cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 391 Documents
 8   9   10   11   12 
FIQIH HISAB RUKYAH DI INDONESIA (TELAAH SISTEM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYYAH) Arifin, Jaenal
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.572 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v5i2.704

Abstract

Usually,  in  determining  the  beginning  of  the  Ramadan  and  Shawwal in every year in Indonesia there are always differences that arise due to differences in understanding the fundamental principles that cause by differences understanding of dzahir nash, there is a reference to the opinion on the basis of estimating wujudul Hilal (the moon is exactly on ufuq) and there is also a reference to the opinion of rukyatul hilal (moon is above ufuq with the provisions of Imkanu ar-rukyah), both of the methods in determining the beginning of Ramadan and Shawwal are applied every year in Indonesia. When the results of ijtihad fall on the same day, it does not cause problems in the community, but when the results fall on different days, recognized or not, it certainly can cause problems among the people, especially the ordinary people, at least a little bit of confusion, so they have to wait for government’s decision, in this case the Ministry of Religious Affairs.Keywords: Wujudul Hilal, Ru’yatul Hilal and determination of the beginning of Qamariyah month
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin di Boyolali Fauzi, Inna; Safitri, Lina Ayu; Abidin, Muhahmmad Zainal
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.277 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.7420

Abstract

Life is a sure thing for every human being born into the world. Humans in their journey of life need many things to complete their lives and direction to help humans find the path of happiness in their lives. Humans are also social in nature, therefore humans need other humans to live side by side. Good life in small groups (families) is very influential in the lives of large groups (communities). Then the family life in this study is very important to study. This research focuses on the family life of polygamy which is known to cause problems. The focus of this study refers to the life of polygamy in poor families. The life of polygamy in four poor families is carried out in two different subdistricts located in Boyolali district, Central Java as an example of a real case that is happening in our community. This research is a field research using a sociological approach. The collection technique in this study uses interview techniques, documentation, with the Miles Hubberman analysis method, as well as using the economic theory of Maslow's hierarchy of needs. Research results show that the life of a polygamous family in a poor family is far from an ideal family and vulnerable to a family crisis. The ideal family who plays men as husbands who play a role as breadwinners, educators, set a good example and gives love and happiness to each individual. While the family crisis that occurs in the family life of polygamy is caused by the lack of basic religious, social, cultural and economic development that causes members in the family like this are far from good communication among fellow family members, egocentrism and problems that occur in every life of polygamy in poor families.AbstrakKehidupan merupakan suatu hal yang pasti bagi setiap manusia yang terlahir kedunia. Manusia dalam perjalanan kehidupannya membutuhkan banyak hal untuk melengkapi hidupnya dan arahan untuk membantu manusia menemukan jalan kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia juga bersifat sosial, maka dari itu manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup secara berdampingan, Kehidupan yang baik dalam kelompok kecil (keluarga) sangat berpengaruh pada kehidupan kelompok yang besar (masyarakat). Maka kehidupankeluarga dalam penelitian ini sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini memfokuskan pada kehidupankeluargapoligami yang diketahui menimbulkan persoalan. Fokus penelitian ini merujuk pada kehidupan polgami pada keluargamiskindilihat dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Kehidupan poligami pada empat keluargamiskin dilakukan di dua kecamatan yang berbeda yang terletak di kabupaten Boyolali Jawa Tengah sebagai contoh kasus nyata yang tengah terjadi dimasyarakat kita. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini mengunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dengan metode analisis Miles Hubberman, serta mengunakan teori ekonomi hirarki kebutuhan Maslow. Hasil penenelitian menunjukan bahwa kehidupan keluarga poligami pada keluargamiskin jauh dari keluarga ideal dan rentan timbulnya krisis keluargakarena hukum ekonomi yang tidak relevan denan tujuan keluarga. Keluarga ideal yang memainkan laki-laki sebagai suami yang berperan sebagai pencari nafkah, pemberi pendidikan, menjadi teladan yang baik dan pemberi kasih sayang serta kebahagiaan bagi setiap individunya. Sedangakan krisis keluarga yang terjadi pada kehidupankeluargapoligami disebabkan oleh kurangnya dasar pembangunan agama, sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan anggota yang terdapat dalam keluarga seperti ini jauh dari komunikasi yang baik diantara sesama anggota keluarga, sikap egosentrisme dan persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan poligami pada keluargamiskin.
PERMASALAHAN MENARCHE DINI (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MUKALLAF) Jayusman, Jayusman
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.019 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v5i1.695

Abstract

Early menarche or first menstruation in women earlier than usual is an interesting problem to be studied and investigated further. Changes in life style and increase in social welfare impact on rapid physical growth of children and then result on the shift of age of menarche. Physically, they have growth like adult but psychologically they are children. In another word, they are children trapped in the body of adult. In the perspective of Islamic law, women experiencing menstruation is considered entering the age of maturity. As adult, she imposes religious obligation and is responsible for her acts while in fact she is a child. This is among problems of women and their feminine problem. Allegedly, many people do not understand this matter and thus allowing confusion. Therefore, this issue needs to be discussed form Islamic point of view.Keyword: menarche, menstruation
Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI abdullah, junaidi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.551 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5823

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan masyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Bahwa di dalam prosedur hakim untuk memutuskan perkara ada beberapa cara bagi pengadilan untuk menyelesaikan sebuah perkara, sebagaimana di gambarkan oleh Hasbi Ash Shiddiqy dalam bukunya, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Ash Shiddiqy, Hasbi, hal. 58-60).Diantaranya Hakim boleh memeriksa perkara baik sidang terbuka maupun sidang tertutup, kemudian hakim bisa menyertakan para pakar ahli dalam bidang tertentu, untuk menyaksikan putusannya, dan boleh pula para (Hakim) memutuskan perkara seorang diri baik juga di temani oleh para pegawainya.Maka setiap orang bisa menggunakan kebebasan haknya, untuk melawan adanya ketidak adilan. Terutama di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya hukum (menggugat). Siapapun boleh menggugat sesuai dengan aturan konstitusi hukum yang ada. Maka sudah sepatudnya masyarakat akan sadar hukum, terutama dalam membina keluarga yang bahagia dan sejahtera melalui jalur perdamaian.Karakteristik seorang hakim ketika menjalankan amanah, tentunya sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hakim harus bertindak yang jujur, adil dan tidak memihak satu sama lainnya. Qodi atau Hakim harus bisa di terima seluruh lapisan golongan masyarakat, karenanya hukum sebagai rekayasa social masyarakat.  Sehingga apabila ada salah satu yang berperkara di meja hijau baik dari para Pemohon ataupun Termohon  dalam menjalankan amar putusannya sudah tentu menggunakan prosedur hukum yang ada sesuai dengan sila ke lima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan dasar hukum ini sudah sesuai dengan amandemen uu dasar 1945, melalui  institusi yang berkeadilan kepada tuhan yang maha esa. Sehingga kesemua putusannya bisa berkekuatan hukum tetap. Namun pada dinasti atau zaman kenabian, Apabila di dalam memutuskan perkara kesemuanya menggunakan dasar hukum Al Qur’an atau Hadits di teruskan dengan ijma’ dan qiyas oleh para ulama’.
METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI’AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi) Abidin, Mukhlis
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.781 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3241

Abstract

Legality is one basic of penal law beside culpability in deciding the punishment. Legality is often perceived similar to law enforcement. According to Article 1 (1) of the Penal Law (KUHP), the law refers to written law. In fact, there is also living law mentioned in the Constitution. This kind of situation often causes the judge decision fails to meet social justice since the decision is merely based on formal law and neglected material law, such as in the case of Minah in Banyumas Court. Thus, progressive approach is necessitated in order to understand legality both in formal and material law in accordance with national legal ideals, Pancasila.
PERIODISASI PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Santoso, Santoso
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.733 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v6i1.1479

Abstract

The rapid and siqnificant growth of Islamic banking must supported by qualified human resources. People need legal certainty to maintain social order. Sometimes, people make rules to legitimize their acts or to create a new interpretation of the law. Therefore, a strict law is required to control people from jumping to an apologetic conclusion. Islam provides human beings with God’s law as guidance in the world and the life here after. Islamic banking is a national banking system based on Islamic law. Islamic banking is founded based on Islamic economic system. It aims not only for profit but for people welfare.
HAK OPSI DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM HUKUM KEWARISAN Kushidayati, Lina
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i2.684

Abstract

MUHAMMAD SYAHRUR DAN KONSEP MILKUL YAMIN : KRITIK PENAFSIRAN PERSPEKTIF USHUL FIQH Hadi, Mukhammad Nur
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7176.878 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v10i1.5057

Abstract

The Scholars stated that occurring verses of milkul yamin (slave ownership) had been stoped because of its locus which was disappeared. Meanwhile, the trademark of al-Qur’an as the book of revelation which is always relevant unlimitedly to dynamic of era has been paradox. On the other hand, through Syahrur verses of milkul yamin uniquely can be interpreted with the new locus. Syahrur assumed that nowadays the context of milkul yamin can be compared with ‘aqdul ihshan (commitment of sexual intercourse) as the way to legitimate sexual intercourse outside marriage that is happening in the Western tradition. This concept was based on sexual intercourse between man and his slave which was taken from three chapters; al-Ahzab: 50, al-Mu’minun: 5-6, and an-Nur: 31 as a consequence of the view of Syahrur’s limit theory to the comprehnsive norm of al-Qur’an. However, the problem is that is reinterpretation of Syahrur relevant accordance with the principal orinentation of al-Qur’an (maqashid al-Qur’an). Ideally, the recontextualization should considered general benefits (mashlahat) for human because not all traditions can be accommodated by Islam. It shows that living Qur’an to verses of milkul yamin on Syharur’s perspective ignored the dialectic between mashlahat (benefit) and ‘urf (tradition).  In this position, reexamining Syharur’s thought of his reinterpretation to milkul yamin by considering the ideal of human-social reality does not find base paradigm.
POTRET PERKAWINAN UMAT AGAMA BAHA’I DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974: STUDI KASUS DI PATI JAWA TENGAH Rosyid, Moh
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.961 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2163

Abstract

This article is based on field research among Baha‟i community in Pati, Central Java. According to Penpres No 1/PNPS/1965 there is no limitation of religion in Indonesia. However, some of regional officers in Pati still believe that there are only six official religions in Indonesia in which Baha‟i is excluded. Consequently, Baha‟i people who want to register their marriage is refused by the officials in the office of Civil Registration.  
Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017) Supardi, Supardi; Hanifiyah, Zahrotul
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.547 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v8i1.3224

Abstract

Family problems are part of the dynamics of marriage. Problems experienced by a married couple can be, in a certain case, a natural process for strengthening the marital relationship, but in other case, it canbe a trigger of household rift,which leads to a divorce. While married couples are experiencing many domestic problems leading to divorce, Islamic law and positive law in Indonesia have recommended the need for reconciliation between the two disputing parties, which is commonly called as the mediation process. This study aims to investigate the implementation of mediation process of divorce cases in the Religious Court of Kudus Regency and explore what factors have caused the failure of the mediation process in the divorce process.

Page 10 of 40 | Total Record : 391

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue