cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
Search results for , issue "1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT" : 19 Documents clear
MENDORONG 'LINK AND MATCH' MELALUI WANDIKTI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.307 KB)

Abstract

       Muncullah nama-nama beken dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat,utamanya dari kalangan perguruan tinggi, seperti Pramoe-tadi, Makaminan Makagiansar, Marsetio Donosepoetro, T.B. Achjani Atmakusuma,Setijadi, Koesnadi Hardjasoemantri, Mohammad Arsjad Anwar, Sinatala Arsjad, Palgunadi T. Setyawan,  Benyamin Setiawan, Sayidiman Suryohadiprojo,  Mohammad Makin Ibnu Hadjar, Hidayat Syarief, Soefyan Tsauri, Samaaun Samadikun, Hariadi P. Soepangkat, Sangkot Marzuki, dan Indroyono Soesilo.       Di luar nama-nama tersebut masih ada nama-nama yang sekarang masih aktif sebagai petinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yaitu Bambang Soehendro, Harsono Taroepratjeko, dan Jajah Koeswara.  Ternyata  masih ada nama-nama lain  dari kalangan dunia usaha dan industri yang masing-masing adalah Iman Taufik dan Iman Sudarwo.       Semua dari mereka itu kalau dijumlahkan ada 23 orang yang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Wardiman Djojonegoro, baru saja ditetapkan dan dilantik sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi (Wandikti). Pada tanggal 23 September 1996 yang lalu secara resmi terbentuk Wandikti yang selama ini tidak pernah ada di dalam susunan departemen pendidikan kita.       Kalau kita melihat sejarah departemen pendidikan kita  maka bisa kita simpulkan bahwa Wandikti memang belum pernah ada di dalam susunan maupun struktur departemen pendidikan.  Kalau kita melihat "buku induk" pendidikan tinggi kita,  baik UU No.2/1989 tentang Sis-tem Pendidikan Nasional maupun PP No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi, maka tidak ada satu pasal atau ayatpun yang menyebut-nyebut eksistensi Wandikti.  Sampai sekarang pun Wandikti tidak ada dalam struktur departemen pendidikan karena sifatnya memang nonstruktural, tetapi kehadiran Wandikti telah melengkapi susunan Depdikbud.
SEKITAR IDE PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.345 KB)

Abstract

       Bertempat di Kampus Universitas Indonesia Depok  baru-baru ini digelar seminar sehari dengan tema "Narkotik, Seks, dan Kekerasan di Kalangan Remaja". Beberapa pakar tampil dalam seminar ini; dan dalam diskusi yang berkembang hampir tidak ada peserta yang tidak sependapat dengan pernyataan bahwa sekarang ini tingkat permisivitas remaja kita dalam soal seks makin tinggi saja.  Dengan ungkapan lain remaja kita makin permisif dalam perilaku seksualnya sehari-hari.       Tingkat permisivitas seks tersebut  antara lain ditunjukkan  dalam soal-soal fisik;  misalnya bersentuhan, bergandengan tangan, berpeluk ria, cium pipi, kissing, serta bercumbuhan.  Ternyata bukan itu saja, tingkat permisivitas tersebut juga ditunjukkan dalam hal berhubungan badan sebelum melaksanakan pernikahan (premarital sexual intercourse); baik dengan sesama teman maupun dengan orang-orang yang profesional, seperti pelacur.  Keadaan ini terdukung oleh "kebiasaan" destruktif yang berlaku pada sementara remaja kita seperti mengoleksi gambar wanita dan pria telanjang, memasang striker yang merangsang birahi, membaca buku porno, menonton film biru, dan sebagainya.       Sudah barang tentu  perilaku "menyimpang" tersebut  tidak dapat digeneralisasi bagi seluruh remaja kita.  Kita yakin masih banyak dan bahkan lebih banyak remaja kita yang masih "lurus" dan belum terkena polusi seksual.  Namun demikian yang menyedihkan adalah adanya sinyalemen dan pratanda mengenai makin banyaknya remaja sekolah kita yang terseret dalam arus seksual yang menyimpang; bukan saja soal bergandengan tangan dan cium pipi tetapi banyak remaja sekolah yang sampai melakukan hubungan badan sebelum nikah.       Dari ilustrasi konkrit tersebut akhirnya muncul ide dan pemikiran untuk memberikan pendidikan seks di sekolah. Adapun maksudnya agar supaya anak dan remaja sekolah kita tidak terjerat dalam perilaku seksual yang menyimpang.
'LINK AND MATCH', PRIMADONA PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.712 KB)

Abstract

       Suatu majalah dwimingguan terbitan Jakarta  edisi hari-hari yang sedang berjalan ini menurunkan tulisan mengenai 'Rapor Akhir Tahun 15 Menteri'; dari menteri yang dianggap sangat berprestasi sampai dengan menteri yang dianggap bermasalah.  Kelimabelas menteri yang "dikupas" dalam tulisan itu antara lain Yogie SM, Ali Alatas, Oetoyo Oesman, Tarmizi Taher, Harmoko, B.J. Habibie, Moerdiono, dsb; tidak ketinggalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Wardiman Djojonegoro.       Penekanan penulisan menteri-menteri tersebut bukan  pada sosok pribadinya akan tetapi lebih pada program-program yang dilaksanakan berkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.  Ketika sampai giliran Pak Wardiman majalah itu menulis sbb:  "Link and Match atau keter-kaitan dan kesepadanan. Inilah program pendidikan yang dicanangkan Wardiman hampir sejak detik pertama ia diangkat pada 1993. Dan mungkin yang paling kontroversial dari sejumlah kebijakan menteri kelahiran Pamekasan, 62 tahun silam, ini.  Sejak awal, berbagai kritik berlontaran dari pelbagai penjuru".       Secara implisit nampaknya majalah tersebut menilai  bahwa kebijakan Link and Match (LM) merupakan kebijakan pendidikan yang paling populer meski di dalamnya mengandung unsur kontroversial dan banyak kritik.       Bahwa LM merupakan kebijakan pendidikan yang paling populer selama perjalanan tahun 1996 ini,  bahkan sejak Pak Wardiman diper-caya memimpin departemen pendidikan kiranya memang benar. Lebih daripada itu bahkan ada sementara anggota masyarakat kita yang me-nyebut LM sebagai "primadona pendidikan".  Di sisi lain bahwa LM menimbulkan berbagai kritik (dan pujian) kiranya juga benar adanya; namun demikian kalau kebijakan ini dinyatakan bersifat kontroversial memang masih perlu didiskusikan lagi.
MENGGALI TEORI 'ONDERWIJS ORDONNANTIE' 1932 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.855 KB)

Abstract

       Hari ini tanggal 20 Mei 1996  bangsa Indonesia dengan suka rela merayakan Hari Kebangkitan Nasional,  sebuah momentum yang amat penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri terhadap perilaku sosial-politik bangsa Indonesia dikaitkan dengan aktualisasi dan pe-ngembangan wawasan kebangsaan kita.         Bagi bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan merupakan hal yang amat penting dan senantiasa diperjuangkan aktualisasinya dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.  Wawasan kebangsaan telah menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh bagi bangsa "besar" Indonesia.Wawasan kebangsaan yang tumbuh sejak jaman prakemerdekaan juga telah mendasari persamaan persepsi bangsa dalam merealisasi misi perjuangan dan menjalankan roda pembangunannya.       Tentang proses awal tumbuhnya  wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri sesungguhnya kita mempunyai dua teori yang sama-sama rasional-argumentatif; pertama,wawasan kebangsaan Indonesia secara embrional sudah tumbuh semenjak sebelum masa sejarah Indonesia modern berlangsung, dan kedua, wawasan kebangsaan Indonesia baru tumbuh subur bersamaan dengan munculnya masa sejarah Indonesia modern. Dua teori ini ternyata mempunyai kesamaan historikal yang penting; yaitu meletakkan jaman prakemerdekaan sebagai masa awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia.       Teori pertama  menarik garis linear  ke "belakang"  sampai abad ke-14, yaitu Zaman Majapahit,  dan terus dikembangkan linearitasnya sampai abad ke-7, yaitu pada Zaman Sriwijaya, sebagai dua titik awal tumbuhnya wawasan kebangsaaan Indonesia secara embrional; tentu saja istilah 'Indonesia' itu sendiri harus ditafsir secara khusus.
PILIHAN PASCA UMPTN : UT DAN PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.767 KB)

Abstract

       Seleksi tertulis Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 1996 hasilnya telah di-umumkan tanggal 27 Juli 1996 yang lalu. Dari keseluruhan peserta UMPTN yang jumlahnya mencapai 375.452 orang ternyata hanya 63.753 peserta, atau 17 persen, yang dinyatakan berhasil. Selebihnya, 311.699 peserta, atau 83 persen, dinyatakan gagal.  Bagi mereka yang berhasil menembus dinding PTN memang tidak banyak mengundang problem; akan tetapi bagaimana dengan nasib mereka yang gagal yang jumlahnya jauh lebih banyak?       Sebagian dari mereka yang gagal memang ada yang sudah  mem-buat antisipasi semenjak dini; misalnya dengan "memburu" perguruan tinggi alternatif, baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun pergu-ruan tinggi di luar negeri.  Dan .....,  ketika tahu atas kegagalannya di UMPTN maka mereka pun di samping sudah siap juga sudah mengadakan langkah-langkah yang perlu.       Di samping sudah membuat antisipasi maka sebagian dari mereka yang gagal juga banyak yang tidak menyiapkan diri untuk menerima kegagalannya tersebut.  Ada yang sangat yakin akan berhasil menembus UMPTN sehingga tidak menyiapkan langkah-langkah lain apabila gagal, dan ada pula yang berpola aktivitas "linear"; mereka baru akan melangkah ke tahapan berikutnya apabila sudah tahu dengan pasti atas hasil dari aktivitas sebelumnya.  Akibatnya mereka baru melangkah ketika tahu dan yakin dirinya benar-benar telah gagal dalam upayanya menembus tebalnya dinding PTN.       Sampai saat ini pun kiranya masih banyak peserta gagal UMPTN yang masih "bengong"" tidak taahu apa yang harus dikerjakan, meski hasrat untuk melanjutkan studi masih membara.  Hal ini dapat terjadi karena terbaatasnya informasi pada para kandidat mahasiswa tentang dunia perguruan tinggi kita.
MASIH SOAL KENAIKAN GAJI PEGAWA NEGERI SIPIL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.985 KB)

Abstract

       Peluang kenaikan gaji  bagi para  pegawai negeri sipil (PNS) kita kini semakin terbuka setelah pemerintah mendengarkan usulan hampir semua fraksi di DPR.  Meski belum eksplisit menyatakan akan adanya kenaikan gaji akan tetapi pada dasarnya pemerintah memang sangat memperhatikan kesejahteraan PNS, ABRI dan pensiunan;  di samping pada sisi yang lain menyadari pula bahwa tingkat kesejahteraan pega-wai negeri kita umumnya masih jauh dari titik optimal. Demikianlah kira-kira inti keterangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Mar'ie Muhammad, baru-baru ini.       Perbincangan  mengenai kemungkinan naiknya  gaji PNS  sampai kini masih hangat di kalangan masyarakat setelah Presiden Soeharto memberikan "pratanda" dalam pidatonya untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 1996/1997 tanggal 4 Januari 1996 yang lalu.       Bila kita simak secara jeli apa yang dinyatakan Pak Harto  dalam pidatonya yang akan mengadakan "musyawarah" dengan para wakil rakyat menyangkut kesejahteraan PNS,  selanjutnya dikaitkan dengan formulasi RAPBN 1996/1997 yang di dalamnya terdapat angka-angka kenaikan di dalam sektor belanja pegawai (baca: PNS),  baik pegawai pusat maupun pegawai daerah,  maka kita dapat berkonklusi bahwa sejak awal pemerintah kita memang ingin meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara menaikkan gaji.        Melihat fenomena tersebut di atas maka persoalannya kini tinggal dua macam saja;  yaitu berapakah nilai kenaikan gaji PNS nantinya serta metoda bagaimana yang akan diterapkan pemerintah agar supaya kenaikan gaji PNS benar-benar dapat terasakan manfaat ekonomiknya. Seperti diketahui banyak PNS kita yang memiliki pengalaman menda-pat kenaikan gaji tetapi kurang merasakan manfaat ekonomiknya oleh karena nilai kenaikan gaji tak sepadan dengan kenaikan harga.
KENAIKAN "IURAN PENDIDIKAN" PADA PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.356 KB)

Abstract

       Barangkali "suhu politik"  di IKIP Bandung  dalam beberapa hari terakhir ini sedikit naik;  hal ini bisa diikuti dari berbagai pemberitaan di media massa.  Adapun pangkalnya adalah rencana kenaikan "iuran pendidikan" yang belum disetujui rektor sudah tercium oleh mahasiswa yang sebagian (besar?) tidak menyetujuinya.  Lebih daripada itu draft surat edaran tentang rencana kenaikan "iuran pendidikan" yang belum tertandatangani rektor pun sudah jatuh ke tangan mahasiswa. Buntutnya adalah para mahasiswa ramai-ramai melakukan unjuk rasa di Gedung Rektorat untuk memprotes rencana tersebut.       Dari sumber di IKIP Bandung sendiri diperoleh informasi bahwa rencana kenaikan "iuran pendidikan" tersebut sebenarnya cukup posi-tif; yaitu untuk mengantisipasi kegiatan mahasiswa yang makin lama makin dituntut kreativitasnya.        Lebih lanjut  dinyatakan  oleh sumber yang sama  bahwa  sampai sekarang ini berbagai lembaga kemahasiswaan di IKIP Bandung tidak mempunyai ruang sekretariat yang memadai sehingga muncul gagasan untuk membangun gedung pusat kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa.  Di gedung ini kelak di samping akan dibangun ruang-ruang sekretariat bagi berbagai lembaga kemahasiswaan juga akan difasilitasi dengan ruang serba guna, tempat pertemuan, kantin, foto copy, percetaan dan sebagainya. Dengan fasilitas seperti ini kreativitas mahasiswa dapat dipacu dan dikembangkan secara lebih memadai.       Peristiwa unjuk rasa di IKIP Bandung tersebut mengingatkan kita pada peristiwa yang hampir sama sekitar empat tahun lalu ketika Uni-versitas Indonesia (UI) Jakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta merencanakan menaikkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswanya.Ketika itu rencana kenaikan SPP juga sempat mendapat respon yang cukup demonstratif dari sekelompok mahasiswa PTN yang bersangkutan.
KELUARGA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.013 KB)

Abstract

"........ alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial juga;  sehingga boleh dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan ujudnya daripada pusat lain-lainnya, untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan,  budi-pekerti (pembentukan watak individuil), dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan".                                                 ( Ki Hadjar Dewantara, 1935 )       Ibarat suatu penyakit yang sulit disembuhkan  maka tawuran atau perkelahian pelajar akhir-akhir ini kambuh kembali. Dikota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, dsb, tawuran pelajar telah menjadi konsumsi umum. Perilaku antisosial yang sudah menjadi semacam hobby di kalangan remaja tertentu ini bukan saja mengakibatkan fisik yang babak belur akan tetapi telah menelan korban; calon pemimpin bangsa di masa depan yang mati sia-sia.       Atas kejadian tersebut  dunia wajah pendidikan kita pun  menjadi tercoreng; pimpinan sekolah banyak dikritik dan guru banyak dicerca meskipun berbagai kasus tawuran pelajar tersebut seringkali tidak ada hubungannya langsung dengan sekolah dan guru.       Perilaku antisosial yang melibatkan para remaja sekolah  tersebut nampaknya telah diantisipasi oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hadjar Dewantara.  Melalui teori "Tri Sentra Pendidikan" beliau me-nyatakan bahwa untuk mendidik kaum muda kita secara efektif perlu dikembangkan konsepsi "saling isi" di antara ketiga pusat pendidikan; yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.  Bila ketiga pusat pendidikan ini dapat berjalan secara simultan dan "saling isi" maka keterdidikan kaum muda kita dapat ditingkatkan, dan berbagai perilaku antisosial di masyarakat akan dapat ditekan.
MENDESIMINASI SEKOLAH UNGGUL TAMANSISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.915 KB)

Abstract

       Kebesaran dan keagungan Tamansiswa  yang dibangun semenjak tahun 1922 yang lalu ternyata tidak pernah luntur;  adapun salah satu indikatornya ialah setiap dilaksanakan kongres yang berperiode empat tahunan selalu saja diikuti secara cermat dan penuh perhatian bukan saja oleh keluarga Tamansiswa sendiri akan tetapi juga oleh masyarakat luas.  Masyarakat selalu menanti "political statement" apa yang dilontarkan pasca kongres.  Begitu juga halnya dengan Kongres XVII Persatuan Tamansiswa kali ini yang berlangsung dari tanggal 15 s/d 20 Juli 1996 di Yogyakarta.       Kongres kali ini sedianya akan dibuka secara langsung  oleh Pre-siden RI Soeharto,namun karena beliau "sakit" dan harus mengadakan medical chek-up di Jerman maka ditugaskan Menko Polkam Soesilo Sudarman untuk mewakilinya. Pembekalan peserta kongres antara lain dilakukan oleh Mendikbud Wardiman Djojonegoro serta Pangab Jen-deral Feizal Tanjung. Sedangkan penutupannya dilakukan oleh Menko Kesra Azwar Anas.        Kongres yang diikuti oleh 500-an peserta dari cabang-cabang Ta-mansiswa diseluruh pelosok Nusantara ini akhirnya membuat berbagai keputusan penting;  baik keputusan yang berlaku secara internal orga-nisasi maupun yang berlaku eskternal menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia.        Salah satu keputusan strategis ialah perlunya segera  didesiminasi sekolah unggul versi Tamansiswa di berbagai daerah yang berpotensi.  Sekolah unggul dipandang sebagai salah satu manifestasi dari konsepsi pendidikan keunggulan untuk mempersiapkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Karena hanya dengan manusia-manusia yang kualitaslah maka bangsa ini akan sanggup bersanding dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Inilah "political statement" Tamansiswa; bukan soal politik praktis tetapi soal pendidikan bangsa.

Page 2 of 2 | Total Record : 19


Filter by Year

1996 1996


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: MAJALAH PUSARA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue