cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 88   89   90   91   92 
PENDIDIKAN PASCAGEMPA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.737 KB)

Abstract

       Seperti yang terjadi di Yogyakarta, sekitar dua tahun lalu atau tepatnya pada tanggal 6 Maret 2004, daerah Nabire Irian Jaya dihantam gempa yang sangat dahsyat. Kedahsyatan gempa di Nabire ini melebihi apa yang terjadi di Yogyakarta karena kalau kekuatan gempa di Yogyakarta hanya 5,9 Skala Richter versi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) maka kekuatan gempa di Nabire mencapai 6,9 Skala Richter.          Mari kita bayangkan, kalau Yogyakarta sekali pukul dengan 5,9 Skala Richter saja banyak bangunan yang ambruk dan rata dengan tanah lalu bagaimana dengan Nabire yang kena ?pukulan? serupa yang kekuatannya lebih besar? Mayoritas bangunan di Nabire roboh dan hancur berkeping-keping, termasuk bangunan sekolah. Lantai ruang belajar dan dinding pun pecah-pecah, retak, bahkan roboh. Tidak hanya bangunan fisik akan tetapi fasilitas sekolah, seperti laboratorium, tempat praktik, kursi, meja, papan tulis, dan lemari, ikut rusak. Lebih daripada itu buku-buku yang ada di sekolah tidak dapat dipakai lagi.          Salah satu keluhan masyarakat yang kemudian muncul adalah kurang adanya penanganan pendidikan yang sungguh-sungguh dari pemerintah pascagempa. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nasional Kabupaten Nabire Blasius Nuhuyanan mengatakan, tak ada gempa saja kondisi pendi-dikan jauh di bawah standar nasional, apalagi setelah terjadi gempa. Apakah Yogyakarta akan seperti Nabire?
PTS : ANTARA UANG DAN MUTU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.967 KB)

Abstract

       Sudah menjadi semacam tradisi pada beberapa tahun terakhir ini, setiap menjelang permulaan tahun akademis baru selalu saja diwarnai dengan keluh kesah masyarakat, terutama yang berkepentingan langsung, tentang melangitnya uang kuliah pada PTS, Perguruan Tinggi Swasta.       Karena selalu membengkaknya lulusan SMTA untuk setiap tahunnya disatu pihak, dan sementara dipihak lain daya tampung PTN (Perguruan Tinggi Negeri ) sangat terbatas menyebabkan makin banyak anggota masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap PTS. Ini berarti bahwa setiap tahun terjadi peningkatan populasi yang mengeluh tentang melangitnya uang kuliah pada PTS.       Hampir dapat dipastikan,  uang ratusan ribu harus tersedia bila ingin 'mengontrak' sebuah kursi belajar pada PTS. Uang yang ratusan ribu tersebut barangkali masih terlalu kecil jumlahnya bagi beberapa PTS tertentu yang tega hati menarik jutaan rupiah dari para calon mahasiswa barunya,  seperti yang dikeluhkan masyarakat dan diberitakan dibeberapa koran dan penerbitan lain (saya sering menerima kiriman klipping dari beberapa pembaca tentang melangitnya beaya pendidikan pada PTS-- oh ya, terimakasih!).       Memang, tarikan tsb tidak selalu dengan istilah uang kuliah tetapi ada yang menamakan iuran pendidikan, dana pembangunan gedung, iuran penyelenggaraan pendidikan,  dana sukarela (yang besarnya harap ditentukan calon sebelum mereka resmi diterima menjadi mahasiswa) dsb. Namun demikian hakekatnya toh sama saja.
KEBUDAYAAN JAWA DAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.245 KB)

Abstract

Pada dasarnya kebudayaan ialah buah usaha budi manusia, yaitu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk me-mahami lingkungan dan pengalamannya serta sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebudayaan Jawa adalah buah usaha budi manusia Jawa, yaitu keseluruhan pengetahuan manusia Jawa sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungan dan pengalamannya serta sebagai pedoman dalam kehi-dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.          Kebudayaan Jawa, sebagaimana dengan kebudayaan pada umum-nya, mempunyai tiga wujud, yaitu ide, aktivitas, dan kebendaan; yang masing-masing biasanya disebut sistem budaya atau adat istiadat, sistem sosial dan kebudayaan kebendaan.          Pemilik kebudayaan akan selalu berupaya mempertahankan dan melindungi kebudayaan (preservation) serta menyeleksi masuknya pengaruh kebudayaan asing (filtering), di samping mengembangkan kebudayaan (progression) agar semakin maju. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat pemiliknya, dalam hal ini masyarakat Jawa, kebudayaan ditempatkan dalam posisi rentang waktu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
BELAJAR KECERDASAN SPIRITUAL DARI ORANG KECIL (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.424 KB)

Abstract

 Saya mendapat sepucuk surat dari seseorang yang diantar oleh sahabat saya, Pak Joko Mumpuni, Direktur Penerbitan Andi Yogyakarta. Setelah saya buka, surat tersebut ternyata dari Pemilik Penerbitan Andi, Pak Gondowijoyo. ?Pak Yanto, jangan bosan-bosan yah kalau saya memberi masukan lagi, sebab saya sangat tertarik tulisan dan pembahasan oleh Bapak di koran KR setiap hari Sabtu itu. Disamping itu saya sangat prihatin sekali akan keadaan mental, moral budaya dan integritas sebagian besar para pemuda, para pemimpin di Indonesia ini. Selama 36 tahun saya ikut sedikit terlibat dalam pendidikan, kok kemajuannya masih kurang bagus, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? demikian tulis Pak Gondo dalam membuka tulisan tersebut. Memang benar, pendidikan di negara-negara tetangga kita lebih maju, tetapi kita juga mulai menapak menuju kemajuan yang diharapkan negara maju. Kita harus belajar kerja keras dari negara maju. Globalisasi sarana negara maju untuk saling mempererat persaudaraan, saling membagi keahlian, saling mensinergikan pengetahuan dan saling memberdayakan sumberdaya alam. Pada kenyataannya negara maju tidak saling bersaudara, tetapi saling membunuh dalam dunia bisnis yang biasa disebut persaingan. Negara maju tidak saling membagi pengetahuan, tetapi negara berkembang harus membeli dengan harga yang sangat mahal dan negara maju melindunginya dengan hak paten sehingga negara berkembang tidak mampu membelinya. Globalisasi memandang dunia sebagai pasar yang dapat diperjualbelikan, bahkan dapat dibeli secara angsuran. Negara maju membeli secara angsuran, bahkan dapat dibayar 20 tahun kemudian terhadap sumberdaya alam yang dimiliki negara berkembang. Dibayar setelah sumberdaya alam di negara berkembang itu hampir habis. Jika tidak mau, maka negara berkembang ditekan dan kalau perlu diintervensi dengan menggerakkan militer besar-besaran, seperti kisah Afganistan dan Irak. Negara maju juga menularkan semangat individualisme yang membuat peningkatan keluarga. Perceraian lebih menonjol justru terjadi pada kelompok yang mempunyai penghasilan tinggi, para selebritis, bukan orang-orang kecil. Keretakan keluarga semakin menjadi-jadi. Dalam hal yang menyangkut keluarga, barangkali harus belajar kepada orang-orang kecil. Kemudian Pak Gondo melanjutkan tulisannya dengan mengisahkan tentang seorang Bapak yang mempunyai cinta,moral dan integritas yang dapat kita pakai sebagai salah satu dasar pendidikan di negeri kita. ?Di usianya yang senja, seorang Bapak yang berusia 58 tahun, mengisi hari-harinya dengan merawat istrinya yang sakit. Mereka sudah menikah 32 th dan dikaruniai 4 orang anak. Setelah melahirkan si bungsu, kaki istrinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi. Memasuki tahun ketiga seluruh tubuhnya semakin lemah, bahkan lidahnyapun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Sang Bapak, memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan mengangkat isterinya keatas tempat tidur. Biasanya sebelum berangkat kerja, dia membopong isterinya ke depan TV supaya bisa menikmati acara televisi. Walau tak dapat berbicara, tetapi isterinya selalu berusaha tersenyum. Pekerjaan Bapak berputra empat tersebut yang tak jauh dari rumahnya, memungkinkan dia pulang pada jam makan siang untuk menyuapi isterinya. Pada waktu sore, ia memandikan isterinya dan menghbiskan sisa waktu sampai menjelang tidur, sembari menceritakan apa saja yang dia alami sepanjang hari. Isterinya hanya bisa memandanginya tanpa bisa memberi komentar?. Itulah cinta sejati yang perlu kita tiru, cinta yang merupakan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Cinta kepada makhluknya.
KENDALI MUTU PTS TANPA UJIAN NEGARA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.072 KB)

Abstract

       Usaha meningkatkan kemandirian akademik Perguruan Tinggi Swasta (PTS) nampaknya semakin konkrit  dengan diberlakukannya  Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 184/U/2001  tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.  Salah satu substansi pen-ting dalam SK ini ialah akan diakhirinya era ujian negara.          Secara eksplisit melalui SK tersebut dinyatakan tidak berlakunya lagi keputusan menteri pendidikan tentang ujian negara bagi para mahasiswa PTS,  serta sekaligus disebutkan  tidak berlakunya lagi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) tentang pedoman pelaksanaan ujian negara  bagi para mahasiswa PTS. Dari dua butir ketentuan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ujian negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini  diselenggarakan bagi para mahasiswa PTS  dengan melibatkan banyak SDM dari PTN  dan atau PTS lain yang lebih bermutu akan segera dihapus.          Seperti biasa,  setiap kebijakan baru departemen pendidikan senantiasa disambut dengan berbagai respon dari masyarakat, khu-susnya masyarakat yang terkena langsung kebijakan itu sendiri. Di dalam hal penghapusan ujian negara, respon mulai berdatangan dari masyarakat PTS itu sendiri.          Banyak respon positif  atas kebijakan baru departemen pen-didikan tersebut, artinya setuju dan mendukung penghapusan ujian negara dengan segala argumentasinya; meskipun demikian pada sisi lainnya ternyata banyak pula yang merespon secara negatif dengan mempertanyakan alasan dihapuskannya ujian negara, atau secara le-bih terus terang dengan menyatakan ketidaksetujuannya.
REVOLUSI PENDIDIKAN KEEMPAT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.953 KB)

Abstract

       Universitas Terbuka (UT) di Indonesia yang merupakan dari Sistem Pendidikan Terbuka (SPT) atau yang sering disebut pula dengan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) adalah sesuatu yang baru yang belum terukur efektivitas dan efisiensinya secara konkrit. Demikian pula relevansinya dengan pembangunan bangsa secara komprehens.       Evaluasi terhadap sistem serta evaluasi terhadap produk praktis belum pernah dilakukan sehingga otomatis komentar tentang penyelenggaraan UT seperti mendapat batasan.       Walaupun secara ideal diharapkan lulusannya kelak secara kualitatif akan 'lebih memuaskan' dibandingkan dengan lulusan universitas biasa (reguler) --karena pem- bimbing/tutornya melibatkan dosen-dosen terbaiknya dari hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia--, namun diakhir kalimat harapan tersebut kiranya masih sangat pantas untuk ditutup dengan sebuah tanda tanya yang sangat besar.       Kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan kiranya tidak akan segan-segan ambil bagian dalam mengukir tanda tanya tersebut.       Ini adalah wajar.  Jangankan untuk UT yang baru 'seumur jagung' ibaratnya,  sedangkan untuk SRP (Siaran Radio Pendidikan) yang usianya sudah belasan tahun saja masih mengalami kesulitan untuk mengukur efektivitasnya secara eksakt.
KADO PRESIDEN UNTUK DOSEN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.029 KB)

Abstract

Ada hal yang penting dan menarik dari upacara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung pada tanggal 26 Mei 2009 yang lalu. Di dalam upacara yang dihadiri oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, rektor, dosen, guru, mahasiswa, siswa dan para tamu undangan tersebut Presiden SBY secara jelas menyatakan segera akan memberi kado bagi para dosen.          Apakah bentuk kadonya? Secara jelas pula Presiden SBY menyatakan bahwa bentuk kadonya berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang dosen. Dikatakan oleh presiden bahwa beliau telah menandatangani PP tentang dosen yang mengatur tentang hak dan tunjangannya.          Presiden SBY secara agak berkelakar menyatakan bahwa pengajar di perguruan tinggi alias dosen itu ibaratnya pohon besar yang buahnya kecil. Maksudnya adalah, para dosen itu pendapatnya banyak (besar) akan tetapi pedapatannya sedikit (kecil). Senyatanya memang berbeda antara pendapat dengan pendapatan itu. 
PROSPEK TENAGA KERJA WANITA INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.363 KB)

Abstract

       Masalah tenaga kerja wanita senantiasa memperoleh perhatian secara khusus dari para pengamat; hal ini disebabkan karena kompleksnya problematika yang dihadapi oleh tenaga kerja wanita itu sendiri, baik dalam kaitannya dengan pengembangan potensi pribadinya maupun dalam kaitannya dengan perikehidupan berkeluarga dan sekaligus bermasyarakat.       Kemajuan suatu negara dari era praindustri menuju era industri,  atau  dari era industri menuju  era pasca industri  (mengacu terminologi Daniel Bell di dalam "The Post Industrial Society")  makin memberikan peluang bagi kaum wanita  untuk mengembangkan diri-pribadinya melalui kesertaannya sebagai tenaga kerja pada berbagai bidang; antara lain di bidang politik, sosial, teknologi, dsb.       Pada sisi yang lain peluang-peluang yang diberikan kepada kaum wanita tersebut semakin banyak pula yang oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya dianggap akan mengancam harkatnya sebagai wanita; sebagai misal adalah berbagai "pekerjaan malam" bagi kaum wanita, atau jenis-jenis pekerjaan tertentu yang menyebabkan wanita harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu yang relatif lama.  Wanita-wanita Indonesia yang secara mandiri bekerja di manca negara kiranya masuk dalam kriteria itu.
PERLU PRIORITAS PENGADAAN GURU IPA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.623 KB)

Abstract

       Dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mempunyai problematika klasik yang belum terpecahkan secara sempurna; ialah problematika kekurangan guru bidang studi ilmu-ilmu pengetahuan alam, IPA, di sekolah menengah.       Apabila dibanding dengan persediaan atau jumlah guru ilmu-ilmu pengetahuan sosial, IPS, maka akan nampak adanya disbalansi proporsi tenaga kependidikan tersebut; dimana persediaan atau  jumlah guru untuk bidang studi IPS pada umumnya mempunyai angka jauh lebih memadai bila dibanding dengan persediaan atau jumlah guru bidang studi IPA.       Di berbagai sekolah bahkan ditemui adanya kenyataan bahwa pemenuhan kebutuhan guru bidang studi IPS tertentu adalah lebih dari cukup,  sementara itu pemenuhan kebutuhan guru IPA tetap saja masih kurang memadai. Hal ini telah menunjukkan betapa masih kurangnya persediaan ilmu IPA di negara kita.       Kurangnya persediaan guru IPA tersebut sangat dirasakan oleh berbagai wilayah. Wilayah Kalimantan Tengah dapat dijadikan ilustrasi sebagai salah satu wilayah di negara kita yang masih sangat "miskin" akan guru bidang studi IPA, terutama untuk guru bidang studi Biologi.
PENDAPATAN PRIMER KEUANGAN NEGARA PADA PERIODE AWAL ISLAM (5) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontribusi terbesar dari Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 hijriah, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Itu adalah jumlah yang besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis Syura untuk menanyai pendapat mereka dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk Ummah. Untuk menyimpan dana tersebut, baitul maal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Irqam (yang selama hidup Nabi menyimpan data mengenai suku-suku dan sumber airnya serta keluarga Anshar)  ditunjuk sebagai pengurus baitul maal (menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muayqab sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul maal meningkat (kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir  dua juta dinar).  (Baladhuri, 1966). Khalifah Usman, pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap (Baladhuri, 1966:420). Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf; menjelasakan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim, abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berurusan dengan sipil, pengadilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pertemuan yang terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang yang teraniaya dan orang-orang cacat. Di surat itu juga ada instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar dan membrantas para tukang catut, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya surat itu menggambarkan kebijakannya yang ternyata konsep-konsepnya ditiru secara luas dalam administrasi publik (Sabzwari, 1984).

Page 90 of 160 | Total Record : 1592

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue