cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 519   520   521   522   523 
ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS IZIN POLIGAMI PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH TANPA ADANYA IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2190/PDT.G/2017/PA.CKR) Ruth HM Nainggolan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruth HM Nainggolan, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: ruth01@student.ub.ac.id Abstrak Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Badan Umum Daerah dalam hal perkawinan dan perceraian dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan khusus tersebut yaitu harus memperoleh surat izin atasan terlebih dahulu jika ingin melakukan poligami. Jika Pegawai BUMD tersebut melanggar aturan khusus tersebut maka Pegawai BUMD akan diberikan sanksi disiplin berat. Akan tetapi dalam putusan ini, Pemohon melanggar aturan tersebut dan hanya membuat surat pernyataan menanggung resiko saja. Hal ini berpotensi terjadinya konflik hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mencoba untuk menganalisis putusan pengadilan terkait perkawinan poligami tanpa adanya izin atasan. Penulis menganalisis terkait surat pernyataan dan surat izin atasan dan juga keabsahan perkawinan yang dilakukan. Selain itu mencoba memberikan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan juga kepada pegawai BUMD Kata Kunci: perkawinan, poligami, pegawai badan usaha milik daerah, surat izin atasan Abstract Polygyny marriage done by an employee of a local-owned enterprise (henceforth referred to as BUMD), including the divorce from such a marriage, is equal to the procedure applied in the matter for a civil servant. It has a specific regulation governed in the Government Regulation Number 45 of 1990 concerning the Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning the Permit of Marriage and Divorce for Civil Servants. This regulation must involve a permit issued by a supervisor allowing for polygyny. An employee of BUMD will be subject to a serious disciplinary sanction for violating this provision. However, the person violating this provision was only required to make a written statement mentioning that he/she must take the risk. This irrelevant condition will certainly spark legal conflict. With a normative-juridical method, this research aims to analyze the court decision concerning polygyny without any permit from the supervisor. It also analyzes the written statement and permit issued by the supervisor and the validity of the marriage. Recommendations are given to the government and employees of BUMD. Keywords: marriage, polygyny, BUMD employees, permit from supervisor
ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN) Shasha Shava Shasila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shasha Shava Shasila, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shashashavas@student.ub.ac.id Abstrak Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan sebagai penerus bangsa, anak juga memiliki peranan yang strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan sebuah perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak secara seimbang. Namun anak juga dapat melakukan perbuatan menyimpang yakni seperti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, peradilan bagi anak sendiri sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana. Terdapat salah satu asas yang penting dalam peradilan anak yakni Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Hakim juga harus memastikan bahwa asas ini dilaksanakan dengan memastikan kepentingan terbaik anak korban tidak dikesampingkan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus terpenuhi. Namun nyatanya dalam penjatuhan putusan hakim kurang memperhatikan kepentingan anak, yakni dapat dilihat dari penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim. Pada kasus pencabulan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara karena menurut hakim pidana penjara dapat memberikan efek jera. Namun nyatanya penjatuhan pidana penjara tidak sesuai dengan asas Ultimum Remidium serta penjatuhan pidana penjara bagi anak akan membuat anak di stigma oleh masyarakat dan membuat anak tertekan dan sulit diterima dimasyarakat. Kata Kunci: asas kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan hakim, pencabulan Abstract Children are the next generation with the potential to serve the state and hold an important and strategic role that carries its specific nature. This role requires coaching and protection to ensure that children appropriately grow and develop. However, several children are sometimes found doing something immoral such as molestation. Children dealing with legal issues should be specially treated, and the function of the juvenile courts has been governed by Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Judicial Systems that outline one essential principle for children—the best interests of the child. This principle implies that every decision-making should take into account the development of the child. Judges must also ensure that this principle is upheld and the interests of the child are fulfilled. In reality, verdicts delivered by judges over such cases have not prioritized the interests of the child. This is obvious in sanction imposition by judges. In the molestation case discussed in this research, the judges imposed imprisonment on the child, and this measure was intended to deter the child. However, this imposition contravenes the Ultimum Remidium principle for children, thereby possibly making the child concerned stigmatized in the society they live in, and it could leave them intimidated and not easily accepted by society. Keywords: the principle of the best interests of the child, judicial consideration, molestation
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK TERHADAP PENERBITAN KIA DI DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR Alfina Khoirun Nisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfina Khoirun Nisa, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alfinakns@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penyebab pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak terhadap penerbitan KIA di Desa Selopuro belum efektif serta untuk memahami dan menganalisis kendala dan juga upaya dalam efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak terhadap penerbitan KIA di Desa Selopuro. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Desa Selopuro masih belum efektif dikarenakan adanya beberapa faktor, pertama faktor hukum, dimana aturan tersebut masih mempunyai kelemahan terkait pengaturan kewajiban untuk memiliki KIA. Faktor penegak hukum dimana masih terdapat banyak kendala sehingga menyebabkan tidak efektifnya suatu aturan hukum. Faktor terakhir yaitu faktor masyarakat dikarenakan masyarakat masih mempunyai kesadaran hukum yang rendah sehingga kepemilikan KIA masih belum berjalan secara maksimal. Pemerintah sedang melakukan upaya berupa mewujudkan kerja sama di bidang kesehatan dan juga bidang pendidikan untuk menunjang pemanfaatan KIA, melakukan sosialisasi pada lembaga tertentu dengan maksud supaya dapat menunjang pemahaman masyarakat. Upaya lainnya yang akan dilakukan yaitu mengkomunikasikan program tersebut dengan baik dan konsisten. Kata kunci: Efektivitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blitar, Kartu Identitas Anak Abstract This research aims to understand and analyze the ineffective implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning ID Card for Child regarding its issuance in Selopuro village; it also analyzes the impeding factors and measures in the effectiveness of the implementation of the Regulation of Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 in Selopuro village. With a socio-legal method and socio-juridical approach, this research analyzed primary and secondary data using descriptive and qualitative methods, revealing that the ministerial regulation concerned has not been effectively implemented because, first, this regulation has loopholes in governing the issuance of the id card for child. Second, law enforcers are other factors causing issues in the ineffectiveness of the regulation implementation. In this case, the public has also contributed to one of the factors, impeding the process of the issuance of the card. Currently, the government is taking some measures in both health and education fields to help support the functions of the id card for child. The government also promotes the program through particular institutions to give more understanding to the public, while communicating this program consistently and appropriately. Keywords: effectiveness, Population and Civil Registry Agency, Regency of Blitar, Identity Card for Child
KEABSAHAN PARTICULAR MARKET SITUATION (PMS) SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING AUSTRALIA TERHADAP KERTAS A4 INDONESIA (DS529) Sonny Prabowo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sonny Prabowo, Sukarmi, A.A.A. Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bonifasiusonny8@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Particular Market Situation (PMS) sebagai dasar kebijakan bea masuk Anti-Dumping Australia terhadap kertas A4 Indonesia (DS529). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengamati perjanjian internasional seperti Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) dan Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (AD Agreement), serta sumber hukum internasional lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMS tidak secara rinci diatur dalam AD Agreement, namun terdapat kaburnya penafsiran mengenai PMS dalam kasus ini. Selain itu, PMS juga tidak dapat dibatasi oleh ASCM Agreement karena tertera pada footnote nomor 56 dari perjanjian tersebut. Dalam menentukan kebijakan bea masuk Anti-Dumping, Australia menggunakan perbandingan dengan negara ketiga, namun kebijakan ini tidak mengikutsertakan tiga kebijakan Indonesia yang tidak melewati batas margin subsidi de minimis yang ditetapkan dalam ASCM Agreement. Selain itu, satu kebijakan Indonesia tidak termasuk dalam kriteria subsidi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat distorsi harga bahan baku dan perbedaan yang tidak layak antara nilai normal dan harga ekspor yang menjadi batasan dalam ruang lingkup PMS. Dalam konteks ini, PMS tidak dapat dijadikan dasar kebijakan bea masuk Anti-Dumping Australia terhadap kertas A4 Indonesia. Kata kunci: anti-dumping, bea masuk, particular market situation Abstract This research aims to study the validity of a particular market situation (henceforth referred to as PMS) as the fundamental policy regarding anti-dumping import duty Australia for A4 paper in Indonesia (DS529). This is library research that involves the observation of international agreements such as the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) and the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (AD Agreement) and some relevant international legal resources. The research result reveals that the PMS is not regulated in detail in the AD agreement, leaving the interpretation of this PMS regarding this matter murky. Moreover, PMS cannot be limited by ASCM because it is written in footnote number 56 of the agreement. Setting the policy governing anti-dumping import duty Australia refers to the comparison of three countries, but this policy does not include three policies that do not exceed the margin limit of subsidi de minimis stipulated by the ASCM Agreement. Moreover, one policy in Indonesia is not categorized as a subsidy. This research tries to reveal that there is price distortion in raw materials and the inappropriate difference between the normal value and exporting price, which sets the limit in the scope of PMS. Within this context, the PMS cannot be referred to as the basis of the policy concerning anti-dumping import duty Australia regarding the A4 paper in Indonesia. Keywords: anti-dumping, import duty, particular market situation
URGENSI PENGATURAN TINDAKAN CHURNING SEBAGAI KEGIATAN YANG DIGOLONGKAN PRAKTIK MANIPULASI PASAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Silvia Dewi Suciningtyas
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Silvia Dewi Suciningtyas, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: silviawargo@student.ub.ac.id Abstrak Kejahatan di bidang pasar modal dalam Undang-Undang Pasar Modal terdiri atas penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Salah satu jenis kegiatan yang digolongkan praktik manipulasi pasar dalam pasar modal, yaitu churning. Tindakan churning dianggap dikualifikasikan ke dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Akan tetapi, norma yang terkandung dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal menunjukkan adanya ketidaklengkapan norma. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi urgensi pengaturan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pengaturan yang tepat terkait tindakan churning sebagai kegiatan yang digolongkan praktik manipulasi pasar dalam pasar modal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang tindakan churning dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal memperlihatkan adanya simplifikasi atas pencantuman ketentuan manipulasi pasar sebab dalam pasal tersebut hanya ditegaskan tentang tujuan manipulasi pasar. Berkenaan dengan pengaturan yang tepat terkait tindakan churning berdasarkan studi perbandingan dengan ketentuan manipulasi pasar di Amerika Serikat adalah mencantumkan rincian tentang tindakan churning ke dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal atau pembentukan peraturan pelaksanaan yang lebih menekankan pada tindakan preventif. Kata kunci: churning, manipulasi pasar, kejahatan di bidang pasar modal Abstract Criminal offenses often happening in the capital market as governed by Capital Market Law consist of fraud, market manipulation, and insider trading. Churning is one of the actions categorized as a market manipulative practice in the capital market. This conduct is qualified as manipulation in Article 91 of Capital Market Law. However, the norm outlined in this Article shows an incomplete norm. This research aims to investigate and identify the urgency of the regulation as in Article 91 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and appropriate regulation regarding churning categorized as a market manipulative practice in the capital market. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research result reveals that the provision concerning churning in Article 91 as mentioned above shows the simplification of the stipulated provision of capital manipulation since this Article only mentions the purposes of market manipulation. In terms of the related regulation in churning, departing from the comparative study involving the investigation of the provision regarding market manipulation in the US, this research suggests that there should be an elaboration on the details of the churning as the conduct in the elucidation of Capital Market Law or the drafting of the regulation that focuses more on preventive action. Keywords: churning, market manipulation, criminal offenses in capital market
KRITERIA NAMA UMUM YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN DENGAN JEPANG) Oktaviani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Oktaviani, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: oktvss@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kriteria dari unsur nama umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek pada pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2016 akibat tidak terdapatnya penjelasan secara rinci mengenai kriteria dari nama umum, timbul ketidaklengkapan norma dan menimbulkan permasalahan di masyarakat tentang bagaimana nama umum itu sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana analisis batasan unsur nama umum berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; (2) Bagaimana pengaturan kriteria nama umum dalam pendaftaran merek yang berkepastian hukum? Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang- undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan antara Japan Trademark Act dan regulasi Indonesia serta menerapkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sistematis. Jawaban dari permasalahan yang penulis teliti bahwa nama umum adalah kata yang secara umum telah dikatahui masyarakat, kata umum apabila diikuti dengan kata lain dapat didaftarakan menjadi merek dikarenakan sudah tidak menjadi nama umum lagi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pengaturan yang berisi pengertian, kriteria, serta contoh untuk memudahkan pemohon merek untuk mendaftarkan merek mereka. Kata kunci: merek, nama umum, pendaftaran merek Abstract This research aims to analyze the criteria of the common name that cannot be registered as a trademark as in Article 20 point f of Law Number 20 of 2016 regarding the absence of elaborate elucidation about the criteria of common names, triggering incompleteness of the norm and issues amidst society. Departing from this issue, this research investigates 2 (two) research problems (1) the analysis of the common name according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (2) the regulation of the criteria of the common name used in trademark registration that holds legal certainty. This research employed normative-juridical methods and statutory, analytical, and comparative approaches. The comparison involves the comparison between Japan Trademark Act and the regulation in Indonesia and primary, secondary, and tertiary materials, which were further analyzed using a systematic method. The research results reveal that a common name can be defined as a common word in society. A common name followed by another word can be registered as a trademark simply because it is no longer a common name. Therefore, Indonesia requires a regulation that sets the definition, criteria, and examples, all intended to enable the people concerned to register their trademarks. Keywords: mark, common name, trademark registration
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCATATAN PEMBUKUAN TRANSAKSI BPRS (STUDI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 DI OTORITAS JASA KEUANGAN MALANG) Marsha Audia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marsha Audia, Siti Hamidah, Amelia Sri Kusumadewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: marshaaudia@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait Pengawasan OJK dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi BPRS di OJK Malang. OJK melakukan tugas pengawasan Microprudential bank yang meliputi kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK . Salah satu contoh kasus BPRS Jabal Tsur dimana perbuatan direktur tidak mencatatkan transaksi dan pembukuan dalam laporan keuangan, yang mana dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi Perbankan Syariah ? (2) Apakah Hambatan dan Upaya Dalam Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi Perbankan Syariah ? Pada penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yakni penelitian sosio legal dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu, OJK belum sepenuhnya efektif, hal ini dibuktikan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan syariah, pada tahun ini masih terdapat banyak aduan sebanyak 11 aduan, pengawasan merupakan salah satu budaya hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap BPRS, juga masih sangat tidak efektif. Mengigat, jumlah SDM dengan kantor yang diperiksa sangat tidak seimbang, sehingga mengakibatkan banyaknya oknum dari perbankan syariah yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kendala terkait pemahaman Professional Judgement yang memiliki perbedaan antara pengawas cabang OJK satu dengan cabang OJK yang lainnya. Sehingga sampai saat ini masih menimbulkan masalah, atau celah hukum. Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Pencatatan, dan Transaksi Perbankan Syariah Abstract This research studies the issue of the supervision performed by the Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) in the bookkeeping of BPRS transactions in OJK Malang. The OJK runs its task of monitoring Microprudential bank including the institutionalization, bank health, and prudential principle in a bank, and conduct the assessment of the bank as intended in Article 7 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK. In the case of BPRS of Jabal Tsur, the director does not record transactions and conduct bookkeeping in the financial report, and the mechanism was done not according to the law. Departing from this issue, this research aims to study (1) the effectiveness of the supervision conducted by the OJK in Sharia banking transaction bookkeeping and (2) the impeding factors in the case and measures taken to bring about the effectiveness of the monitoring of OJK in the transaction bookkeeping of sharia banking. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, this research reveals that the OJK has not been comprehensively effective. Article 7 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK does not elaborate on how the supervision is given by the OJK over Sharia banking. There have been about 11 complaints, and the supervision represents the legal culture that the OJK has to perform for BPRS, while this has been ineffective so far. This ineffectiveness is due to an inadequate number of human resources and irresponsible people who disobey the current regulation regarding Sharia banking. The issue is also affected by different professional judgments between OJK branch offices. Overall, the problems have caused legal loopholes. Keywords: supervision, Financial Services Authority, bookkeeping, Sharia banking transactions
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PEMBERI DELIK GRATIFIKASI Laura Uli
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laura Uli, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: laurauli@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai tindak pidana gratifikasi serta faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Majelis Hakim dapat memutus bebas putusan pidana terhadap pelaku pemberi delik gratifikasi. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep pengaturan tentang subjek hukum pemberi delik gratifikasi sebagai hukum positif di Indonesia. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat dari masalah yuridis kemudian dilakukan pendekatan secara normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap masalah yuridis tersebut yakni peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana gratifikasi dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang terkait lainnya. Adanya kekaburan dalam tafsiran mengenai batasan tentang tindak pidana suap dengan tindak pidana gratifikasi membuat celah hukum yang menjadikan alasan dasar hakim dalam putusannya memutus bebas terdakwa selaku pelaku pemberi delik gratifikasi. Selain itu, politik hukum pidana atau dengan kata lain strafbaarfeit pemberi delik gratifikasi belum diatur dalam undang-undang yang bertolak belakang dengan asas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan yang mengatur. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan konsep pengaturan baru yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perumusan suatu delik tindak pidana agar dapat dijadikan sebagai pedoman pembuatan undang-undang mengenai tindak pidana gratifikasi sehingga dapat menutup celah hukum bagi para subjek hukum dalam tindak pidana gratifikasi. Kata kunci: Normatif Putusan Bebas, Korupsi, Gratifikasi Abstract This research aims to analyze the regulation regarding gratuity and factors encouraging the judges to acquit the defendant who gave gratuity and discusses the concept of the regulation concerning legal subjects giving gratuity within the scope of positive law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method by analyzing relevant statutes concerning juridical issues, especially in terms of gratuity and corruption eradication, and other laws. The murky interpretation regarding the scope of the definition of bribery as a crime and gratuity left a legal loophole that set the fundamental basis for the judges to acquit the defendant who gave the gratuity. Moreover, the legal politics in criminal law—strafbaarfeit— regarding this gratuity is not regulated in a statute, contravening the principle of legality implying that conduct cannot be legally processed and sentenced if there is no regulation regulating this case. Thus, this research presents a new regulatory concept according to the provisions used in the formulation of criminal offenses to further serve as the guidance of lawmaking regarding gratuity. This is expected to fill the legal loophole for legal subjects in gratuity criminal cases. Keywords: normative, acquittal, corruption, gratuity
PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA) Nanda Firmansyah Pambudi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nanda Firmansyah Pambudi, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nandafirmansyah@student.ub.ac.id Abstrak Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Perbuatan nyata untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah mewujudkan kemandirian Negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan Negara berupa pajak. Pengaturan pajak dan retribusi daerah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangga menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Pemerintah Kabupaten Jepara mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut ‘Perda Kabupaten Jepara tentang Pajak daerah’). Salah satu yang menjadi objek pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengatur mengenai pengenaan pajak pada reklame, menurut Pasal 24 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Pada Pasal 31 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa: Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tidak terpenuhi. Dikarenakan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Jepara dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Pajak Reklame Berjalan, Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Abstract National development takes place progressively and is ongoing, aiming to improve the well-being of the people both in material and spiritual scopes. Real actions to realize this objective is by fostering the independence of the state to discover fund resources through taxes earned as state revenue. The regulation of taxes and levies in regional areas has been in force since the enforcement of Law Number 28 of 2008 concerning Regional Taxes and Levies. Regional governments are authorized to collect taxes and levies to support regional autonomy in their regions. People have become the objects of this collection and they also deserve the results gained from paying taxes and levies. The local government of Jepara Regency promulgated the Regional Regulation of Jepara Number 8 of 2011 concerning Regional Taxes. Advertisements are one of the sources from which taxes can be collected. The taxes earned from advertisements are outlined in Article 24 paragraph (1) of Regional Regulation of Jepara concerning Regional Taxes, mentioning that the taxable objects of advertisements are those running advertising activities. Article 31 paragraph (2) letter e states: taxable objects as intended in paragraph (1) involve: moving advertisements displayed on vehicles. The research result reveals that Article 31 paragraph (2) of Regional Regulation of Jepara Regency of 2015 concerning Regional Taxes has not been effectively implemented due to several factors regarding the theory of legal effectiveness as introduced by Lawrence M. Friedman. The Regional Financial Management and Asset Agency of the Regency of Jepara is affected by the lack of awareness of the people regarding the current regulation. Keywords: tax imposed on moving advertisements, motorized vehicles, implementation
ANALISIS YURIDIS BIG DATA SEBAGAI FASILITAS YANG ESENSIAL (ESSENTIAL FACILITIES) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Audra Levana Adelia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audra Levana Adelia, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: audralevana@student.ub.ac.id Abstrak Big data merupakan salah satu fasilitas penting bagi pelaku usaha dalam pengembangan kegiatan usahanya, namun eksistensi big data dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan persaingan usaha sehingga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu, penulis dalam penelitiannya akan membahas terkait bagaimana pengaturan big data dalam hukum persaingan usaha di Indonesia serta bagaimana analisis big data dalam prinsip essential facilities ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur terkait big data sebagai fasilitas yang esensial dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus. Pengaturan terkait big data sebagai komponen yang berpengaruh dalam efektivitas persaingan usaha belum diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, berbeda dengan Jerman yang sudah mengatur hal tersebut dalam Section 18 paragraph (3a) No. 4, Section 19 paragraph (1) No. 4 dan Section 19a paragraph (1) No. 4 GWB serta diterapkan dalam kasus Google/Alphabet’s data collection practices di Jerman. Selain itu, big data dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang esensial apabila big data tersebut dimiliki oleh pelaku usaha monopolis karena keberadaan skala ekonominya yang sangat besar untuk dapat mengumpulkan data tersebut, tidak dapat dengan mudah diduplikasi oleh pesaing/pelaku usaha lainnya, adanya penolakan akses terhadap big data serta kelayakan untuk menyediakan big data tersebut. Namun diperlukan penafsiran lebih lanjut oleh KPPU untuk penerapannya dalam perkara persaingan usaha. Adapun potensi pelanggaran yang dapat timbul berkaitan dengan big data sebagai fasilitas yang esensial, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 25 UU Nomor 5 Tahun 1999. Kata kunci: big data, fasilitas yang esensial, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Hukum Persaingan Usaha Jerman Abstract Big data is an essential facility for businesses to develop, but its existence can affect the effectiveness of business competition, and this may lead to monopolistic practices and unfair business competition. Departing from this issue, this research aims to discuss how big data is regulated by business competition law in Indonesia and how big data is analyzed within the principle of essential facility seen from the perspective of business competition law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method that involved observation and approaches regarding big data as an essential facility with the help of statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The regulation regarding big data can affect the effectiveness of business competition as governed by the law of business competition in Indonesia. In comparison, Germany governs this matter in Section 18 paragraph (3a) No. 4, Section 19 paragraph (1) No. 4, and Section 19a paragraph (1) No. 4 GWB, and it is applied in the case of Google/Alphabet’s data collection practices in Germany. Moreover, big data can be categorized as an essential facility when big data is owned by a monopolistic business, not easily duplicated, and there is a rejection of access to big data and the appropriacy of providing big data. Further interpretation by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is required in business competition cases. The issue that may arise regarding big data as an essential facility is the violation of Articles 17 and 25 of Law Number 5 of 1999. Keywords: big data, essential facilities, KPPU, business competition law in Indonesia, business competition law in Germany

Page 521 of 563 | Total Record : 5629

 519   520   521   522   523 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue