cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 520   521   522   523   524 
PERLINDUNGAN BAGI DEBITOR PERSEROAN PAILIT DAN INSOLVEN YANG MENGALAMI CASH FLOW INSOLVENCY DARI ANCAMAN PEMBUBARAN PERSEROAN Ivan Kurniawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Kurniawan, Sihabudin, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ivkurr@student.ub.ac.id Abstrak Berawal dari isu hukum adanya miss konsepsi antara UUK-PKPU dengan UU PT dalam memahami perseroan pailit dan insolven, yang akibatnya merugikan kepentingan perseroan yang cash flow insolvency dan viable. Menarik untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi debitor perseroan pailit dan insolven yang hanya mengalami cash flow insolvency dari ancaman pembubaran perseroan dan mendeskripsikan serta menemukan implikasi yang ditimbulkan dari tidak adanya perlindungan bagi debitor perseroan pailit dan insolven yang hanya mengalami cash flow insolvency dari ancaman pembubaran perseroan. Merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan statute approach dan analytical approach, bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan menggunakan akses internet, akan dianalisis menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal. Perlindungan internal melalui restrukturisasi, belum menjadi premium remidium, karena restrukturisasi kerap kali gagal. Perlindungan eksternal melalui upaya perdamaian, on going concern, rehabilitasi, tidak dapat diimplementasikan, karena sejak perseroan pailit dan insolven, maka perseroan berada dalam keadaan pembubaran, yang berakibat wajib dilikuidasi, dan berakhir dicabut status badan hukumnya. Solusinya merevisi ketentuan UU PT, dengan membuat ketentuan khusus terkait pembubaran bagi perseroan pailit dan insolven. Conflict of norms diselesaikan melalui asas lex specialis derogat legi generali, dengan UUK-PKPU bersifat khusus dapat menyimpangi UU PT. Tidak adanya perlindungan, merugikan kepentingan stakeholder, kepailitan bertujuan untuk memusnahkan perseroan yang masih efisien, pembayaran piutang konkuren tidak maksimal, dan mencederai asas keseimbangan serta urgensi diaturnya secara khusus terkait kepailitan korporasi dan mekanisme penghentian eksitensi, yang terintegrasi dalam satu undang-undang. Kata Kunci: Insolven, Bubarnya Perseroan Terbatas, On Going Concern, dan Likuidasi Abstract This research topic departed from the misconception between UUK-PKPU and UU PT in understanding bankrupt and insolvent company that harms the interest of viable company experiencing cash flow insolvency. It is always intriguing to investigate and analyze the protection of the bankrupt and insolvent company as a debtor as well as describe and investigate the implication raised from the absence of protection of the debtor concerned from the potential of dismissal. This research employed a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. The primary and secondary data were gained from library research using internet access and analyzed using systematic and grammatical interpretations. The internal protection through the restructuring measure has not served as the premium remidium, considering that the restructuring has often failed. The external protection that involves reconciliation, going concern, and rehabilitation could not be implemented because the company has been in the state of dismissal since the company started to be bankrupt and insolvent, bringing the company to liquidation and the revocation of the legal status. This issue may be recovered by revising the provision of UU PT by setting a particular provision regarding the dismissal of the bankrupt and insolvent company. Conflict of norms can be settled with lex specialis derogate legi generali, while particular UUK-PKPU can deviate UU PT. The absence of protection disadvantages the interest of stakeholders. Bankruptcy is intended to dismiss an efficient company, concurrent debt payment is not maximum, and it injures the principle of balance. It is essential to specifically regulate corporate bankruptcy and the mechanism of dismissal in an integrated way with the statute concerned. Keywords: insolvent, dismissal of limited liability company, going concern, liquidation
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK TANPA IZIN PADA KARYA SENI SEBAGAI CIPTAAN YANG DIKAITKAN DENGAN NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) Cantika Putri Reza
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cantika Putri Reza, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: cantikaputrir@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah karya seni sebagai ciptaan berbentuk NFT yang menggunakan merek tanpa izin dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk menganalisa pelanggaran merek dalam hal penggunaan merek tanpa izin pada ciptaan berbentuk NFT berdasarkan ketentuan perlindungan merek, serta untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaturan yang ideal bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek dalam karya seni yang dikaitkan dengan NFT. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya seni yang berbentuk NFT termasuk benda dan memenuhi ketentuan ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum di Indonesia sendiri tidak membatasi sejauh mana penggunaan merek pada karya seni dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek. Penggunaan merek pada seni berbentuk NFT bukan pelanggaran merek karena unsur pelanggaran merek di Indonesia adalah unsur persamaan pada pokoknya dan harus sesuai dengan klasifikasi merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, penulis mengajukan rekomendasi terkait pengaturan yang ideal terhadap penggunaan merek dalam karya seni berbentuk NFT. Kata kunci: NFT, Merek, Hak Cipta Abstract This research aims to ascertain and analyze whether a work of art as a creation in the form of NFT using a trademark without consent is protected according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, to analyze trademark infringement over the use of a trademark without consent in the form of NFT according to trademark protection provision, and to ascertain and analyze what ideal regulation can be provided for trademark right holders regarding the use of a trademark in a work of art linked to NFT. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches, revealing that the NFT as a work of art is classified as an object and it meets the requirement of the provision regarding a protected peace of creation according to Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The related law in Indonesia does not restrict to what extent a trademark used in a work of art can be said as trademark infringement. However, the use of a trademark in the form of NFT is not deemed to be an infringement, considering that the element determining the infringement of a trademark in Indonesia refers to basic resemblance according to the classification of a trademark registered. Thus, this research proposes the recommendation regarding the ideal regulation of using trademarks and work of art in the form of NFT. Keywords: NFTs, Trademark, Copyright
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE SEBAGAI LEMBAGA NONSTRUKTURAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Hamasah Tsabitah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hamasah Tsabitah, Tunggul Anshari S. N., Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hamasah.ts@gmail.com Abstrak Amandemen UUD NRI 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi, turut mengubah sistem kelembagaan negara di Indonesia. Dengan ini, banyak dibentuk lembaga nonstruktural disertai timbulnya berbagai permasalahan baru dan belum ada pengaturan secara khusus. Adapun salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk sebagai salah satu tindakan responsif pemerintah atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Maka, penulis akan mengkaji problematika kedudukan dan perkembangan lembaga nonstruktural pasca-amandemen UUD NRI 1945 serta problematika kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dianalisis dengan teknik yuridis kualitatif. Dengan ini, banyak problematika kelembaganegaraan pasca-amandemen UUD NRI 1945. Banyaknya lembaga nonstruktural, namun belum ada standar baku yang jelas. Maka dengan kekosongan hukum ini, perlu peraturan khusus untuk mengatur lembaga nonstruktural agar dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan bernegara. Adapun terkait kedudukan BRGM dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga nonstruktural dengan fungsi eksekutif-administratif. Oleh karena tugas dan fungsi BRGM dinilai sangat vital dalam kehidupan umat manusia, maka timbul urgensi penguatan kedudukan BRGM dengan menetapkannya melalui Undang-Undang karena dinilai sebagai constitusional importance. Kata kunci: Lembaga Nonstruktural, BRGM, Constitusional Importance Abstract Amendments to the 1945 Constitution of Indonesia as one of the reformation demands have contributed to the changing institutionalization of the state in Indonesia. There have also been many non-structural institutions along with new problems arising while no specific regulations are made for the issue. One of the non-structural bodies established as one of the responsive actions of the government to forest and land fire is the Mangrove and Peat Restoration Agency under the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning Mangrove and Peat Restoration Agency. Departing from this issue, this research aims to investigate the problem regarding the standing and the development of the non-structural agency post-amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the standing of BRGM as a non-structural agency according to the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning State Administrative System in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and analyzed according to qualitative-juridical techniques. The research result reveals that there have been many problems regarding institutionalization following the amendments to the 1945 Constitution, especially the non-structural ones amidst the absence of regulatory standards. Due to this legal loophole, relevant regulation is paramount to ensure that non-structural institutions work according to the state's goals. In terms of the position of BRGM in the state administrative structure in Indonesia, the BRGM serves as a non-structural agency with its executive-administrative functions. Therefore, since the tasks and functions of the BRGM are deemed vital for human life, it is highly necessary to reinforce the position of the BRGM by stipulating the relevant matter in the law since it is seen as of constitutional importance. Keywords: non-structural agency, BRGM, constitutional importance
URGENSI PENGATURAN STANDARDISASI PENGUJIAN TERHADAP PENGOPERASIAN KENDARAAN OTONOM DI INDONESIA Lelly Rosa Sidabutar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lelly Rosa Sidabutar, Muktiono, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lellyrosa05@student.ub.ac.id Abstrak Kelayakan beroperasi suatu kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan Kelayakan beroperasi suatu kendaraan bermotor bertujuan untuk memb erikankeselamatan secara teknis. Seluruh kendaraan wajib melalui pengujian kendaraan beradasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Eksistensi Kendaraan Otonom di Indonesia harus melalui tahap pengujian sehingga laik jalan dengan tujuan ketertiban dan menjamin keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya mengatur standardisasi pengujian kendaraan otonom di Indonesia dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Standardisasi sendiri digunakan sebagai pedoman dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian kendaraan otonom. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian ini, maka pengaturan kendaraan otonom harus diatur untuk menjamin keselamatan. Pengaturan standardisasi kendaraan otonom ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum atas beroperasinya kendaraan otonom di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis memaparkanperbandingan dengan pengaturan kendaraan otonom di Singapura. Berdasarkan penelitian ini, maka pengaturan kendaraan otonom harus diatur untuk menjamin keselamatan sertamemberikan kepastian hukum terhadap ekstensi kendaraan otonom di Indonesia. Kata Kunci: Kendaraan Otonom, Pengaturan, Pengujian Kendaraan Abstract The worthiness of the operation of a motorized vehicle is intended to guarantee technical safety. All vehicles must pass the test held according to Law. Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. The existence of driverless vehicles in Indonesia must go through a testing stage to ensure roadworthiness for safety and regularity for all. This research is intended to analyze the regulation of standardization of driverless vehicle tests in Indonesia in the legislation. The standardization works as the guidance to set the requirements that have to be met in the testing stage of driverless vehicles. This research employed a normative-juridical method, and statutory and comparative approaches, emphasizing that driverless vehicles must be regulated for safety. The regulation concerning the standardization of driverless vehicles is intended to fill the legal loophole and guarantee legal certainty regarding the operation of driverless vehicles in Indonesia. This research also compares the regulations in Indonesia and Singapore, ensuring that the operation of driverless vehicles in Indonesia must be regulated to guarantee safety and legal certainty. Keywords: driverless vehicles, regulation, vehicle testing
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP CALON ISTRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI NOMOR 4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi. DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd.) Tiara Novita Aisyah Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tiara Novita Aisyah Putri, Rachmi Sulistyarini, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tiaranov26@gmail.com Abstrak Praktik poligami dengan calon istri di bawah umur masih terjadi di Indonesia dan seringkali menimbulkan perbedaan amar penetapan seperti Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. yang mengabulkan dan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. yang menolak permohonan izin poligami terhadap calon istri di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian kedua penetapan tersebut dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perkawinan Indonesia dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah dari segi Hukum Acara Perdata, Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. telah sesuai sedangkan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai sehingga syarat administratif permohonan tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Indonesia, Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan karena Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tanpa dispensasi kawin serta alasan sangat mendesak, sedangkan ketentuan poligami dan dispensasi kawin memiliki kedudukan yang sama dan tidak dapat disimpangi di antara keduanya. Sedangkan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan karena Hakim menolak memberikan Pemohon izin berpoligami karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan tidak disertai dispensasi kawin maupun alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Kata kunci: poligami, di bawah umur, dispensasi Abstract Polygyny practices involving a female underage person to marry happen in Indonesia and these practices often lead to dissenting religious court decisions such as Decision Number 4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi that grants the request for polygyny and Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd that turns down the request. Using a normative-juridical method, this research aims to investigate the relevance between these two decisions, Civil Code Procedures, and Marriage Law in Indonesia. Viewed from Civil Code Procedure, The Decision Number 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi complies with Article 2 Paragraph (1) of the Law concerning Stamp Fee, while the Decision Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd contravenes this Article, leaving the administrative requirement unfulfilled. On the other hand, viewed from Marriage Law in Indonesia, Decision Number 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi contravenes Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Law since the Judges granted the request for polygyny and dispensation of marriage due to urging reasons while both polygyny and marriage dispensation hold equal positions and they should not overlap. The Decision Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd complies with Marriage Law, where the judges turned down the request for polygyny because this request failed to meet the alternative and cumulative requirements for polygyny as outlined in Article 4 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (1) of Marriage Law without any marriage dispensation or urging grounds for marriage as outlined in Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Law. Keywords: polygyny, underage, dispensation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MENGENAI PEMEROLEHAN ALAT BUKTI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DENGAN MENGATUR EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE Fadhilah Anugrah Pascawati
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fadhilah Anugrah Pascawati, Prija Djatmika, Ladito Risang B. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fadhilanugrah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai Exclusionary Rules of Evidence. Disebabkan oleh kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini lebih tepatnya oleh penyidik yang melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap tersangka demi mendapatkan pengakuannya, setelah mendapat pengakuan dan mengambil alat bukti, setelah itu meneruskan berkas ke kejaksaan, agar perkaranya segera masuk ke pengadilan yang mana bila alat bukti diambil secara melawan hukum maka nama peradilan akan menjadi ternodai. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence pada Sistem Hukum Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence kedepannya agar dapat melindungi hak – hak tersangka?. Penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode yuridis – normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan penulis analisis dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari penelitian tersebut, penulis mendapat jawabannya, bahwa mengenai Exclusionary Rules of Evidence belum diatur dalam hukum acara pidana, maka agar hak tersangka terlindungi oleh hukum perlu untuk segera diatur mengenai Exclusionary Rules pada RUU HAP dengan mengadopsi pengaturan Exclusionary Rules yang ada di § 136a Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Exclusionary Rules of Evidence Abstract This research departed from a legal loophole regarding the Exclusionary Rules of Evidence, where there is arbitrariness done by the police serving as an enquirer that did too much violence against a defendant just to force the defendant to confess, gain evidence, and pass the documents to Prosecutors Office in order to immediately file the case to the court. This is done because getting evidence by tort will defame the court concerned. Departing from this issue, this research aims at investigating (1) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the Legal System in Indonesia and (2) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the time to come to protect the rights of defendants. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, case, and comparative approaches. the primary, secondary, and tertiary materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research reveals that Exclusionary Rules of Evidence are not governed by Criminal Code Procedure, leaving the rights of defendants unprotected by the law. Therefore, it is important to immediately regulate the Exclusionary Rules in Draft Criminal Code Procedure by adopting the regulation concerning Exclusionary Rules from § 136a of Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO). Keywords: legal protection, defendant, exclusionary rules of evidence
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PERJANJIAN NON-KOMPETISI (NON-COMPETE AGREEMENT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PEMBERI KERJA Vira Rahmania Moerdany
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vira Rahmania Moerdany, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: viramoerdany@student.ub.ac.id Abstrak Masalah penelitian ini terkait dengan penggunaan Non-Compete Agreement sebagai sarana untuk melindungi rahasia dagang. Tema ini dilatarbelakangi berdasarkan ketidaklengkapan undang-undang mengenai pengaturan Non-Compete Agreement di Indonesia, berbeda dengan California dan China yang memiliki aturan mengenai penggunaan Non-Compete Agreement yang sudah memberikan kepastian hukum. Hal ini berimplikasi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum baik bagi mantan pegawai maupun pelaku usaha, sebagai pemegang atau pemilik rahasia dagang yang mengandalkan penggunaan Non-Compete Agreement sebagai bentuk upaya perlindungan rahasia dagangnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematik yang dilanjutkan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Penelitian ini menghasilkan pelanggaran terhadap klausul Non-Compete Agreement yang dikaitkan dengan Pasal 13 UURD, tergantung pada konteks yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dikatakan melanggar Pasal 13 UURD jika Non-Compete Agreement mengatur potensi kebocoran Rahasia Dagang dan/atau Kepentingan Usaha Pelaku Usaha. Namun, pelanggaran Non-Compete Agreement tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 13 UURD jika Non-Compete Agreement tidak mengatur Rahasia Dagang dan/atau Kepentingan Usaha Pelaku Usaha. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai konsep perlindungan rahasia dagang yang menggunakan Non-Compete Agreement untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci: rahasia dagang, perjanjian non-kompetisi Abstract This research seeks to investigate the use of a Non-Compete Agreement as a tool to protect trade secrets. This research topic departed from the incomplete regulation governing a Non-Compete Agreement in Indonesia, different from that in California and China which have clear regulations regarding the use of a Non-Compete Agreement. This issue leads to weak legal protection, particularly for businesses that hold trade secrets and rely on a Non-Compete Agreement as an attempt to protect their trade secrets. This issue brings further to the following problems to investigate: (1) the analysis of the clause in a Non-Compete Agreement linked to the phrase “breach a written agreement or obligation” in Article 13 of Trade Secret Law; 2) the analysis of legal protection of business interest of employers with the Non-Compete Agreement. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. The legal materials were further analyzed using systematic, grammatical, and comparative interpretations, revealing that the violation of a Non-Compete Agreement clause that is linked to Article 13 of Trade Secret Law depends on the context referred to by the agreement. It violates Article 13 of the Trade Secret Law if the Non-Compete Agreement governs the potential of the Leak of Trade Secrets and/or Business Interests of Employers. However, it can be seen as not violating the article concerned if the Non-Compete Agreement does not regulate trade secrets and/or the business interest of employers. Therefore, strict regulation is needed in the concept of trade secret protection which refers to the Non-Compete Agreement in order to assure legal certainty for all parties concerned. Keywords: trade secrets, non-compete agreement
ANALISIS YURIDIS UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERKAIT PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI BENTUK INVENSI (STUDI KOMPARASI DENGAN NEGARA INDIA DAN THAILAND) Noela Liora
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Noela Liora, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: noelaliora@students.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan dengan analisis yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten terkait pengetahuan tradisional sebagai bentuk invensi dengan melakukan studi komparisi dengan Negara India. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum atas perlindungan hukum terkait pengetahuan tradisional sebagai bentuk invensi didalam pengaturan Undang-Undang Paten di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan invensi sebagai objek yang dapat dan tidak dapat dipatenkan di beberapa negara dan menganalisis pasal 26 undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten terkait pengetahuan tradisional sebagai invensi yang dapat dipatenkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana Analisis Pengaturan Invensi Sebagai Objek Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dipatenkan Di Beberapa Negara (Indonesia, India, Amerika Serikat, Eropa, Thailand, Spanyol, Inggris, Korea Selatan dan Rusia)? (2) Bagaimana Analisis Yuridis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terkait Pengetahuan Tradisional Sebagai Invensi Yang Dapat Dipatenkan (Perbandingan Dengan Indian Patent Act 1970 dan Negara Thailand)? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang telah diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis, gramatikal dan komparatif. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalah yang ada bahwa, Pertama komparisi terkait invensi pada pengaturan paten di beberapa negara terdapat perbedaan signifikan di Negara India. Kedua, pengaturan terkait syarat pengetahuan tradisional sebagai invensi didalam paten perlu diperinci kembali. Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, paten, pengetahuan tradisional Abstract This research discusses the juridical analysis of Patent Law Number 13 of 2016 in terms of traditional knowledge as an invention by comparing India and Thailand. This research topic departs from the incomplete norm concerning the legal protection of traditional knowledge as an invention in Patent Law in Indonesia in order to analyze the regulation of invention as an object that can or cannot be patented in several countries and analyze Article 26 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent regarding Traditional knowledge as patented invention. Departing from this issue, this research aims at investigating: (1) how the invention is analyzed as an object that can or cannot be patented in several countries such as Indonesia, India, the United States, Europe, Thailand, Spain, South Korea, and Russia; (2) how Article 26 of Patent Law Number 13 of 2016 of traditional knowledge is juridically analyzed as an invention that can be patented (comparing Indian Patent Act 1970 and Thailand). This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on systematic, grammatical, and comparative interpretations. The research result reveals that, first, there is a significant difference in India regarding patent regulation. Second, the requirements regarding traditional invention with regard to patent needs further elaboration. Keywords: intellectual property rights, patent, traditional knowledge
URGENSI DAN IMPLIKASI YURIDIS HAKIM MELAKUKAN DISSENTING OPINION DI DALAM SUATU PUTUSAN (STUDI KASUS PUTUSAN MARI NOMOR 155 K/Pid/2020) Juandiarta Imanuel
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juandiarta Imanuel, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jim.juandiartabangun@gmail.com Abstrak Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang Hakim sehingga melakukan dissenting opinion dan implikasi yang terjadi atas dissenting opinion yang dilakukan oleh seorang Hakim ketika mengeluarkan pertimbangan dan putusan di dalam suatu perkara. Model penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan model penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan metode meneliti bahan pustaka, penelitian reka cipta hukum positif dan penelitian terhadap pengaturan hukum. Hakim yang melakukan dissenting opinion berpendapat bahwa terdakwa haruslah dipidana karena memenuhi rumusan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan JO Pasal 55 berbeda dengan para Hakim yang lain yang berpendapat bahwa terdakwa harus lepas dari segala tuntuan hukum karena tindakan yang terdakwa lakukan masih terikat dengan perjanjian. Kata Kunci: dissenting opinion, tindak pidana penipuan Abstract Dissenting opinions refer to views different from what has been delivered as a verdict by one or more judges departing from the minority opinion in the panel of judges. This research aims to investigate the reasons behind these dissenting opinions and the implication of the dissenting opinions made by judges when considerations of the judges were made. This research employed a normative method involving library research, the invention of positive law, and studies regarding laws and regulations. On one hand, the first opinion implies that the defendant had to be sentenced over fraud simply because this crime has met the elements outlined in Article 378 of the Penal Code in conjunction with Article 55. On the other hand, the other decision implies that the defendant concerned had to be acquitted of all charges because the conduct committed by the defendant was still under the scope of the agreement made. Keywords: dissenting opinion, crime of fraud
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENETAPKAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR TANPA SURAT REKOMENDASI DARI LPSK (STUDI PUTUSAN 86/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mdn) Ruth Nabasa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruth Nabasa, Alfons Zakaria, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ruthnass18@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi LPSK pada putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis 2 (dua) mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator pada Putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. telah sesuai dengan Pasal 10A angka 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014? 2. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Hakim yang menetapkan Terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa Surat Rekomendasi dari LPSK? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu terdakwa tidak didampingi oleh LPSK, putusan hakim dalam menetapkan Justice Collaborator tidak mendasarkan kepada surat rekomendasi dari LPSK dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10A angka 4 UU PSK yang secara rigid mengamanatkan adanya surat rekomendasi LPSK. Implikasi yuridis putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi dari LPSK yakni putusan sah sesuai Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan dapat diajukan upaya hukum banding oleh penuntut umum. Kata Kunci: justice collaborator, putusan hakim, korupsi, surat rekomendasi Abstract This research studies the judicial verdict declaring a defendant as a justice collaborator without any recommendation letter issued by Witness and Victim Protection Institution (henceforth referred to as LPSK), specifically on Decision Number 86/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Mdn. Departing from this issue, this research aims to delve into: 1. Does Decision Number 86/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn to declare a defendant as a justice collaborator comply with Article 10A point 4 of Law Number 31 of 2014? 2. How does the Juridical Implication of the Decision concerned without any letter of recommendation from LPSK apply? This research employed a normative- juridical method. The research results reveal that the defendant was not accompanied by the LPSK. The decision to declare the defendant as a justice collaborator did not refer to the letter of recommendation from the LPSK, and this certainly contravenes the provision of Article 10A point 4 of Witness and Victim Protection Law which rigidly requires LPSK to issue a recommendation letter. The juridical implication of this judicial verdict declaring the defendant as a justice collaborator without a recommendation involves the legal decision according to Article 195 of Criminal Code Procedure and Article 197 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and an appeal that could be proposed by general prosecutors. Keywords: justice collaborator, verdict, corruption, recommendation letter

Page 522 of 563 | Total Record : 5629

 520   521   522   523   524 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue