cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
MENATA ULANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.487 KB)

Abstract

       Di dalam presentasinya  pada suatu seminar nasional di Surakarta baru-baru ini Direktur Pembinaan Sarana Akademik Direktorat Jende-ral Pendidikan Tinggi Depdikbud Harsono Taroepratjeko, menyatakan perlunya segera dilakukan penataan ulang sistem pendidikan tinggi kita berdasarkan konsep atau pendekatan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (Suara Karya, 30/07/96).       Lebih lanjut Pak Harsono menyatakan bahwa otonomi, akreditasi, evaluasi dan akuntabilitas merupakan komponen dari suatu paradigma manajemen pendidikan tinggi yang baru dalam penataan sistem pendidikan tinggi tersebut.  Meskipun demikian beliau mengingatkan bahwa penataan kembali sistem pendidikan tinggi ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan. Sebab,suksesnya program tersebut tetap diindikasikan dari hasil keluaran pendidikan tinggi maupun dampak yang ditimbul-kannya. Program akan dinyatakan sukses kalau keluaran pendidikan tinggi makin bermutu dan memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat; demikian pula yang sebaliknya.       Otonomi bukan semata-mata  menyangkut kebebasan pada bidang keilmuan, melainkan juga meliputi kebebasan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan.  Kebebasan yang terakhir inilah yang harus lebih direalisasikan di dalam rangka penataan ulang sistem pendidikan tinggi kita.  Selama ini kebebasan dalam bidang pengembangan keilmuan memang sudah direalisasikan,namun demikian kebebasan dalam pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan menurut Pak Harsono memang belum sepenuhnya terbentuk.       Lontaran gagasan Pak Harsono tersebut  memang sangat menarik untuk dicermati, meskipun bukan barang baru bagi masyarakat pergu-ruan tinggi itu sendiri.  Gagasan tersebut makin menarik dikaji apabila dikaitkan dengan semakin beratnya tantangan perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan perannya dalam era industrialisasi dewasa ini.
PENDIDIKAN TANPA GURU YANG BERMUTU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.725 KB)

Abstract

Banyak faktor yang secara langsung menentukan kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan. Faktor-faktor ini dapat dikla-sifikasi ke dalam tiga kelompok,  yaitu perangkat keras (hardware) yang meliputi ruang belajar, peralatan praktek, laboratorium, per-pustakaan, dsb,  perangkat lunak (software) yang meliputi kurikulum, program pengajaran,  manajemen sekolah, sistem pembelajaran, dsb, serta perangkat pikir (brainware)  yang menyangkut guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terlibat di dalam proses pendidikan itu sendiri.          Dari banyak faktor tersebut di atas  banyak orang sependapat bahwa yang paling menentukan adalah guru. Ruang belajar bisa saja sangat sederhana, peralatan praktek kurang lengkap, laboratorium dan perpustakaan mengenaskan tetapi apabila ada guru yang baik maka harapan masih ada.          Sebaliknya meskipun ruang belajar sangat bagus,  peralatan praktek sangat lengkap,  laboratorium dan perpustakaan cukup me-madai tetapi kalau tidak ada guru yang baik  maka jangan berharap pendidikan bisa mencapai hasil yang optimal.          Tesis tersebut amat diyakini  oleh para pengambil keputusan pendidikan di banyak negara; Australia misalnya.  Itulah sebabnya ketika para menteri pendidikan negara-negara bagian Australia ber-kumpul di Adelaide untuk menghasilkan  'Adelaide Declaration 2000' mereka bersepakat  bahwa untuk membangun bangsa Australia ke depan, dalam konteks era Milenium ke-3, dimulai dari meningkatkan kualitas pendidikan,  dan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan profesionalisme guru.          Di Australia guru sangat dihargai dan gajinya pun diberikan dalam jumlah yang cukup sehingga banyak master dan doktor yang bersedia menjadi guru (bukan dosen)  di sekolah menengah maupun sekolah dasar sekali pun. Di Jepang terlebih-lebih lagi; di samping diberi kesejahteraan yang bagus, para guru diposisi secara sentral dan terpuji oleh masyarakat luas.  Mereka yakin seyakin-yakinnya tanpa guru yang bermutu  tidak mungkin diraih kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan secara memadai.
MENYIMAK MUTU PTS DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.729 KB)

Abstract

       Meskipun bukan tanpa kekurangan sama sekali, akan tetapi banyak orang --baik dari kalangan kampus maupun dari kalangan luar kampus-- yang sependapat bahwa status akreditasi dapat menggambarkan kualitas akademik perguruan tinggi swasta, PTS.       Seperti diketahui di dalam sistem akreditasi yang diaplikasikan bagi PTS di Indonesia terdapat tiga peringkat status;  masing-masing adalah  Status Akreditasi Terdaftar (SATd), Status Akreditasi Diakui (SADi), serta Status Akreditasi Disamakan (SADs).  Secara ordinal SATd berada pada peringkat paling rendah, kemudian di atasnya adalah SADi,  dan yang menduduki peringkat paling tinggi adalah SADs.       Pada tingkat program studi  (progstu)/jurusan  maka prog-stu/jurusan yang paling bermutu adalah progstu/jurusan SADs, menyusul selanjutnya progstu/jurusan SADi, dan SATd.  Sementara itu pada tingkat fakultas maka fakultas yang paling bermutu adalah fakultas dengan mayoritas progstu/jurusan SADs, menyusul berturut-turut fakultas dengan mayoritas progstu/jurusan SADi, dan SATd. Ingat bahwa status akreditasi diberikan pada tingkat progstu/jurusan, bukan pada tingkat fakultas.
PENDAPATAN PRIMER KEUANGAN NEGARA PADA PERIODE AWAL ISLAM (3) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pada masa hidup Nabi yang mulia, jumlah kuda di Arab sangat sedikit terutama kuda yang dimiliki orang-orang Islam karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang Badar, pasukan muslim yang jumlahnya 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepung Bani Quraisy (5A.H) pasukan muslim memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaybiya mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan atas barang-barang yang produktivitas, maka seorang budak atau sekedar kuda yang dimiliki muslim telah dibebaskan dari zakat (Baladhuri, 1966:156). Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan bagian lain dari daerah kekuasaan. Bebarapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi (pernah disebutkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi, nilainya diperkirakan sebesar 20.000 Dirham) (Baladhuri 1966:157)   dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubayda Gubernur Syria, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahu bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakatnya, tetapi permintaan orang tidak dikabulkan. Mereka kemudian datang kembali kepada Abu Ubayda dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya Gubernur menulis surat kepada Umar (mungkin dilengkapi dengan data yang detail) dan Umar menginstruksikan Gubernur untuk menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada fakir miskin serta budak-budak.?    Sejak itu zakat atas kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem i.e. satu dirham untuk setiap empat puluh dirham (Baladhuri, 1966:158). Di antara beberapa barang, Abu Bakar membebani zakat atas war (rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfum), sementara Umar mengenakan khums-zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha dan produk lain dari laut (Seyubu-behar). Karena barang-barang tersebut diperlakukan sebagai ?hadiah dari Allah.? Taiff terkenal dengan peternakan tawonnya dan menurut beberapa laporan, Bilal datang kepada Nabi dengan ushr atas madunya dan meminta agar lembah Salba dicadangkan untuknya. Permintaannya diterima. Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang ? sarang tawon tidak membayar ushr tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan medapat perlindungan. Menurut laopran Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari lading. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua (Baladhuri, 1966:173-176). Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (Maqs). Besarnya 10 persen dari nilai barang atau satu dirham setiap transaksi. Tetapi setelah Negara Islam berdiri di Arabia. ?Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapuskan bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani oleh beliau bersama suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam masa Umar (Sabzwari, 1984).
RANJAU PADA UNIVERSITAS TERBUKA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.173 KB)

Abstract

Berangkat dari satu pengertian bahwa usaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat adalah sikap yang terpuji, maka kita pasti akan angkat topi setinggi-tingginya terhadap sebuah gagasan akan diselenggarakannya 'Universitas Terbuka' di tanah air kita tercinta ini, terlepas dari apa hasilnya nanti.Memang, selama ini tradisi telah mengajarkan bahwa konsep-konsep pendidikan (formal) adalah kehadiran seseorang secara penuh pada sekolah atau lembaga pendidikan lain sekitar 6 jam sehari selama 260 hari setahun (Yusufhadi Miarso, 'Penerapan Tekonologi Instruksional di Indonesia, ; 1982).Semula kita memang memiliki konsep bahwa sekolah/bersekolah adalah identik dengan adanya tatap muka langsung antara guru (dalam pengertian yang luas) dengan murid (dalam pengertian yang luas pula).Dalam pengertian ini maka individu-individu yang terlibat langsung dalam suatu lembaga pendidikan (dimaksudkan guru dan para muridnya) secara geografis mempunyai tempat tinggal yang sama.
MASA DEPAN SEKOLAH-SEKOLAH KEAGAMAAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.45 KB)

Abstract

Presiden kita Gus Dur  baru saja membuat pernyataan klasik yang layak menjadi bahan renungan kita semua;  yaitu kelak secara bertahap Departemen Agama hendaknya mengurangi job atau urusan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya.  Adapun urusan yang dimaksud adalah urusan peradilan agama, urusan ibadah haji, serta  urusan sekolah. Khusus tentang urusan sekolah; nantinya sekolah-sekolah keagamaan di negara kita hendaknya dapat berada di dalam satu atap, yaitu Departemen Pendidikan Nasional.        Selama ini Departemen Agama kita  memang telah  mengurusi banyak sekolah keagamaan atau madrasah; dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD,  Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan SLTP,  Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan SMU,  serta Perguruan Tinggi Islam (PTAI)  seperti IAIN, STAIN, dan sebagainya.       Kalau dilihat secara kuantitas  ternyata sekolah-sekolah kea-gamaan yang diurusi oleh Departemen Agama selama ini juga sangat banyak; baik lembaga maupun siswanya.  Dari catatan Balitbang Dikbud (Diknas)  sekarang ini terdapat 23.298 MI yang terdiri dari 1.435 MI negeri dan 21.863 MI swasta, 9.846 MTs yang terdiri dari 1.141 MTs negeri dan 8.705 MTs swasta,  3.392 MA terdiri dari 553 MA negeri dan 2.839 MA swasta,  serta 298 PTAI yang terdiri dari 47 PTAI negeri dan 251 PTAI swasta.  Sedangkan dari jumlah siswa atau mahasiswanya juga relatif tinggi;  yaitu sekitar3,48 juta siswa MI, 1,71 juta siswa MTs, 0,48 juta siswa MA, serta 0,35 juta maha-siswa PTAI masing-masing untuk negeri dan swasta.       Melihat jumlah lembaga dan jumlah siswa yang relatif tinggi tersebut maka sudah sewajarnya muncul pemikiran mengenai masa depan sekolah-sekolah keagamaan itu sendiri.
STRATEGI BISNIS PEDAGANG EMPEK-EMPEK (6 HABIS) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.9 KB)

Abstract

Senyuman yang manis yang dihiasi lesung pipit pipi anak saya yang menyambut di depan pintu, membuat rasa kelelahan seharian bekerja seakan hilang begitu saja. Kita selalu berusaha berdoa kepada Tuhan untuk menjadikan agar istri dan anak kita sebagai penyejuk hati dan memimpin mereka menjadi orang yang beriman. Setelah saya cium dahinya, kemudian saya berikan tas kresek putih berisi empek-empek tersebut dan dibawa lari ke belakang dengan riangnya, seakan-akan mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa mahal harganya. Seampainya di belakang diberikan pembantu saya. Anak kecil saya tersebut meminta untuk digorengkan empek-empek. Sambil menunggu anak saya tersebut mengajak saya bermain badminton di dalam rumah. Saya melayani bermain badminton sambil bersendagurau. Saya berusaha untuk menyenangkan hatinya, sampai akhirnya empek-empek itu selesai digoreng dan anak saya meminta untuk berhenti bermain badminton. Anak saya menuju ke meja makan dan menikmati empek-empek istimewa oleh-oleh dari ayahnya. Setelah selesai mandi, saya menuju perpustakaan dan duduk di kursi sambil merenungkan kata pedangang empek-empek bahwa bekerja adalah ibadah. Ibadah kepada Allah merupakan buah dari iman kepada-Nya, percaya kepada ketuhanan-Nya, percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Percaya bahwa Dialah satu-satunya yang berhak disembah, karena Dia adalah Raja yang menguasai dan mengatur segalanya. Dialah satu-satunya yang menciptakan dan memberi rizki, tidak ada satupun yang membantu-Nya dalam melakukan semua itu. Dia saja yang berhak untuk disembah dan kita tidak boleh menyembah dengan bentuk sesembahan apapun selain kepada-Nya. Dalam surat Adz Dzaariyaat ayat 56 Allah berfirman : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Allah juga merupakan Sang Pemberi Rezki. Dalam surat Al Ankabuut ayat 17 : Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu, maka mintalah rezki itu dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu kembali. Sebuah kata yang sulit kita raih adalah ikhlas beribadah kepada Allah, baik dalam ibadah yang sedikit maupun yang banyak. Kita ikhlas beribadah kepada Allah adalah beribadah tidak merasakan apapun kecuali keberadaan Allah dihadapan kita, hingga kita mampu memusatkan ibadah kepada-Nya, memurnikan-Nya, membersihkan-Nya dari segala yang mengotori kesucian ibadah kepada-Nya atau mengurangi kesempurnaan ibadah kepada-Nya. Ikhlas membawa kita menuju kerendahan hati dalam perkataan dan perbuatan. Ikhlas membawa ketulusan hati menuju tujuan yang dikehendaki Tuhan, berusaha menyenangkan orang lain dan jauh dari kepentingan dunia dari ibadahnya sebagai modal utama bagi kebaikan dunia dan akhiratnya. Amalan kita akan bernilai jika dilandasi niat yang ikhlas. Dari Umar bin Khaththab r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya (Bukhari dan Muslim). Pada saat sekarang bekerja adalah ibadah merupakan hal yang langka. Seringkali kita bekerja mengejar uang untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak pernah tercukupi. Bahkan kalau perlu mengumpulkan harta untuk tujuh keturunan. Berbagai cara kita lakukan, bahkan kadangkalan cara yang melanggar aturan Tuhan. Apalagi bekerja sebagai ibadah dengan ikhlas merupakan sesuatu yang sangat sulit kita capai. Meskipun demikian kita berusaha untuk dapat bekerja sebagai ibadah dengan ikhlas karena merupakan modal yang luar biasa nilainya.
SEKITAR IDE PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.345 KB)

Abstract

       Bertempat di Kampus Universitas Indonesia Depok  baru-baru ini digelar seminar sehari dengan tema "Narkotik, Seks, dan Kekerasan di Kalangan Remaja". Beberapa pakar tampil dalam seminar ini; dan dalam diskusi yang berkembang hampir tidak ada peserta yang tidak sependapat dengan pernyataan bahwa sekarang ini tingkat permisivitas remaja kita dalam soal seks makin tinggi saja.  Dengan ungkapan lain remaja kita makin permisif dalam perilaku seksualnya sehari-hari.       Tingkat permisivitas seks tersebut  antara lain ditunjukkan  dalam soal-soal fisik;  misalnya bersentuhan, bergandengan tangan, berpeluk ria, cium pipi, kissing, serta bercumbuhan.  Ternyata bukan itu saja, tingkat permisivitas tersebut juga ditunjukkan dalam hal berhubungan badan sebelum melaksanakan pernikahan (premarital sexual intercourse); baik dengan sesama teman maupun dengan orang-orang yang profesional, seperti pelacur.  Keadaan ini terdukung oleh "kebiasaan" destruktif yang berlaku pada sementara remaja kita seperti mengoleksi gambar wanita dan pria telanjang, memasang striker yang merangsang birahi, membaca buku porno, menonton film biru, dan sebagainya.       Sudah barang tentu  perilaku "menyimpang" tersebut  tidak dapat digeneralisasi bagi seluruh remaja kita.  Kita yakin masih banyak dan bahkan lebih banyak remaja kita yang masih "lurus" dan belum terkena polusi seksual.  Namun demikian yang menyedihkan adalah adanya sinyalemen dan pratanda mengenai makin banyaknya remaja sekolah kita yang terseret dalam arus seksual yang menyimpang; bukan saja soal bergandengan tangan dan cium pipi tetapi banyak remaja sekolah yang sampai melakukan hubungan badan sebelum nikah.       Dari ilustrasi konkrit tersebut akhirnya muncul ide dan pemikiran untuk memberikan pendidikan seks di sekolah. Adapun maksudnya agar supaya anak dan remaja sekolah kita tidak terjerat dalam perilaku seksual yang menyimpang.
STRATEGI MEMBANGUN MEREK (3) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi membangun merek dapat pula dengan mengandalkan ekuitas merek.  Ekuitas merek berdasarkan perspektif konsumen adalah pengenalan konsumen atas merek tersebut dan menyimpannya dalam memori mereka beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat dan unik. Ekuitas merek berdasarkan perspektif konsumen terdiri dari kesadaran merek (brand awareness) dan citra merek (brand image). Kesadaran merek merupakan kemampuan merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan. Kesadaran merek merupakan dimensi dasar dalam ekuitas merek. Sebuah merek tidak mempunyai ekuitas sampai konsumen menyadari keberadaan merek tersebut. Merek baru harus mampu mencapai kesadaran merek dan mempertakan kesadaran merek harus dilakukan semua merek. Tingkat kesadaran merek terdiri dari kenal akan merek sebagai kesadaran yang cenderung dangkal dan mengingat merek sebagai kesadaran yang lebih dalam. Untuk di Indonesia, jika kita memikirkan merek pasta gigi yang dengan cepat dapat muncul di kepala kita maka Pepsodent akan muncul yang pertama, baru disusul Ciptadent, Close-Up dan yang lainnya. Sedangkan jika kita berpikir obat nyamuk, maka Baygon akan mucul lebih dahulu, baru disusul Tiga Roda dan yang lainnya. Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut dapat muncul dalam bentuk citra atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. Asosiasi ini dapat dikonseptualkan berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan dan keunikan. Jenis asosiasi merek meliputi atribut, manfaat dan sikap. Atribut terdiri dari atribut yang berhubungan dengan produk misalnya desain, warna, ukuran dan atribut yang tidak berhubungan dengan produk, misalnya harga, pemakai dan citra penggunaan. Sedangkan manfaat mencakup manfaat secara fungsional, manfaat secara simbolis dan manfaat berdasarkan pengalaman. Bodrex diasosiasikan sebagai obat yang aman  dan cepat menyembuhkan. Komix diasosiasikan sebagai obat batuk yang langsung dapat diminum dengan slogan iklan ?Tante Fe batuk, diglek aja?.  Untuk meningkatkan ekuitas merek dilakukan melalui pemilihan nama merek atau logo yang baik. Usaha yang paling sering dilakukan melalui program pemasaran dan komunikasi pemasaran agar tercipta asosiasi yang mendukung, kuat dan unik di benak konsumen antara merek dan atribut atau manfaatnya. Produk berkualitas tinggi dan mempresentasikan nilai yang potensial mempunyai ekuitas merek yang tinggi membutuhkan usaha komunikasi pemasaran yang efektif dan konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekuitas merek. Teh Sosro yang dinyatakan sebagai salah satu merek besar di Indonesia, sebenarnya tidaklah lebih dari air teh yang diberi gula. Meskipun demikian merek ini mempunyai ekuitas merek yang besar karena para pemasarnya melakukan promosi secara terus menerus.
RESIPROKASI KEBIJAKAN NASIONAL PERBUKUAN DAN MINAT BACA MASYARAKAT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.486 KB)

Abstract

       Untuk kesekian kalinya para pimpinan sekolah (dan guru)  secara tidak langsung kena "semprot" dari atasannya.  Kali ini bukan tentang pelaksanaan administrasi sekolah maupun praktik belajar mengajar di kelas;  akan tetapi mengenai kebijakan yang menyangkut dunia bisnis, yaitu tentang jual beli buku di sekolah.       Seperti yang kita ketahui bersama  bahwa baru-baru ini pimpinan departemen pendidikan kita melarang berlangsungnya transaksi jual beli buku, termasuk buku pelajaran,  di sekolah.  Rupanya Depdikbud telah mempelajari di lapangan bahwasanya transaksi jual beli buku di sekolah sebagai bentuk kerja sama antara sekolah di satu pihak dengan penerbit di pihak yang lain telah menjurus pada bisnis yang hanya me-nguntungkan oknum-oknum tertentu.  Misalnya, komisi yang disediakan oleh pihak penerbit banyak yang tidak masuk ke kas sekolah akan tetapi masuk ke kantong oknum kepala sekolah atau beberapa guru yang melibatkan diri dalam bisnis tersebut.       Pelarangan  seperti itu  bukan pertama kalinya terjadi.  Beberapa waktu yang lalu pimpinan Depdikbud juga melarang penggantian buku teks di sekolah yang terlalu sering.  Penggantian buku teks baru dapat dilaksanakan dalam jangka waktu minimal tiga tahun.  Hal ini antara lain dimaksudkan guna "melindungi" orang tua dari pengeluaran uang untuk pembelian buku yang terlalu sering. Seandainya setiap tahunnya dilakukan penggantian buku teks dan orang tua diwajibkan membeli bagi anaknya maka akan banyak orang tua yang tidak mampu. Bagi kepala sekolah yang memaksakan penggantian buku teks setiap tahun bahkan akan dikenai sanksi oleh departemen.       Kebijakan pemerintah tentang jual beli buku di lingkungan sekolah tersebut hanyalah merupakan salah satu bagian dari problematika perbukuan nasional kita.

Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue