cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 8   9   10   11   12 
Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan Murniati, Rilda
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bank dan harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan di bank. Keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa akan berhadapan dengan adanya risiko, baik risiko akibat bank mengalami pailit atau dilikuidasi. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, melahirkan kewajiban bagi setiap bank untuk menjaminkan dana nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah badan hukum yang berfungsi menjamin dana nasabah penyimpan yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 2(dua) milyar rupiah per nasabah per bank. Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Pembayaran atas klaim penjaminan wajib dilakukan oleh LPS kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Pengajuan klaim penjaminan sudah wajib dilakukan oleh nasabah penyimpan paling lambat 5(lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.Kata kunci : perlindungan hukum, dana nasabah, lembaga penjaminan.
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional Syofyan, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional dan pada tataran implementatif peraturan hukum nasional untuk memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian teori hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan kaidah hukum internasional dan hukum nasional. Dalam pengaturan hukum internasional dan nasional, khususnya hukum nasional yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam hal penelitian ini juga membahas bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat baik menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Payung Hukum Pembentukan BUMDes Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDes
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN Putri, Marlina Eka
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangannya sudah ada, tetapi perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan belum terpenuhi. Pengusaha dengan alasan efisiensi, efektivitas kerja, dan penghindaran ekonomi biaya tinggi sangat melalaikan kewajiban yang sudah tercantum dalam perundang-undangan. Seringkali hak pekerja perempuan ini tidak terakomodir oleh peraturan. Upaya pemerintah adalah dengan membuat PP tentang ASI sebagai pelaksana UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.36/2009 tentang Kesehatan, yang memuat sanksi bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban untuk memenuhi hak pekerja perempuan untuk menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja, maupun di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, bandar udara, perbelanjaan, dan sebagainya, baik sanksi pidana penjara, denda, maupun pencabutan izin usaha. Kata Kunci : ASI, perlindungan hukum, hak pekerja perempuan, menyusui.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG Idran, Muhammad
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya, dan juga untuk mengetahui putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara pendekatan normative dan emperis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban, sedangkan tidak ada alasan yang meringankan bagi terdakwa. Disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila atas diri terdakwa tidak ada hal yang meringankan, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu selama 15 tahun bukan selama 12 tahun, dan juga harus menjatuhkan hukuman denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kata kunci : tindak pidana, pemerkosaan anak kandung, dan sanksi pidana
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik) Yasir, Armen
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah. Kata kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah.
Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016 Muhtadi, Muhtadi
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusunan RPJMD meliputi asas hukum yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun landasan teoretisnya mencakup antara lain wewenang pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata kunci : RPJMD, asas-asas, landasan teoretis dan Naskah Akademik.
Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Ikbal, Ikbal
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The true policy in protection of land indigenuos peoples in Indonesian can be done by implemented the “free and prior informed consent” in national and local regulation, as international human right law placing these principle as fundamental principle which internalized in all articles.
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK febri, armanila; H.B., Gusliana; Ramadhan, Davit
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are people who have physical or mental limitations. Limitation understand everything, tends to bring negative influences into themselves and can cause it to do damage (juvenile delinquency) or even become perpetrators of delinquency (a criminal offense). Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice (Juvenile Court Act), in principle, was born to protect and nurture children in conflict with the law (ABH). However, it was legally incapable angle Court Law provide legal protection against the ABH. Thus was born the amount of number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA) to replace the Juvenile Justice Act. In the case of change of the Act there are striking differences in issues related to children in the examination of the case law SPPA. The purpose of this paper are: first, to determine the childs examination of the case in court demanding the setting ABH Court Law Act with SPPA angle. Second, to determine the advantages and disadvantages of the examination of cases in court, according to Law ABH juvenile justice law with Law SPPA. Keywords: Comparative, investigation, Case, Children in conflict with the law(ABH), Juvenile Justice
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat Evendia, Malicia
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.

Page 10 of 66 | Total Record : 655

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue