatu SOE sebagai suatu entitas yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan aktivitas komersial yang mengklaim hak imunitas kedaulatan ketika berhadapan dengan para pihak yang hendak melaksanakan putusan arbitrase internasional melawan entitas tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu standar yang sesuai dengan hukum internasional untuk menentukan kedudukan SOE dan apakah ia berhak untuk menerima imunitas kedaulatan berdasarkan kedudukannya dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional serta diperlukannya analisis terkait implikasi yuridis dari status SOE terhadap eksekusi aset yang dimiliki olehnya di pengadilan nasional suatu negara melalui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan komparatif. Kata Kunci: State-Owned Enterprises (SOE), Imunitas Kedaulatan, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Aktivitas Komersial, Kedudukan Hukum Abstract This research discusses the juridical implication of sovereign immunity in determining the standing of State-Owned Enterprises (SOE) in conducting international arbitration. This issue departs from a loophole of a norm in international law that governs the standing of SOE that claims sovereign immunity when it faces parties that are in the progress of International arbitrary award against this entity. A State-Owned Enterprise is an entity owned by a state to allow it to conduct commercial activities, making SOE believe that it holds an equal position to that of the state, and it also believes it holds immunity. Thus, a standard complying with international law is important to help determine the standing of SOE and whether it is entitled to sovereign immunity according to its standing in the international arbitral award. Specifically, the issue studied is related to whether the SOE should be entitled to use the claim over sovereign immunity to deny any international arbitral awards. This research also discusses the formulation regarding the juridical implication of the status of SOE regarding the acquisition of an asset in a national court of a state through the execution of an international arbitral award. This is to analyze the status of an SOE and the connection between its standing and a claim of sovereign immunity in an international arbitral award and to analyze the juridical implication of the status concerned in terms of the execution of the asset. This is normative legal research employing three approaches: statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analyzed based on grammatical and comparative interpretations. Keywords: State-Owned Enterprises (SOE), sovereign immunity, implementation of international arbitral awards, commercial activities, legal standing
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN KEBIJAKAN MANAJEMEN BORDER FENCE CONTROL YUNANI DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DITINJAU DARI KONVENSI PENGUNGSI 1951 Nadya Shafira Salsabiil
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadya Shafira Salsabiil, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya S Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Nadyashafira83@gmail.com Abstrak Penulis meneliti mengenai kebijakan Border Fence Control (BFC) yaitu kebijakan kontrol perbatasan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Yunani mulai dari 2011 dan berlangsung sampai tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Yunani sebagai negara garda terdepan daerah Uni Eropa yang mengakibatkan banyaknya angka pencari suaka dan pengungsi yang naik dengan tujuan mengklaim haknya ke salah satu negara Uni Eropa. Kebijakan BFC ditetapkan oleh Yunani guna mentekan angka pencari suaka dan pengungsi yang tinggi khususnya pada tahun 2014. Namun, kebijakan ini menimbulkan argumen mengenai apakah implementasinya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikat Yunani dan bagaimana hak-hak pencari suaka dan pengungsi dilindungi. Dengan tujuan menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Konvensi dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis yang timbul terhadap pengungsi, Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan Border Fence Control tidak dapat dibenarkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan hukum lain yang mengikat negara anggota Uni Eropa. Implikasi yuridis yang ditimbulkan yakni tidak di prosesnya permohonan status pengungsi oleh pemerintah Yunani terhadap pencari suaka. Kata kunci: Pengungsi, Kebijakan Manajemen Border Fence Control, Uni Eropa Abstract This research studies the policy of Border Fence Control (BFC) issued and executed by Greece from 2011 to 2021 to control the border. This research topic departed from the position of Greece as the forefront of the European Union that attracts more asylum seekers and refugees since they think they have to claim their rights from one of the countries in the European Union. This policy was stipulated by Greece to reduce the number of asylum seekers and refugees whose case was high back in 2014. However, this policy has raised arguments over whether the implementation complies with the regulatory provisions binding for Greece and how the rights of asylum seekers are protected. This research intends to analyze whether this policy is in line with the convention and analyzes how the juridical implication emerges with regard to the refugees. With A normative-juridical method and statutory, case, and conceptual approaches, this research explains that BFC policy cannot be legitimated by the 1951 Convention and other laws binding for the member states of the European Union. The Juridical implications may involve the canceled process of requests for the status of the refugees by the Greek Government regarding asylum seekers. Keywords: Refugee, Border Fence Control Management Policy, European Union
ANALISIS YUDIRIS SANKSI BAGI EMITEN MENURUT PASAL 13 AYAT (2) POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK Missyella Anggraini
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Missyella Anggraini, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: missyellaagrn@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan hukum incomplete norm pada rumusan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 51/POJK/03/2017 terkait pengaturan sanksi terhadap emiten yang tidak melaksanakan kewajiban sustainability reporting. Emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum di bursa wajib melakukan penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) secara berkala menurut ketentuan POJK No. 51/POJK/03/2017. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan sanksi terhadap Emiten yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) menurut Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017?; dan 2) Apa saja kewenangan yang dapat dilakukan oleh OJK apabila Emiten tetap tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) meski telah diberi sanksi menurut Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sistematis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa rumusan sanksi administratif pada Pasal 13 ayat (2) POJK No. 51/POJK.03/2017 normanya tidak lengkap (incomplete norm) karena jenis dan tingkatan sanksi pada pasal itu terbatas pada satu jenis sanksi saja tanpa memperhatikan implikasi atas akibat pelanggaran yang ditimbulkan. Keterbatasan tingkatan sanksi administratif pada rumusan pasal tersebut dapat melemahkan efektivitas dan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai. Kata kunci: keterbukaan, sanksi, laporan keberlanjutan Abstract This research studies the incomplete norm of the formulation of Article 13 paragraph (2) of the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) Number 51/POJK/03/2017 regarding the sanction imposed on an issuer failing to perform his responsibility for sustainability reporting. An issuer doing a public offering in exchange is required to submit sustainability reports regularly according to the provision of POJK Number 51/POJK/03/2017. Departing from this issue, this research investigates 1) the juridical analysis of the regulation of the sanction imposed on an issuer failing to perform the responsibility to submit a sustainability report according to Article 13 paragraph (2) of POJK Number 51/POJK03/2017 and 2) the authority that can be performed by the Financial Services Authority if the issuer is found to neglect the responsibility despite sanction imposition according to Article 13 paragraph (2) of POJK as above. This research employs a normative-juridical method and statutory and systematic approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research result reveals that the administrative sanction outlined in Article 13 paragraph (2) of POJK Number 51/POJK.03/2017 has an incomplete norm because the type and level of the sanction are restricted to only one sanction, and it overlooks the implication of the violation caused. The restriction of this administrative sanction can weaken the effectiveness and objectives of law enforcement expected. Keywords: transparency, sanction, sustainability report
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TERKAIT PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA OLAHRAGA LAPANGAN SEPAKBOLA DI KOTA METRO Galang Chandra Wibowo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galang Chandra Wibowo, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: galangchandraw6@student.ub.ac.id Abstrak Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga Lapangan Sepakbola di Kota Metro. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait implementasi yang tidak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga lapangan sepakbola di Kota Metro, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan menganalisis bagaimana upaya dalam melaksanakan Implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga Lapangan Sepakbola di Kota Metro. Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana lapangan sepakbola merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat ini sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Metode penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosio legal, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi langsung dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga lapangan sepakbola di Kota Metro belum efektif dikarenakan ditemui beberapa hambatan dalam mengimplementasikan pasal 73 ayat (1) UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Prasarana Olahraga Abstract This research studies the implementation of the responsibility of the Youth, Sports, and Tourism Agency in Metro City with regard to the use and maintenance of a football field as a sports infrastructure in Metro City. Several problems were identified regarding the implementation contravening Article 73 paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports in Metro City. This research aims to find out the implementation of the responsibility of Youth, Sports, and Tourism in Metro City regarding the use and maintenance of the football field in the city and the impeding factors, and analyze the measures taken. The use and maintenance of a football field as infrastructure is the responsibility of the central government, regional governments, and the members of the public according to Article 73 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach with primary and secondary data obtained from interviews, direct observation, and library research. The research result reveals that the responsibility of the agency concerned has not been effectively implemented due to several hindrances in the implementation of Article 73 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports. Keywords: Implementation, responsibility, use, maintenance, sports infrastructure.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN JUAL BELI TELEPON GENGGAM REKONDISI DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT 1 UU NOMOR 36 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI KANTOR UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG) Gagah Satrio Wicaksono
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagah Satrio Wicaksono, Yuliati, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: refondiramadha26@gmail.com Abstrak Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 menyatakan telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Hal tersebut dikarenakan perederaran telepon genggam rekondisi yang merupakan barang tidak layak jual masih beredar secara komersial di Kota Malang berpotensi merugikan konsumen. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah efektivitas pengawasan jual beli telepon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen di Kota Malang berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 UU Telekomunikasi? (2) Bagaimanakah kendala dan upaya penyelesaian masalah efektivitas pengawasan jual beli telelpon genggam rekondisi oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang Pasal 32 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Telekomunikasi? Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan lintas sektor dalam perlindungan konsumen jual beli telepon genggam rekondisi yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi belum terlaksana atau belum terimplementasi secara khusus, hanya pengawasan produk konsumen secara umum. Adapun pada pembahasan kedua, terdapat penjelasan yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaanya disebabkan oleh sistem pengawasan perangkat telekomunikasi yang berlum terintergrasi, kapasitas UPT Perlindungan Konsumen Malang yang kurang secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mencari solusi berupa pengawasan pentahelix yang melibatkan juga perusahaan telepon genggam dan kelompok akademisi dari perguruan tinggi agar semakin efisien dalam mencegah adanya permasalahan konsumen akibat telepon genggam rekondisi yang ilegal di Kota Malang. Kata kunci: Efektivitas Pengawasan, Jual Beli, Telepon Genggam Rekondisi Abstract Article 32 paragraph 1 of Law Number 36 of 1999 states that reconditioned cellphones are not worth buying and selling, but these transactions are seen as common in the transactions in Malang, tending to harm the consumers. This is because the reconditioned cellphones are not worth selling and buying and people still sell and buy such cellphones. Departing from this issue, this research aims to investigate 1) the effectiveness of the supervision over the transactions of reconditioned cellphones by the Consumer Protection Agency of Malang according to Article 32 Paragraph 1 of Telecommunication Law and (2) the impeding factors in and measures taken to settle the issue regarding the effectiveness of the supervision over sale and purchase of reconditioned cellphones conducted by Consumer Protection Agency of Malang according to Article 32 paragraph (1) of Telecommunication Law. The research results show that cross-sectoral supervision regarding consumer protection in reconditioned cellphone sales and purchases has not been implemented specifically but only generally. The second issue is that the supervisory systems of the telecommunication device are not yet integrated, and the capacity of the Consumer Protection Agency shows a lack in terms of quality and quantity. Therefore, this research aims to find solutions by offering Penta helix supervision, involving cellphone companies and university scholars to make it more efficient in preventing consumer issues due to reconditioned and illegal cellphones in Malang. Keywords: effectiveness of supervision, sale and purchase, reconditioned cellphones
ASAS KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK PADA PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DI BAWAH ASUHAN IBU MURTAD Raissa Milania Dewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raissa Milania Dewi, Fitri Hidayat, Siti Rohmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: raissamilania@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad pada Hukum Islam dan untuk menganalisis Asas kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak pada Putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan teknik penelusuran studi pustaka, dianalisis dengan teknik analisis penafsiran sistematis. Hasil pada penelitian ini adalah pada pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz di bawah asuhan ibu murtad pada Hukum Islam, ditemukan beberapa ayat Al-Quran, Hadits, Kitab Fikih dan pasal pada Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sesuai dengan agama yang dianut anak serta menjamin kebutuhan rohani dan perlindungan agama yang dipeluk anak. Sehingga, ibu yang telah murtad tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut dan hak asuh atas anak haruslah dicabut. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak pada Putusan Pengadilan Agama Parigi nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare tidak terpenuhi. Karena Penggugat sebagai ibu yang telah murtad tidak dapat mendidik anak sesuai agama yang dianut anak dan tidak dapat menjamin keselamatan rohani dan perlindungan agama yang dipeluk anak. Sehingga, hak asuh anak pada Penggugat sebagai ibu yang telah murtad untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz tersebut haruslah dicabut. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Murtad, Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak Abstract This research analyzes the regulation regarding the custody of a child not reaching mumayyiz under the care of an apostate mother according to Islamic Law and analyzes the principle of the best interest of the child following the Religious Court Decision of Parigi Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi and Religious Court Decision of Pare-Pare Number 65/Pdt.G/2021/PA.Pare regarding the custody of a non-mumayyiz child under the care of an apostate mother. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Legal materials were obtained from library research and analyzed with systematic interpretation. The research result reveals that regarding this case, several verses in the Quran, Hadiths, Fiqh books, and some articles in Islamic Law Compilation require parents to guarantee the spiritual need of the child and the protection of the religion followed by the child. Thus, the apostate mother cannot take care of the child concerned and the custody of the child must be revoked. The principle of the best interest of the child as in the Religious Court Decision of Parigi Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi and the Religious Court Decision of Pare-Pare Number 65/Pdt.G/2021/PA.Pare is not fulfilled. The lawsuit filed cannot grant the right of an apostate mother to get the child under her care since there is a doubt that the mother will manage to give proper religious teaching to the child and the spiritual safety of the child may not be appropriately guaranteed. Therefore, the custody held by the apostate mother must be revoked in this context. Keywords: custody of the child, Mumayyiz, apostasy, the principle of the best interest of the child
KRIMINALISASI PERBUATAN KEALPAAN DALAM MENGIKUTI PELATIHAN MILITER, PELATIHAN PARAMILITER, ATAU PELATIHAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Septiana Eka Rahmaning Tyas
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Septiana Eka Rahmaning Tyas, Alfons Zakaria, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: septianaeka@student.ub.ac.id Abstrak Adanya kekosongan pengaturan perbuatan kealpaan dalam mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk merumuskan alternatif pengaturan terkait perbuatan tersebut guna menutup kekosongan hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pentingnya krimininalisasi perbuatan kealpaan dalam mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas kekosongan pengaturan tersebut di Indonesia. Kriminalisasi ini diperlukan dalam rangka memberikan keadilan terhadap pelaku perbuatan tersebut berdasarkan derajat kesalahannya. Hal ini karena antara kesengajaan dan kealpaan merupakan 2 (dua) bentuk kesalahan yang berbeda sehingga harus ada pembedaan sanksi yang dijatuhkan guna melaksanakan prinsip proportionality in sentencing. Baik dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan, keduanya perlu dikriminalisasikan sebagai upaya penanggulangan terorisme lebih dini melalui penal policy dan mencegah terjadinya aksi terorisme di masa mendatang. 2) Konsep alternatif pengaturan yang dirumuskan ialah bahwa: Setiap orang yang mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang seharusnya patut diduga bahwa pelatihan tersebut untuk merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kata Kunci: kriminalisasi, kealpaan, pelatihan, paramiliter, terorisme Abstract Legal loopholes in the regulation concerning negligence in military and pre-military training and other forms of training prepared for terrorism in Indonesia have led to legal uncertainty. This research aims to formulate an alternative regulation, which is intended to fill the legal loopholes. With a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research aims to investigate 1) the essence of criminalization of negligence in military and pre-military training and other training activities prepared for terrorism in Indonesia as a measure to assure legal certainty or fill the legal loopholes of the regulation concerned in Indonesia. This criminalization is required to guarantee justice for the violators concerned according to the level of wrongdoing because intentional conduct and negligence are two different wrongdoings that should be imposed with different sanctions to meet the principle of proportionality in sentencing. These two wrongdoings should be imposed with sanctions to ensure that early prevention of terrorism is performed through penal policy, and terrorism can be further prevented in the time to come; 2) the alternative concept of the regulation formulated involves the condition where every person must attend military and pre-military training or other training activities that take place nationally or overseas. If these training activities are suspected of the preparation of terrorism, the persons involved in the training are subject to a maximum two-and-six months’ imprisonment. Keywords: criminalization, negligence, training, pre-military, terrorism
REKONSTRUKSI PERAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM MEMBANTU PRESIDEN UNTUK MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Muhammad Arsyad
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Arsyad, Ria Casmi Arrsa, Arif Zainudin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: diegoarsyad19@gmail.com   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi mengangkat permasalahan Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Membantu Presiden Untuk Menetapkan Arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pilihan judul tersebut dalam penelitian ini adalah karena Tugas Kompolnas yang seharusnya strategis itu dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Kenyataan sampai saat ini belum ada wujud resmi dokumen penetapan arah kebijakan Polri, sehingga dampak dari komitmen yang rendah itu tadi terjadilah yang namanya Ketidaklengkapan Hukum, yang akhirnya berakibat citra polri semakin memburuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatis dengan pendekatan perundang undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan analitis (analytic approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di Komisi Kepolisian Nasional dalam membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan adanya rekonstruksi peran dengan berbagai pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk itu perlu memberikan legitimasi kewenangan yang lebih luas bagi Lembaga Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas kepolisian sekaligus penentu kebijakan startegis bagi Polri dengan menggunakan sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu Struktur (legal structur), Substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur) dari sistem tersebut mampu mengatur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan Anggaran, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam tubuh Komisi Kepolisian Nasional itu sendiri. Kata Kunci: rekonstruksi, komisi kepolisian, arah kebijakan   Abstract This research departs from the issue regarding the role of the Commission of the National Police in assisting the President to set the course of the policy of the Indonesian Police. The tasks of the Commission of the National Police are considered far from what has been expected, and there is no official document that elaborates on the course of the policy of the Indonesian Police. This issue has left a legal loophole, worsening the name of the police. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) technique, revealing that setting the course of the policy as specified above requires wider legitimation of authority for the National Police as a police supervisory body while determining the strategic policy for the Indonesian Police by referring to the legal system that consists of three components: legal structure, legal substance, and legal culture. These components are expected to develop human resources, institutionalization, budget, and infrastructure and facilities within the Commission of the National Police per se. Keywords: reconstruction, police commission, the course of policy
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TIGRAY DI ETHIOPIA DI TENGAH KONFLIK BERSENJATA Naura Alma Febrianti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naura Alma Febrianti, Ikaningtyas, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nauraalmaf04@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum terkait pengaturan hukum nasional dan hukum internasional bagi Perempuan di Tigray pada kondisi Konflik Bersenjata Non-Internasional dan tanggung jawab negara atas kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan Tigray menurut Hukum Internasional. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Nasional Ethiopia dengan Hukum Internasional dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata di Ethiopia? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Ethiopia terhadap Kekerasan Perempuan Tigray di tengah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Internasional?. Adapun jenis penelitian yang digunakan berupa metode yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka peneliti memperoleh jawaban, yakni: 1. Hukum Nasional Ethiopia belum mengatur perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata, khususnya terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan kekerasan berbasis gender yang dilakukan pasukan bersenjata terhadap perempuan Tigray tidak dapat dicegah. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Ethiopia dapat dikatakan sebagai (commission) dan pembiaran yang dilakukan oleh Ethiopia dapat dikatakan sebagai (omission) maka hal ini menimbulkan tanggung jawab negara. 2. Tanggung jawab negara yang dapat dilaksanakan Ethiopia berupa responsibility to prevent: dibuatnya aturan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dalam keadaan konflik bersenjata khusunya bagi perempuan, responsibility to react dapat dilaksanakan dengan menyediakan safe house dan membentuk organisasi–organisasi perlindungan bagi perempuan, responsibility to rebuild dapat dilakukan pemerintah Ethiopia dengan memberikan kemudahan bagi access to effective remedy bagi para korban. Kata Kunci: Ethiopia, konflik bersenjata, kekerasan berbasis gender, penduduk sipil, tanggung jawab negara Abstract This research discusses the legal protection of Tigray women amidst non-international armed conflict according to national and international laws and the responsibility of the state regarding gender-based violence affecting Tigray women according to international law. Departing from the issue of gender-based violence happening amidst non-international armed conflict harming Tigray women, this research investigates: 1. How do the national law of Ethiopia and international law provide legal protection for Tigray women amidst armed conflict in Ethiopia? 2. How is the responsibility of Ethiopia regarding the violence against Tigray women amidst the armed conflict according to international law? this research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The research result discovers that 1. The national law in Ethiopia does not regulate the protection of civilians during armed conflict, especially for women. This certainly triggers gender-based violence committed by Ethiopian armed forces against women, which is unstoppable and cannot be given sanctions following a serious violation of human rights. This action can refer to commission and omission, resulting in the responsibility of the state. 2. The responsibility to prevent involves the making of the rule concerning protection for civilians amidst armed conflict against women, while the responsibility to reach can be given by providing safe houses and forming organizations aiming to protect civilians, especially women. Moreover, the responsibility to rebuild can be performed by the Ethiopian government by allowing for access to an effective remedy for victims. Keywords: Ethiopia, armed conflict, gender-based violence, civilian, state responsibility
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN PRINSIP TRANSPARANSI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (STUDI TERHADAP PENERAPAN PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI) Ayudita Supriyanto Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayudita Supriyanto Putri, Moh. Fadli, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ayuditaputri@gmail.com Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi administratif dalam rangka penegakan hukum terhadap prinsip transparansi GUG pada Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi yang masih belum ditegakkan secara tegas. Hal demikian kemudian menimbulkan terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, terkait dengan pengelolaan anggaran dalam perguruan tinggi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip transparansi Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan GUG; dan (2) untuk memahami dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pengaturan mengenai prinsip transparansi berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi ditinjau dari segi pengelolaan anggaran suatu perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU Pendidikan Tinggi tidak menyelesaikan problematika mengenai isu dalam perguruan tinggi. Penerapan sanksi administratif terkait Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi telah diatur pada UU KIP. Namun, penerapan sanksi administratif yang belum efektif ini membuat jaminan yang dijanjikan prinsip GUG yaitu pengelolaan manajemen yang berkualitas dan peningkatan pertanggungjawab pengelolaan tidak berjalan semestinya. Kata Kunci: sanksi administratif, transparansi, GUG Abstract This research departs from the issue regarding administrative sanctions imposed to enforce the law concerning the transparency principle in Good University Governance (henceforth referred to as GUG) in Article 63 of the Law concerning Higher Education that is not elaborated, which may leave a legal problem in the time to come. This problem happens in several universities in Indonesia, particularly regarding budget management in universities. This research aims to (1) understand and analyze the implementation of administrative sanctions in the violation of the transparency principle, Article 63 of the Law concerning Higher Education to bring about GUG, and (2) understand and analyze the impacts arising from the regulation of this principle according to the provision of Article 63 of Law concerning Higher Education seen from the perspective of budget management in a university. This research shows that the validity of Higher Education Law does not serve as a resolution to the problem regarding the issue. The imposition of administrative sanctions is outlined in Article 63 of Higher Education Law and also in the Law concerning Public Information Transparency, but its implementation has not been effective, leading to inappropriate quality and accountability management. Keywords: administrative sanction, transparency, Good University Governance, higher education

Page 520 of 563 | Total Record : 5629

 518   519   520   521   522 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue