cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 53   54   55   56   57 
PENANAMAN STATUS AKREDITASI SAATNYA DITINJAU KEMBALI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.087 KB)

Abstract

       Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mempertajam polemik yang pernah terjadi tentang pengakreditasian SMA Swasta yang baru-baru ini semarak di beberapa media massa.       Seperti kita ketahui bersama kebijaksanaan pemerintah untuk mengakreditasikan SMA Swasta guna mendapatkan jenjang kualifikasi yang disebut Disamakan, diakui dan terdaftar, khususnya pada tahap yang pertama banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari masyarakat luas. Dari yang seratus prosen setuju sampai kepada yang sem-bilan puluh sembilan koma sembilan prosen menolak, dari yang mengatakan akreditasi sangat besar manfaatnya sam-pai yang memberikan komentar akreditasi merusak citra keadilan, terlalu jauh mencampuri urusan sekolah swasta.       Tetapi seperti diduga semula, hangat-hangat tahi ayam rupanya masih berlaku. Pada saat ada orang senang membicarakan, hampir semua ingin mengutarakan argumentasinya masing-masing, entah yang menurut hasil pemikirannya sendiri maupun yang sekedar anut grubyuk semata.       Setelah itu ...? Semua berjalan seperti biasa kembali, seolah-olah bioritme kehidupan ini tidak bakal goyah oleh hempasan badai yang melanda --sampai akhirnya badai tersebut menjadi letih dan hilang.
MEMBENAHI PERATURAN PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.775 KB)

Abstract

Mengapa  pendidikan nasional Indonesia  berjalan  sangat lamban dan terkesan kurang energi?  Ya, karena banyak peraturan pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan alam dan jaman!  Itulah salah satu manifestasi dari "Teori Legalistik" yang dapat kita kembangkan untuk membuat klarifikasi (bukan pemeriksaan) atas berbagai perma-salahan menyangkut lambannya perjalanan pendidikan nasional kita.       Seperti sudah kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa sesung-guhnya perjalanan pendidikan nasional kita relatif lamban,  baik kalau dibandingkan dengan perjalanan pendidikan di negara-negara manca pada umumnya maupun kalau dibandingkan dengan tuntutan kemajuan masyarakat.      Secara konkret kita bisa membandingkannya dengan tetangga kita yang paling dekat;  Malaysia misalnya.  Sekarang penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, sedangkan penduduk Malaysia hanya sepersepuluhnya saja. Meskipun demikian ternyata jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Amerika Serikat (AS) setara dengan jumlah mahasiswa Malaysia.  Padahal, seharusnya jumlah mahasiswa Indonesia mencapai sepuluh kali lipat daripada mahasiswa Malaysia. Sepuluh s/d dua puluh tahun lalu banyak mahasiswa Malaysia yang bersekolah dan menempuh studi lanjut di Indonesia;  misalnya UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bandung dan UI Jakarta. Sekarang justru banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh studi lanjut di Malaysia;  misalnya di Universiti Malaya (UM) Kuala Lumpur, Universiti Pertanian Malaysia (UPM) Selangor, Universiti Sains Malaysia (UKM) Pulau Pinang, dan sebagainya.       Dari ilustrasi konkret tersebut  tergambar jelas betapa lambannya perjalanan pendidikan nasional kita;  dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari materi peraturan pendidikan yang oleh banyak kalangan dinilai tidak antisipatif dan tidak lagi produktif.
STRATEGI PASAR DUA SISI (2) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Eisenmann, Parker dan Alstyne dalam Harvard Business Review, edisi Oktober 2006 ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menggunakan strategi pasar dua sisi, yaitu merancang platform model bisnis, memimpin kemenangan dalam seluruh pertempuran dan menghadapi ancaman platform lain yang menyelimuti platform perusahaan. Dalam industri yang kompetitif, harga ditentukan secara luas oleh biaya marginal untuk memproduksi suatu unit ekstra dengan margin yang tipis. Dalam industri yang penghalang masuknya tinggi, harga yang tinggi ditetapkan berdasarkan kesediaan bayar konsumen dengan margin lebih besar. Untuk pasar dua sisi, penetapan harga lebih kompleks. Penyedia platform harus memilih untuk masing-masing sisi, berdasarkan unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesediaan membayar. Khusus untuk pasar dua sisi, mempunyai ”sisi subsidi” yang merupakan kelompok dengan mengandalkan volume penjualan, dan ”sisi uang” yang mengandalkan nilai tinggi penjualan dari kelompok yang lain. Untuk menguasai persaingan platform dapat dilakukan dengan dua proses. Pertama, manajer harus menentukan apakah pasar jaringan yang dibidik untuk dilayani merupakan sebuah platform tunggal. Dengan demikian, maka langkah kedua, manajer harus memutuskan apakah bertarung atau bekerjasama dalam platform merupakan keputusan perusahaan yang dipertaruhkan. Untuk bertarung secara sukses, manajer membutuhkan keunggulan biaya atau diferensiasi. Perusahaan harus mengenali peluang yang tersembunyi dan memobilisasi sumberdaya untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Pasar dua sisi, khususnya dalam bidang teknologi berkembang sangat cepat dan kaya akan peluang yang tersembunyi yang membuat batasan pasar kabur. Misalnya, telepon bergerak sekarang menggabungkan fungsionalitas musik dan video player, PC dan kadangkala credit card. Seperti halnya, eBay telah memperoleh PayPal dan VoIP start-up Skype yang merupakan bagian yang bertabrakan dengan Google, yang juga menyediakan pelayanan pembayaran (Google Checkout), VoIP (Google Talk) dan pelayanan listing (Google Base). Sony telah bertahan dengan mengkoordinasikan strategi yang melintasi consumer electronic, video game, movie, dan bisnis musik. Produk Walkman dari Sony mulai dirampas oleh Apple dengan IPod. Kesalahan seperti ini dari perusahaan yang mapan inilah yang menyebabkan mengapa perusahaan seperti Google, eBay dan Yahoo menjadi raksasa. Real-Network merupakan pionir perangkat lunak media streaming sebagai contoh yang baik pasar dua sisi. Meskipun, industri jaringan dan daya tarik sebuah platform yang sukses secara wajar ada di mana-mana, implikasi strategis pasar dua sisi belum tereksplorasi secara luas. Pada masa lalu, para manajer kurang memahami masalah karena para manajer biasanya menggunakan perumusan strategis yang muluk-muluk untuk pasar dua sisi melalui trial and error.
DEREGULASI SISTEM WARALABA PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.308 KB)

Abstract

       Rumor akademis yang paling aktual di kalangan masyarakat pada umumnya dan civitas pendidikan tinggi kita pada khususnya sekarang ini ialah kemungkinan diijinkannya praktik waralaba perguruan tinggi di Indonesia. Semenjak beberapa tahun terakhir ini banyak pakar yang memberi isyarat tentang kemungkinan diberlakukannya sistem wara-laba di dunia pendidikan.  Tegasnya: sistem waralaba yang mula-mula hanya dikenal di dunia usaha akan teerjadi di dunia pendidikan.      Kalau hal tersebut sampai terjadi, artinya Depdikbud mengijinkan praktik waralaba perguruan tinggi di Indonesia,  maka di tahun-tahun mendatang di sekitar kita akan bermunculan perguruan-perguruan tinggi dengan "trade mark" internasional meskipun lokasi operasio-nalnya di Indoneia; misalnya saja Universitas Harvard Jakarta (diam-bil dari Harvard University di AS),  Universitas Monash Bandung (dari Monash University di Australia),  Universitas Manchester Solo (dari University of Manchester di Inggris),  Universitas Tokyo Sura-baya (dari Tokyo University di Jepang), dan sebagainya.      Siapa orang yang tidak kenal nama Harvard. Meskipun perguruan tinggi ini beroperasi di Amerika Serikat (AS) akan tetapi "harumnya" sampai diseantero dunia.  Karena kualitas yang memang menjanjikan maka banyak alumni lembaga ini yang telah membuktikan kiprahnya di tingkat internasional; baik sebagai pimpinan institusi, konsultan, pe-jabat, dan profesi yang lain. Siapa pula tidak kenal dengan nama-nama Monash, Manchester, Tokyo, dan sebagainya. Seandainya lembaga-lembaga tersebut membuka "cabang" di Indonesia maka sebagian dari masyarakat kita tentu tidak akan merasa asing.       Apakah mungkin lembaga tersebut  berkiprah secara langsung  di Indonesia?  Tentunya mungkin saja;  yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kehadirannya nanti benar-benar manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
SELAMAT DATANG KOMNAS PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.308 KB)

Abstract

       Setelah membentuk  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Komnas HAM, kini pemerintah melalui menteri pendidikan nasional membentuk  Komisi Nasional Pendidikan atau Komnas Pendidikan.  Dengan demikian di Indonesia sekarang ini setidak-tidaknya ada dua jenis Komnas, masing-masing adalah Komnas HAM dan Komnas Pendidikan.          Komnas HAM memang sudah lahir lebih dahulu.  Lembaga ini telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh tentara maupun oleh penduduk sipil. Tentunya kita masih ingat,  banyaknya oknum tentara dari kroco sampai para jenderal yang "diperkarakan" oleh Komnas HAM; di luar itu banyak pula penduduk sipil  yang harus berhadapan dengan badan yang seringkali terkesan bertindak "miring" itu. Disisi yang lain Komnas Pendidikan belum mampu menunjukkan prestasi,  terkecuali serang-kaian pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan dunia pendidikan kita, karena badan ini memang baru saja lahir.          Apabila kita runut ke belakang; lahirnya Komnas HAM tempo hari sedikit banyak memang dilatarbelakangi  oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia,  terutama pada daerah-daerah yang sedang dilanda kerusuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah lahirnya Komnas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh ba-nyaknya kasus pelanggaran pendidikan di Indonesia.         Pertanyaan tersebut di atas memang agak sulit dijawab secara eksakt; meskipun demikian yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa lahirnya Komnas Pendidikan itu ada di tengah-tengah situasi, kon-disi dan kinerja pendidikan nasional yang memprihatinkan.
MEREALISASIKAN WAJIB BELAJAR SMTP MELALUI PENDEKATAN DAYA TAMPUNG Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.307 KB)

Abstract

       Hal tersebut di atas secara eksplisit dituangkan dalam GBHN 1988; dan itu membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan program wajib belajar pada tingkat SMTP perlu mendapatkan prioritas. Berkenaan dengan hal ini maka adanya semacam keinginan dari berbagai pihak, khususnya dari pihak pemerintah sendiri, untuk merealisasikan program wajib belajar SMTP di akhir Pelita V ini tentu saja bukan merupakan hal yang berlebihan.       Keinginan tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak  mendapatkan pengajaran (baca: pendidikan). Di samping itu tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, senantiasa menekankan betapa penting dan  bermanfaatnya memberikan pelayanan pendidikan pada "rakyat banyak".       Apabila secara konsepsual keinginan untuk merealisasikan wajib belajar SMTP tidak ada masalah, maka pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah alternatif apa  saja yang dapat dilakukan untuk merealisasikan keinginan tersebut. Hal ini perlu memperoleh perhatian berhubung dengan adanya kenyataan tentang masih  rendahnya daya  tampung SMTP pada berbagai wilayah  di  Indonesia; pada  hal program itu sendiri menuntut terpenuhinya daya tampung SMTP pada angka yang layak, idealnya antara 90% sampai 100%.
KEPEMIMPINAN GAYA SURGA Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Peter F. Drucker, kepemimpinan tak terlepas dari kaitan budaya (kultur) yang disandang oleh masyarakat yang dilayaninya. Kultur itu bahkan tampil sebagai bagian terpadu dalam keseluruhan kepemimpinan itu, menjadi semacam bingkai yang lazim disebut gaya (style), hingga terdapat terminologi kepemimpinan Gaya Jepang atau kepemimpinan Gaya Cina atau kepemimpinan Gaya Barat dan seterusnya. Kepemimpinan bertugas mengemban misi bagi lembaga yang dilayaninya, beroperasi berlandaskan budaya dan kepemimpinan bertugas mengembangkan tiap kegiatan kerja manjadi produktif dan membuat agar tiap kerja berprestasi, melakukannya berlandaskan nafas, semangat dan jiwa budaya. Dalam mengelola dampak sosial dan tanggung jawab sosial, eksistensi dan kegiatan lembaga yang dilayaninya, pemimpin melakukannya dalam penghayatan terhadap budaya. Di Asia Timur dan Tenggara barangkali kita dapat tanpa ragu-ragu bicara tentang  budaya Jepang, budaya Korea, budaya Cina dan budaya Indonesia di samping budaya-budaya yang lain yang lebih lokal dan regional sifatnya. Tentang budaya Indonesia, yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah puncak dari semua kebudayaan daerah, yang kemudian saling berinteraksi dan beradaptasi berangsur larut menjadi satu kepribadian. Gaya kepemimpinan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”, yaitu di depan harus menjadi teladan, di tengah harus mendukung dan di belakang harus mengikuti, merupakan salah satu gaya kepemimpinan dengan landasan budaya Indonesia. Kita juga mengenal gaya kepemimpinan Hasta Brata, yaitu kepemimpinan memiliki sifat matahari, bulan, bintang, angin, api, awan, samudra dan bumi.  Pemimpin yang memiliki sifat matahari, harus mampu memberikan semangat yang membara dan kekuatan spirit kepada anak buahnya. Pemimpin dengan sifat bulan, harus menarik, memberikan keindahan suasana kerja, dan pergaulan, serta membuat terang saat muncul kegelapan. Pemimpin yang memiliki sifat bintang, harus dapat memberikan arah yang benar bagi perjalanan suatu organisasi atau lembaga. Pemimpin juga harus mempunyai sifat angin. Dia harus mampu  berkomunikasi dengan baik, mampu memotivasi dan dapat mengisi kekurangan anak buahnya dengan ungkapan kata menyejukkan, bukan sekadar mencela. Pemimpin dengan sifat api, dapat bersikap tegas, tanpa pandang bulu menindak yang bersalah tanpa ragu-ragu. Sifat awan memiliki kewibawaan kuat, dihormati sekaligus dicintai rakyat. Pemimpin juga harus memiliki sifat samudera dan bumi. Yakni pemimpin harus mampu menampung segala permasalahan, tetap sabar dan tenang dalam memberikan solusi. Dia juga harus teguh dan kuat pendirian tetapi siap pula mendengar masukan dari mana pun untuk dijadikan bahan pertimbangan. Sejarah membuktikan bahwa hantaman badai waktu dan zaman, tidak mampu mengubah sendi-sendi dasar budaya. Yaitu kepercayaan pada Dzat Yang Maha Tinggi, Sang Maha Pencipta serta kebersamaan dalam konteks  kegotongroyongan. Maka secara sosiologis, pola dasar budaya kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan paguyuban. Rasulullah SAW. bersabda “ Sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam dengan delapan sifat. Empat sifat untuk ahli Surga, yaitu wajah yang manis, lisan yang fasih, hati yang suci dan tangan yang memberi bantuan, dan empat sifat untuk ahli Neraka, adalah mereka yang berwajah muram, ucapan yang keji, hati yang keras, tangan yang tidak mau membantu”. Pemimpin berlandaskan akhlak dengan wajah yang manis, lisan yang fasih, hati yang suci dan tangan yang memberi bantuan merupakan Kepemimpinan  Gaya Surga.
BENARKAH PENDIDIKAN ITU PENTING? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.91 KB)

Abstract

Terjadinya penurunan anggaran sektor pendidikan  di dalam RAPBN 2001 mendapat tanggapan yang bervariasi,  khususnya dari para pengamat dan praktisi pendidikan.  Meski ada yang bernada positif, tetapi sebagian besar tanggapan cenderung negatif; misal dengan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau mengalokasi dana pendidikan dalam porsi yang cukup, mengapa pemerintah jus-tru menurunkan anggaran pendidikan,  mengapa pemerintah kurang peka terhadap keinginan untuk membangun bangsa ini dalam jangka panjang, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang senada.      Pertanyaan yang paling mendasar ialah, benarkah pendidikan itu penting?  Sudah barang tentu "ekor" dari pertanyaan ini ialah, kalau memang pendidikan itu penting mengapa anggaran pendidikan kita tidak ditingkatkan secara proporsional tetapi justru diturunkan nilainya oleh pengambil kebijakan.       Seperti kita ketahui, kalau dibandingkan dengan APBN 2000 yang masih berjalan sekarang ini  maka anggaran pendidikan dalam RAPBN 2001 tidak mengalami kenaikan akan tetapi justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.       Di dalam konstruksi APBN 2000, sektor pendidikan menerima anggaran sebesar 12,850 triliun rupiah, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pengembangan; sementara itu di dalam konstruksi RAPBN 2001, sektor pendidikan hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar 11,310 triliun rupiah,  baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pengembangan.  Dengan demikian penurunannya mencapai 1,540 triliun rupiah,  atau apabila dipersentase nilai penurunannya mencapai 12 persen.
DAMPAK PP NO:28 TAHUN 1990 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.007 KB)

Abstract

       Sekitar tiga bulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 1990 Presiden Soeharto menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur berputarnya roda-roda pendidikan di Indonesia; salah satu di antaranya adalah PP No:28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.       Masyarakat Indonesia memang sudah cukup lama menantikan terbitnya PP tersebut yang merupakan penjabaran operasional dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan lahirnya PP tersebut tentu saja arah pendidikan nasional kita akan semakin jelas, di samping itu rambu-rambu lalu lintas pendidikan telah terpasang.        Secara filsafati rambu-rambu lalu lintas pendidikan tersebut memang perlu dipasang dengan jelas supaya kita tidak salah dalam memilih jalan menuju sasaran yang telah ditetapkan;  yaitu tujuan pendidikan nasional yang kita cita-citakan bersama.
MENCARI FORMAT BARU KEMITRAAN PTN-PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.477 KB)

Abstract

       Dalam sebuah seminar mengenai kemitraan perguruan tinggi di Indonesia baru-baru ini ada seorang pimpinan perguruan tinggi yang menjadi peserta seminar tersebut menanyakan pada saya, sebenarnya kemajuan apa saja yang telah dihasilkan oleh PP No:30/1990 terhadap perkembangan pendidikan tinggi di negara kita. Lebih daripada itu penanya ini secara kritis mengemukakan pendapatnya menge nai perlunya untuk secepatnya diturunkan surat keputusan tertentu, tingkat menteri ataupun tingkat apa saja, yang mewajibkan perguruan tinggi di Indonesia, PTS maupun PTN, agar mentaati apa-apa yang telah digariskan oleh PP yang langsung ditandatangani oleh presiden itu.          Saya tidak tahu persis mengapa pertanyaan seperti itu terekspresikan, namun "naluri akademik" saya mengatakan bahwa pertanyaan itu muncul karena adanya kekecewaan mengenai aturan itu sendiri.Dalam usianya yang lebih dua tahun (ditandatangani Presiden 10 Juli 1990) ternyata PP tersebut dianggap belum mampu membawa kemajuan yang sig-nifikan bagi dunia pendidikan tinggi, yang hal ini lebih dikarenakan belum ditaatinya beberapa aturan main yang tertuang dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya.          Untuk menghindari salah persepsi barangkali perlu dijelaskan lebih dulu bahwa yang dimaksud  PP No:30/1990 adalah  Peraturan Pemerintah Nomer:30 yang secara khusus memuat sejumlah aturan tentang pendidikan tinggi. Pera-turan ini dikeluarkan lebih dari dua tahun lalu; bersama an dengan PP No:27/1990, PP No:28/1990 dan PP No:29/1990 masing-masing mengenai Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Page 55 of 160 | Total Record : 1592

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue