cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "1992: HARIAN SURABAYA POS" : 11 Documents clear
KEABSAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENAIKKAN SPP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.734 KB)

Abstract

       Otonomi keuangan pada perguruan tinggi yang telah dibuka krannya oleh PP No:30/1990 nampaknya benar-benar dimanfaatkan oleh para pengelola perguruan tinggi, baik PTS maupun PTN. Bagi PTS pemanfaatan otonomi keuangan di lembaganya memang bukan merupakan hal yang baru; tetapi bagi PTN hal tersebut memang merupakan sesuatu yang semakin hari akan semakin dibiasakan. Itulah sebabnya maka ketika PP No:30/1990 diturunkan dan kran otonomi keuangan dibuka maka segera saja kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin.          Betapa tidak, apabila tahun lalu atau bersamaan dengan dimulainya tahun akademik 1991/1992  beberapa PTN sudah menaikkan "tarif"nya maka tahun ini atau bersamaan dengan dimulainya tahun akademik 1992/1993 nanti bebera-pa PTN  akan menaikkan lagi pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)-nya.          Meskipun belum diumumkan secara resmi akan tetapi berita mengenai akan dinaikkannya pungutan SPP pada Uni-versitas Indonesia (UI) Jakarta serta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mulai tahun akademik 1992/1993 nan ti sudah memasyarakat.  Beberapa PTN yang lainnya secara diam-diam konon juga tengah menggodog konsep kenaikan SPP yang baru akan diumumkan pada saat yang tepat nanti.
SANG GURU BESAR PUN BERGABUNG KE PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.374 KB)

Abstract

       Konon sekarang ini harga seorang guru besar atau profesor, baik secara moral maupun material, makin mahal saja; makin mendekati masa purna bhakti (pensiun) makin tinggilah harganya. Pasalnya karena menjelang masa pen-siun tiba maka sang guru besar akan dijadikan "rebutan" oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk bergabung pada almamater perguruan nonpemerintah itu; bahkan guru besar yang  masih beberapa tahun masa pensiunnya pun terkadang sudah dipesan (=diijon?) oleh PTS.         Sejak kapankah para guru besar yang telah memasuki masa purna bhakti tersebut mau bergabung, dalam pengertian menjadi dosen tetap, ke PTS? Jawabnya adalah sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 30/1990 tentang pendidikan tinggi.          Sejak dikeluarkannya PP Nomer 30/1990 tersebut di atas kedudukan para tenaga edukatif yang senior (teruta-ma guru besar) secara akademis lebih diperlukan oleh PTS untuk berbagai kepentingan, terutama sekali dalam rangka pengurusan  kenaikan status akreditasi PTS yang bersang-kutan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas.
MEWASPADAI INEFISIENSI SEKOLAH DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.717 KB)

Abstract

       Kesibukan Sekolah Dasar (SD) seperti tidak pernah habis-habisnya; setelah pelaksanaan Ebtanas berakhir maka saat ini teman-teman pengelola SD dihadapkan pada kesibukan baru, yaitu penerimaan siswa baru. Dua peristiwa tahunan ini sama-sama "memusingkan" para guru dan kepala sekolah; apabila pada Ebtanas mereka "pusing" memikirkan agar anak didiknya dapat lulus dengan nilai yang "benar" (bukan katrolan), sedangkan pada penerimaan siswa baru sekarang ini mereka "pusing" karena khawatir sekolahnya tidak laku di pasaran sehingga tidak mendapat siswa baru dalam jumlah yang memadai.          Kekhawatiran  teman-teman guru dan kepala sekolah tersebut memang cukup beralasan; belajar dari pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya  dalam kurun waktu tiga atau empat tahun yang terakhir ini ternyata banyak SD tidak sanggup "menggaet" siswa baru dalam jumlah yang layak dan memadai.          Tahun lalu banyak SD di  Jawa Timur, Jawa Tengah,  dan wilayah-wilayah lain yang hanya mendapatkan belasan siswa baru, bahkan ada yang tidak sanggup meraih sepuluh siswa baru, meskipun sarana gedungnya telah dipersiapkan untuk menampung 40 siswa per kelasnya.  Akibatnya banyak sekolah yang "gulung tikar";  siswanya sedikit, gurunya menganggur, gairah belajar menurun, dan sebagainya. Bebe rapa SD terpaksa mengadakan aksi tutup buku karena tidak sanggup mendayung perahu lebih jauh lagi.  Peristiwa se-perti inilah  yang sangat dikhawatirkan oleh teman-teman guru serta kepala sekolah; khususnya sekolah swasta yang hidup-matinya lebih mengandalkan jumlah siswa.
MENCARI FORMAT BARU KEMITRAAN PTN-PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.477 KB)

Abstract

       Dalam sebuah seminar mengenai kemitraan perguruan tinggi di Indonesia baru-baru ini ada seorang pimpinan perguruan tinggi yang menjadi peserta seminar tersebut menanyakan pada saya, sebenarnya kemajuan apa saja yang telah dihasilkan oleh PP No:30/1990 terhadap perkembangan pendidikan tinggi di negara kita. Lebih daripada itu penanya ini secara kritis mengemukakan pendapatnya menge nai perlunya untuk secepatnya diturunkan surat keputusan tertentu, tingkat menteri ataupun tingkat apa saja, yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia, PTS maupun PTN, agar mentaati apa-apa yang telah digariskan oleh PP yang langsung ditandatangani oleh presiden itu.          Saya tidak tahu persis mengapa pertanyaan seperti itu terekspresikan, namun "naluri akademik" saya mengatakan bahwa pertanyaan itu muncul karena adanya kekecewaan mengenai aturan itu sendiri.Dalam usianya yang lebih dua tahun (ditandatangani Presiden 10 Juli 1990) ternyata PP tersebut dianggap belum mampu membawa kemajuan yang sig-nifikan bagi dunia pendidikan tinggi, yang hal ini lebih dikarenakan belum ditaatinya beberapa aturan main yang tertuang dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya.          Untuk menghindari salah persepsi barangkali perlu dijelaskan lebih dulu bahwa yang dimaksud  PP No:30/1990 adalah  Peraturan Pemerintah Nomer:30 yang secara khusus memuat sejumlah aturan tentang pendidikan tinggi. Pera-turan ini dikeluarkan lebih dari dua tahun lalu; bersama an dengan PP No:27/1990, PP No:28/1990 dan PP No:29/1990 masing-masing mengenai Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH KEJURUAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.782 KB)

Abstract

       Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-2 yang berlangsung di Medan baru saja berakhir. Sejumlah pakar dan birokrasi pendidikan berkumpul, berbincang-bincang, serta berembug untuk menghasilkan sejumlah kesamaan pandangan dan kesepakatan. Semua ini, ditujukan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.          Salah satu topik yang menarik di dalam forum ter-sebut adalah dilemparkannya masalah yang secara langsung menyangkut sekolah kejuruan,  suatu jenis lembaga pendi-dikan yang sedang "dilupakan" oleh sementara orang kare-na dianggap tidak efektif dan efisien, serta tidak mampu memberikan nilai kebanggaan. Yang lebih menarik, permasa lahan tersebut justru diaktualisasi oleh Mendagri Rudini yang nota bene lebih berkapasitas sebagai  "birokrat po-litik", dan bukan oleh para pakar pendidikan sendiri.          Keadaan tersebut mengingatkan kita pada peristiwa beberapa waktu lalu saat digugatnya eksistensi sekolah kejuruan oleh sementara orang untuk mengakhiri berlaku-nya sistem persekolahan di Indonesia yang selama ini me-ngembangkan sistem persekolahan jalur ganda (multiple track school system),  yang mendampingkan sekolah umum dengan sekolah kejuruan.  Sebagai gantinya akan dikem-bangkan sistem persekolahan jalur tunggal  (single track school system) dengan menggusur eksistensi sekolah keju-ruan. Untunglah Peraturan Pemerintah (PP) No:29/1990 segera diberlakukan sehingga pemikiran untuk "menggusur" eksistensi sekolah kejuruan dapat diakhiri.
REKTOR PTN DIGUGAT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.508 KB)

Abstract

       Eksistensi jabatan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru saja digugat! Kedengarannya memang agak aneh; suatu jabatan strategis yang paling tinggi di lingkungan perguruan tinggi yang dikelola langsung oleh pemerintah harus menerima gugatan masyarakat. Barangkali baru kali inilah peristiwa ini terjadi di negara kita.          Tegasnya: baru-baru ini dalam forum dengar pendapat antara beberapa pejabat teras  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dengan para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) muncul pendapat yang benar-benar surprisse; yaitu pendapat mengenai perlu ditiadakannya jabatan rektor PTN.          Sekarang ini sudah saatnya keberadaan rektor PTN di Indonesia ditiadakan  karena dalam banyak hal langkah dan operasinya lebih banyak diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) maupun Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Pendapat yang sedikit berbau kontroversial dan sempat ditangkap serta dimedia-massakan oleh para kuli tinta tersebut dikemukaan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III  (DKI Jakarta dan sekitarnya), Sambas Wirakusumah.
EBTANAS : KEBOCORAN DAN "KEPALSUAN"NYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.332 KB)

Abstract

       Kasus bocornya soal-soal Ebtanas yang tahun lalu sempat mengguncang dunia pendidikan kita, sekaligus menampar wajah Depdikbud, rasanya akan terulang lagi pada pelaksanaan Ebtanas tahun ini. Kali ini ada dugaan tentang bocornya Ebtanas SD di salah satu daerah di wilayah Jawa Timur. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa unsur tengah  dikirim untuk bekerja intensif guna mengklarifikasi dugaan tersebut.         Sebagai warga negara yang baik tentu kita berharap agar dugaan tersebut tidak terbukti kebenarannya, tetapi kalau sampai dugaan atas kebocoran tersebut nantinya ter bukti  kebenarannya maka Depdikbud harus menyiapkan diri untuk kena tampar. Betapa tidak, di tengah-tengah adanya kritik tajam tentang kurang efektifnya lagi pola Ebtanas untuk dipertahankan sebagai sistem evaluasi belajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, ternyata beberapa (ada) daerah mengalami kebocoran. sudah barang tentu ter jadinya kasus kebocoran ini, kalau terbukti,  akan makin memperkuat argumentasi terhadap kritik-kritik yang dila-yangkan kepada depdikbud mengenai kurang efektifnya pola Ebtanas tersebut.          Kalau kita sempat bernostalgia sejenak kasus bo-cornya Ebtanas memang bukan barang baru lagi. Tahun yang lalu beberapa wilayah sempat terkena "penyakit" ini, tak terkecuali wilayah DKI Jakarta.  Berdasarkan pengalaman ini ternyata ada juga teman yang masih sempat bercanda; kalau di Jakarta tempat berkumpulnya top manager Depdik-bud saja bisa terjadi kebocoran yang meresahkan masyara-kat, apalagi di Jawa Timur. Duh, ....
EBTANAS, TINGKAT KESUKARAN SOAL DAN PENDEKATAN METODOLOGIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.397 KB)

Abstract

       Menjelang diselenggarakannya Ebtanas yang segera dimulai awal Bulan Mei 1992 ini kembali muncul pemikiran mengenai perlu dan tidaknya untuk mempertahankan sistem Ebtanas itu sendiri. Pemikiran ini sempat menghangat, khususnya pada kalangan masyarakat pendidikan, karena di samping kompleksitas problematikanya bersifat aktual dan kontekstual, juga dikarenakan masing-masing pihak mempunyai argumentasi akademis yang cukup kuat dan rasional.          Pihak yang memandang masih perlu mempertahankan berpendapat bahwa Ebtanas merupakan sistem terbaik untuk meningkatkan dan menyetarakan kualitas lulusan di antara lembaga pendidikan yang setingkat dan sejenis; setidak-tidaknya untuk saat ini.          Pada sisi yang lain pihak yang menginginkan sege-ra diakhirinya era Ebtanas berpendapat bahwa sistem ini telah menciptakan kesenjangan ("gap") yang semakin tajam antara sekolah-sekolah yang bermutu tinggi dengan yang bermutu rendah. Akibatnya sistem Ebtanas ini menciptakan kecenderungan klasik bahwa pelayanan pendidikan pada ne-gara yang sangat kita cinta ini lebih dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berintelektual tinggi saja;  dan secara empiris sebagian besar dari mereka ternyata berasal dari "hanya" sekolah-sekolah kota di Pulau Jawa.
BPS PERLU "BERGURU" PADA KPN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.892 KB)

Abstract

       Ada sebuah fenomena sosio-politis di negara kita yang sangat menarik untuk dicermati bersama;  yaitu diaplikasikannya  temuan-temuan penelitian atau hasil studi secara lebih intensif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process) oleh pemerintah. Fenomena yang konstruktif ini sekaligus menandai adanya kemajuan; oleh karena keputusan ataupun kebijakan yang dilandasi temuan empirik atau hasil studi umumnya lebih bersifat objektif dan rasional, serta bebas dari unsur "pressure".          Kiranya memang harus diakui bahwa selama ini rela tif banyak hasil studi yang harus melayang ke dalam tong sampah dan tidak pernah dilirik dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah. Namun, sekarang ini setidak-tidaknya ada dua keputusan strategis yang sedang dan akan dibangun berdasarkan temuan penelitian; masing-masing adalah keputusan politis mengenai  tindak lanjut musibah Dili, Timor Timur,  serta keputusan soso-politis mengenai Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Dua masalah ini memang sempat mengguncang perjalanan politik di negara kita akhir-akhir ini.          Apabila dalam masalah yang pertama, musibah Dili, maka peranan penelitian benar-benar telah nampak, yaitu digunakannya temuan penyelidikan (baca: penelitian) yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik Nasional (KPN) di dalam mekanisme dan proses pembuataan kebijakan tindak lanjut;  maka  hal yang sama diharapkan akan dilakukan pemerintah kita dalam mengambil kebijakan mengenai SDSB.
PAPE DAN PENDIDIKAN SWASTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.042 KB)

Abstract

       Kalau tidak ada aral melintang maka tepat tanggal 18 s/d 21 September 1992 ini akan dilangsungkan konggres PAPE, Pan Pacific Association of Private School Educa-tion. Untuk kali ini merupakan konggres yang ke-XIV dan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Indonesia kebetulan saya mendapatkan undangan untuk hadir dan sekaligus memberikan kontribusi pemikiran saya di dalam forum akademik di tingkat internasional itu.          PAPE merupakan organisasi internasional yang berupaya menghimpun "kekuatan" pendidikan bangsa-bangsa di lingkungan Pasifik. Tempat lahir PAPE adalah di Jepang; dan secara historis lahirnya PAPE memang tidak dapat di-pisahkan dari keberhasilan Jepang dalam mengadaptasi dan menginovasi sistem pendidikan Barat.Setelah perang dunia ke-2 selesai maka secara bersungguh-sungguh Jepang sege-ra membenahi sistem pendidikannya,  dari sistem yang tra disional dan konvensional menuju sistem yang modern yang kiblatnya ada di Barat, terutama Amerika Serikat (AS).          Awalnya banyak pengamat pendidikan yang memperki-rakan bahwa cepat ataupun lambat Jepang akan kehilangan akar budayanya karena secara terang-terangan mengacu sis tem pendidikan Barat yang menurut ukuran saat itu tergo-long sangat modern;  hal ini terjadi pada Dinasti Meiji. Kenyataannya perkiraan tersebut meleset; dan sampai saat ini Jepang tidak pernah kehilangan akar budayanya, meski sistem pendidikan "Barat"-nya juga berhasil mengangkat bangsa Jepang dari keterbelakangan.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

1992 1992


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue