cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 77   78   79   80   81 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Annissa Nurjanah Tuarita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.248 KB)

Abstract

Indonesia memiliki sangat banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya. Salah satunya adalah kesenian Gendang Beleq yang berasal dari Suku Sasak di Pulau Lombok. Kesenian ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (benefit sharing) atas penggunaan pengetahuan tersebut.   Kata Kunci: Kesenian Gendang Beleq, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional
OPTIMALISASI SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT KEBIJAKAN REMUNERASI (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang) Sarajevi Govina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.263 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait dengan kebijakan remunerasi dan apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam optimalisasi sitem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait kebijakan remunerasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terkait kebijakan remunerasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil terkait kebijakan remunerasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan salah satu Lembaga yang dibawahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian yang menjalankan Reformasi Birokrasi, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terkait Kebijakan Remunerasi merupakan suatu permasalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan berbagai kementerian, salah satu kementerian2yang melaksanakannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan perbaikan struktur dan sistem intern didalam suatu lembaga dimana agar sesuai dengan prinsip good governance yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sangat bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara dalam rangka peningkatan mutu aparatur pemerintah serta dapat memperbaiki struktur intern dalam suatu lembaga agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu program pemerintah dalam memperbaiki struktur intern dalam lembaga aparatur negara sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan mewujudkan strategi peningkatan kinerja pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia dalam aparatur negara, tolok ukur peningkatan kinerja pegawai telah ditentukan dengan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan satuan kinerja pegawai sangat diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan intern lembaga dalam rangka reformasi birokrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan reformasi birokrasi melalui sistem pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diberikannya remunerasi, yaitu berupa tunjangan kinerja yang dimaksudkan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan berdasarkan sistem penilaian kinerja pegawai sehingga pemberian remunerasi antar orang – perorangan dapat dikatakan berbeda sesuai dengan penilain maupun kinerja yang telah dilakukan, namun secara keseluruhan pemberian remunerasi sangat tergantung kepada sistem penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari 60 % sasaran kinerja pegawai dan 40 % perilaku kerja. Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan September 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.Sehingga dalam pelaksanaan pemberian remunerasi tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dengan perlunya optimalisasi terhadap sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil agar reformasi birokrasi aparatur pemerintah pun berjalan dengan baik.Kata Kunci : Optimalisasi, Sistem Penilaian Kinerja Pegawai, Kebijakan Remunerasi.
PELAKSANAAN PASAL 36 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) Ida Ayu Asti Windriyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.562 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pelaku usaha minimarket, dan penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan alasan bahwa Dinas tersebut yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Toko Modern khususnya minimarket, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di2Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan cara sosialisasi kepada para pelaku usaha dan UKM berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, pelaksanaan tersebut dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tertib administratif mengurus Izin Usaha Toko Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dan untuk menunjangnya pelaksanaan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang belum mengurus Kajian Sosial Ekonomi yang merupakan syarat utama utama untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern. Meskipun Dinas Perdagangan dan Perindustrian, para pelaku usaha, dan penegak sanksi administratif telah melaksanakan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, nyatanya pelaksanaan tersebut terlaksana dengan baik karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern bagi pelaku usaha yang mengurus Izin Usaha Toko Modern terkendala belum dikeluarkannya Peraturan Walikota oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern yang mana didalam Peraturan Walikota tersebut mengatur Izin Prinsip yang dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah pasal 36 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Izin Usaha Toko Modern.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KREDIT PERBANKAN DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN BAKU (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Zuhro Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.966 KB)

Abstract

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil, salah satunya perjanjian kredit perbankan. Dalam ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah terutama nasabah kredit perbankan. Kata Kunci : Perjanjian baku, Penyalahgunaan Keadaaan, Perlindungan Hukum
PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang ) ANGGIT BRILIANTIN, S.H.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.356 KB)

Abstract

Anggit Briliantin, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,Januari 2014, Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan PemudaBerdasarkan Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Agus Yulianto, S.H.,M.S., Dr. Shinta Hadiyantina,S.H.,M.H.Penulisan skripsi ini penulis membahas tentang langkah Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Malang dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda di KotaMalang. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pengembangankepemimpinan pemuda berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana pelaksanaanpasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Malang, apa hambatan yangdihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai instansi yangberwenang terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda, serta bagaimana solusi dalammenghadapi hambatan tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metodependekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulismengkaji peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yangmenyebutkan klasifikasi bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda. Berdasarkan hasilpenelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam upayapelaksanaan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang belum efektif dalammengimplementasikan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik IndonesiaNomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Hal tersebutdikarenakan faktor pendanaan yang harus dibagi dengan bidang lainnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Selain itu, banyaknya organisasi di Kota Malangtidak menjamin banyaknya kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Organisasi tersebut belum berperan secara efektif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.Kurangnya sosialisasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda oleh DinasKepemudaan dan Olahraga Kota Malang berakibat sedikit sekali pemuda yang berminatterhadap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas kepemudaan dan Olahraga maupunOrganisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Malang.Kata kunci: pengembangan kepemimpinan pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY (Implementation of Article 4 of Government Regulation Number 105 Year 2000 on House Rehab Program to Wealthy Society in Batu City) Yoni Kiswandono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.723 KB)

Abstract

Social welfare is the fulfillment of the conditions of material, spiritual, and social citizens to live a decent and able to develop themselves, so that it can carry out its social function. Batu City has to take care of household affairs and financial areas, including the problem of social poverty. Based on the content of Article 4 Government Regulations No. 105 Yeat 2000 on Regional Financial Management and Accountability, the Batu City government must manage local financial public interest, including for social welfare in batu City. BPMPKB and Department of Social and Labor become research location. BPMPKB has a program called Tridaya, namely in the fields of infrastructure, training, and economic. Department of Social and Labor also has programs aimed to maximized the social welfare of Batu City by utilizing the natural potential.Key word : Social welfare, regional financial management and accountability.
UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGEBORAN MINYAK BUMI OLEH PT. PETROCHINA DI DESA CAMPURREJO BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Nurul Khoirunnisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.214 KB)

Abstract

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya Badan LingkunganHidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibatpengeboran minyak oleh PT. Petrochina, khususnya di Desa Campurrejo, KabupatenBojonegoro. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan antara keluhan warga DesaCampurrejo yang merasa terganggu oleh kegiatan Pengeboran Minyak oleh PT. Petrochina.Munculnya permasalahan dapatDi dalam menganalisis upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoromengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak oleh PT. PetrochinaDidesa Campurrejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, metodependekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis inimengkaji peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 13 Undang- Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian peraturantersebut dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, menganalisa fakta yang adadari segi hukum dan menemukan hambatan untuk dicari solusinya. Data yang mendukungpenelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, serta data sekunder daristudi pustaka, dokumen dari instansi, internet dan peraturan perundangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Upaya BadanLingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak,khususnya di Desa Campurrejo adalah melakukan pemeriksaan terhadap Analisis mengenaidampak Lingkungan milik perusahaan selama 3 bulan sekali. Selain itu, melakukanpengecekan secara berkala terhadap piranti peredam kebisingan pada peralatan penunjangpengeboran untuk meminimalisir kebisingan dari kegiatan pengeboran. Kemudian untukmeminimalkan kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan ini, Badan Lingkungan HidupKabupaten Bojonegoro juga melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran mengenai tatacaraatau proses tersebut sesuai dengan SOP dan melatih warga disekitar untuk melaksanakanlatihan tanggap darurat .Hambatan atas upaya yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup KabuatenBojonegoro dapat diatasi dengan lebih terbukanya informasi perusahaan dengan masyarakatdisekitar area lokasi pengeboran minyak supaya dapt meminimalisir dampak yang akanterjadi pada saat proses pengeboran berlangsung.
PENAHANAN ANAK ANGGOTA GENK MOTOR PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Azzanu Asyari Ohara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.057 KB)

Abstract

Abstract Children represent next router of a state and nation generation, therefore children needs construction and special attention. Nowadays government has try to gave protection to Indonesian children by publishing various regulation wich formulating protectionto children who deal with law, but unorfunately, detention to children who deal with special case like"children as member of motorcycle genk" case were so interliers and absolutely against the spirit of child protection. This research is aim to find solution thatcomes from pros and cons of "children as member of gank" detention in Pekanbaru area.This research also try to find out whether detention for children which did by Pekanbaru Police Department reflected spirit of child protection and how they deal with this case.Methods used in this research is Law Research which focused on field research, with interview technique and data collective method.Based on research there are two reason why Pekanbaru Police Department considering detention for children who involved in motorcycle member ganks. The first reason called das sollen (act of guidance) which mentionedin The Children Justice Constitution and Criminal Procedural Law Book. The second reason called das sein (fact in reality) which used by Pekanbaru Police Department to prevent untrust motion from society. Das sein also used to eradicate "motorcycle member gank" euphoria and to perform instruction from Pekanbaru Police Department who refused to give suspension  for children which proved embroiled in criminal.Children under Pekanbaru Police Department detention investigated by Buser team and placed in one cell together with adult prisoner, and their custody period were adapted with applicable constitution. Key words: detention, children, motorcycle genk, crime, protection of right Abstrak Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak Indonesia dengan menerbitkan peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum. Penahanan yang dilakukan terhadap anak anggota genk motor yang melakukan tindak pidana bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Artikel ini bersumber dari penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari pro kontra penahanan terhadap anak anggota genk motor pelaku tindak pidana yang terjadi diwilayah Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penahanan yang dilakukan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor mencerminkan perlindungan terhadap hak anak dan tindakan yang dilakukan Polresta Pekanbaru kepada anak anggota genk motor. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa terdapat Das sollen dan Das sein dalam pertimbangan polresta pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor. Das sollen pertimbangan Polresta Pekanbaru dalam  melakukan penahanan terhadap anak anggota genk motor terdapat pada undang-undang sistem peradilan anak dan kitab undang-undang hukum acara. Das sein pertimbangan yang digunakan Polresta Pekanbaru dalam melakukan penahanan terhadap anak anggota genk didasarkan pada pendapat Polresta Pekanbaru mencegah mosi tidak percaya kepada Polresta Pekanbaru, memberantas genk motor, perintah Kapolresta Pekanbaru untuk menolak penangguhan penahanan terhadap anak anggota genk. Tindakan Polresta Pekanbaru terhadap anak anggota genk motor adalah melakukan penyidikan oleh buser, penempatan tahanan anak anggota genk motor bersama tahanan dewasa serta masa penahanan anak anggota genk motor disesuaikan dengan undang-undang.   Kata kunci: penahanan, anak, genk motor, tindak pidana, perlindungan, hak
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN MILIK WARGA (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Tunjungtirta, Ngenep Kab. Malang) Shaza Amorita Zerlinda Bachtiar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.026 KB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai penulis menurut hasil penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisi apakah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT.Citra Gading Asritama dalam proyeknya yaitu Perumahan Tirtasani Royal Resort telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Penetapan Tata Ruang Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. 2) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Tirtasani Royal Resort selaku Developer dalam alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban pembahasan atas permasalahan yang ada bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT. Citra Gading Asritama dalam Proyek Perumahan Tirtasani Royal Resort ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keptusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990, bahwa dari pihak PT. Citra Gading Asritama sudah seharusnya menyediakan pencadangan tanah atau tidak mengurangi areal lahan pertanian guna mencegah terjadinya kerusakan irigasi dan melindungi penghijauan agar tidak menjadi polusi. Dan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, bahwa ada aturan perlindungan lahan pertanian untuk dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Untuk menjamin kepastian dalam hukum, dimana suatu perusahaan tetap menjaga dan melindungi lahan pertanian.Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Lahan Pertanian, Milik Warga
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 64 PARAGRAPH (1) LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT FOR RICE MILL CAR IN DISTRICT OF PONOROGO ALVIN LINTANG KARSA
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.286 KB)

Abstract

The provisions concerning the approval of vehicles to be allowed path has been set in the LawNo. 22 Year 2009 on Road Traffic and Road Transportation. In Article 64 Paragraph (1) statesthat every motor vehicle must be registered. Today in Ponorogo, there are new types of motorvehicles are driven without any prior registration process. The vehicle called rice mill car. Policehave not been able to implement this registration rule because there are no special regulations forrice mill car in Ponorogo. These regulations may contain about the type of test that later allowedthe vehicle to be driven on the road.Key Word: Registrastion, vehicles.

Page 79 of 563 | Total Record : 5629

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue