cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 545   546   547   548   549 
PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PASAL 302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS POLRESTABES KOTA SURABAYA) Muhammad Royan Pasuna Salim
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Royan Pasuna Salim, Fines Fatimah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: royanpasuna@student.ub.ac.id Abstrak Ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasi pada penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan hewan di Kota Surabaya yang mana dala hal ini pihak kepolisian melakukan Langkah damai atau keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan hewan. Sesuai dengan pedoman keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung sudah jelas dikatakan bahwa keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan yang hukuman maksimalnya yaitu tiga bula penjara sedangkan tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan kematian hukuman maksimalnya yaitu Sembilan bulan. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang ketidaksesuain antara das sollen dan das sein yang menyebabkan tidak tercapainya implementasi yang sesuai dengan aturan dan pedoman penerapan yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dengan Pendekatan Yuridis sosiologis. Kemudian diperoleh hasil dari penelitian ini bahwa apabila tindak pidana penganiayaan hewan dilakukan dan hewan yang menjadi korban mati maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan dan tidak dapat dilakuka Langkah keadilan restoratif dan harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci: keadilan restoratif, das sollen, das sein Abstract There has been disharmony between the current law and the enforcement of the law over the case of animal abuse in Surabaya City, where the Sub-Regional Police Department of Surabaya took reconciliation or restorative justice for this case. On the contrary, the guidelines of restorative justice assert that restorative is only applicable for a mild case with only three-month imprisonment, while the case of this animal abuse involved nine-month imprisonment. Departing from this issue, this research focuses on the disharmony between das sollen and das sein, raising the irrelevance between the implementation and the current rules and guidelines. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, revealing that animal abuse causing the death of the animal cannot be categorized as a mild case. Therefore, restorative justice cannot be considered and this case must refer to the current law. Keywords: restorative justice, das sollen, das sein
ANALISIS BATASAN PEMANFAATAN CIPTAAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN MELALUI KECERDASAN BUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Khairunnisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khairunnisa, Yenni Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Khannisa30@student.ub.ac.id Abstrak Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tersebut mengatur bahwa penggunaan wajar terhadap program komputer hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) salinan, akan tetapi perlu dipahami bahwa satu institusi pengembangan kecerdasan buatan memerlukan banyak sampel pelatihan sehingga dengan dibatasinya jumlah salinan yang dapat digunakan maka dapat mempersulit pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis batasan pemanfaatan ciptaan dalam pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta bagaimana pengaturan yang tepat terkait pemanfaatan atas ciptaan yang digunakan dengan tujuan pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan dengan studi perbandingan hukum negara Jepang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komperatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahwa perkembangan kecerdasan buatan memiliki korelasi yang besar dengan pengunaan wajar karena pengumpulan data ke dalam pembelajaran mesin sangatlah terbatas, sehingga undang-undang hak cipta harus disesuaikan agar dapat menghasilkan banyak manfaat bagi penelitian kecerdasan buatan dan Indonesia dapat berkaca dengan peraturan perundang-undangan di Jepang yang telah mengatur secara jelas mengenai eksploitasi karya yang berkaitan dengan eksploitasi karya di komputer serta eksploitasi minor insidentil pada pemrosesan data terkomputerisasi dan penyediaan hasilnya. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini tidak dapat mendorong perkembangan kecerdasan buatan karena batasan hak cipta dalam undang-undang tersebut kurang lengkap mengatur hal tersebut. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengembangkan teknologi untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kata Kunci: hak cipta, batasan hak cipta, penggunaan wajar, penelitian, kecerdasan buatan Abstract Article 45 Paragraph (1) of Copyright Law governs the fair use of computer programs that can only be made in one copy. However, it is essential to understand that the institution of the development of artificial intelligence needs multiple training samples. In other words, limiting the number of copies may hamper the development of artificial intelligence. This research aims to investigate and analyze the scope of the use of the creation of the research and development of artificial intelligence according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the proper regulation regarding the use of the creation for the sake of research and development through artificial intelligence by taking into account Japan to compare with. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed with grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results conclude that the development of artificial intelligence is significantly correlated to fair use, considering that data collection in machine learning is limited. As a consequence, the Copyright Law should be adjusted to give more benefits to the researchers of artificial intelligence. For this matter, Indonesia can consider the law in Japan that regulates the exploitation of creation on computers and minor exploitation incidental to computerized data processing and the provision of the outcomes. Copyright Law in Indonesia does not have any capacity to trigger the development of artificial intelligence because the limitation of copyright in the law concerned does not comprehensively govern this matter. This adjustment is expected to help develop technology to advance the national economy. Keywords: copyright, the scope of copyright, fair use, research, artificial intelligence
KONSEPTUALISASI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI E-WALLET LINTAS NEGARA Nur Hafidha Agustamalia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Hafidha Agustamalia, Djumikasih, Diah Pawesti Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fidhanurhafidha01@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada transaksi E-Wallet lintas Negara, serta bagaimana konseptualisai Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada transaksi E-wallet lintas Negara berdasarkan perbandingan hukum di Indonesia dengan Negara Amerika. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat melalui pendekatan dengan meneliti teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diapakai oleh kedua Negara yang digunakan dalam perbandingan. Semakin berkembangnya teknologi membuat semakin meningkat pula pemakaian E-wallet sebagai metode pembayaran termasuk diantaranya melibatkan pembayaran lintas Negara sehingga kemudian potensi terjadinya sengketa akan meningkat pula. Indonesia, sebagai Negara melek tekhnologi ikut serta dalam penggunaan metode bayar ini. Namun ketidaklengkapan aturan yang memayungi menjadikan posisi penggunanya lemah perlindungan hukum. Oleh karena itu, memunculkan urgensi mengenai konseptualisasi pengaturan tata cara dan mekanisme Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Transaksi E-Wallet lintas Negara di Indonesia. Kata Kunci: e-wallet, online dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa, e-commerce Abstract This research aims to investigate the regulation regarding Online Dispute Resolution as an alternative dispute resolution in transnational transactions using e-wallets and how this conceptualization applies when compared to what is set forth in Indonesia and America country. This research employed normative-juridical methods and theoretical, conceptual, and statutory approaches that used on both country. Technology development has increased the frequency of the use of e-wallets as a payment method that involves transnational transactions, escalating the likelihood of disputes. Indonesia as on of the country that technologically educated took a part to applied this as one of the payment method. Unfortunately, the legal vacuum that happened in Indonesia, put the user with no legal protect which make them as the weakest part on the process of online payment. This issue confirms the importance of the regulation and the mechanism of online dispute resolution as an alternative dispute resolution over transnational transactions using e-wallets in Indonesia. Keywords: e-wallet, online dispute resolution, alternative dispute resolution, e-commerce
URGENSI SANKSI PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Marshall Dickjaya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marshall Dickjaya, Milda Istiqomah, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: mdickjaya10@gmail.com Abstrak Tidak adanya sanksi pidana terhadap badan publik memang merupakan salah satu kelemahan dalam sistem perlindungan data pribadi. Pada kasus ini dapat dijatuhi hukuman pidana hanya pada setiap orang sedangkan pada badan publik hanya dijatuhi sanksi administratif saja, hal ini menjadi tidak fair dikarenakan siapapun pelakunya, jika melakukan tindak pidana yang sama maka seharusnya hukumannya juga harus sama. Oleh karenanya terjadi kekosongan norma terhadap sanksi pidana apabila badan publik. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi sanksi pidana terhadap badan publik yang melakukan data pribadi? (2) Bagaimana konsep pengaturan sanksi pidana terhadap badan publik dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang? Dalam mengkaji rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Dalam pemidanaan terhadap badan publik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya badan publik dapat dikenakan sanksi pidana untuk kebocoran data, karena kebocoran data ini merupakan suatu aktivitas yang berbahaya untuk masyarakat karena hal itu dilakukan oleh suatu institusi negara. Sanksi pidana yang paling relevan ditujukan kepada badan publik mengacu kepada sanksi pidana terhadap korporasi adalah kompensasi. Hal ini memastikan bahwa badan publik, seperti organisasi pemerintah, tidak berada di atas hukum dan tidak dapat melakukan tindakan melanggar hukum tanpa konsekuensi. Kata Kunci: badan publik, data pribadi, sanksi pidana Abstract The absence of criminal sanctions imposed on public agencies has been a weakness in the system of personal data protection. In this case, criminal sanctions are imposed on individuals, while public agencies are only subject to administrative sanctions, which is unfair since sanctions should be equally imposed on whoever fails to abide by the rules. This happens simply because there is a legal loophole regarding the criminal sanctions that should be imposed on public agencies. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of criminal sanctions imposed on public agencies violating the rules regarding personal data (2) the concept of the regulation of criminal sanctions imposed on public agencies in the criminal law of Indonesia in the time to come. To delve into these research problems, this research employed normative juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using systematic and grammatical interpretations. In this case, public agencies, according to Personal Data Protection Law, should be subject to sanctions over data leaks, considering that this situation poses a serious threat to data owners and this act is committed by agencies as state institutions. The most relevant criminal sanctions for public agencies refer to compensation imposed as a corporate sanction. This is to ensure that public agencies such as government organizations, will not step over laws, abide by the laws, and are subject to consequences when violations take place. Keywords: public agency, personal data, criminal sanction
PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA) Mutiara Shabila Sandy
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mutiara Shabila Sandy, Setiawan Nurdayasakti, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mutiarasandysvx@students.ud.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengambil permasalahan dalam pengimplementasian hukum terkait dengan hak anak yang berhadapan dengan perkara hukum (ABH) untuk dapat dipisahkan dari orang dewasa berdasarkan pasal 3 poin b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketidaksesuaian pemenuhan hak untuk Anak yang berhadapan dengan perkara hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak kriminal yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta sebagai seorang narapidana anak, mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana Anak karena harus melaksanakan pembinaan tanpa pemisahan dengan Narapidana Dewasa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta yang seharusnya berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sehingga untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data penelitian seperti bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis oleh penulis menggunakan teknik analisa deskriptif. Kata Kunci: pembinaan, narapidana, anak Abstract This research studies the implementation of law regarding the rights of children facing legal issues in the matter of attending a correctional program with other adult convicts according to Article 3 point b of Law Number 11 of 2012 concerning Judicial Systems of Juvenile Crime (UU SPPA) and Article 35 of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Programs. Inappropriate fulfillment of the rights of the children dealing with legal issues, especially for those as criminal offenders serving their sentences in the Department of Corrections for Juvenile Convicts Class II as young convicts may affect the correctional program for juvenile convicts because they have to attend the correctional program without being separated from adult convicts in the department class II in Jakarta. This research employed empirical-juridical methods, while primary and secondary data were analyzed using a descriptive analysis. Keywords: corrections, convicts, children
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI JAKARTA) Eka Dimah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Dimah, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: eka_dimah@yahoo.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait implementasi pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas di Jakarta Pusat. Pemilihan tema yang diangkat penulis dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi pada realisasinya masih maraknya jual beli pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pasal2Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? (2) Apa hambatan dan solusi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan Penjual Pakaian Bekas Impor pada Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan penulis dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan serta menganalisi dengan studi pustaka dan penelusuran di internet. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu adanya permasalahan terhadap implementasi kebijakan pemerintah larangan impor pakaian bekas sehingga pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas kurang terimplementasikan dengan baik. Kata Kunci: implementasi, kebijakan, impor, pakaian bekas Abstract This research studies the issue of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Imported Goods of Imported Second-Hand Clothes in Central Jakarta. This research topic departs from the policy banning imported second-hand clothes that is contrary to the trend of the sales of imported second-hand clothes. With this issue, this research investigates (1) the implementation of the policy of the articles in the Regulation of the Minster of Trade Number 12 of 2020 regarding imported second-hand clothes in Jakarta and (2) the impeding factors and solutions faced and given by the Directorate General of Customs and Excise of Jakarta and imported second-hand cloth traders regarding the implementation of Article 2 of the Ministerial Regulation concerned. With a juridical-empirical method, the research data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The primary and secondary data involved direct observation, library research, and online research from the Internet. The research results reveal that the Ministerial Regulation concerned is not appropriately implemented regarding imported second-hand clothes. Keywords: implementation, policy, import, second-hand clothes
URGENSI DEKRIMINALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Maharani Balqis
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maharani Balqis, Prija Djatmika, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mhrnbalqis@student.ub.ac.id Abstrak Terdapat konflik norma yang ditimbulkan pada Pasal 127 Ayat (1) dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dilihat dari adanya permasalahan kenaikan angka penyalahguna narkotika yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, peraturan mengenai rehabilitasi yang masih bersifat sektoral dan tidak komprehensif melalui peraturan perundang-undangan, dan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan yang ditimbulkan akibat dari kriminalisasi penyalahguna narkotika. Berlakunya Pasal 127 Ayat (1) dinilai tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan yang melatarbelakangi keberlakuannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban melalui analisis secara filosofis, sosiologis, yuridis, kriminologi, dan viktimologi. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan dengan Portugal melalui Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substances. Kata Kunci: narkotika, dekriminalisasi, penyalahguna narkotika Abstract A conflict of norm arises between Article 127 Paragraph (1) and Article 4 Letter d of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially regarding the rising incidence of narcotic abuse every year, sectoral and non-comprehensive rehabilitation regulation under the statute, and over-capacity in the Correctional Department due to the rising incidence of the case. The enactment of Article 127 Paragraph (1) is regarded as irrelevant to the health approach from which the enforcement of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics departed. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive-analytical methods, grammatical interpretation, and comparative interpretation. This research also employed philosophical, sociological, juridical, criminological, and victimological analyses, and the comparison between Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substance and the law in Indonesia to find answers to the research problem. Keywords: narcotics, decriminalization, narcotic abuse
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUSTRI FARMASI TERHADAP KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL PADA ANAK DI INDONESIA Tasya Ratu Athira
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tasya Ratu Athira, Abdul Madjid, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: athiratasyaa@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana industri farmasi terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia yang menyebabkan kematian. Dalam produk obat yang diproduksi oleh 6 industri farmasi antara lain, PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF), dan PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) terdapat cemaran kandungan senyawa kimia yang berbahaya. Senyawa kimia yang dimaksud di antaranya adalah Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butyl Ether (EGBE). Ketiga senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal karena memicu asam oksalat dalam tubuh dan membentuk kristal di dalam ginjal. EG dan DEG merupakan cemaran yang umumnya digunakan dalam sebuah industri pembuatan cat dan tinta.. Menindaklanjuti kasus ini, melalui Hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan BPOM melalui perluasan sampling, pengujian sampel produk sirup obat dan bahan tambahan yang digunakan, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap sarana produksi BPOM mencabut puluhan izin edar obat sirup yang terdapat cemara tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas bentuk pertanggungjawaban industri farmasi yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia sebagai korporasi. Kata Kunci: industri farmasi, gagal ginjal akut, etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dan etilen glikol butyl ether (EGBE) Abstract This research aims to analyze and describe the liability of pharmaceutical industries over the cases of atypical progressive acute kidney failure in children in Indonesia that cause death. The medicine concerned produced by six drug companies, including PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF), and PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) contains hazardous chemical compounds including Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), and Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE). These three compounds can cause kidney failure since they stimulate the production of oxalate acid in the body and form crystals in the kidneys. Both EG and DEG are the common substances used in paints and inks. To follow up on this issue, investigation and intensification of the supervision of the National Agency of Drug and Food were held by extending sampling, testing samples of syrup-based medicinal products and additional substances used, and further scrutinizing the facilities of production in the agency and revoking tens of permits of the distribution of the syrups containing the hazardous substances. This research also delves into the type of liability held by pharmaceutical industries regarding acute kidney failure in children in Indonesia. Keywords: pharmaceutical industries, acute kidney failure, Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE)
URGENSI PENGATURAN PEMENUHAN BEA MASUK TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG KEGIATAN USAHA JASA TITIP BELI Akmalia Aviva
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akmalia Aviva, Yenny Eta Widyanti, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: akmaliavv@gmail.com Abstrak Permasalahan pembebasan pajak bea masuk pada barang bawaan komersial penumpang dari kegiatan usaha Jasa Titip Beli yang merujuk dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 Pasal 12 tentang pembebasan bea masuk dan cukai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap pada barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli? (2) Bagaimana pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli?. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Sehingga memperoleh jawaban mengenai urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk barang Jasa Titip Beli yang ditinjau dari aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Pembebasan bea masuk yang kini diterapkan di Indonesia merupakan penerapan konsep Deminimus Value Threshold yang sempat diterapkan Negara Uni Eropa yang telah dihapuskan pada 2021. Peniadaan konsep ini dapat diserap oleh Indonesia dirancang untuk melindungi UMKM yang didorong kesiapan sistem SDM dan kondisi keuangan dan ekonomi negara. Untuk mengatasi hal tersebut pelaku usaha Jasa Titip Beli wajib melaporkan barang bawaannya pada Custom Declaration dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atas kewajiban Bea Masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan pemenuhan PPN 11% dan PPh 7,5% hingga 15%. Kata Kunci: urgensi, pengaturan pemenuhan bea masuk, jasa titip beli Abstract This research discusses the waiver of import duty imposed on commercial goods that come with passengers as part of entrusted shopping service as referred to in PMK No. 203/PMK.04/2017 Article 12 concerning the waiver of import duty and excise. Departing from this matter, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of fulfilling the payment of import duty for goods that come with passengers as part of entrusted shopping service, (2) the regulation of fulfilling import duty imposed on the goods that come with passengers as part of entrusted shopping service. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive analysis to study the urgency of import duty payment from sociological, philosophical, and juridical perspectives. The waiver of import duty applied in Indonesia represents the implementation of the Deminimus Value Threshold once applied in European Union countries and scrapped in 2021. The revocation of this concept could serve as a reference for Indonesia and should be designed to protect MSMEs with the prepared human resources system and financial and economic conditions of the state. To support this approach, the service providers of entrusted shopping must report their goods to Custom Declaration and declare that the goods carried are subject to 10% import duty and Import Tax with 11% value-added tax, 7.5% to 15% income tax. Keywords: urgency, regulation of import duty, entrusted shopping service
PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LAUT BEBAS Sarah Savira
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Savira, Dhiana Puspitawati, Rika Kurniaty Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sarahsav@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Laut Bebas, baik yang ada pada instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional dengan meninjau kekurangan masing-masing peraturan yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : 1.Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas secara internasional? 2. Bagaimana hukum nasional indonesia mengatur tentang perlindungan keanekaragam hayati di laut bebas?. Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dengan menggunakan metode penelitian di atas, peneliti memperoleh jawaban, yakni: 1. Perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas belum diatur di dalam hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang relevan, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Convention on Biological Diversity hanya mengatur secara umum. Meskipun demikian sudah ada draft yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas yaitu Agreement Under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Namun draft ini masih belum bersifat final. 2. Hukum nasional Indonesia mengakui perlunya perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas, namun belum ada aturan pelaksana dalam mengimplementasikan hal tersebut. Undang-Undang Kelautan sendiri belum mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas serta belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas. Kata Kunci: keanekaragaman hayati, laut bebas, hukum internasional, hukum nasional Abstract This research discusses the issue of the protection of biodiversity in the open ocean within both the instruments of national law and international law by delving into the shortcomings of each regulation governing the protection of biodiversity in the open ocean. Departing this issue, this research investigates the following problems: 1. The regulation regarding the protection of biodiversity in the open ocean at an international level, and 2. The national law of Indonesia governing the protection of biodiversity in the open ocean. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research results reveal that: 1) the protection of biodiversity in the open ocean is not regulated by international law. The relevant instruments of international law are the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and the Convention on Biological Diversity but they only govern the matter in a general scope. However, the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction regulates the protection of biodiversity in the open ocean although they are not yet final; 2) the national law in Indonesia should govern the protection of biodiversity in the open ocean but there is no regulatory provision implementing this issue. The Marine Law of Indonesia has not yet covered the protection of biodiversity in the open ocean. Keywords: biodiversity, open ocean, international law, national law

Page 547 of 563 | Total Record : 5629

 545   546   547   548   549 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue