cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 183 Documents
 7   8   9   10   11 
KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM MATERIIL PADA PERADILAN AGAMA Dadang Hermawan; Sumardjo Sumardjo
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i1.1469

Abstract

As the biggest Muslim country and a state law, it is only natural if Islamic law is used as a source of reference in the formation of national laws. In the history of the development of Islamic law in Indonesia, Islamic law was merely based on fatwa of Islamic scholars and their interpretation. Major breakthrough occurred in the New Order Era with the issuance of Presidential Degree No 1/1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI) on Jun 10, 1991. The Decree was then followed by the Decision of Minister of Religious Affairs No 154/1991 on the implementation of Presidential Decree No 1/1991 regarding the dissemination of KHI as a suplement for the Law No 7/1989 on Religious Court. KHI has filled the empy seat of material law in Religious Court. It provides judges of Religious Court with materials to observe and decide on cases. It may also eliminate debates among judges on the problem of inheritance marriage and endowment (waqf). Although KHI is far from perfection, it may be used as material sources for religious court and there is no religious court decision which left KHI out.   
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA HINGGA MASA PASCA REFORMASI Abdullah Tri Wahyudi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2156

Abstract

This article discusses the absolute competencies of the Religious Court in Indonesia since the Dutch colonial era until the Reformation. It aims at surveying the history and development of the Court as well as its competencies. Using historical perspective this article portrays the topic in chrocological order.
Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban Rizqa Febry Ayu; Rizki Pangestu
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i1.8711

Abstract

Nusyuz is a wife's disobedience to her husband or to the rules that have been bound by an agreement that has been established because of the marriage bond without reasons justified by syara’. Allah determines the punishment for women who do nusyuz, which is found in QS. An-Nisa verse 34. Nusyuz does not only come from wives, husbands can also be said to be nusyuz if they do not fulfill their obligations in the household. This study focuses on the implications of nusyuz between rights and domestic violence. This research uses a qualitative study that is analytical descriptive method. The results showed that Islam obliges husbands to take three stages to cure the wife's nusyuz, first they have the right to give advice, second they have the right to separate from sleeping with them, the third have the right to beat them. The beatings must not hurt, this punishment is meant to be interpreted as an act to teach a lesson not to hurt. In addition, as the social conditions of society change, the concept of nusyuz needs to be reviewed, because for a wife who leaves the house without her husband's permission, it is considered as nusyuz not in accordance with the present context. In this research hitting is not a part of domestic violence but in the realm of rights but it is not recommended to hit until it causes violence. So in fact the existence of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence is to provide a safe presence of women from violence both from the public sphere and in the household.Nusyuz merupakan ketidakpatuhan istri terhadap suami ataupun aturan dan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya melalui hubungan perkawinan tanpa sebab yang yang tidak disahkan oleh ajaran agama Islam. Allah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34. Perilaku nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istrin melainkan suami juga dapat dikatakan berbuat nusyuz jika suami tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai suami. Penelitian ini bertujuan menjelaskan modernitas nusyuz antara hak dan KDRT. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif bersifat metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mewajibkan bagi para suami untuk menempuh tiga tingkatan untuk penyembuhan nusyuz istri, pertama berhak memberi nasihat, kedua berhak untuk berpisah tidur dengannya, ketiga berhak memukulnya. Pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai, hukuman ini hendak dimaksudkan untuk menyakiti melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi istrinya. Selain itu seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep nusyuz tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai nusyuz tidak sesuai dengan konteks sekarang. Dalam penelitian ini memukul bukanlah termasuk KDRT melainkan dalam ranah hak akan tetapi tidak dianjurkan memukul sampai menimbulkan kekerasan. Maka sejatinya keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 terkait KDRT dalam memberikan kenyamanan dan keamanan keberadaan perempuan dari kekerasan baik dari ruang publik maupun dalam rumah tangga.
KHARJ: KAJIAN HISTORIS PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ Farid Khaeroni
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i2.1375

Abstract

Kharj is one of the main sources of state revenue during the caliphate of ‘Umar bin Abdul Aziz as a government to fund its management kharj assisted by Baitul Maal must meet the substance of the functions of the State. The function of the state is the first, the allocation function, can be described as the role of government to participate in directing the type of goods produced to be consumed by people and how much it is. Second, the distribution function i.e. the role of government to spread income countries and ensure the needs of the poorest communities to meet the minimum requirements. Third, stabilization function, that is, the government’s duty to maintain, especially that there is a continuity of work for all citizens, when the state cannot run these three functions, the State failing in running its government.
Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait) Lathifah Munawaroh
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v10i1.4684

Abstract

Kesehatan sering tidak mendapat porsi perhatian dalam persiapan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan peraturan perundang-undangan tentang ini baik dalam KHI ataupun UU Perkawinan. Ditambah pula dalam fiqih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tes kesehatan sebagai salah satu syarat pra nikah. Di Indonesia telah diterapkan Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin perempuan untuk mencegah Tetanus, TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak, tidak dapat mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan dan penyakit menular seksual dan keturunan, seperti HIV/AIDS dan Thalasemia yang semakin mewabah dengan angka yang semakin meningkat pada tiap tahunnya. Cek kesehatan bagi pasangan yang akan menikah menjadi salah satu solusi pencegahan bertambahnya angka penyakit ini, karena cek kesehatan lebih komprehensif. Keharmonisan rumah tangga dengan kehadiran keturunan sehat dari rumah tangga yang sehat pula. Pemeliharaan keturunan menjadi salah satu bagian dari Maqashid al-Syariah.  Penelitian ini bersifat study literatur, dan memberikan sebuah hasil: Praktek ini telah diterapkan oleh banyak negara, salah satunya di Kuwait yang menerapkan peraturan ini sebagai salah satu contoh untuk dapat dipertimbangkan penerapannya di negara Indonesia. Tentu penerapan ini bersifat ijtihadiyyah, yang dapat berganti sesuai dengan kondisi yang malatarbelakangi.  
PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Supriyadi Supriyadi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i1.3229

Abstract

The phenomenon of sirri marriage occurs in many communities, as if the community is permissive to the marriage. They believe that the marriage of sirri is legal according to local law and does not contradict the ethical value of society. This certainly requires a deep legal examination so as not to become a wrong view by the community. Therefore, in this paper, a juridical normative approach is used to analyze sirri farming. The results show that the marriage of Sirri is an illegitimate marriage in the perspective of Marriage Law No. 1 of 1974. Marriage sirri does not have an authentic deed, so someone who makes a marriage sirri will find it difficult to prove the occurrence of marriage.
ADVERTISING PAY PER CLICK (PPC) DENGAN GOOGLE ADSENSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dika Saputri
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v9i2.4767

Abstract

The internet as an effective medium in the world of business (especially in the field of marketing) from the viewpoint of the bisins tomarket the products produced. Various models of product offerings areconceptualized by business people issued to capture market segments.Pay per Click (PPC) is one of several programs on the internet that hasthe concept of giving gifts to internet users when openingadvertisements submitted by advertising companies through certainsites. One dollar producer from the internet is Google Adsense. GoogleAdsense is a dollar-producing affiliate program issued by GoogleSearch Engine companies by collaborating with web or blog owners interms of Advertising. With this kind of affiliate business model,publishers (web owners or blogs) will get dollars from advertisementsdisplayed on the web or blog. Ads displayed on the web or blog can betext or images. There are many titles for revenue generated fromGoogle Adsense. And to find out whether or not the Muslim communityis capable of following a business in the field of Advertising, such asPay Per Click (PPC), there needs to be a study that discusses thebusiness of Islamic Law.
Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga Rahma Aulia
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i2.11429

Abstract

This study aims to determine the factors that encourage people to ignore regulations related to Covid-19 and the function of the family in building public legal awareness. The type of research used is empirical juridical with a qualitative approach. The data sources used include primary data and secondary data. The results of the study show that the existence of regulations that regulate the prevention of the spread of Covid-19 in Indonesia is currently by some people still neglecting its implementation, this is influenced by several factors including conspiratorial theories and economic conditions. One of the efforts to raise public legal awareness to comply with these regulations is through optimizing the function of socialization and family education from parents. The role of parents who remind each other to care about maintaining health and obeying the rule of law will have the greatest impact on their own legal awareness, because parents are children's personal role models. So maximizing legal awareness is maximizing the role of parents and families.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat abai terhadap regulasi terkait covid-19 dan fungsi keluarga dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan diantaranya data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur terkait pencegahan meluasnya covid-19 di Indonesia saat ini oleh sebagian masyarakat masih abai dalam implementasinya, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya teori konspiratif dan kondisi ekonomi. Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati regulasi tersebut adalah melalui optimalisasi fungsi sosialisasi dan edukasi keluarga dari orang tua. Peran orang tua yang saling mengingatkan anaknya untuk peduli terhadap menjaga kesehatan dan mematuhi aturan hukum akan berdampak paling besar pada kesadaran hukumnya sendiri, karena orang tua adalah panutan pribadi anak. Sehingga memaksimalkan kesadaran hukum adalah memaksimalkan peran orang tua dan keluarga.
VISUALISASI NABI SAW DALAM FILM PERPEKTIF HUKUM ISLAM Atik Fikri Ilyas; Dini Indah Wulandari
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i1.3233

Abstract

This paper describes the law of visualization of the Prophet Muhammad in the film. Progress of the era demands the contextualization of Islamic teachings, including educational entertainment. Some parties the presence of films that take the theme of Islam becomes a necessity. Including the theme of the film about the history of the Prophets, up to the Prophet Muhammad SAW. Because it appears the pros and cons of visualization of the Prophet SAW in the film. This paper highlights the problematic. It is hoped that this paper will become a common thread for the visualization of the Prophet (s) in the film can be seen comprehensively from the view of Islamic law. For the next can be a consideration to take an attitude over the visualization of the Prophet in the film.
KIAI LOKAL ANTARA PENGHAMBAT DAN PENYELAMAT DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 Yasin Yasin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i1.2131

Abstract

This article observes the role of local ulama (kyai) in the implementation of Marriage Law No 1/1974 which is already more than four decades. Local ulamas have always been prominent figures for Muslim community. The Marriage law brought about new perspectives on marriage. Meanwhile, local ulamas have reknownedfor their firm hold of fiqh books somehow different from – not to say contradict to – the Law. How then local ulamas supervise and govern local people in the implementation of Marriage Law in the matters ofmarriage registration, and divorce before the Court.

Page 9 of 19 | Total Record : 183

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 16, No 1 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue