cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 546   547   548   549   550 
PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN INDUSTRI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS BERDASARKAN PASAL 492 PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR) Fransisco Marcelino Lumbangaol
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Mendeksripsikan dan menganalisis bentuk, prosedur, isi Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Industri Di Daerah Aliran Sungai Sungai Brantas Berdasarkan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menganalisis hambatan serta solusi yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam meningkatan bentuk Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Terhadap Industri Yang Terjadi Di Daerah Aliran Sungai Brantas. Dari hasil penulusuran penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap ketaatan Industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur masih kurang maksimal. Pelaksanaan Pasal 492 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengendalian Lingkungan Hidup kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada Badang Dinas Lingkungan Hidup yang menyebabkan kurang maksimal nya pengawasan terhadap Industri di sekitar Daerah Aliran Sungai Brantas serta kurangnya kesadaran industri di Daerah Aliran Sungai Brantas tentang cara pengelolaan limbah yang baik dan benar. Untuk menanggulangi permasalahan tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan melakukan pengawasan secara berkala dan membuat strategi yang sasaranya optimal. Kata Kunci: pengawasan, sanksi adminstratif, pencemaran lingkungan Abstract This research aims to describe and analyze the form, procedure, and substance of the implementation of supervision over the obedience of industries operating along the Brantas watershed according to Article 492 of the Government Regulation Number 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management in the Province of East Java to improve the implementation of the supervision concerned. The research results have found that Article 492 of Government Regulation Number 22 of 2021 above is not optimally implemented simply due to limited human resources in the environment agency and inappropriate industrial waste management. To ensure that environmental protection and management are appropriately applied, the Environment Agency needs to conduct periodical supervision and set strategies for optimal targets. Keywords: surveillance, administrative sanction, environmental pollution
KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Ryan Arya Aditya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryan Arya Aditya, Hanif Nur Widhiyanti, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ryanaditya47@student.ub.ac.id Abstrak Terdapat permasalahan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pihak yang bersekongkol bukanlah pelaku usaha lain dan/atau memiliki kaitan dengan pelaku usaha lain. Terdapat ketidaklengkapan mengenai pihak yang dirugikan bukanlah pelaku usaha pesaing. Ketidaklengkapan tersebut membuat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat mengakomodir berkaitan dengan hubungan para pihak dalam jasa layanan pemblokir iklan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji hubungan hukum antara layanan pemblokir iklan dengan pihak lain dan aktivitas penyedia layanan pemblokir iklan dalam perspektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaklengkapan mengenai model persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan terkait pihak yang dirugikan bukan pelaku usaha pesaing dan pengguna layanan yang bersekongkol dengan penyedia layanan. Terdapat aspek penting yang dapat melengkapi dua ketidaklengkapan unsur di atas yang merupakan hasil transplantasi dari Order No. 87 of the State Administration for Industry and Commerce dan Putusan Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing Nomor 79 Tahun 2014 milik Tiongkok. Peraturan dan Putusan tersebut dapat melengkapi ketidaklengkapan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci: penyedia layanan pemblokir iklan, persekongkolan, persaingan usaha Abstract An issue arises from Article 24 of Law Number 5 of 1999, where conspiring parties are not those of other businesses and/or those correlating with other businesses. In this case, the norm is incomplete regarding the issue where the aggrieved parties are not other business competitors. This incompleteness has hampered Article 24 of Law Number 5 of 1999 from accommodating the relations of parties in advertisement blocking services. Departing from this issue, this research aims to study the legal connection between advertisement-blocking services and other parties and the activities of blocking service providers from the perspective of Article 24 of Law Number 5 of 1999. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that there is incompleteness in the issue of the model of business competition provided by blocking services regarding the aggrieved parties not as business competitors and the use of services in conspiracy with service providers. There is also an essential aspect that can complete this loophole, which may refer to the transplantation of Order Number 87 of the Stated Administration for Industry and Commerce and the Court Decision of Intellectual Property of Beijing Number 79 of 2014 of China. This regulation and decision are expected to fill the incompleteness of Article 24 of Law Number 5 of 1999. Keywords: advertisement blocking service provider, conspiracy, business competition
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ORANG DEWASA KEPADA ANAK Muhammad Endar Bongsu Pohan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Endar Bongsu Pohan, Bambang Sugiri, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: endarpohan@gmail.com Abstrak Mengingat perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat kini terdapat peningkatan jumlah LGBT yang semakin meningkat. Dari adanya peningkatan tersebut tidak menutup celah untuk semakin meningkatnya juga tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sesama jenis. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah: Mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh dewasa terhadap anak dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg? dan bagaimanakah penggunaan yang ideal mengenai aturan penjatuhan hukuman pemidanaan kasus pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. ​Didapatkan hasil penelitian ini bahwa pada putusan pertama, yaitu Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 76e jo. Pasal 82 ayat (1), karena berdasarkan fakta pengadilan para pihak tidak memiliki kesepakatan untuk berdamai sehingga Hakim lebih memilih pasal yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tenaga pengajar sehingga pemilihan pasal yang memiliki tahun pemidanaan yang lebih berat lebih pantas agar Terdakwa memiliki efek jera. Sedangkan pada putusan kedua, yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg hakim menggunakan dakwaan kedua, yaitu Pasal 292 KUHP. Pertimbangan dasar hakim dalam putusan kedua dikarenakan adanya keadaan yang meringankan seperti Terdakwa masih berusia remaja dan masih berstatus pelajar, Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah tercapainya perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Korban. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua putusan telah memiliki dasar pertimbangan yang sudah benar walaupun terdapat disparitas dalam putusan. Kata Kunci: pencabulan, sesama jenis, disparitas, dewasa terhadap anak Abstract The rising trend of LGBT in Indonesia may trigger an increasing incidence of sexual violence committed by adults to children of the same sex. Departing from this issue, this research aims to delve into the following problems: why does disparity of court verdicts arise over the case of same-sex molestation committed by an adult to a child between Court Decision Number 149/Pid.Sus/2016/PN.Met and Decision Number 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg? and how should sentencing be delivered over this case according to the Penal Code of Indonesia? this research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The research results reveal that in Decision Number 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, the Panel of Judges referred to Article 76e in conjunction with Article 82 Paragraph (1) based on the fact implying that the parties concerned did not wish to reconcile, thereby triggering the judges to deliver an aggravating verdict to the defendant. Furthermore, this sentencing was also based on the consideration of the professional career of the defendant as a teacher, whereas longer sentencing was aimed at deterring the defendant. In Decision Number 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg, the judges referred to Article 292 of the Penal Code of Indonesia that tended to alleviate the punishment, considering that the defendant is still a child and the family of the victim decided to forgive the conduct and reconciliation ensued. This indicates that the decisions made have been based on appropriate consideration notwithstanding the disparity. Keywords: molestation, same-sex, disparity, an adult to a child
EFEKTIVITAS PASAL 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 MENGENAI TATA CARA PENDAFTARAN KARTU KELUARGA BARU BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG) Aura Shava Dhinda Salsabila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aura Shava Dhinda Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aurashava_16@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas isu mengenai Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Topik dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengajuan pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga namun kemudian permohonan tersebut tidak dilanjutkan sebab pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan aturan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat adalah tidak efektif disebabkan oleh kultur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung adalah kultur hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang masih menganggap pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga baru tidak penting. Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam KK baru, serta membuat program agar lebih mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut. Kata Kunci: efektivitas, perkawinan tidak tercatat, Kartu Keluarga, pencatatan perkawinan Abstract This research investigates the effectiveness of Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 Concerning the Procedure of Registration of a New Family Card in the Case of Unregistered Marriage. This topic departed from the request for marriage registration for marriage not registered on a Family Card. However, this request did not proceed because it failed to fulfill the requirement. The objective of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the record of marriage not registered in a Family Card according to Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108, investigate, and analyze the impeding factors faced and measures taken by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Tulungagung. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Legal materials were taken from primary and secondary data and were further analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques. The research results reveal that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 in this context is not implemented effectively due to the factor of legal culture. The issue faced by the Agency in the Regency is the legal culture living in the society of the Regency of Tulungagung, where the locals still believe that marriage not mentioned in a Family Card is not essential. The Agency, however, has given further introduction and counseling on marriage registration for marriage not recorded on a new Family Card. A program intended to encourage people to register their marriage according to the objective of the regulation is also essential. Keywords: effectiveness, unregistered marriage, family card, marriage registration
KONSISTENSI PRESIDENTIAL DECREE NO. 299 RUSIA TERHADAP PASAL 73 TRIPS AGREEMENT Firman Dandi Setiawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firman Dandi Setiawan, Sukarmi, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: firmandandi@student.ub.ac.id Abstrak Sebagai bentuk reaksi terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina, sejumlah negara memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang akhirnya menimbulkan efek cukup besar terhadap sektor perekonomiannya. Sebagai tindakan balasan atau retaliasi, Rusia kemudian mengeluarkan Presidential Decree No. 299 yang mengizinkan warga negara Rusia untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa harus membayar kompensasi kepada pemiliknya. Namun dalam Pasal 73 TRIPs Agreement sendiri terdapat ketentuan security exception yang memungkinkan Rusia untuk menjustifikasi tindakannya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia telah sesuai dengan Pasal 73 TRIPs Agreement dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dari negara yang dirugikan oleh kebijakan Rusia berdasarkan TRIPs Agreement. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia tidak sesuai atau inkosisten dengan ketentuan Security Exceptions yang terdapat dalam Pasal 73 TRIPs Agreement. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada negara yang dirugikan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: security exceptions, retaliasi, hak kekayaan intelektual Abstract As part of Russia’s invasion of Ukraine, some states have imposed economic sanctions on Russia, leaving considerable impacts on its economic sectors. As a retaliation, Russia issued Presidential Decree Number 299 allowing Russian citizens to use intellectual property rights without having to pay compensation to the owners. On the contrary, Article 73 of the TRIPs Agreement regulates security exceptions that enable Russia to justify this act. This research aims to analyze whether Presidential Decree Number 299 issued by Russia is in conformity with Article 73 of the TRIPs Agreement and how legal protection is given to the owners of international property rights of the states affected by Russian policy according to the TRIPs Agreement. This research employs a normative method and statutory and case approaches. The research results show that Presidential Decree Number 299 issued by Russia is not consistent with the provision of security exceptions outlined in Article 73 of the TRIPs Agreement. The legal protection concerned may cover both preventive and repressive protection. Keywords: security exceptions, retaliation, intellectual property rights
ANALISIS YURIDIS SANKSI BAGI KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Nurul Fatimah Azzahra Ahmad
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurul Fatimah Azzahra Ahmad, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurulfatima@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan norma hukum terkait sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana di dalam UU 32/2009 (UUPPLH). Setelah disahkannya UU 1/2023 (KUHP Nasional), terdapat pengaturan sanksi bagi korporasi tersebut dalam Pasal 120 ayat (3). Namun KUHP Nasional tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026 dan pengaturannya belum memuat ketentuan terkait parameter selesainya pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksankan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelusuran melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pertama, parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada indikator atau kriteria keberhasilan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam berkas rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kedua, pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana perlu diatur dengan merevisi Pasal 119 huruf c UUPPLH, sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana yang tidak dipenuhi.” Kata Kunci: pidana tambahan, perbaikan akibat tindak pidana, korporasi Abstract This research departed from a legal loophole regarding a correctional sanction imposed on companies failing to serve a correctional sanction for the crime mentioned in Law 32/2009 (UUPPLH). As Law 1/2023 was passed (National Penal Code), the regulation governing sanctions imposed on companies was enacted in Article 120 paragraph (3). However, the national Penal Code will be in place in 2026, covering the provision of the parameter of the completion of criminal correction. This research aims to analyze the parameters on which the correctional sanction in the case of environmental crime is based and analyze the overlooked sanction for companies in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary and secondary data were obtained from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretation. First, the aforementioned parameter will be based on the success indicator or criterion and the period set in the planning document of environmental function. Second, the regulation of the sanction for companies overlooking the sanction concerned must involve the amendment to Article 119 letter c of UUPPLH as follows: “If companies fail to serve the additional correctional criminal sanction over criminal offenses as in the planning of environmental function recovery, corporate wealth and income may be subject to confiscation and auction held by prosecutors to fulfill the additional sentence concerned due to unfulfilled criminal offenses”. Keywords: additional crime, correction due to criminal offense, corporate
PELAKSANAAN USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN) Akhmad Royhan Fannani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhmad Royhan Fannani, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: a.royhanfannani@gmail.com Abstrak Kesejahteraan Sosial merupakan aspek penting di Indonesia. Berkaitan keberadaan pengemis dan pengamen dapat dilakukan penanggulangan dengan cara usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitatif. Termasuk Kabupaten Pamekasan mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial untuk mengatasi maraknya pengemis dan pengamen di sekitar masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Serta mengetahui dan menganalisa Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang bersumber dari arsip data dari lokasi penelitian, studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor peraturan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah mengajukan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, memberdayakan pengamen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, dan melakukan edukasi melalui media massa dan pengeras suara di lampu lalu lintas. Kata Kunci: kesejahteraan sosial, usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif, kabupaten pamekasan Abstract Social welfare is paramount in Indonesia. The presence of beggars and street buskers may need to be responded to with preventive, repressive, and rehabilitative measures. The Regency of Pamekasan has been dealing with this problem by passing Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order to tackle beggar and busker issues in society. This research aims to find out the implementation of preventive, repressive, and rehabilitative measures according to Article 14 paragraph (1) of Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order and to find out and analyze the impeding factors and solutions regarding these measures according to Article 14 paragraph (1) of the Regional Regulation concerned. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while the secondary data were from the archive from the research site, library research, and related laws. The research results report that those measures have not been appropriately implemented due to several factors such as infrastructure and facilities, regulation, the members of the public, and culture. The solution that may be involved is submitting a funding proposal to the Social Agency of the Regency of Pamekasan, empowering street buskers through the Civil Service Police Unit and Fire Department of the Regency of Pamekasan, and giving education through mass media and loudspeakers at traffic lights. Keywords: social welfare, preventive, repressive, and rehabilitative measures, Pamekasan Regency
JAMINAN PERLINDUNGAN PEKERJA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Ummu Sulaem Syamsudin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ummu Sulaem Syamsudin, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H. P. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ummusulaem@student.ub.ac.id Abstrak Negara bertanggungjawab untuk memberikan pekerjaan yang layak dan juga memberikan jaminan atas pemberian perlakuan yang adil dalam Pekerjaan, termasuk pada pekerja yang menderita gangguan jiwa kambuhan. Namun pekerja dengan gangguan jiwa kambuhan memiliki durasi waktu tidak menentu yang membuat produktivitas usaha terganggu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan gangguan jiwa kambuhan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, menganalisis prosedur pemutusan hubungan kerja yang berkeadilan bagi pekerja gangguan jiwa kambuhan serta menganalisis hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya atas alasan gangguan jiwa kambuhan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini pengusaha dapat melakukan PHK apabila pekerja tidak dapat menjalankan tugasnya setelah 12 bulan berturut-turut. Prosedur berkeadilan apabila PHK tidak dapat dihindari yaitu dengan melakukan observasi untuk memastikan pengaruh penyakitnya terhadap produktivitas kerja, rehabilitasi medik psikososial dengan memberikan perawatan sesuai kebutuhan penyakitnya, serta negosiasi dengan dokter dan serikat pekerja apabila telah ada pemberitahuan terkait PHK. Hak yang diterima pekerja yang terdampak PHK akibat gangguan jiwa yaitu dengan mendapatkan jaminan perlindungan secara sosial, jaminan perlindungan secara prosedural, serta jaminan perlindungan secara ekonomis. Kata Kunci: gangguan jiwa, pemutusan hubungan kerja, ketenagakerjaan Abstract The state is responsible for providing decent jobs and guarantee of fair treatment at work for all, including those with recurrent mental health problems. However, people with such mental health issues may not sustain longer working hours, thereby affecting business productivity. Departing from this issue, this research aims to analyze the recurrent mental health problems as the grounds for dismissing workers, the procedure of fair dismissal for the workers concerned, and the rights of the workers following the dismissal. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, comparative, and case approaches. This research reveals that dismissal takes place when workers with such health issues fail to perform their tasks for 12 consecutive months. The fair procedure to be considered is conducting observations of the workers’ health conditions to find out if these conditions affect productivity. Psycho-social medical rehabilitation can also be given by providing care as needed and the negotiation between the doctor in charge and a labor union needs to take place following the notification of dismissal. The dismissed workers should, however, be entitled to social, procedural, and economic protection. Keywords: mental health issues, dismissal, labor
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA KARENA MENGUNDURKAN DIRI Mutiara Andini Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mutiara Andini Putri, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: mutiara_aputri@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang Tidak Membayar Denda Karena Mengundurkan Diri. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh CPNS yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi hukum administratif berupa denda, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tersebut tidak membayar denda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak membayar denda karena mengundurkan diri; (2) Mengapa denda yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri berbeda-beda di setiap instansi pemerintah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis telah mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, yaitu setiap instansi pemerintah seharusnya juga mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tidak membayar denda karena denda umumnya dikategorikan dalam sanksi hukum administratif sedang. Faktor penyebab atau alasan dari setiap instansi pemerintah memberikan denda yang berbeda-beda kepada CPNS yang mengundurkan diri adalah karena sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah. Kata Kunci: sanksi hukum, CPNS, denda, mengundurkan diri Abstract This research studies the juridical review of sanctions imposed on civil servant candidates who do not pay fines after their resignation. Setting the fines seems to be troublesome, considering that no regulations were made to govern the sanctions imposed on those not paying the fines following their resignation. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal provisions concerning the case where civil servant candidates do not pay the fines following their resignation; (2) the reasons for different amounts of fines imposed on civil servant candidates across government institutions. This research employed a normative method and a statutory approach. Legal materials were obtained from library research and analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the sanctions imposed on civil servant candidates regarding the failure to pay fines should be governed under the provision concerning medium administrative sanctions. Moreover, the different amounts of fines imposed refer to the budget spent by every government institution. Keywords: sanctions, civil servant, fines, resignation
EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (STUDI DI KOTA KENDARI) Ahmad Wildani Taufiqi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Wildani Taufiqi, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dhana.dani88@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari juga upaya hukum perlindungan konsumen dalam penerapan pasal 24 juncto pasal 8 ayat (3) Perda Kendari No. 3 Tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pasal 24 jo. pasal 8 ayat (3) Perda Kendari No. 3 tahun 2015 belum efektif. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kendari, sebagai berikut : (a) Substansi Hukum, dalam Perda No. 3 tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol pasal 24 terdapat kekaburan norma karena tidak adanya penjelasan tentang Walikota dan sistem pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional. (b) Struktur hukum, penegakan hukum dan pengawasan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol tradisional. (c) Budaya hukum, tradisi ini sudah dikenal dan menjadi kebiasaan yang hidup di masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam mengendalikan minuman pongasi ini, sebagai berikut : (1) Menerbitkan peraturan untuk membentuk tim pengendalian minuman beralkohol, (2) melakukan razia dan menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi, (3) menaikkan biaya izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol. Kata Kunci: efektivitas, minuman alkohol tradisional, pengawasan, distribusi, penjualan Abstract This research aims to find out the effectiveness, hampering factors, and efforts taken by the Local Government of Kendari in the implementation of Article 24 in conjunction with Article 8 paragraph (3) of Kendari Number 3 of 2015. This research employed empirical-juridical methods with a sociological approach. The research results indicate that the implementation of Article 24 in conjunction with Article 8 of Regional Regulation Number 3 of 2015 has not been effective. Moreover, several hindrances faced by the local government of Kendari city are (1), the substantive law, there has been the vagueness of norm in Article 24 the Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning permit levy for a venue where alcoholic drinks are sold since there is no elucidation about Mayor and supervisory system of the traditional alcoholic drinks. There should be an additional elucidation to avert the likelihood of misinterpretation; (2) the legal structure, law enforcement and supervision, but the traditional alcoholic drinks are not appropriately supervised and controlled; (3) the legal culture, this tradition is common and becomes the habit in the community. Some measures have been taken by the local government of Kendari city such as (1) issuing a regulation that requires the formation of a supervisory team to control these traditional alcoholic drinks, (2) conducting an inspection or issuing a warning to the people to encourage them to take part in submitting information, (3) raising the cost of permit that allows people to set up alcoholic drink businesses. Keywords: effectiveness, traditional alcoholic drinks, supervision, distribution, sale

Page 548 of 563 | Total Record : 5629

 546   547   548   549   550 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue