cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 127   128   129   130   131 
KESEHATAN DI DIY TERBAIK DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.676 KB)

Abstract

       Disiplin kependudukan, KB, dan kesehatan  memang  tiga bidang pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan DIY dalam mengendalikan laju pertum-buhan penduduk yang merupakan kesuksesan di bidang kependudukan tidak terlepas dari suksesnya pembangunan di bidang KB dan bidang kesehatan masyarakat.          Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang mengendalikan laju pertum-buhan penduduk;  masing-masing adalah angka kelahiran (fertility), angka kematian (mortality),  dan perpindahan penduduk (migration). Nampaknya DIY secara demografis dapat mengontrol perkembangan angka fertilitas, mortalitas dan migrasi secara proporsional, meskipun bukan berarti sempurna sama sekali.  Proporsionalisasi seperti inilah yang membuat DIY mencapai keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Adapun implikasi proporsionalisasi dalam bidang kesehatan dapat dijelaskan sbb:  secara matematis sebenarnya tingkat kematian (mortalitas) bayi dan anak yang tinggi dengan sendi-rinya bisa menghambat laju pertumbuhan penduduk,  namun demikian secara demografis dan sosial hal ini tentu tidak dapat dipertanggung-jawabkan.           Apalah  artinya pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan  kalau kesehatan masyarakat tidak terkontrol;  penduduk banyak yang sakit, bahkan banyak pula yang meninggal dunia.  Yang kita inginkan bersa-ma adalah di satu sisi laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, sementara itu pada sisi yang lain kesehatan masyarakat pun terjamin adanya. Dan hal ini ternyata benar-benar dapat direalisasikan oleh dan untuk masyarakat DIY.
SERIUSLAH BENAHI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.824 KB)

Abstract

       Berbicara mengenai kinerja pendidikan nasional suatu negara kiranya tidak ada yang lebih mengerikan terkecuali Indonesia. Po-sisi kita sekarang ini tidak hanya terpuruk dalam soal ekonomi dan politik, tetapi dalam soal-soal yang lain pun juga mengalami kondisi yang sama; termasuk didalamnya soal pendidikan. Suka tidak suka,  kinerja pendidikan nasional kita saat ini memang memprihatinkan.       Pada akhir tahun 1998 yang lalu Bank Dunia sudah membikin laporan pendidikan di Indonesia dengan judul "Education in Indonesia : From Crisis to Recovery",  yang waktu itu saya mengusulkan agar judulnya diganti dengan "From Crisis to Crisis". Dalam laporan setebal 174 halaman dan terdiri dari tujuh bab tersebut meskipun tidak langsung tetapi secara jelas menggambarkan kegagalan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia.  Tingkat partisipasi pendidikan yang rendah,  angka drop-out yang tinggi,  angka me-lanjutkan yang terbatas,  prestasi belajar siswa yang rendah, dsb, merupakan indikator gagalnya pendidikan nasional kita.       Apa yang ditulis oleh Bank Dunia tersebut, meski saya juga diminta memberi justifikasi sebelum resmi dipublikasikan, sebenar-nya amat memalukan kita semua;  namun demikian secara substantif memang banyak benarnya. Nyatanya: sampai kini tingkat partisipasi SLTP masih rendah  meski wajib belajar sembilan tahun sudah dicanangkan sejak enam tahun lalu,  angka putus sekolah  masih tinggi meski kita sering berteriak-teriak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak, dan banyak lulusan sekolah tidak bisa berbahasa internasional meski bertahun-tahun dikasih pelajaran Bahasa Inggris.
KEMESRAAN KOMUNIKASI DAN MUTU LULUSAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.908 KB)

Abstract

       Hari ini lima tahun yang lalu di negara kita yang tercinta ini muncul sebuah perguruan tinggi negeri dalam bentuk dan wajah yang sama sekali baru bila dibandingkan dengan perguruan tinggi, PTN dan PTS,  konvensional pada umumnya; yaitu Universitas Terbuka (UT).        Kehadiran UT  di tengah-tengah keinginan masyarakat un-tuk mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi secara lebih memuaskan memang mempunyai arti yang sangat strategis; baik dari dimensi pemerataan kesempatan pelayanan pendidikan tinggi maupun dari dimensi eksperimentatif penyelenggaraan sistem pengajaran.       Daya tampung UT  yang secara kuantitatif melebihi daya tampung keseluruhan PTN yang terdapat di Indonesia secara langsung merupakan bukti empiris tentang betapa berperannya lembaga pendidikan nonkonvensional ini dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, khusus nya belajar di perguruan tinggi,  sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Dasar kita.       Hal tersebut mengingatkan kita pada inti sambutan Presiden RI Soeharto ketika meresmikan berdirinya UT, 4 September 1984, yang mengemukakan bahwa UT merupakan jawaban yang sangat tepat untuk meratakan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi di dalam kondisi dan situasi masyarakat kita, terutama dengan kondisi tem pat tinggal di berbagai kepulauannya.
BISNIS KAUM MAGAN Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Magan merupakan daerah kuno yang disebutkan dalam tulisan kuno orang Sumeria sekitar 2300 SM sebagai sumber tembaga dan diorite untuk Mesopotamia. Orang Sumeria tinggal di selatan Mesopotamia yang dikenal sebagai pemerintahan sipil yang awal di dunia. Lokasi dari Magan tidak dikenal secara pasti, tetapi sebagian besar peristiwa secara arkelogi dan geologi menyatakan bahwa Magan merupakan bagian dari yang sekarang Oman. Meskipun beberapa arkeolog menyatakan bahwa tempat tersebut merupakan daerah Yaman yang dikenal dengan Ma?in. Hilangnya perdagangan dengan daerah Indus, maka tembaga dari Magan kemudian diganti tembaga dari Cyprus. Perdagangan secara umum dilakukan Magan dengan Ur sebelum pemerintahan raja Gutian terhadap Ur. Setelah perdagangan mereka dihentikan, Ur (Urnamu) membangun kembali jalan dan perdagangan antar dua bangsa tersebut pada 2100 SM. Dalam teks Sumeria tersebut menjelaskan bahwa kapal dengan muatan 20 ton berlayar sampai Teluk Arabia dan berhenti di Dilmun (Bahrain lama) untuk mengambil air segar sebelum melanjutkan. Dalam teks tersebut juga dikatakan bahwa Magan terletak di sebelah selatan Sumeria dan Dilmun, yang seringkali dikunjungi oleh pedagang dari Lembah Indus.  Tanah Magan mempunyai pegunungan yang tinggi yang mengandung diorite dan dibuat tambang. Diorit merupakan batu yang sangat keras yang sulit untuk dipahat, maka Diorit di Mesit Kuno digunakan untuk memberdayakan granit, mulai dari memperhalus, membuat mengkilap sampai menjadikan pekerjaan tersebut selesai dengan sempurna, sehingga diorite menjadi sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Diorite oleh orang Sumeria, Babilonia dan Assyiria dipakai dalam bidang seni, mulai dipakai untukmembuat patung, vas bunga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dipakai untuk membuat prasasti, misalnya prasasti yang terkenal adalah Undang-undang Hamurrabi yang ditulis pada pilar yang tingginya 2 meter dari diorite berwarna hitam. Diorit mempunyai nilai yang tinggi pada masa awal Kekaisaran Mesopotamia, Sargon dari Akkad, tercatat bahwa pengambilan deorit merupakan suatu tujuan dari ekpedisi militer. Meskipun banyak ditemukan seni dengan diorite, tetapi lebih dikenal diorit sebagai batu berstruktur yang digunakan untuk lantai dengan daya tahan yang tinggi. Kaum Inca dan Mayan menggunakan diorite untuk dinding beteng dan senjata. Sedangkan pada masa pertengahan Islam diorite digunakan dalam bangunan.   Riset yang dilakukan sejak 1970, telah menemukan tempat tambang tembaga dan lebih dari 150 tempat peleburan tembaga. Penggalian yang dilakukan Museum Tambang Jerman telah mengidentifikasi sejumlah biji tembaga pada periode Magan (2500-2000 SM) dan bekas penambangan dan peleburan tembaga pada milenium ketiga yang terletak di desa Maysar di timur-tengah Oman. Sebuah timbunan batangan tembaga berlapis-lapis ditemukan di sebuah tungku kecil menunjukkan suatu bentuk dari tembaga yang diperdagangkan. Oman terletak pada rute perdagangan yang sangat penting, karena terdapat pelabuhan Sohar dan Muttrah yang dikenal oleh pedagang rempah-rempah, tekstil dan minyak goreng. Sekitar 300 Masehi, Oman merupakan salah satu negara yang terkaya di dunia dari hasil kemenyan yang berlimpah yang pada saat itu nilainya lebih mahal daripada emas.  Saat ini minyak menggantikan tempaga dan kemenyan sebagai sumber kekayaan utama Oman.
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN KENAPA TIDAK DELAPAN TAHUN? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.746 KB)

Abstract

       Sebuah konsep atau rumusan jangka panjang yang tengah ditekuni dan distudi lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kita dewasa ini adalah tentang pendidikan dasar atau "basic education".       Manifestasi dari pendidikan dasar selama ini ada-lah pada Sekolah Dasar (SD),termasuk didalamnya Madrasah Ibtidaiyah (MI),  yang waktu penyelesaiannya selama enam tahun.  Sedangkan jenjang diatasnya adalah sekolah mene-ngah yang terbagi dalam Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) serta Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) yang masing-masing waktu penyelesaiannya selama tiga tahun. Jenjang Paling atas adalah Perguruan Tinggi (PT) dengan waktu penyelesaian bervariasi menurut programnya.       Dalam rumusan jangka panjang Depdikbud, nantinya pendidikan dasar merupakan manifestasi dari SD dan SMTP kedalam satu paket; sehingga memerlukan waktu penyelesa-ian selama sembilan tahun.       Untuk lebih konkritnya, kalau kita sekarang menge nal terminalisasi SD enam tahun - SMTP tiga tahun - SMTA tiga tahun - PT;  maka terminalisasi dalam rmusan jangka panjang tersebut kira-kira adalah SD sembilan tahun - SM (Sekolah Menengah) tiga tahun - PT.
PROBLEMATIK PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.17 KB)

Abstract

       Keberanian pemerintah dalam menetapkan pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun tentunya memiliki makna tersendiri dalam pembangunan nasional kita, khusus nya pembangunan di bidang pendidikan. Adapun konsep awal nya ialah bahwa perpanjangan masa didik di tingkat dasar dari enam menjadi sembilan tahun diharapkan bisa mening-katkan kualitas manusia Indonesia baik dalam skala indi-vidual maupun dalam skala kolegial (nasional).          Dari segi konsep, kiranya tidak satu pun diantara kita yang tidak sependapat.  Betapapun, dalam proses ke-majuan alam dan jaman seperti saat ini maka peningkatan kualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat terelakkan.          Meskipun secara konsepsual pendidikan dasar sembi lan tahun telah terformulasi secara ideal namun demikian dalam mekanisme operasionalisasinya ternyata masih me-ngandung banyak kelemahan,bahkan seringkali kelemahannya cukup mendasar; hal ini bisa dilihat dari berbagai perun dangan dan peraturan yang ada.
SERTIFIKASI RAWAN KETIDAKJUJURAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.937 KB)

Abstract

Belum lama ini saya bertemu dengan puluhan guru dan widyaiswara di P4TK Medan untuk berdiskusi tentang masa depan pendidikan di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan guru dan mereka menyambut gembira dilakukannya sertifikasi untuk men-dapatkan peningkatan penghasilan. Keyakinannya, peningkatan penghasilan pasti akan diikuti peningkatan kinerja pendidikan.          Ternyata kegembiraan tersebut disertai keluhan; untuk dapat mengikuti sertifikasi sangat tergantung nasib dan diperlukan persyaratan yang berat, termasuk kejujuran. Kalau nasibnya tidak baik; meskipun berstatus pegawai tetap dan sudah senior belum tentu ?dipanggil? dinas pendidikan untuk mengikuti sertifikasi. Keluhannya, di lapangan banyak terjadi guru yang senior tidak disertakan dalam proses sertifikasi sementara yang lebih yunior justru disertakan. Ini kan nasib! Masalah beratnya persyaratan, dalam hal ini pengisian portofolio, juga dikeluhkan hampir semua guru.          Keluhan seperti itu ternyata juga terjadi tempat lain seperti Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Palu, dsb. Di daerah remote yang jauh dari sumber informasi seperti di daerah pelosok terlebih lagi. Hal ini diakui oleh pejabat dinas pendidikan Riau, NTB, Kalimantan Barat, Papua, dan sebagainya.
EVALUASI TENTANG RENDAHNYA SKOR SIPENMARU Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.36 KB)

Abstract

       Sipenmaru 1988 baru saja berlalu; ujian tulis dan hasilnya telah dilalui dengan selamat.  Tidak ada kejutan yang berarti dalam pengumuman hasil Sipenmaru 1988 yang baru lalu, seolah-olah segalanya berlalu diatas rel rutinitas akademik. Bila Sipenmaru tahun yang lalu hanya mampu meloloskan sebanyak 15,85 persen dari keseluruhan jumlah peserta,  maka Sipenmaru tahun ini masih berkutat pada angka yang hampir sama, yaitu 16,27 persen.       Pada tahun ini jumlah peserta Sipenmaru sebanyak 436.230 orang,  sedangkan yang dinyatakan "lolos sensor" hanya sekitar 71.000 orang.       Seandainya Depdikbud membuat peraturan,bahwa yang lolos Sipenmaru harus tertawa sekeras-kerasnya dan yang gagal harus menangis sekeras-kerasnya,  maka sudah dapat dipastikan,  bahwa suara tawa tersebut akan "ditelan" oleh suara tangis.  Dapat kita bayangkan, setiap ada satu orang yang tertawa,  di sekelilingnya akan dijumpai lima orang yang menangis.       Bagi masyarakat Indonesia yang tidak terlibat secara langsung di dalam Sipenmaru,  ternyata juga berhak untuk menangis kali ini.  Mengapa? Karena secara keseluruhan hasil Sipenmaru,  kali ini belum memuaskan, untuk tidak mengatakan mengecewakan masyarakat. Hal ini karena disebabkan oleh mayoritas
REFLEKSI POLITIK PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.112 KB)

Abstract

       Di samping menulis dua buku yang cukup dikenal bagi masyarakat pendidikan, yaitu ?Pedagogy of Opressed? serta ?Cultural Action for Freedom?, ternyata Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, juga mengarang buku yang diberi judul ?The Politic of Education?. Dalam buku yang terakhir ini, meski tidak diuraikan di dalam chapter yang tersendiri akan tetapi secara implisit terdeskripsi betapa pentingnya politik pendidikan untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara.          Dalam buku tersebut dilukiskan persoalan menyangkut pemberantasan buta huruf, pemeranan guru, reformasi agraria, pemeranan pekerja sosial,  pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, peran gereja, dsb, yang tidak terlepas dari politik pendidikan. Negara yang politik pendidikannya buruk kinerja pendidikannya juga buruk; sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus kinerja pendidikannya juga bagus.          Memang dunia pendidikan itu tidak mungkin lepas dari kekuasaan, dan Paulo Freire telah mencoba mengangkat ke permukaan. Bahkan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. 
VONIS MK UNTUK PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.999 KB)

Abstract

Blak-blakan, banyak orang kecewa sekaligus menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dibuat. Adapun keputusan yang dimaksud adalah keputusan memasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Keputusan yang disesalkan banyak pihak ini diambil dalam sidang MK pada tanggal 20 Februari 2008 yang lalu.          Keputusan tersebut diambil atas perkara pengujian UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2007 dan UUD 1945 yang diajukan oleh seorang pengawas di Sulawesi Selatan, Rahmatiah Abbas, dan seorang dosen dosen Universitas Hasanuddin, Maka-ssar, Badriyah Rifai.          Beberapa guru yang mendengar adanya keputusan MK tersebut bahkan benar-benar tidak bisa mengerti; bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena di dalam ayat (1) Pasal 49 UU Sisdiknas jelas-jelas tertulis ?Dana pendi-dikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?. Kalau MK memasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan (baca: dana pendidikan) hal itu tentu kontradiktif dengan pesan yang dikandung dalam UU Sisdiknas.

Page 129 of 160 | Total Record : 1592

 127   128   129   130   131 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue