cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
EMPAT TANTANGAN ILMUWAN SOSIAL KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.685 KB)

Abstract

       Dari momentum pelantikan pengurus  Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Propinsi DIY  periode 1998 s/d 2001 tanggal 21 Februari 1998 terkonklusi terdapatnya empat tan-tangan bagi ilmuwan sosial Indonesia sekarang ini;  pertama, tuntutan peran yang makin tinggi dalam sistem pembangunan nasional, kedua, tuntutan daya prediksi yang makin kuat, ketiga,  tuntutan daya antisipasi yang makin solid,  serta keempat,  tuntutan penjagaan jarak yang tepat dengan pihak penguasa.       Keempat tuntutan itulah yang sekarang ini secara simultan menja-di tantangan yang menarik bagi ilmuwan sosial di Indonesia. Apabila akhir-akhir ini sering muncul kritik tajam dan terkadang sinisme yang dialamatkan kepada para ilmuwan sosial,  hal itu disebabkan adanya anggapan belum terpenuhinya keempat tuntutan tersebut sampai pada tahap memuaskan masyarakat.       Di tengah-tengah kritik tajam dan sinisme yang muncul, sebenar-nya tuntutan makin tingginya peran para ilmuwan sosial  dalam sistem pembangunan nasional kiranya justru menempatkan sosok ilmuwan (dan ilmu) sosial itu sendiri dalam singgasana yang terhormat.  Hal ini bukan saja ada pada tataran praktek bermasyarakat (social behavior), akan tetapi dalam tataran teori (sociology) pun telah terkembangkan kaidah-kaidah seperti itu.  Bahkan kaidah-kaidah yang berkembang di masyarakat (praktek) itu sangat sering sudah terbahas sebelumnya di dalam domein teori.       Dalam bukunya "Theory Building in Sociology" (1989),  Jona-than H. Turner menyatakan  bahwa semakin maju suatu masyarakat di satu tempat tertentu makin diperlukan peran ilmuwan sosial di tempat tersebut.  Hal yang senada juga dinyatakan oleh Karen S. Cook dalam bukunya "Social Exchange Theory" (1990) bahwa "kemetropolisan" masyarakat menuntut peran ilmuwan sosial yang lebih.
KUIS DAN FILM KERAS DI TELEVISI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.437 KB)

Abstract

       Pernyataan Menteri Penerangan Harmoko bahwa penyelenggara undian termasuk kuis di televisi yang tidak meminta ijin ke Departemen Sosial (Depsos) dapat dikenai ancaman kurungan ataupun denda ternyata mengundang respon dari banyak pihak. Pasalnya, sekarang ini acara kuis memang termasuk banyak digemari pemirsa televisi; dan oleh karenanya pihak televisi pun seolah-olah saling berlomba untuk dapat membuat dan menayangkan acara kuis andalan.          Sekedar ilustrasi; bila TVRI sebagai televisi pemerintah memiliki kuis andalan 'Berpacu Dalam Melodi',  maka RCTI memiliki 'Tak Tik Boom'.  Sementara itu TPI, SCTV, dan Indosiar masing-masing punya kuis andalan 'Benyamin Show', 'Bulan Madu', dan 'Rezeki Ramadhan'. Ini sekedar ilustrasi;  dalam kenyataannya setiap stasiun televisi, pemerintah maupun swasta,  umumnya memiliki lebih dari satu jenis kuis andalan. Dalam kenyataannya pula kuis yang ditayangkan oleh televisi ada yang bersifat undian murni, bahkan ada yang menilai terdapat kuis yang mengandung unsur judi. Barangkali karena ini pulalah yang membuat Pak Harmoko merasa perlu untuk memberi  statement mengenai penyelenggaraan kuis dan undian di televisi.          Apakah semua kuis di televisi itu mengandung judi?  Tentu tidak! Memang tak semua kuis mengandung unsur judi; tetapi dikhawatirkan ada kuis mengandung judi. Pada kenyataannya memang ada kuis yang lebih bersifat undian murni, misalnya saja 'Si Doel Anak Sekolahan' (RCTI) dan 'Benyamin Show' (TPI).  Bagi yang setuju undian murni itu mengandung unsur judi maka kuis-kuis itu akan dianggap mengandung unsur judi.
KRITERIA BARU UJIAN NASIONAL SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.206 KB)

Abstract

Bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) membuat keputusan mengenai pelak-sanaan Ujian Nasional (UN). Keputusan mengenai pelaksanaan UN ini di samping menyangkut waktu dan mata pelajaran juga menyangkut kriteria kelulusan; tiga hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah.          Menurut keterangan Ketua BSNP, Mungin Eddy Wibowo, UN tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 April untuk satuan SMA dan MA, 20 s/d 22 April untuk satuan SMK, dan 27 s/d 30 April untuk satuan SMP dan MTs. Sementara itu pelaksanaan ujian susulan akan dilakukan pada tanggal 27 April /d 1 Mei untuk satuan SMA dan MA, 27 s/d 29 April untuk satuan SMK, dan 4 s/d 7 Mei untuk satuan SMP dan MTs.          Kriteria kelulusan UN dinaikkan 0,25 dibandingkan dengan tahun lalu. Peserta UN SMA, MA, SMP dan Mts dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Adapun nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.
TOKO KELONTONG ITU BERNAMA PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.81 KB)

Abstract

         Sungguh menarik  apa yang dikemukakan menteri pendidikan nasional, Malik Fadjar, di hadapan para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia baru-baru ini. Beliau dengan cermatnya  mengemukakan kekecewaannya terhadap perkembangan PTN  di ne-gara kita akhir-akhir ini  yang mirip dengan toko kelontong. PTN kita semakin mengecil dan berkeping-keping  dengan telah membuka dan sekaligus menawarkan aneka program studi jangka pendek dan program ekstensi.          Keadaan seperti itu mengakibatkan tidak terbentuknya gerak "ke luar" yang akan memberikan kekuatan antisipasi dan partisipasi dalam menjembatani berbagai bentuk kesenjangan, khususnya dalam bidang pengembangan SDM.          Apa yang dikemukakan oleh Pak Malik Fadjar tersebut dapat kita tanggapi sebagai otokritik bagi lembaga departemen pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi, beserta para pengambil kebijakan didalamnya.  Apa yang dikemukakan beliau  memang banyak benarnya karena dalam realitanya sekarang banyak PTN yang tidak malu-malu lagi ngopeni program jangka pendek seperti D2, program ekstensi seperti kelas malam dan juga program "off campus" seperti kelas jauh  yang sering dilakukan tidak proporsional dalam konteks pengembangan keilmuan.          Atas aktivitas tersebut  banyak pengelola  Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengomentari PTN sebagai badan yang serakah, rakus dan kata-kata nonilmiah yang lainnya. Lepas dari sejauhmana kebenarannya, aktivitas PTN yang seperti itu dianggap telah merebut ladang subur yang selama ini menjadi kapling PTS.
MASUK SEKOLAH BEBAS NARKOBA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.603 KB)

Abstract

Setelah momentum Ebtanas berlalu,  sekarang ini konsentrasi masyarakat  beralih dan terfokus kepada penerimaan siswa baru di sekolah; SD, SLTP, SMU dan SMK.  Momentum akademis yang ber-langsung pada awal bulan Juli tahun 2000 ini cukup membikin repot para calon siswa baru dan orang tuanya.  Dari hari per hari, bah-kan dari jam per jam  mereka mencari informasi baru sekaligus juga memantau perkembangannya  agar supaya strategi  yang diterapkan cukup tepat sehingga dapat meraih sekolah yang bermutu baik.       Dengan diberlakukannya sistem penerimaan siswa baru  ber-dasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM), khususnya di SLTP dan SMU, maka strategi mendaftarkan diri menjadi sangat penting. Maksudnya pada hari apa, jam berapa dan menit ke berapa formulir pendaftaran beserta daftar NEM asli  dimasukkan kembali  pada pihak panitia  penerimaan siswa baru di sekolah  akan sangat menentukan diterima atau tidaknya seseorang calon menjadi siswa baru di sekolah yang diinginkan. Sudah barang tentu tinggi dan rendahnya NEM itu sen-diri juga menjadi determinan.        Apabila ada seorang calon  yang keliru menerapkan strategi, bukan tidak mungkin ia akan mendapatkan sekolah yang kualitasnya biasa-biasa saja atau bahkan berkualitas rendah meskipun NEM-nya tinggi.  Pengalaman dalam beberapa tahun terakhir ini membuktikan banyaknya calon siswa yang NEM-nya lebih tinggi  justru mendapat sekolah yang mutunya lebih rendah;  sebaliknya banyak juga calon siswa  yang NEM-nya lebih rendah tetapi justru memperoleh sekolah yang kualitasnya lebih tinggi.       Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,  penerimaan siswa baru sekarang ini disemarakkan dengan isu narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba).  Konon,  ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah mensyaratkan bebas narkoba bagi salon siswa barunya, ada yang belum sama sekali,  akan tetapi ada yang posisinya masih menunggu petunjuk dari atas.Trouble Maker
POTENSI KELOMPOK MINORITAS INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.914 KB)

Abstract

Pameran Kedirgantaraan Indonesia 86 atau Indonesian Air Show (IAS 86) saat ini tengah menjadi pusat perhatian para teknokrat di seluruh dunia, khususnya para teknorat Indonesia. Betapa tidak, pameran kedirgantaraan ini disamping menjadi arena promosi 'kelas tinggi' juga merupakan ajang pertunjukan dan persaingan produk teknologi canggih kedirgantaraan yang melibatkan negara-negara maju. IAS 86 diikuti oleh 235 perusahaan dari 22 negara yang berusaha untuk mempromosikan produknya sebaik mungkin, baik yang berupa helikopter, pesawat sipil sampai pesawat tempur. Berbagai perusa-haan penerbangan yang punya "nama besar" pun banyak yang berpartisipasi di dalamnya, misalnya Boeing, MBB, Fokker, Grumman, dan sebagainya. Untuk dapat me"manage" pameran tersebut dengan sempurnapun rupanya sudah diperlukan "teknologi cang-gih", hal ini terbukti tidak setiap negara mampu menyelenggarakan kegiatan serupa. Namun yang lebih membanggakan adalah Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) "milik" Indonesia mampu bersaing di dalamnya. Akhirnya banyak pesanan yang datang dari berbagai negara kepada IPTN untuk produk pesawat jenis-jenis tertentu. Dari segi ekonomis tentu saja hal ini dapat meningkatkan devisa negara, sedangkan dari segi teknologis hal ini merupakan pengakuan bangsa lain terhadap penguasaan teknologi canggih bangsa kita.
DETERMINAN KELAMBANAN PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.827 KB)

Abstract

Sungguh menarik yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita, Abdul Malik Fadjar, baru-baru ini. Dinyatakan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia sangat lamban. Perubahan yang terjadi di luar jauh lebih cepat apabila dibanding dengan yang terjadi di dalam dunia pendidik-an. Selain itu, manajemen pendidikan sampai kini belum mengesankan dan terlalu kaku (Kompas, 1 Mei 2004).          Pernyataan Pak Menteri itu kiranya benar seratus persen serta layak mendapat skor 200; dengan perincian skor 100 untuk kebenaran jawaban dan skor 100 yang lain untuk keberaniannya berintrospeksi.          Perkembangan pendidikan nasional kita memang sangat lamban. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, kelambanan itu akan nampak semakin jelas.          Sekitar seperempat abad lalu kinerja pendidikan kita belum optimal, namun jauh lebih baik dibanding kinerja pendidikan Malaysia yang begitu buruk. Itulah sebabnya pemerintah Malaysia banyak mengirim pemudanya untuk belajar ke Indonesia; ke UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ITB Bandung, UI Jakarta dan IPB Bogor. Pemerintah Malay-sia juga mengimpor banyak guru dan dosen dari Indonesia untuk ikut membangun bangsa Malaysia melalui pendidikannya.
RAHASIA PENDIDIKAN SINGAPURA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.269 KB)

Abstract

Apakah kekhasan pendidikan tinggi di Singapura dibandingkan dengan Jepang, Hong Kong, dan Indonesia? Demikianlah pertanyaan ?menggelitik? yang diajukan oleh tetangga saya di Lantai 30 Apartemen Lucky Plaza yang terletak di Orchard Road Singapura.          Karena saya pernah mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Jepang, antara lain di The Showa University Tokyo; beberapa perguruan tinggi di Hong Kong, antara lain The Chinese University of Hong Kong; perguruan tinggi di Singapura, seperti National University of Singapore; dan tentu saja beberapa perguruan tinggi di Indonesia maka pertanyaan itu mudah dijawab. Kekhasan pendidikan tinggi di Singapura itu antara lain terletak pada iklim pendidikan (educational climate).          Begitu kita masuk di area kampus perguruan tinggi di Singapura maka terasa iklim pendidikannya. Dosen berdiskusi, mahasiswa membaca buku, dosen dengan mahasiswa bertukar pendapat, dsb. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan di taman, lorong bangunan, ruang kuliah, dsb, bahkan di ruang makan dan tempat-tempat minum. Keadaan yang sama juga dapat dilihat di Jepang dan Hong Kong. Bagaimana di Indonesia? Jujur, hal itu sulit disaksikan di kampus kita pada umumnya.
MEMBANDINGKAN PRESTASI ISPsI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.184 KB)

Abstract

       Ketika sempat memberikan presentasinya di hadapan anggota Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPsI) dalam forum kongres dan pekan ilmiah baru-baru ini Menteri KLH, Emil Salim, sempat mengekspresikan "uneg-uneg" yang lama dikandungnya. Menurut beliau, selama lebih dari 25 tahun mengabdi kepada pemerintah Pak Emil belum pernah melihat secara nyata adanya peran psikologi dalam membangun tiap kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, Pak Emil menyarankan agar supaya peran ke arah itu harus makin diperbesar; sebab pembuatan setiap kebijakan haruslah selalu dilihat dampaknya pada perilaku manusia (SM, 5/12/91).          Dalam  arus globalisasi seperti sekarang ini maka dimensi materialisme dan konsumtifisme menjadi dominan, akibat pengaruh kapitalisme. Meskipun begitu materialisme dan konsumtifisme tersebut jangan dijadikan perilaku manusia secara dominan. Secara empirik segala sosok yang dominan cukup sering menyebabkan terdesaknya kepentingan umum oleh kepentingan individu.          Di dalam konteks tersebut di atas Pak Emil sempat memberi ilustrasi yang konkrit; dewasa ini banyak sungai yang dijadikan "keranjang sampah" dikarenakan adanya ke-pentingan individu yang dominan,  dan sudah barang tentu lebih dominan daripada kepentingan umum. Dalam ilustrasi ini rasanya terkandung harapan dan "kekecewaan" Pak Emil kepada para pengurus ISPsI untuk memainkan perannya da-lam  upaya penyelarasan kepentingan umum dan kepentingan individu; hal yang belum banyak diperoleh dari ISPsI.
MENCEGAH TIMBULNYA ELITISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN BERITA NASIONAL
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.889 KB)

Abstract

Sebenarnya pendidikan itu mempunyai konsepsi yang sangat sederhana, bahwa pendidikan adalah upaya untuk merubah sikap dan perilaku manusia agar senantiasa siap menghadapi hari esok. Dengan demikian pelayanan pendidikan tidaklah harus selalu didapat melalui lembaga pendidikan formal (resmi) saja melainkan dapat diperoleh di setiap penjuru dan dalam situasi yang tidak terikat.Demikian pada kenyataannya dinegara kita pendidikan formal menempati urutan yang teratas oleh karena 'proses pengubahan dan penyiapan' ini memang dapat dilaksanakan lebih sistematis.Adanya pembagian jenjang pendidikan pada lembaga pendidikan formal tentu dimaksudkan untuk memperoleh pembatasan kriteria kesiapan anak didik dalam menyongsong hari esok, dalam artian bahwa 'hasil didik/produk' dari lembaga pendidikan jenjang yang lebih tinggi diharapkan dapat lebih pandai untuk memecahkan misteri-misteri dan problematika dimasa mendatang.Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS yang merupakan lembaga dari jenjang pendidikan yang tertinggi diharapkan bisa menciptakan modernisasi (baca: pembaharuan) untuk mengubah struktur sosial masyarakat ke tingkat yang lebih mapan, baik melalui 'hasil didik'nya ataupun lewat 'perangkat' yang lain.

Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue